JALAN merupakan prasarana transportasi darat dalam menunjang perekonomian dan pergerakan barang dan jasa serta syarat mutlak bagi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Jalan memiliki peran dan fungsi utama dalam arus perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain.
ArtikelTerkait
Pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, juga memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar daerah serta mempercepat pengembangan wilayah dari keterisolasian dengan daerah lain. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana transportasi jalan yang baik merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh wilayah di tanah air.
Hal di atas sejalan dengan pengertian jalan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan yang menegaskan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan menegaskan hal-hal penting mengenai peranan dan fungsi jalan yakni sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional.
Terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antardaerah yang seimbang danpemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan
negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang danrencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adildan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, negara berhak menguasai jalan. Penyediaan jalan umum oleh negara pada dasarnya dibangun di atas tanahyang dikuasai oleh negara.
Dalam kaitannya penggunaan jalan untuk kegiatan pertambangan batu bara sebagai salah satu sarana perpindahan hasil tambang dari satu titik ke titik lain juga sangat bergantung kepada ketersediaan dan penggunaan jalan untuk kegiatan pengangkutannya.
Batu bara merupakan salah satu penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 38/2004, juga menegaskan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengaturan jalan umum, haruslah sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
Ketentuan hukum Pasal 18 ayat (1) UU 38/2004 tersebut menyatakan “Pengaturanjalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi; pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
Sementara dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, memberikan definisi sebagaiberikut:
1. Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
2. Penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan menteri.
Penjelasan Pasal 121 ayat (1) yang dimaksud dengan “jalan khusus” antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan pelabuhan, jalan dikawasan industri, jalan di kawasan berikat, dan jalan di kawasan permukimanyang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.
Yang dimaksud dengan “instansi” adalah pemerintah atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan umum.
Dengan demikian berdasarkan PP Nomor 34/2006 tersebut tidak mengatur kewajibanpemegang IUP untuk kegiatan pengangkutan batu bara menggunakan jalan khusus
tetapi hanya mengatur jenis jalan khusus yang dapat digunakan untuk jalan umum.
Ketentuan Pasal 91 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengatur “Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara tegas menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum (termasuk jalan umum) untuk keperluan pertambangan.
Lebih lanjut UU jalan menentukan mengenai jalan umum merupakan salah satu sarana dan prasarana umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Oleh karena menurut UU Nomor 4/2009, pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum (termasuk jalan umum untuk pengangkutan batu bara).
Di Jambi, pro dan kontra terus terjadi dan memanas terhadap permasalahan batu bara berkaitan dengan kelebihan muatan dan meningkatnya angka kecelakaan yang acapkali terjadi di wilayah yang di lintasi batu bara, namun penyebab kecelakaan itu sendiri tidak serta merta kita salahkan batu bara terlebih banyak pemberitaan yang hanya menyalahkan sepihak secara pandangan mata memang saat ini batu bara belum bisa ditertibkan dengan baik terlebih kemacetan terus terjadi terutama Lintas Tembesi menuju ke Jambi yang setiap harinya macet karena konvoi batu bara dan truk lain sehingga dalam hal ini perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah dan kesadaran bagi pengguna jalan lainya untuk mengatasi masalah ini.
Berharap kepuasan masyarakat Jambi dengan kebijakan pemerintah adil dan merata saat ini belum bisa tercapai. Masalah besar yang dihadapi dalam pembangunan saat ini lebih mementingkan konvensional. Pembangunan yang memang mampu meningkatkan ekonomi, tapi tidak melihat aspek sosial dan lingkungannya merujuk dari pertambangan batu bara di Provinsi Jambi. Hal ini menurut saya ditandai dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah, namun tidak menunjukkan kesejahteraan masyarakat.
Harusnya, dengan hadirnya perusahaan tambang di suatu daerah mampu menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, yang dapat membentuk kemajuan masyarakat setempat. tujuan akhir supaya masyarakat mendapat kemakmuran berkelanjutan tersebut.
Pemerintah diharapkan tidak hanya berpikir tentang bisnis namun juga harus melakukan kajian secara mendalam. Selama ini tambang melewati jalur darat dengan menggunakan jalan umum telah banyak menimbulkan masalah yang cukup serius seperti kecelakaan lalu lintas. Selain pemerintah daerah dibebani untuk mengeluarkan dana yang sebegitu besar memperbaiki kondisi jalan rusak. Kemacetan hingga polusi udara tidak jarang berujung pada konflik.
Hal ini saya lihat sudah seharusnya punya jalan khusus supaya mengurangi risiko-risiko yang terjadi ke depan Ini merupakan kebutuhan mutlak karena melewati jalan umum justru menimbulkan kerusakan.
Saat ini solusi agar tetap berjalan paling tidak pemerintah mengatur ritme angkutannya jam operasional, perlu direvisi atau diberikan saja toleransi pada siang hari dengan jumlah kendaraan yang melalui jalan tersebut di atur, supaya tidak terjadi penumpukan di malam hari tetapi tetap disiapkan jalan khusus sembari menunggu dan tetap beroperasional. Dalam hal ini juga dibutuhkan kesadaran sopir juga soal terjadi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan. Pendapatan daerah sangat didukung meningkat, tapi harus mempertimbangkan segala risiko yang akan terjadi di tengah masyarakat.
Menurut penulis jikalau ada jalan khusus yang bisa dilalui dan dirasa layak serta dapat disewakan ke perusahaan-perusahaan tambang, kelapa sawit dan hutan tanaman industri dengan memungut retribusi. Dana hasil sewa pemakaian jalan khusus dapat dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar jalan, potensi masalah pun dapat diminimalkan.
*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi
Discussion about this post