DAERAH
Tekad Bupati MFA Mencipta Petani Cerdas Menjadi Petani Tangguh Segera Terwujud
DETAIL.ID, Batanghari, – Bupati Batanghari, Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) bersama Wakil Bupati Bakhtiar, bertekad petani cerdas harus bisa mengoptimalkan potensi diri dan aset yang dimilikinya, yaitu tanah.
“Ingat, Tuhan tak buat tanah lagi, tapi manusia tambah banyak. Bagiamana tanah terbatas ini bisa dioptimalkan petani sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga,” kata MFA dihadapan petani swadaya, Desa Bulian Jaya, Kecamatan Maro Sebo Ilir.
Menurut dia SMallholder Inclusion for better Livelihood & Empowerment Program atau Program SMile adalah program bagus bagi petani-petani swadaya menghasilkan kualitas kelapa sawit harga premium.
“Pemkab Batanghari menargetkan 2024 semua tanah masyarakat harus memiliki sertifikat,” ucap mantan tauke duku asal Desa Terusan.
Salah satu syarat pembuatan sertifikat kalau berada dalam wilayah perbatasan adalah batas desa harus defenitif, supaya lokasi menjadi jelas, koordinat tanah pun jelas. Ia tak ingin batas desa jadi penyebab pertikaian antar masyarakat.
“Karena hak milik tak akan terkurangi dengan keterbatasan wilayah administrasi,” ujarnya.
Pemkab Batanghari melalui Dinas Perkebunan tahun ini akan menyediakan 93 ribu bibit kelapa sawit subsidi. MFA bilang pengadaan bibit kelapa sawit berkualitas nantinya bakal kerja sama dengan Asian Agri.
“Mengapa perlu bibit berkualitas, ternyata menurut ilmu kelapa sawit, sepandai-pandainya petani merawat kebun tapi bibit tak berkualitas, maka hasil buah kelapa sawit sulit untuk baik. Kalau istilah Jawa, bibit bebet bobot harus jelas,” katanya.
Sertifikasi tanah bagi petani wajib supaya selama hidup dan setelah wafat tidak meninggalkan masalah. Sebab selama ini, kata MFA begitu banyak konflik lahan akibat permasalahan legalitas. Baik konflik lahan secara komunal maupun secara individu di desa masing-masing.
“Saya khawatir lama-kelamaan lahan pekarangan petani pemicu keributan karena batas tanah sudah tak jelas lagi karena sertifikat dulu tak pakai koordinat, kalau sertifikat sekarang pakai koordinat,” ujarnya.
Menurut suami Zulva, kalau semua masyarakat sudah punya sertifikat, tentu tanah mereka aman. Meskipun ada tetangga yang suka geser-geser batas tanah tak masalah karena koordinat tak akan pernah berubah.
“Hadirnya program SMile diharapkan ada percepatan, perubahan atau pemberdayaan dari petani. Jangan sampai petani yang ikut program SMile sama saja dengan petani lainnya,” ucapnya.
Ia belum lama ini bertemu dengan salah satu Direktur Dirjen Pertanian. Dalam pertemuan itu diketahui masih banyak dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak Kabupaten Batanghari serap.
“Mereka membuka diri dan telah ditawarkan Kepala Dinas Perkebunan apakah bisa melatih 500 petani dan siapkan anak-anak yang akan mendapat beasiswa, kemudian siapkan lagi untuk jalan produksi,” ujarnya.
MFA sedikit kesal ternyata petani daerah pimpinannya tidak cukup care dengan itu. Bukan tanpa alasan, rupanya informasi tersebut tidak sampai ke petani. Sementara petani daerah lain sudah ada yang mendapat bantuan alat berat.
“Duitnya dari mana, duit petani juga yang dikumpulkan oleh BPDPKS. Coba nanti Kepala Dinas Perkebunan ajak Camat untuk mengurai masalah ini,” kata dia tegas.
Pemkab Batanghari tahun ini akan mengangkat satu penyuluh pertanian lapangan (PPL) satu desa. Fungsi PPL sebagai penghubung antara petani dengan urusan pemerintahan dan terhadap semua instansi.
“Kewajiban pemerintah membuat masyarakat sejahtera, tapi kewajiban ini tidak akan berhasil kalau kewajiban masyarakat tidak dijalankan,” katanya.
Penyerapan dana replanting Kabupaten Batanghari tahun ini sangat sedikit. MFA tampak kesal karena capaiannya baru menyentuh angka 19,11 persen. Sedangkan menurut data Dinas Perkebunan, kata dia tahun ini idealnya ada 19.100 hektar lahan kelapa sawit harus di replanting.
“Penyebab replanting macam-macam, ada karena umur kelapa sawit sudah tua, ada kelapa sawit memang produksi tidak memadai lagi. Sebagian petani merasa sayang melakukan replanting karena harga sawit kini lagi tinggi,” ujarnya.
Menurut hitungan, harga CPO tidak akan jauh berubah jika melihat kebutuhan pasar saat ini. Adanya wabah pandemi, semua negara akan memulihkan ekonomi. Pada saat akan memulihkan ekonomi, isu lingkungan akan diabaikan karena manusia harus hidup dahulu.
“Sekarang CPO ini tidak pernah disentil lagi masalah lingkungan hidup, dibebas-bebaskan saja. Eropa sebelumnya tak mau beli, sekarang sudah mau beli. Jadi ada trend ekonomi yang harus petani-petani ikuti,” katanya.
Pemerintah ingin petani cerdas, bisa menghitung manfaat dari kebun serta bisa menghitung potensi yang dimilikinya. Pada saat sudah tercapai, maka akan optimal hasil petani yang didapat dari kebun kelapa sawit ini.
“Kepala Desa dan Camat segera data warga belum memiliki sertifikat seberapa banyak sepanjang alas haknya jelas,” ucapnya.
Pemkab Batanghari akan sertifkat tanah warga bersama BPN. Kini BPN sudah buat tim bersama Pemkab. Warga punya lahan rumah bikin sertifikat lahan rumah dan warga punya lahan kebun harus bikin sertifikat lahan kebun.
“Apalagi kini program Presiden berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sudah ada. Kita cuma sambut kerja keras di daerah kita masing-masing. Kumpulkan, ajukan, kemudian bawa ke BPN, nanti ada petugas Pemkab Batanghari akan membantu semua kades,” katan MFA disambut tepuk tangan petani.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
Imigrasi Jember Pangkas Alur Pengurusan Paspor dengan Inovasi PINTAR
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menggandeng Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bondowoso, serta PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Jember dalam peluncuran Inovasi PINTAR (Pelayanan Integrasi Paspor untuk Rakyat).
Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis, 19 November 2026 ini menyederhanakan proses pengurusan paspor bagi calon jemaah haji maupun pemohon umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
Selama ini, pengurusan paspor menuntut kehadiran pemohon sebanyak dua kali di kantor imigrasi, yakni tahap pengajuan permohonan dan tahap pengambilan dokumen paspor.
Aturan tersebut membebani waktu, tenaga, serta ongkos perjalanan calon jemaah yang tinggal jauh dari kantor imigrasi, khususnya jemaah lanjut usia.
Melalui Inovasi PINTAR, ketiga instansi menyatukan alur layanan pengurusan paspor.
Kantor Kementerian Haji dan Umrah memperoleh akses mendaftarkan calon jemaah haji secara kolektif lewat Dashboard PINTAR milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, kemudian proses pelayanan berjalan langsung di lokasi pemohon melalui layanan Eazy Passport.
Adapun PT Pos Indonesia menangani pembayaran serta pengiriman paspor bagi pemohon kolektif maupun pemohon reguler, sehingga pemohon yang memakai jasa pengiriman cukup mendatangi kantor imigrasi satu kali.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menuturkan bahwa PKS dengan Kementerian Haji dan Umrah menjadi pijakan pendaftaran kolektif paspor calon jemaah haji pada Dashboard PINTAR, sementara PKS bersama PT Pos Indonesia menjadi dasar layanan pembayaran dan pengiriman dokumen paspor.
“Kami berharap kerja sama ini mengurangi kedatangan pemohon ke kantor dan memastikan calon jemaah memperoleh paspor sebelum jadwal keberangkatan ibadah haji dan umrah,” kata Eko.
Acara peluncuran diawali sambutan dari PPOH Executive General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Jember, Kurnia Ahyadi Dwi Cahyono.
Kurnia menyampaikan harapan agar sinergi melalui Inovasi PINTAR senantiasa menjaga mutu pelayanan yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kami siap memberikan layanan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengiriman paspor yang telah selesai kepada pemohon. Pengiriman dilakukan secara aman dan dapat dilacak melalui nomor resi pada web tracking PT Pos,” ucap Kurnia.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kepala Kemenhaj Bondowoso yang juga hadir mewakili Kemenhaj Lumajang, Yeni Dwi Wulandari, S.E., M.E., menyambut baik sekaligus mengapresiasi hadirnya Inovasi PINTAR.
Dalam penerapannya, Kemenhaj melakukan pencocokan data jemaah dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) untuk menekan risiko selisih data.
Inovasi PINTAR merupakan rancangan aksi perubahan dari Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII.
Langkah ini turut memperkuat komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan PINTAR dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember maupun Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang dan Bondowoso.
DAERAH
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
DETAIL.ID, Sorong – Penguatan integritas aparatur menjadi kunci untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari penyimpangan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang adil dan dapat dipercaya. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, meminta jajarannya untuk menjalankan pelayanan dan kegiatan administratif lainnya lengkap sesuai aturan yang berlaku.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu, 18 November 2026.
Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, Irjen ATR/BPN menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari pemenuhan dokumen, indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja. Keberhasilannya harus tercermin dari pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” kata Irjen ATR/BPN.
Bukan hanya memastikan layanan berjalan sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga perlu memperhatikan pengelolaan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dan dipantau penyelesaiannya hingga tuntas, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” ucap Irjen ATR/BPN.
Sesi pembinaan ini dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir menyampaikan pengarahan bersama Irjen ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (*)
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
DETAIL.ID, Sorong – Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat. Langkah itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Agar proses bisa berjalan baik, masyarakat hukum adat (MHA) perlu mendapatkan pendampingan sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dilakukan.
“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa, 17 November 2026.
Pra-identifikasi dimulai dengan bagaimana MHA dapat melakukan musyawarah dan dipandu dalam mengidentifikasi wilayah adatnya, mengidentifikasi tanah ulayatnya serta mengidentifikasi objeknya. Deni Santo menjelaskan, suatu MHA diakui keberadaan dan eksistensinya jika memenuhi subjeknya, memenuhi objeknya dan ada hubungan hukumnya. Selain itu, pra-identifikasi berfungsi sebagai waktu berdialog jika ada permasalahan terkait tanah adat sehingga dapat diidentifikasi lebih awal. Pendampingan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk proses pencatatan terhadap hak adat ataupun nilai-nilai adat yang telah ada di wilayah adat mereka.
“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” kata Deni Santo.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia ingin hal tersebut berjalan berkeadilan dan berkelanjutan, seperti halnya pengadministrasian tanah ulayat ini.
“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia.
Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, turut menyampaikan sambutan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat; serta perwakilan pemerintah daerah dan NGO dari Landesa.
Kegiatan ini juga menyediakan sesi diskusi panel dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. (*)



