Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Buka Rakor Pemenuhan Modal Inti Minimum BPD Bank Jambi

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Al Haris Buka Rapat Koordinasi Pemenuhan Modal Inti Minimum BPD PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 22 November 2021.

Gubernur Al Haris menerima kunjungan dari Pejabat Kementrian Dalam Negeri yaitu Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Bapak Drs. Budi Santosa, M.Si, KASUBDIT BUMD Bapak Bambang Ardianto, S.T., MM, KASI Wilayah 1 LKAU Chiko Ganardi, S.Sos., MPA., Kepala Departemen Deputi Komisioner Pengawasan Bank IV I Ketut Suena., Kepala Bagian Deputi Komisioner Pengawas Bank IV Caesar Bimaprawira. Turut hadir Direktur Utama Bank Jambi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata. Bupati dan Walikota se-provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris mengatakan bahwa kondisi  Bank Jambi hari ini memang harus menambah modalnya kalau laporan dari kepala Bank Jambi kalau kebutuhan kita sampai 2024 itu 3 triliun sekarang kita punya modal Rp 1,8 Triliun harus mengejar kemampuan Bank Jambi sampai 2024 itu masih ada kekurangan sekitar Rp 600 miliar.

Bank Jabar merupakan salah satu bank yang sudah berhasil dimana awalnya tidak bagus modalnya tidak ada sekutu dan mereka melihat prospek bisnis Bank Jabar seperti apa. Malah beliau menawarkan Bank Jambi dengan kerjasama dalam bidang kelompok usaha Bank. Mereka berminat nanti membeli saham seri B bank kita. Intinya adalah Bank Jambi ini dari segi perspektif bisnis bank sebetulnya cukup baik dan menjanjikan.

“Dan teman-teman bupati walikota tidak ragu karena terbukti kita mendapatkan dividen tiap bulan. Hanya masalahnya umumnya anggaran APBD bupati walikota ini pasca recofusing kemarin cukup tinggi, DAO kita turun, dan dana bagi hasil kita turun. Ini persoalan sebenarnya sehingga APBD kab/kota di Provinsi Jambi menurun karena dihadapkan dengan pangan dasar harus terpenuhi, kalau tidak nanti didemo masyarakat. Contohnya mandatoris infrastruktur, bidang pendidikan dan kesehatan ini harus dikeluarkan. Apalagi nanti 2024 semua daerah akan melaksanakan Pilkada, artinya Bupati/Walikota harus menganggarkan pilkada sehingga harus menyisikan anggaran untuk pilkada” jelasnya.

“Maka dari itu kita bedah bersama-sama, semoga ada solusinya. Saya ingin modal terpenuhi di tahun 2024 yang akan datang. Pada hari ini saya memohon tanggapan Bupati/walikota se-Provinsi Jambi. Intinya teman-teman semua sepakat bahwa kita perlu menambah modal, tinggal lagi kita bicara dimana sumbernya” harapnya

Disampaikan Sekretaris Daerah H. Sudirman dalam wawancara  “Pada pagi sampai siang ini kami mengagendakan Rapat Koordinasi pemenuhan modal inti Bank Jambi yang harus kita penuhi sebanyak 3 Triliun sampai dengan tahun 2024. Regulasi yang harus kita sepakati adalah dengan penetapan Peraturan Daerah, kalau penyertaan modal itu wajib ditetapkan dengan Peraturan Faerah. Insya Allah Pemprov Jambi jika tidak ada halangan, tidak ada perubahan akan ditetapkam Perda Penyertaan Modal itu” ujarnya

“Dan beberapa kab/kota sudah menetapkan termasuk Kota Jambi. Dalam Perda Provinsi Jambi sudah ada pembagian porsi-porsi berapa Provinsi dan Kab/Kota untuk sampai terpenuhinya 3 triliun. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dividen dari Kab/Kota termasuk Provinsi nominalnya 300 milyar. Ini dilihat dari kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota apakah akan dividen dikembalikan kepenyertaan modal ataukan mungkin hanya setor saja, akan ada kesepakatan-kesepatan. Dan Kepala Daerah berharap ada semacam Business Plan yang konkrit dan real dari Bank Jambi agar dapat berkembang” tutupnya.

