ADVERTORIAL
Gubernur Jambi: Tradisi Bantai Adat Jadi Event Tahunan Jambi
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H.Al Haris, S.Sos., MH menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mengangkat tradisi Bantai Adat menjadi event tahunan ditingkat Provinsi Jambi yang selanjutnya bisa menjadi event nasional bagi Provinsi Jambi.
Hal tersebut dinyatakan Al Haris pada acara Bantai Adat Sekaligus Sedekah Anak Negeri, bertempat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Selasa 29 Maret 2022.
Rangkaian kegiatan tradisi Bantai Adat ini diawali dengan Pawai Ta’ruf dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah dan Penyantunan Anak Yatim, yang mengangkat tema “Dengan Khatam Al-Qur’an Kita Ciptakan Generasi Islam yang Cinta Al-Qur’an Dan Peduli Terhadap Anak Yatim”.
Acara dilanjutkan dengan Sedekah Bumi yaitu dengan makan bersama di Rumah Tuo Rantau Panjang serta diakhiri dengan pembukaan Bantai Adat.
Al Haris mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi kedepannya akan mengangkat tradisi Bantai Adat menjadi event tahunan ditingkat Provinsi Jambi yang merupak wujud rasa nikmat syukur sekaligus memuliakan bulan suci Ramadhan, sehingga nantinya bisa menjadi event nasional bagi Provinsi Jambi.
“Berawal dari acara Khatam Al Quran, Bantai Adat dan ditutup dengan Silat Penyudon setelah Hari Raya Idul Fitri nanti, dengan demikian lengkap sudah tradisi ini yang sesuai dengat pepatah Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi kitabullah, dimana ketika adat digabungkan dengan syara’ akan menjadi lengkap. Kita sebagai masyarakat Rantau Panjang sangat menghormati nilai-nilai adat sekaligus menggunakan agama ditengah-tengah masyarakat, maka ada kolaborasi dari budaya, agama dan adat menyatu secara harmonis,” ujar Al Haris.
Al Haris mengatakan, Bantai Adat merupakan tradisi turun temurun masyarakat Merangin yang sarat makna dan nilai-nilai luhur untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.
Tradisi menyambut bulan suci Ramadhan sebagai kearifan lokal masyarakat Merangin ini bermakna penting untuk meningkatkan dan merekatkan kebersamaan, silaturahmi, dan solidaritas sosial masyarakat.
“Saya mengharapkan tradisi ini terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya dan tradisi Provinsi Jambi, serta menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dan kekuatan kolektif sehingga terbangun sinergitas antara berbagai elemen masyarakat sebagai upaya membangkitkan sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat dan daerah Provinsi Jambi,” kata Al Haris.
Lebih lanjut Al Haris menuturkan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu langkah pemerintah yang menggabungkan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk bergerak bersama memulihkan kondisi ekonomi nasional dan daerah pasca pandemi.
Gernas BBI menjadi upaya untuk mendorong dan meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal, dengan mendorong masyarakat membeli produk lokal, dalam rangka mendukung perkembangan dan kemajuan industri UMKM dan Ekonomi Kreatif, yang muaranya adalah pulih dan bangkitnya perekonomian daerah dan nasional.
Bupati Merangin, H.Mashuri menyampaikan, tradisi Bantai Adat merupakan suatu bentuk interaksi antara sesama masyarakat dalam menumbuhkan rasa gotong royong yang merupakan warisan dan tradisi dari masyarakat Kabupaten Merangin sampai saat saat ini.
Pemerintah Kabupaten Merangin terus mendorong untuk menjadikan momen-momen seperti ini sebagai tujuan wisata agar nantinya Desa di Kabupaten Merangin menjadi lebih terkenal dan lebih maju karena bantai adat ini adalah kegiatan tradisional di Provinsi Jambi ini yang hanya ada di Desa Rantau Panjang.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara
Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.
Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.
Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.
Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.
Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.
ADVERTORIAL
Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu
Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.
Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.
Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.
“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.
Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.


