Connect with us

DAERAH

Misi Soeharto Bikin Transmigrasi Diungkap Bupati MFA, Pemkab Sedia Alat Berat Subsidi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari, Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) mengungkapkan misi mendiang Presiden Soeharto bikin program transmigrasi tak sekedar mengurangi penduduk Pulau Jawa ke belahan bumi Pulau Sumatera.

“Niat mendiang pak Harto bikin program transmigrasi bukan memindahkan orang Jawa ke Jambi, tapi bagaimana mentransfer attitude atau perilaku. Ada transfer perilaku yang akan di ubah terhadap orang Jambi,” ucap Bupati 46 tahun dihadapan petani swadaya Desa Bulian Jaya.

“Saya orang Jambi, orang Jambi cenderung pemalas karena alamnya bersahabat. Maksud pak Harto bagaimana orang Jawa yang rajin menularkan kepada orang Jambi,” imbuhnya.

Perilaku masyarakat Jawa sosok pekerja keras, kata MFA sudah diakui dunia. Selepas subuh mereka langsung pergi ke sawah dan kebun. Namun sebagian generasi Jawa kelahiran Jambi, khususnya yang bermukim di kabupaten Batanghari, mulai ketularan malas penduduk lokal.

“Karena di Jawa usai salat subuh orang sudah mulai pergi ke sawah, pergi ke kebun. Tapi rupanya setelah masuk Jambi bukanya menularkan ke orang Jambi, malahan malas orang Jambi menular ke orang Jawa,” ujar MFA disambut gelak petani.

Kalau semua petani berangkat ke sawah dan kebun siang hari, maka pertumbuhan tanaman petani jadi tidak baik. Tak hanya itu, fisik petani ikut-ikutan jadi tak baik. Perilaku seperti ini harus segera diperbaiki oleh semua petani.

“Begitu banyak negara maju bukan karena alamnya, tapi karena orangnya kuat. Misalnya negara Cina. Alam negara Cina kurang bersahabat karena ada salju dan sebagainya, tapi dengan kemauan masyarakat dan daya juang kuat, makanya negara tersebut maju,” katanya.

Pasangan Wakil Bupati Bakhtiar secara tegas minta petani jangan terlena dengan nikmat yang telah Tuhan berikan. Perilaku malas-malasan harus segera di kubur demi mencegah musibah kemiskinan. Petani jangan lagi berangkat ke kebun atau sawah jam 10 pagi.

“Jangan mentang-mentang Tuhan baik dengan kita tapi kita malas-malasan. Yakinlah lama-lama jadi miskin kita. Mumpung belum miskin tolong kembali ke perilaku sebagaimana warisan nenek moyang kita dulu,” katanya.

Pemkab Batanghari tahun ini, kata suami Zulva akan meluncurkan alat berat subsidi bagi petani swadaya yang baru membuka kebun. Semua masyarakat bisa langsung mengajukan sewa alat berat subsidi tersebut.

“Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pemanfaatan lagi disusun. Petani cuma bayar biaya sewa alat berat subsidi setengah dari biaya sewa alat berat komersial,” ujarnya.

Ia bilang alat berat subsidi tidak bisa disewa untuk replanting kelapa sawit. Peruntukan sewa alat berat subsidi cuma membuka belukar. Kalau digunakan untuk replanting tidak tepat sasaran. Tapi kalau petani mau buka kebun lokasi baru, Pemkab Batanghari telah menyediakan alat berat subsidi.

“Apabila petani daerah ini sejahtera, maka masyarakat juga sejahtera. Pasar-pasar tradisional akan ramai. Kuncinya adalah petani bisa dapat penghasilan baik. Do’akan saya dan bang Bakhtiar supaya diberikan Allah badan sehat selalu agar bisa menjalankan semua program demi terwujudnya Batanghari Tangguh,” ucapnya.

MFA turut menyampaikan beban daerah ini begitu banyak, satu diantaranya 69,7 persen jalan kabupaten dalam keadaan rusak. Pemkab sedang mengajukan pembiayaan perbaikan, kini tinggal menunggu persetujuan Kemendagri.

“Do’akan semoga cepat selesai. Karena salah satu yang membuat biaya bertambah mahal adalah kondisi jalan tak memadai. Sehingga ada biaya-biaya yang harus petani keluarkan, seharusnya biaya itu dak keluar, tapi terpaksa keluar,” ujarnya.

Ia kerap menyampaikan biaya kendaraan petani akibat kerusakan jalan akan lebih mahal. Biasanya rantai motor tahan dua tahun, kini cuma mampu bertahan enam bulan. Begitupun ban motor seharusnya bisa di tambal harus ganti ban baru akibat kerusakan jalan.

“Saya akan selalu menyempatkan diri kalau dapat undangan petani. Karena struktur ekonomi daerah sangat ditunjang kaum menengah, yaitu petani-petani,” kata mantan Camat Maro Sebo Ilir ini.

Editor: Ardian Faisal

DAERAH

Proyek DAK SMAN 16 Tanjabbar Rp 2,7 Miliar Garapan Kepsek Jadi Temuan BPK, Hasilnya Tak Sesuai Perencanaan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Barat – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung SMAN 16 Tanjungjabung Barat tahun anggaran 2024. Proyek tersebut dilaksanakan secara swakelola tipe I dengan total anggaran mencapai Rp 2,77 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, disebutkan bahwa pekerjaan gedung dikerjakan oleh tim swakelola yang diketuai oleh Kepala SMAN 16, yang tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengerjakan konstruksi bangunan. Hal ini pun terbukti sebagaimana pemeriksaan fisik yang dilakukan pada 24 Februari 2025 mengungkap sejumlah ketidaksesuaian, seperti dimensi ring balok kolom beton bertulang yang lebih kecil dari standar dan ditemukannya retakan pada beberapa struktur bangunan.

“Pelaksanaan pembangunan secara swakelola pada SMAN 16 Tanjungjabung Barat tidak disertai dengan kompetensi teknis yang memadai dan menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan,” tulis BPK dalam laporannya yang diperoleh DETAIL.ID.

Selain masalah teknis, BPK juga menemukan ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban belanja. Terdapat kelebihan belanja bahan material yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi rill sebesar Rp 59.918.500. Dana tersebut berasal dari lima paket pekerjaan yang meliputi pembangunan ruang guru, kepala sekolah, laboratorium fisika, perpustakaan, dan tata usaha.

Atas temuan tersebut, Kepala SMAN 16 lantas mengembalikan kelebihan belanja tersebut ke Kas Daerah pada 5 Juni 2025.

BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran. Kepala dinas dinilai tidak cermat dalam menentukan metode pengadaan dan menetapkan pelaksanaan swakelola.

Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan dan Gubernur Jambi menyatakan sepakat dengan temuan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan agar Gubernur Jambi menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dalam memilih metode pengadaan, serta meminta Kepala SMAN 16 Tanjungjabung Barat bertanggung jawab atas penggunaan dana secara sesuai.

Sementara itu Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Zet Herman dikonfirmasi lebih lanjut lewat pesan WhatsApp, belum merespons hingga berita ini terbit.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati H M Syukur Buka Pelatihan Lembaga Adat Desa se-Kabupaten Merangin

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur, didampingi Sekda Merangin Fajarman, membuka pembinaan dan pelatihan lembaga adat desa se-Kabupaten Merangin, yang berlangsung di Aula kantor Bupati Merangin, pada Selasa, 15 Juli 2025.

Pelatihan lembaga adat desa yang diikuti sebanyak 175 orang peserta lembaga adat desa itu, dihadiri Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Merangin Azrai, Kadis PMD Andrei Fransusman dan undangan lainnya.

Dikatakan Bupati pada sambutan pembuka acara, salah satu tujuan dilakukannya pelatihan lembaga adat desa, untuk memperkuat posisi lembaga adat desa dan kecamatan dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Selain itu guna mewujudkan sinergi antar budaya dan pembagunan daerah.

“Salah satu visi misi kami adalah Merangin pintar dan beradat. Ke depan bagimana untuk melestarikan adat ini bisa dituangkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat SD dan SMP,” ujar Bupati.

Jadi lanjut Bupati, dalam seminggu itu ada satu kali dilakukan proses belajar mengajar adat istiadat, sehingga adat budaya Melayu yang dijalankan dapat terus dilestarikan sampai ke generasi berikutnya.

Tidak hanya itu, intinya Bupati ingin program lembaga adat Melayu Kabupaten Merangin, sejalan dengan program Pemerintah Daerah, sejalan dengan program pendidikan. Bupati tidak membedakan adat antar suku.

“Saya sebagai Bupati akan berkomitmen melestarikan adat dan menghormati adat. Nanti meskipun warga Merangin asal Jawa dalam melakukan pesta perkawinan menggunakan adat Jawa, tapi di acara pembuka tetap memakai petitah-petitih seloko budaya Melayu,” kata Bupati.

Untuk itu jelas Bupati perlu dibuat peraturan adatnya. Diakui Bupati, selama lima bulan menjabat bupati, banyak masalah-masalah yang berhubungan soal adat terjadi, termasuk masalah yang menimpa kades sendiri, sebagai ketua lembaga adat desa. (*)

Continue Reading

DAERAH

Mulai 14 Juli 2025 Polres Sarolangun Gelar Operasi Patuh, Ini Pelanggaran yang Jadi Target

DETAIL.ID

Published

on

Polres Sarolangun hari ini menggelar Operasi Patuh 2025. (ist)

DETAIL.ID, Sarolangun – Sarolangun – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Polres Sarolangun akan menggelar Operasi Patuh 2025 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 14 hingga 27 Juli 2025.

Operasi Patuh 2025 bertujuan meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan raya untuk menyambut peringatan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K, M.H diwakili oleh Wakapolres Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH mengatakan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh akan digelar serentak se-Indonesia serta bertujuan untuk menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas.

“Polres Sarolangun dalam hal ini Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan kegiatan Operasi Patuh, yaitu operasi mandiri kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025,” kata Wakapolres pada Senin, 14 Juli 2025.

Dalam pengawasan dan pencegahan, polisi akan mengedukasi masyarakat dengan berdialog bersama komunitas kendaraan roda dua dan empat, serta pengemudi untuk membahas keselamatan berkendara.

Operasi Patuh 2025 menyorot berbagai pelanggaran lalu lintas, dengan prioritas utama terhadap kendaraan Over Dimensi dan Over Load (ODOL), agar mencegah kecelakaan lalu lintas yang sering berakibat fatal.

Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas lain yang menjadi perhatian di antaranya adalah:

  1. Kendaraan tanpa kelengkapan surat (SIM/STNK)
  2. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas
  3. Tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan
  4. Penggunaan ponsel saat berkendara
  5. Pengemudi di bawah umur
  6. Pelat nomor tidak sesuai spesifikasi
  7. Knalpot bising (brong)
  8. Penggunaan rotator dan sirene tak sesuai ketentuan.

Fokus utama Operasi Patuh 2025 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta para pengusaha angkutan terlebih dahulu.

“Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebelum upaya penegakan hukum diberlakukan. Penindakan hukum dapat menjadi langkah lanjutan apabila para pengendara abai dengan edukasi yang disampaikan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi antar Pemkab Sarolangun, TNI, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP dan Dinas Kesehatan, serta komunitas dan sejumlah elemen masyarakat.

Reporter: Daryanto

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs