ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Buka Rakor Pemenuhan Modal Inti Minimum BPD Bank Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Al Haris Buka Rapat Koordinasi Pemenuhan Modal Inti Minimum BPD PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 22 November 2021.
Gubernur Al Haris menerima kunjungan dari Pejabat Kementrian Dalam Negeri yaitu Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Bapak Drs. Budi Santosa, M.Si, KASUBDIT BUMD Bapak Bambang Ardianto, S.T., MM, KASI Wilayah 1 LKAU Chiko Ganardi, S.Sos., MPA., Kepala Departemen Deputi Komisioner Pengawasan Bank IV I Ketut Suena., Kepala Bagian Deputi Komisioner Pengawas Bank IV Caesar Bimaprawira. Turut hadir Direktur Utama Bank Jambi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata. Bupati dan Walikota se-provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris mengatakan bahwa kondisi Bank Jambi hari ini memang harus menambah modalnya kalau laporan dari kepala Bank Jambi kalau kebutuhan kita sampai 2024 itu 3 triliun sekarang kita punya modal Rp 1,8 Triliun harus mengejar kemampuan Bank Jambi sampai 2024 itu masih ada kekurangan sekitar Rp 600 miliar.
Bank Jabar merupakan salah satu bank yang sudah berhasil dimana awalnya tidak bagus modalnya tidak ada sekutu dan mereka melihat prospek bisnis Bank Jabar seperti apa. Malah beliau menawarkan Bank Jambi dengan kerjasama dalam bidang kelompok usaha Bank. Mereka berminat nanti membeli saham seri B bank kita. Intinya adalah Bank Jambi ini dari segi perspektif bisnis bank sebetulnya cukup baik dan menjanjikan.
“Dan teman-teman bupati walikota tidak ragu karena terbukti kita mendapatkan dividen tiap bulan. Hanya masalahnya umumnya anggaran APBD bupati walikota ini pasca recofusing kemarin cukup tinggi, DAO kita turun, dan dana bagi hasil kita turun. Ini persoalan sebenarnya sehingga APBD kab/kota di Provinsi Jambi menurun karena dihadapkan dengan pangan dasar harus terpenuhi, kalau tidak nanti didemo masyarakat. Contohnya mandatoris infrastruktur, bidang pendidikan dan kesehatan ini harus dikeluarkan. Apalagi nanti 2024 semua daerah akan melaksanakan Pilkada, artinya Bupati/Walikota harus menganggarkan pilkada sehingga harus menyisikan anggaran untuk pilkada” jelasnya.
“Maka dari itu kita bedah bersama-sama, semoga ada solusinya. Saya ingin modal terpenuhi di tahun 2024 yang akan datang. Pada hari ini saya memohon tanggapan Bupati/walikota se-Provinsi Jambi. Intinya teman-teman semua sepakat bahwa kita perlu menambah modal, tinggal lagi kita bicara dimana sumbernya” harapnya
Disampaikan Sekretaris Daerah H. Sudirman dalam wawancara “Pada pagi sampai siang ini kami mengagendakan Rapat Koordinasi pemenuhan modal inti Bank Jambi yang harus kita penuhi sebanyak 3 Triliun sampai dengan tahun 2024. Regulasi yang harus kita sepakati adalah dengan penetapan Peraturan Daerah, kalau penyertaan modal itu wajib ditetapkan dengan Peraturan Faerah. Insya Allah Pemprov Jambi jika tidak ada halangan, tidak ada perubahan akan ditetapkam Perda Penyertaan Modal itu” ujarnya
“Dan beberapa kab/kota sudah menetapkan termasuk Kota Jambi. Dalam Perda Provinsi Jambi sudah ada pembagian porsi-porsi berapa Provinsi dan Kab/Kota untuk sampai terpenuhinya 3 triliun. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dividen dari Kab/Kota termasuk Provinsi nominalnya 300 milyar. Ini dilihat dari kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota apakah akan dividen dikembalikan kepenyertaan modal ataukan mungkin hanya setor saja, akan ada kesepakatan-kesepatan. Dan Kepala Daerah berharap ada semacam Business Plan yang konkrit dan real dari Bank Jambi agar dapat berkembang” tutupnya.