Direktur Utama Bank Jambi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menjelaskan permasalahan Bank Jambi.

“Upaya untuk mendorong peningkatan modal inti BPD ini kita sudah mendapatkannya dari Taspen sudah mendapat dorongan dari kementerian Dalam negeri dan OJK dan tentu dorongan ini akan lebih efektif efisien apabila juga dapat dilakukan juga oleh seluruh stakeholder DPD di daerah sehingga benar-benar dapat meningkatkan modal inti BPD seluruh Indonesia lebih khusus PBB yang belum bisa memenuhi ketentuan modal minimum pada tahun 2024 nanti untuk itu dalam pertemuan hari ini kami berharap agar peningkatan modal Bank Jambi mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan shareholder Bank Jambi baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi begitu juga kami berharap dari pimpinan DPRD Provinsi  dan DPRD kabupaten kota termasuk yang selalu mendukung peningkatan modal Bank Jambi sehingga dapat memenuhi modal inti 3 triliun pada tahun 2024 akhirnya pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada pertemuan ini khususnya kepada Gubernur Jambi dan juga kepada bapak Direktur BUMD dan PNB BMD Kemendagri pada departemen otoritas” jelasnya

Dikatakan Pejabat Kementrian Dalam Negri yaitu Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Bapak Drs. Budi Santosa, M.Si ”

“Untuk menyelamatkan Bank Jambi kuncinya koordinasi dan kewenangan Mas Haris untuk mendudukkan ini semua Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi selaku wakil Presiden yang ada di Provinsi Jambi selaku atasannya Bupati Walikota Provinsi Jambi ini punya kewenangan penuh untuk bersama-sama menyelamatkan dan memenuhi modal inti dari BPD Jambi ini sederhana dan mohon bantuan kepada para Kepala Daerah dalam artinya Bupati dan walikota  katanya, Rapat Koordinasi Pemenuhsn Modal BPD ditutup oleh Wakil Gubernur Jambi.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Segera Cairkan Beasiswa Cinta Bergema 2026, Gus Fawait: Besok Sabtu Tindaklanjutnya!

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Realisasi beasiswa Cinta Bergema tahun 2026 kian dekat.

Pemerintah Kabupaten Jember memastikan proses pencairan segera dilakukan setelah tahapan administrasi dirampungkan dalam waktu dekat.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah percepatan melalui pertemuan langsung dengan para mahasiswa penerima manfaat.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 28 Maret 2026 sebagai bagian dari proses akhir sebelum dana dicairkan.

Dalam agenda tersebut, mahasiswa akan diminta melengkapi sejumlah dokumen serta mengikuti tahapan verifikasi data.

“Bagi adik-adik yang kemarin banyak bertanya saat saya live di media sosial, besok tindak lanjutnya hari Sabtu. Kita akan ada sosialisasi plus persiapan pencairan untuk tahap selanjutnya,” kata Gus Fawait.

Melalui upaya ini, Pemkab Jember berharap penyaluran beasiswa dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dukungan terhadap pendidikan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan akademik mereka.

“Yang paling penting adalah beasiswa untuk tahun 2026 bisa segera direalisasikan,” tuturnya.

[post-view]

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bunga Desaku Dongkrak Layanan Adminduk, Hampir 2.000 Dokumen Terbit di Jember

DETAIL.ID

Published

on

Layanan Adminduk dalam rangkaian Bunga Desaku. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mencatat capaian signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan sepanjang 2025.

Melalui rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku), sebanyak 1.976 dokumen berhasil diterbitkan dari 12 kegiatan yang tersebar di delapan kecamatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Tanggul, Silo, Ambulu, Panti, Arjasa, Kencong, Sumberbaru, hingga Tempurejo.

