ADVERTORIAL
Buka Rapat Koordinasi Bunda Paud se-Provinsi Jambi, Hj. Hesti Al Haris: Pendidikan PAUD Fondasi Masa Depan Anak

DETAIL.ID, Jambi – Ketua TP-PKK Provinsi Jambi yang merupakan Bunda PAUD Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris SE (Hesti) menegaskan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi masa depan anak, pada masa dini akan terjadi masa intelektual pada anak.
Demikian ditegaskannya, saat pembukaan Rapat Koordinasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2021, bertempat di Hotel Abadi Grand, Selasa, 2 November 2021.
Adapun tema Rapat Koordinasi Bunda PAUD kali ini adalah “Bunda PAUD Provinsi Jambi Bergerak Bersama Pemerintah, Orang Tua dan Elemen Masyarakat Mewujudkan PAUD Berkualitas di Provinsi Jambi untuk Generasi yang Berkualitas Menuju Jambi MANTAP 2024.”
“Berbicara tentang pentingnya PAUD, pasti sudah kita pahami bersama. Berbagai hasil penelitian para ahli sudah menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi masa depan anak, bahkan dikatakan bahwa pada masa usia dini akan terjadi perkembangan intelektual anak mencapai 60 persen pada usia 0 s/d 6 tahun dan akan mencapai 80 persen hingga usia 8 tahun dengan catatan bila si anak mendapatkan stimulasi yang holistik integratif,” katanya.
Hj. Hesti juga menjelaskan, sebagai orang tua dalam menyikapi pesatnya perkembangan dunia digital saat ini, yang dapat berpotensi buruk bagi perkembangan si anak. “Saat ini era digital berkembang begitu cepat dapat berpotensi terjadinya Learning Loss hilangnya kesempatan belajar karena terlalu lama anak-anak libur/vakum terlalu banyak anak asyik bermain HP, termasuk anak PAUD. Di sini kita mengajak orang tua untuk menghadirkan layanan PAUD dalam keluarga,” ujar Hj. Hesti.
Dikatakan Hj. Hesti, anak yang diasuh dengan nenek menghadapi tantangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal bersama orang tua. “Anak-anak yang diasuh dengan nenek cenderung memiliki masalah perilaku agak berbeda, karena mendapat kasih sayang berlebih dari nenek, sebaiknya lebih baik sama orang tuanya sendiri,” ucap Hj. Hesti.
Dipaparkan Hj. Hesti, Bunda PAUD Provinsi Jambi dapat menjalankan fungsi koordinasi, edukasi, advokasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan PAUD berkualitas dengan tujuan layanan terbaik. Diharapkan siap membantu bekerja membentuk PAUD berkualitas dan mengejar target pembentukan minimal di setiap kabupaten/kota.
Lebih lanjut Hj. Hesti mengemukakan, dengan dilaksanakannya Rakor ini untuk memperkuat sinergitas, sinkronisasi program dan menentukan strategi yang tepat mencari solusi untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas di Provinsi Jambi.

Natuna
Bupati Natuna Sambut Kunjungan Kerja Komandan Pangkodaeral IV

DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IV (Dankodaeral IV) Batam – Kepulauan Riau beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Selasa, 21 Oktober 2025. Penyambutan berlangsung di ruang tunggu khusus VIP Lanud Raden Sadjad, Ranai.
Kehadiran Dankodaeral IV beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Natuna.
Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang atas kunjungan kerja Dankodaeral IV ke Natuna. Beliau menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan jajaran TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan.
“Kami menyambut baik kehadiran Dankodaeral IV di Natuna. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam menjaga kedaulatan serta mendorong kemajuan daerah perbatasan,” ujar Cen Sui Lan.
Lebih lanjut, Bupati Natuna berharap agar kolaborasi lintas sektor, terutama dengan instansi pertahanan dan keamanan, terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat Natuna.
Kunjungan kerja Dankodaeral IV ini juga menjadi bentuk perhatian strategis terhadap posisi Natuna sebagai salah satu wilayah terdepan yang memiliki arti penting dalam pertahanan nasional dan potensi kelautan Indonesia.
Repoter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Bupati Merangin Teken MoU dengan Kanwil Ditjenpas Jambi