Direktur Utama Bank Jambi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menjelaskan permasalahan Bank Jambi.
“Upaya untuk mendorong peningkatan modal inti BPD ini kita sudah mendapatkannya dari Taspen sudah mendapat dorongan dari kementerian Dalam negeri dan OJK dan tentu dorongan ini akan lebih efektif efisien apabila juga dapat dilakukan juga oleh seluruh stakeholder DPD di daerah sehingga benar-benar dapat meningkatkan modal inti BPD seluruh Indonesia lebih khusus PBB yang belum bisa memenuhi ketentuan modal minimum pada tahun 2024 nanti untuk itu dalam pertemuan hari ini kami berharap agar peningkatan modal Bank Jambi mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan shareholder Bank Jambi baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi begitu juga kami berharap dari pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota termasuk yang selalu mendukung peningkatan modal Bank Jambi sehingga dapat memenuhi modal inti 3 triliun pada tahun 2024 akhirnya pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada pertemuan ini khususnya kepada Gubernur Jambi dan juga kepada bapak Direktur BUMD dan PNB BMD Kemendagri pada departemen otoritas” jelasnya
Dikatakan Pejabat Kementrian Dalam Negri yaitu Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Bapak Drs. Budi Santosa, M.Si ”
“Untuk menyelamatkan Bank Jambi kuncinya koordinasi dan kewenangan Mas Haris untuk mendudukkan ini semua Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi selaku wakil Presiden yang ada di Provinsi Jambi selaku atasannya Bupati Walikota Provinsi Jambi ini punya kewenangan penuh untuk bersama-sama menyelamatkan dan memenuhi modal inti dari BPD Jambi ini sederhana dan mohon bantuan kepada para Kepala Daerah dalam artinya Bupati dan walikota katanya, Rapat Koordinasi Pemenuhsn Modal BPD ditutup oleh Wakil Gubernur Jambi.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ajak Warga Jember Manfaatkan Layanan Publik Gratis
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengajak warga memanfaatkan berbagai layanan publik gratis saat Safari Ramadan di Kecamatan Ledokombo, Selasa, 17 Maret 2026.
Gus Fawait menggunakan agenda tersebut untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program layanan yang dapat diakses warga Kabupaten Jember tanpa biaya.
Dalam rangkaian kegiatan itu, ia berdialog dengan berbagai elemen masyarakat di Ledokombo.
Ia juga menyerahkan santunan kepada anak yatim serta meresmikan pemasangan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Gus Fawait menguraikan bahwa sebagian warga masih belum mengetahui hak mereka dalam mengakses layanan publik yang telah disediakan pemerintah daerah.
“Kabupaten Jember ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ternyata di lapangan, masih banyak warga yang belum tahu kalau ada program pengobatan gratis hanya dengan KTP, pembuatan dokumen kependudukan yang mudah, dan lain sebagainya,” ujar Gus Fawait.
Melalui Safari Ramadan tersebut, ia juga memberi penjelasan mengenai program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh layanan pengobatan gratis cukup menggunakan KTP.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberi kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
Selain layanan kesehatan dan administrasi kependudukan, sosialisasi tersebut turut membahas isu lain di masyarakat, antara lain pencegahan pernikahan dini, penurunan angka stunting, serta persoalan infrastruktur.
Pada akhir kegiatan, Gus Fawait mengajak warga memanfaatkan layanan pengaduan Wadul Gus’e untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari warga miskin yang belum menerima bantuan hingga kendala pelayanan publik di Kabupaten Jember.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Larang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
DETAIL.ID, Jember – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik Lebaran.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Jember tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Gus Fawait menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya.
“Sudah ada pelarangan, termasuk dari KPK. Karena ini sudah jelas dari pemerintah pusat, otomatis kita harus mengikuti,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan sahur bersama, Senin, 16 Maret 2026)m.
Ia menekankan bahwa kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk kebutuhan pribadi ASN.
“Fasilitas negara harus digunakan secara tepat guna. Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik Lebaran,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Bupati telah menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) agar segera menyosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember.
Selain itu, Pemkab Jember juga mulai menerapkan langkah efisiensi penggunaan kendaraan operasional.
Dalam beberapa agenda dinas, pejabat daerah terlihat menggunakan satu kendaraan secara bersama sebagai bentuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian belanja operasional.
“Kita ingin memberi contoh bahwa penggunaan fasilitas negara harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Dekopinda Jember Resmi Dilantik, Siap Dorong Koperasi Lebih Modern dan Diminati Generasi Muda
DETAIL.ID, Jember – Gerakan koperasi di Kabupaten Jember memasuki fase baru setelah jajaran pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Jember masa bakti 2026–2030 resmi dilantik di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat, 13 Maret 2026.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum Dekopin, pemerintah daerah, serta para pegiat koperasi dari berbagai sektor.
Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan koperasi di Jember sekaligus memperkuat peran Dekopinda sebagai wadah tunggal gerakan koperasi di daerah.
Dengan kepengurusan baru, koperasi diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjadi pilar penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa Dekopin merupakan organisasi yang menaungi seluruh gerakan koperasi di Indonesia.
Ia mengajak seluruh koperasi di daerah untuk bersinergi dan berjalan selaras dengan program pembangunan pemerintah.
Ia juga menyoroti perlunya memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran koperasi yang tidak hanya sebatas simpan pinjam.
Menurutnya, koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi rakyat apabila dikelola secara kolaboratif.
“Pekerjaan rumah kita bersama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Selama ini masih banyak stigma bahwa koperasi hanya identik dengan simpan pinjam. Padahal koperasi memiliki potensi besar sebagai mesin penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Ia menyebut koperasi sangat selaras dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai dasar masyarakat Indonesia.
“Pemerataan ekonomi salah satunya melalui koperasi. Karena itu kami sepakat bahwa koperasi di Jember ke depan tidak hanya berkembang di kalangan generasi lama, tetapi juga harus menjadi ruang ekonomi bagi generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya.
Gus Fawait juga mendorong pengenalan koperasi sejak dini di lingkungan pendidikan agar generasi muda memahami nilai dan jati diri koperasi.
Pemerintah Kabupaten Jember, katanya, akan terus bersinergi dengan Dekopinda dan Dinas Koperasi untuk memperkuat ekosistem koperasi di daerah.
“Kami ingin koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi di Jember. Jika koperasi bisa dikonsolidasikan dengan baik, maka dampaknya akan besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gus Fawait.
Ketua Dekopinda Kabupaten Jember periode 2026–2030, Ardi Pujo Prabowo, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah menetapkan sejumlah prioritas kerja untuk lima tahun ke depan.
Salah satunya adalah memperkenalkan kembali Dekopinda kepada masyarakat luas agar keberadaannya semakin dikenal.
Selain itu, pihaknya juga akan fokus pada penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan manajemen.
Langkah tersebut dilakukan agar koperasi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dekopinda juga berkomitmen memperluas kolaborasi antar koperasi serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna membuka akses pasar dan permodalan yang lebih luas.
Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi koperasi juga menjadi agenda strategis yang akan terus didorong. Menurut Ardi, pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar koperasi tetap relevan dan mampu bersaing.
“Kami ingin koperasi di Kabupaten Jember mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Dengan teknologi, koperasi bisa meningkatkan pelayanan kepada anggota sekaligus memperkuat daya saing di pasar,” tuturnya.