Program ini menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan publik langsung ke masyarakat desa.

Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, menjelaskan bahwa pelayanan dimulai secara intensif sejak Mei 2025, dengan lokasi awal di Desa Kramatsukoharjo, Kecamatan Tanggul.

Dalam empat kali kunjungan selama bulan tersebut, pihaknya mampu menerbitkan 719 dokumen.

Permohonan KTP menjadi layanan paling banyak, dengan puncak pada 13 Mei mencapai 107 pemohon.

Memasuki Juni, layanan berlanjut di Kecamatan Arjasa melalui kegiatan Pasar Murah dengan 68 layanan.

Pada akhir bulan, kegiatan di Kecamatan Silo mencatat 215 layanan di Desa Sempolan dan 99 layanan di Desa Sidomulyo.

“Pada paruh kedua tahun 2025, volume pelayanan menunjukkan angka yang fluktuatif namun signifikan. Pada Juli & September di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu (27 Juli), tercatat ada sebanyak 256 layanan dengan dominasi KTP sejumlah 179 dokumen,” kata Bambang, Kamis, 26 Maret 2026.

Capaian tertinggi dalam satu kali kunjungan terjadi di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru pada 27 September, dengan total 349 layanan.

Lonjakan terlihat pada pengurusan Kartu Keluarga sebanyak 99 dokumen dan Akta Kelahiran 65 dokumen.

Sementara itu, kegiatan di Kecamatan Panti dan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, masing-masing mencatat 28 dan 34 layanan.

Namun, antusiasme warga kembali meningkat saat peringatan Hari Kependudukan di Kecamatan Kencong dengan total 208 layanan.

“Secara keseluruhan, akumulasi layanan selama tahun 2025 didominasi oleh penerbitan KTP sebanyak 1.090 lembar. Disusul kemudian oleh pengurusan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 398 dokumen dan Akte Kelahiran sebanyak 268 dokumen,” ucapnya.

Selain itu, Dispendukcapil juga mencatat layanan lain seperti 192 perekaman data, 8 akta kematian, 8 surat pindah, 6 biometrik, 4 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Untuk Surat Keterangan (SUKET), tidak terdapat permohonan selama periode tersebut.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Komisi C DPRD Jember Ulas Dampak Nyata Program Bunga Desaku di Desa

DETAIL.ID

Published

on

Ardi Pujo Prabowo diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, menilai program Bunga Desaku menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat desa, Kamis, 26 Maret 2026.

Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan pelayanan publik dengan pola turun langsung ke wilayah desa.

Skema ini membuat pemerintah daerah dapat menjangkau persoalan warga secara lebih cepat.

Ardi menyebut langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengarahkan pemimpin untuk hadir dekat dengan masyarakat.

“Kami dari legislatif, khususnya Fraksi Gerindra, sangat mendorong dan mendukung program ini. Apa yang dilakukan Bupati sudah searah dengan pesan Bapak Presiden Prabowo untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, mengayomi rakyat, serta mendengar langsung keluh kesah mereka,” ujar Ardi.

Ia memaparkan bahwa pembiayaan program telah melalui tahapan pembahasan resmi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga berjalan sesuai ketentuan.

“Secara teknis, anggaran ini sudah melalui tahapan yang benar dalam pembahasan di legislatif. Jadi, menurut kami tidak ada masalah yang perlu dibesar-besarkan. Justru sudah sepatutnya pemerintah daerah hadir lebih dekat dengan rakyat,” katanya.

Menurut Ardi, kehadiran bupati di desa memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan secara langsung, termasuk perbaikan jalan, fasilitas umum, serta kendala yang dihadapi petani di lapangan.

“Ini adalah bentuk pelayanan publik yang sesungguhnya. Dengan berada di pelosok, pemerintah bisa lebih cepat menerima masukan untuk kepentingan daerah kita tercinta,” tutur Ardi.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs