PERKARA
Gugatan Perdata UIN STS Jambi Memasuki Agenda Pemeriksaan Setempat, Jaksa: Alhamdullilah Berjalan Lancar

DETAIL.ID, Jambi – Proses hukum terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh pihak UIN STS Jambi dengan nomor perkara 184/Pdt.G/2021/PN Jmb terhadap tiga orang tergugat yakni; Sudiono, Suhartini, dan Isyanti memasuki agenda sidang pemeriksaan setempat, pada Jumat 18 Maret 2022, pagi tadi.
Pemeriksaan setempat yang berlokasi di Jl Arif Rahman Hakim Simpang IV Sipin, Kota Jambi ini, UIN STS Jambi diwakili Jaksa Pengacara Negara yang bertindak selaku Penggugat melawan Sudiono, dkk sebagai tergugat.
Mulanya, Perkara ini diawali dengan Penggugat yang secara sah selaku pemegang Sertifikat Hak Pakai An. UIN STS Jambi Tahun 1977 ini rencananya akan melakukan pengembangan area kampus diatas lahan yang masih di kuasai oleh para Tergugat di sekitar Jl. Arif Rahman Hakim.
Sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Penggugat yang diketuai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Irawan, Kuasa Para Tergugat, Panitera Pengganti serta Perwakilan Pihak UIN STS Jambi yang berlangsung selama kurang lebih 1 setengah jam berlangsung dengan lancar.
“Sidang Pemeriksaan setempat ini dihadiri Majelis Hakim, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk memastikan batas-batas lokasi objek gugatan dan Alhamdulillah, berjalan dengan lancar,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Agus Irawan yang bertindak selalu Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Penggugat, Jumat 18 Maret 2022.
Adapun yang menjadi petitum dari pihak penggugat UIN STS Jambi yakni;
Dalam provisi:
- Menerima permohonan provisi penggugat seluruhnya.
- Melarang para tergugat untuk mengalihkan tanah/lahan.
- Melarang para tergugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah/lahan.
Dalam konvensi/ pokok perkara:
- Menyatakan gugatan ini dapat diterima.
- Mengabulkan tuntutan penggugat seluruhnya.
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah/lahan tanpa syarat apapun juga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara aquo dibacakan.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding dan kasasi.
- Menghukum paraTergugat untuk membayar biaya perkara.
Selain Asdatun Kejati Jambi, juga hadir tiga orang Jaksa Pengacara Negara yakni; Anthoni, Dede Setiawan dan Robertson yang secara seksama melakukan penelitian terhadap objek-objek diatas lahan UIN STS Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Mediasi Gagal, Mediator Keluarkan Anjuran Bagi YPTSA STIA Nusantara Sakti dan Pelapor

DETAIL.ID, Jambi – Proses mediasi antara pihak Yayasan Pendidikan Tinggi Sakti Alam Kerinci (YPTSA), selaku pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nusantara Sakti dengan 15 orang dosen dan pegawainya berujung buntu.
Belum lama ini, mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi pun akhirnya mengeluarkan anjuran atas perselisihan hak antara kedua belah pihak.
“Tindak lanjut penanganan kasus Yayasan Sakti Alam kemarin bahwa mediator hubungan industrial sudah menyampaikan anjuran,” ujar Kabid Hubungan Industrial, Dodi Haryanto pada Rabu, 2 Juli 2025.
Lebih lanjut, Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Ketenagakerjaan tersebut mengungkap bahwa dalam secara umum mediator menganjurkan agar YPTSA dan Pimpinan STIA Nusa Sakti segera membayarkan hak-hak yang dituntut pekerja seperti upah yang belum dibayarkan, THR, serta hak atas pemutusan hubungan kerja.
“Dan masing-masing pihak diberikan waktu 10 hari untuk menjawab anjuran tersebut. Dalam anjuran mediator,” katanya.
Dodi sebelumnya juga mengungkap bahwa proses mediasi telah dilakukan beberapa kali yang mulai bergukir sejak 12 Maret 2025. Namun tak kunjung ada titik temu antar kedua belah pihak.
Dengan adanya anjuran dari Disnakertrans, sikap YPTSA dan STIA Nusantara Sakti jadi penentu. Apakah perselisihan hak bakal selesai, atau malah lanjut ke ranah hukum lebih tinggi yakni Pengadilan Hubungan Industrial.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Arief Efendi Terdakwa Korupsi di Kasus Bank Jambi Akui Perbuatannya, Minta Keringanan Hukum

DETAIL.ID, Jambi – Arief Efendi, salah satu terdakwa perkara korupsi gagal bayar Medium Term Note (MTN) Bank Jambi dengan PT SNP masih menghadapi serangkaian persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi.
Sosok terdakwa yang sempat buron kemudian ditangkap tim Pidsus Kejati Jambi pada 13 Desember 2024 lalu itu kini menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada Selasa, 1 Juli 2025.
Di persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syafrizal Fakhmi, terdakwa mengakui perbuatannya. Ia juga mengaku menyesal. Dirinya juga mengaku telah menyerahkan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar pada penyidik.
“Saya mengakui yang mulia (semua isi BAP). Uang Rp 1,7 miliar juga sudah saya kembalikan,” ujar terdakwa Arief di persidangan.
Dalam pernyataannya pada JPU. Arief pun tampak mengeluarkan air mata seraya memohon keringanan hukum atas perbuatannya.
“Banyak peristiwa yang sudah saya alami. Saya mohon keringanan,” ujarnya.
Usai sidang, JPU Suryadi dikonfirmasi mengakui bahwa sudah ada penitipan uang kerugian negara dari terdakwa sebesar Rp 1,7 miliar. Nilai itu disebut berasal dari fee (kutipan) tidak resmi yang dilakukan terdakwa dalam proses pencairan MTN PT SNP pada Bank Jambi tahun 2017 – 2018. Adapun duit itu kini berada di rekening penitipan Kejari Jambi.
“Pada intinya, si terdakwa mengakui terkait apa yang diperbuatnya. Sementara uang tersebut dititip di rekening kejaksaan,” ujar Suryadi.
Dengan pengakuan dan segala fakta persidangan yang didapati sejauh ini, JPU mengaku bakal jadi pertimbangan dalam tuntutan yang bakal bergulir dua pekan ke depan.
Sementara penasihat hukum terdakwa Azuri Nasution berharap ada keringanan hukum bagi kliennya lantaran sikap kooperatif dan pengembalian kerugian juga sudah dilakukan.
Dalam kasus ini, Arif, mantan Kepala Divisi Fixed Income PT MNC Sekuritas didakwa secara bersama-sama dengan terpidana Yunsak El Halcon yang telah divonis penjara selama 13 tahun, Dadang Suryanto (divonis 9 tahun) dan Andri Irvandi (divonis 13 tahun), serta terdakwa Leo Darwin (tahap kasasi).
Telah melakukan tindak pidana korupsi terkait gagal bayar pembelian Medium Term Note (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) pada tahun 2017–2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 310.118.271.000.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Hasil TPPU, BPN Ungkap Tek Hui Punya Tanah 2.857 Meter Persegi di Muarojambi

DETAIL.ID, Jambi – Terdakwa perkara narkotika Dedi Susanto alias Tek Hui kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa, 1 Juli 2025.
Kali ini sidang Tek Hui kedatangan saksi dari BPN Muarojambi yakni Muhammad Andri. Dirinya menyebut bahwa terdakwa Tek Hui memiliki tanah di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu seluas 2.857 meter persegi.
“Dibeli milik Haireni pada tanggal 19 Juli 2024,” ujar Andri di persidangan.
Aset tanah tersebut menurut saksi lengkap dengan SHM. Dan telah dilakukan balik nama atas nama Dedi Susanto. Dia pun sudah punya sertifikat elektronik atas aset tanah yang didakwa sebagai hasil TPPU. Dia mengurus aset tanah tersebut dengan menggunakan surat kuasa pada orang lain.
“Dia (Tek Hui) beli Rp 200 juta,” katanya.
Penuntut umum kembali mencecar soal kepemilikan tanah atas nama Haireni sebelum dijual pada Tek Hui. Soal ini, Andri bilang, Haireni sebelumnya membeli tanah tersebut dari orang lain pada rentang 2017.
“Kalau pemilik sebelumnya, tidak tahu,” katanya.
Adapun aset tanah dengan nomor SHM 00430 atas nama Dedi Susanto tersebut kini jadi salah satu bukti dalam perkara TPPU yang dilakukan oleh Tek Hui.
Reporter: Juan Ambarita