DETAIL.ID, Merangin – Pemkab Merangin dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Penandatanganan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menguatkan sinergitas dalam mendukung penyelenggaraan dan pembinaan pemasyarakatan tersebut, berlangsung khidmat di Auditorium rumah dinas b5upati Merangin.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bangko dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin.
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari transformasi linier Kabinet Merah Putih, yang salah satunya menyikapi perubahan nomenklatur dari Kemenkumham, menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Terimakasih Pak Kanwil sudah datang ke Merangin. Kami menyambut baik kerjasama ini, apalagi mungkin ada 90 persen penghuni Lapas warga Merangin. Melalui bimbingan itu warga binaan nanti semakin mudah beradaptasi di luar,” ujar Bupati.
Dalam candaannya, Bupati mengharapkan agar Lapas tidak terus-menerus membangun memperbanyak ruang tahanan, karena konotasinya semakin bertambah jumlah warga binaan nya.
Pembinaan keterampilan dan keahlian kepada warga binaan itu terang bupati, sangat penting. Bupati mempersilahkan semua OPD menindaklanjuti MoU, melakukan pembinaan ke warga binaan baik pertanian, perkebunan dan bidang lainnya.
“Saya minta para Kepala OPD, perjanjian ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi harus diimplementasikan secara nyata, demi mewujudkan warga binaan yang terampil, mampu menjalani kehidupan sosial lebih baik lagi setelah bebas nanti,” ucap Bupati.
Mengingat sebagian besar warga binaan itu dari kasus Narkoba, Bupati mengingatkan jajarannya jangan sekali-kali terlibat bahaya pengaruh Narkoba.
“Jangan nian satupun Aparatur Sipil Negara kita terlibat Narkoba,” kata Bupati.
Terpisah, Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Hidayat mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Bupati Merangin dan jajarannya yang sangat mensupport, MoU yang dilakukan.
Melalui MoU itu terang Kanwil, Bupati telah mengoptimalkan fungsi pembinaan yang luar biasa untuk warga binaan. Kolaborasi tersebut menunjang program Asta Cita Presiden Prabowo, agar bisa lebih baik lagi.
“Warga binaan membutuhkan keahlian dan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas nanti. Ini tentunya harus disupport Pemerintah Daerah, untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat,” kata Hidayat.
Di penghujung acara, Kanwil menyerahkan merchandise kepada Bupati Merangin dan sebaliknya, Bupati juga menyerahkan merchandise Merangin ke Kanwil dibarengi senyum khas H M Syukur penuh keakraban.
Reporter: Daryanto
ADVERTORIAL
Terima Audiensi dari BPKP Jambi, Gubernur Al Haris Bahas Kajian Strategis untuk Kebijakan Daerah

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Audiensi ini dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, dan Gubernur Al Haris didampingi Inspektur daerah Provinsi Jambi, Agus Herianto.
Pertemuan ini membahas berbagai kajian strategis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penting di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa pihaknya meminta pendampingan dan telaah dari BPKP untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan analisis yang akurat.
“Saya banyak meminta kajian dari mereka dalam hal apapun. Misalnya kajian terkait dengan MBG, Kepmen 14 tentang sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Potensi Pajak Rakyat,” ujar Al Haris.
Dia menambahkan, masih terdapat beberapa potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, salah satunya dari sektor pertambangan galian C.
“Galian C belum ada kita pungut dari Pemda setempat,” katanya.
Menurut Al Haris, peran BPKP sangat penting dalam memberikan kajian, telaah, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.
“BPKP ini kan badan yang memberikan kajian dan telaah kepada kami untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.