ADVERTORIAL
Terima Unjuk Rasa KAMMI, Edi Purwanto : Kami Terus Bekerja, Kami Tidak Tidur

DETAIL.ID, Jambi – Ketua DPRD provinsi Jambi Edi Purwanto menerima aksi unjuk rasa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) provinsi Jambi, Kamis 24 Maret 2022.
Edi didampingi beberapa anggota dewan lainnya diantaranya Budiyako, Rocky Chandra, Padli Sudria, dan Syamsul Ridwan.
Dalam aksi tersebut, KAMMI mempertanyakan kelangkaan minyak goreng di Indonesia, khususnya Jambi, sementara Indonesia trmasuk negara penghasil CPO terbesar.
Orator aksi juga meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan.
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI juga menjadi pertanyaan para pengunjuk rasa, menurut mereka hal itu menciderai demokrasi.
Terakhir, KAMMI meminta DPRD provinsi Jambi bersikap terhadap kegagalan investasi Bank Jambi sebesar 230 Milyar ke PT. SNP tahun 2017.
Menanggapi tuntutan dan aspirasi dari massa KAMMI, Edi Purwanto menyampaikan bawa dirinya bersama Kapolda dan Danrem sudah melakukan operasi pasar ke beberapa daerah, pihaknya juga sudah memanggil beberapa perusahaan.
“Kami sudah cek, sebenarnya stock minyak goreng kita cukup, maka tidak ada alasan minyak kita naik dan langka, yang terjadi adalah dua hal, yang pertama panic buying, masyarakat panik membeli minyak dalam jumlah besar, yang kedua ada permainan spekulan, itu jadi musuh kita bersama, kalo adek-adek ada data (spekulan,red) sampaikan kepada kami, akan kita perangi bersama,” ujar Edi.
Terkait harga kebutuhan bahan pokok, Edi menjelaskan bahwa pihaknya akan segera rapat bersama gubernur dan stakeholder yang ada terkait harga sembako di Jambi.
“Kami tidak ingin harga sembako naik jelang puasa, kalaupun naik jangan terlalu tinggi, harus tetap melindungi daya beli masyarakat,” katanya.
Adapun soal 3 periode, ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menjelaskan bahwa masyarakat sudah mendengarkan langsung penjelasan Presiden. Bahwa yang mengusulkan hal tersebut adalah orang yang ingin menjilat atau menghancurkan Presiden.
“Setahu saya sampai hari ini belum ada pernyataan presiden untuk mendorong 3 periode, kita juga menolak jika hal tersebut dilakukan, termasuk isu penundaan pemilu, sudah disepakati antara pemerintah dan DPR, dilaksanakan pemilu di 2024, itu clear, ” ujar Edi.
Adapun terkait Bank Jambi, menurut Edi pihaknya sudah berkoordinasi dengan OJK, agak sulit untuk melakukan intervensi karena Bank Jambi adalah PT dan menjadi Bank Umum. Meski demikian DPRD akan memanggil Bank Jambi dalam waktu dekat.
“Kita akan dorong RUPS untuk mempertanyakan, bila ada temuan, kita akan dorong BPK untuk mendalami,” ucap Edi.
Selanjutnya Edi menegaskan bahwa DPRD provinsi Jambi terus bekerja untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan dorongan dari mahasiswa menjadi penyemangat dan membuat kerja mereka lebih maksimal.
“Insya Allah kami terus bekerja, kami tidak tidur,” kata Edi.
Setelah melakukan orasi di halaman gedung DRPD, Edi mengajak beberapa perwakilan pengunjuk rasa untuk menandatangani tuntutan di dalam ruang rapat pimpinan.
ADVERTORIAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas

DETAIL.ID, Asahan – Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030 pada Pilkada Serentak Tahun 2024 akan segera berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk memastikan pelantikan tersebut berjalan dengan baik, 481 Kepala Daerah mengikuti gladi kotor di Lapangan Monas pada Selasa, 18 Februari 2025.
Pada gladi kotor ini terlihat, Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih H. Surya, B.Sc., Bupati Asahan terpilih Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., dan Wakil Bupati Asahan terpilih Rianto, S.H., M.AP., menggunakan seragam olahraga mengikuti gladi ini dengan begitu khidmat. Selain itu, Surya, Taufik dan Rianto juga mengikuti arahan yang diberikan, agar pada saat pelantikan tidak ada melakukan kesalahan.
Usai mengikuti gladi kotor ini, Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih mengatakan, “Hari ini saya bersama 481 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengikuti gladi kotor di Lapangan Monas untuk tahapan persiapan dalam rangka pelantikan di Istana Kepresidenan pada tanggal 20 Februari 2025,” ujarnya.
“Pada gladi ini kami seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai dari latihan penghormatan, baris berbaris dan simulasi penempatan posisi agar pada saat pelantikan nantinya tidak ada mengalami masalah,” katanya lagi.
Sementara itu, Bupati Asahan terpilih mengatakan, latihan ini dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Pada gladi kotor ini Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, juga turut hadir untuk memberikan pengarahan kepada kami.
Taufik mengatakan, setelah pelantikan, para Kepala Daerah yang baru saja terpilih akan menjalani pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21-28 Februari 2025.
“Pada tahapan ini kami akan diberikan pengarahan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjadi Kepala Daerah yang baik yang dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” tutur Taufik.
Reporter: Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Sekda Bengkulu Selatan Hadiri Musrenbangcam RKPD Tahun 2025 di Kecamatan Ulu Manna

DETAIL.ID, Bengkulu Selatan – Pemerintah Bengkulu Selatan gelar Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 Tingkat Kecamatan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukarni SP, M,Si., yang dalam hal ini mewakili Bupati Bengkulu Selatan.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut seluruh Kepala Dinas di jajaran Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Desa, Ketua BPD, unsur Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Ulu Manna.
Dalam Musrenbang tingkat Kecamatan ini, Sukarni menegaskan poin penting yang harus menjadi perhatian bersama dimana Musrenbang menjadi legalitas usulan prioritas masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah maupun Kabupaten.
“Poin penting yang harus jadi perhatian bersama yakni legalitas usulan prioritas masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah maupun Kabupaten. Jadi harus didasarkan pada sinkronisasi program dan kegiatan yang mengedepankan prinsip partisipatif, efektif, dan akuntabel. Usulan dari Desa idealnya selaras dengan usulan yang disampaikan pada saat anggota DPRD reses, sehingga yang diperjuangkan anggota DPRD selaras dengan rencana yang disusun Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib memprioritaskan usulan masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang untuk dimasukkan ke dalam Renja guna mewujudkan perencanaan yang bottom up,” tuturnya.
Reporter: Dewi
ADVERTORIAL
Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan Gelar Acara Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah

DETAIL.ID, Bengkulu Selatan – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui platform daring zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada, Senin, 17 Februari 2025.
Tampak hadir mengikuti Rakornas tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni SP,M.Si, Asisten II Sekretaris Daerah, Kabag Perekonomian dan SDA Setda BS, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dalam Rakornas tersebut, Tito Karnavian menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus memantau dan menjaga Ketersediaan dan keterjangkaun pangan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.
Kemudian pada Rakornas tersebut juga ada arahan dari Kementrian perhubungan yang disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi perihal menyambut arus mudik lebaran serta mengatasi mobilitas masyarakat yang tinggi nantinya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sukarni SP,M.Si menyampaikan. “Pengendalian inflasi adalah tugas bersama. Dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kita dapat memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang efektif dalam mengendalikan inflasi, sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” tuturnya.
Reporter: Dewi