ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Dampingi Mentan Penanaman Bibit Sawit Secara Serentak se-Indonesia
DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris. S. Sos. M.H. dampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. dalam rangka Gerakan Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (GP-PSR) melalui Penanaman Bibit Kelapa Sawit secara Serentak se Indonesia, yang dipusatkan di Desa Talang Bukit Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Jum’at, 5 November 2021.
Penanaman serentak di ikuti secara Virtual oleh 16 Provinsi dan 36 Kabupaten di Indonesia. Sebelumnya Gubernur Al Haris dampingi Menteri Pertanian RI Penandatanganan pemakaian Gedung Agriculture Operation Room (AOR) Balai Latihan Pertanian Jambi dan melakukan diksikusi bersama penyeluh pertanian seluruh Indonesia secara Virtual.
Usai diksikusi bersama penyuluh Menteri Pertanian yang di dampingi Gubernur melanjutkan perjalanan menuju Desa Talang Bukit.
Dalam sambutannya Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. menyampaikan, di masa pandemi Covid-19, Provinsi Jambi ternyata penyumbang ekspor terbesar di Indonesia. “Bentuk perhatian Pemerintah Pusat, ada lima Gubernur terbaik, yang mendapat Penghargaan dari Wakil Presiden Bintang Maha Putra, termasuk salah satunya Gubernur Jambi Al Haris, kontribusi pertanian cukup baik, selama pandemi ekspor negara naik 15,4 persen. Termasuk Jambi penyumbang terbesar” tegas Menteri
Dikatakan Menteri. Ketahanan pangan dapat mempertahankan berbagai demensi.” untuk itu saya mengajak Gubernur, Wakil Bupati Muaro Jambi untuk menggali inovasi agar terus meningkatkan hasil pertanian. Salah satunya dengan mengajak petani agar mau melakukan peremajaan agar buahnya lebih banyak dibandingkan bertahan dengan pohon tua yang hasilnya sedikit,” kata Menteri
Pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan bantuan dari Menteri Pertanian RI senilai 433 Milyar. Untuk Kabupaten Muaro Jambi 96 milyar.
Dalam sambutannya Gubernur Al Haris mengucapkan, Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta rombongan di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. ” Suatu kebanggan dan kehormatan bagi kami dengan kedatangan Bapak Menteri Pertanian ke Provinsi Jambi sebagai wujud perhatian besar dari Pemerintah Pusat bagi pengembangan perkebunan di Provinsi Jambi ini,” ucap Al Haris
“Pada saat ini kedatangan Menteri sangat tepat bagi para petani di Provinsi Jambi karena pasca Covid banyak perekonomian masyarakat tergangu, tapi bagi petani Alhamdulillah selama Covid, masih bisi ekspor keluar negeri hasil pertanian, artinya di masa covid, dari pada berkumpul, lebih baik berkerja keras di kebun.” sambung Al Haris.
Al Haris menjelaskan, Luas Wilayah Provinsi Jambi ± 5.343.500 hektar yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, dari luas tersebut ± 36,18 % lahan perkebunan (1.933.322 ha). Ada 20 tanaman perkebunan yang terdapat di Provinsi Jambi.” Kita memperhatikan kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat, ada 7 komoditi utama perkebunan di Provinsi Jambi, yaitu Kelapa Sawit, karet, Kelapa Dalam, Kopi, Cassiavera, Pinang dan Tebu dengan total 7 komoditi seluas 1.924.910 Ha. Peran sub sektor perkebunan bagi perekomian rakyat sangat besar karena 73 % dari 7 komoditi unggulan tersebut merupakan tanaman perkebunan rakyat, hanya 27 % tanaman milik perusahaan perkebunan.
Pemerintah Provinsi Jambi memandang Sub Sektor Perkebunan sebagai prioritas utama, karena berkontribusi 17,8% terhadap PDRB Provinsi Jambi dengan nilai 37 trilliun rupiah,” jelas Al Haris.
Dikatakan Al Haris, Dalam Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) yang dicanangkan Pemerintah, Provinsi Jambi telah mengambil berbagai langkah dan kebijakan guna meningkatkan ekspor komoditas perkebunan di Provinsi Jambi. ” Periode Januari s.d Juni 2020, kita telah mengekspor komoditas perkebunan dengan negara tujuan Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Negara Semenanjung Arab, dengan nilai total ekspor Rp1,9 trilliun untuk 24 variasi komoditas, yang menempatkan Provinsi Jambi sebagai provinsi dengan nilai ekspor komoditi perkebunan terbesar nomor 3 di Indonesia.
Kita berharap prestasi ini sebagai pemicu agar dapat berbuat lebih baik lagi.” kata Al Haris
Al Haris menjelaskan ada 7 komoditi unggulan perkebunan, kelapa sawit merupakan yang terluas. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit saat ini menjadi mata pencarian bagi 228.457 KK, dengan luasan kelapa sawit mencapai 1.041.434 Ha dan tersebar di 8 kabupaten di Provinsi Jambi (Muaro Jambi, Batang Hari, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur).
Perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Jambi melalui kontribusi dalam pendapatan daerah Jambi serta penyediaan lapangan kerja. Usaha perkebunan kelapa sawit ini merupakan salah satu sumber PDRB Provinsi Jambi melalui produk kelapa sawit dan turunannya dan Sub Sektor Perkebunan juga telah membuktikan mampu bertahan terhadap krisis ekonomi,” jelasnya
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi, sangat serius dalam mengembangkan Subsektor Perkebunan ini dan Provinsi Jambi mendapatkan target peremajaan seluas 18.000 Ha.
Banyak bantuan yang akan di berikan oleh Menteri, asalkan petani kita serius dan mau berkerja.
ADVERTORIAL
Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginginkan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027 ditambah. Menurutnya, PTSL menjadi salah satu program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.
“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menteri Nusron menjelaskan, PTSL ini menjadi program strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap. Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.
“Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” ujar Menteri Nusron.
Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN menjalankan program sertipikasi rumah bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi melalui program PTSL. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung program tersebut, di tahun 2026 ini Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikasi satu juta rumah bagi MBR. Dalam menjalankan program sertipikasi tanah ini, Menteri Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun Anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Rumah milik MBR yang belum bersertipikat, termasuk yang menerima program bedah rumah pada periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertipikasi gratis tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menjadi pimpinan rapat kerja kali ini pun menyampaikan dukungannya terhadap program Kementerian ATR/BPN, termasuk usulan penambahan target PTSL.
“Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” katanya.
Adapun dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI ini, turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ajak Gus dan Ning Jember 2026 Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Daerah
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengajak para finalis dan pemenang Gus dan Ning Jember 2026 untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil menembus jajaran lima besar.
Gus Fawait menyebut para finalis merupakan aset daerah yang memiliki prestasi luar biasa.
Menurutnya, pencapaian mereka tidak hanya diukur dari kemampuan akademis, tetapi juga dari penguasaan seni serta kepedulian dalam melestarikan budaya lokal.
Dalam arahannya, Gus Fawait juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih Kabupaten Jember.
Pemerintah daerah, kata dia, terus menjalankan komitmen memberikan layanan kesehatan gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Di sektor konektivitas, Bandara Jember yang kini melayani penerbangan langsung menuju Jakarta turut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses transportasi dan mobilitas masyarakat.
Pada bidang ekonomi, Gus Fawait mengungkapkan capaian positif yang diraih Jember sepanjang 2025.
“Performa ekonomi Jember telah menjadi yang terbaik di wilayah Sekarkijang, ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gus Fawait.
Dia optimistis Jember akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan timur Pulau Jawa.
Visi tersebut diharapkan mendapat dukungan dari Gus dan Ning Jember 2026 melalui kontribusi nyata di berbagai bidang.
Menutup sambutannya, Gus Fawait menyampaikan pesan kepada kalangan mahasiswa agar tetap aktif menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Pemerintah, menurutnya, membuka ruang bagi kritik, demonstrasi, maupun audiensi sebagai bagian dari demokrasi.
“Penyampaian pendapat tidak disertai tindakan yang mengarah pada caci maki, penghinaan, maupun pelecehan martabat karena bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Jember,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Siapkan P4MI dan Perda PMI
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat upaya perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar di Alun-Alun Jember, Minggu, 14 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah agar masyarakat tidak lagi harus mengurus berbagai kebutuhan pekerja migran ke luar daerah.
“Mereka harus ke Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Terlalu jauh, butuh waktu 3 sampai 4 jam. Mungkin itu juga yang membuat banyak yang berangkat pakai jalur non-prosedural,” ujar Gus Fawait.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Jember telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menyiapkan lokasi apabila pembentukan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kabupaten Jember mendapat persetujuan.
Kemudahan juga diberikan pada layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran.
Tiga Rumah Sakit Daerah di Jember kini disiapkan untuk melayani medical check-up sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan di luar daerah.
“Insya Allah harganya, tiga rumah sakit ini adalah yang termurah se-Jawa Timur, tapi kualitasnya tetap terjaga,” kata Gus Fawait.
Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember telah menguji coba program beasiswa bagi putra-putri PMI untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Pemerintah daerah juga berencana menambah kuota penerima beasiswa pada tahun ini.
Pemkab Jember turut menyatakan kesiapan menyediakan lahan apabila Kementerian P2MI membangun pusat pelatihan kerja di Jember.
Program tersebut akan disinergikan dengan lulusan SMK untuk mendukung peluang bekerja di luar negeri melalui program go global.
Di penghujung sambutannya, Gus Fawait menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui pembentukan Desa Migran di seluruh wilayah Jember yang didukung regulasi daerah.
“Kami berkomitmen untuk bagaimana membuat desa di seluruh Jember ini menjadi Desa Migran. Insya Allah tinggal Perda (Peraturan Daerah)-nya saja, kami berkomitmen untuk membuat Perda terkait masalah PMI,” tutur Gus Fawait.



