Connect with us
Advertisement

DAERAH

Tak Kunjung Tuntas, GMKI Jambi Suarakan Konflik Agraria ke Kejaksaan Tinggi Jambi

Published

on

detail.id/, Jambi – Konflik agraria/lahan di wilayah Provinsi Jambi masih menjadi persoalan akut yang tak kunjung tuntas. Menyikapi hal tersebut Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jambi menyuarakan permasalahan konflik lahan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi pada Senin, 14 Maret 2022 sore.

Sekretaris Fungsi Agraria dan Maritim PP GMKI, Goldy Christian Sinulingga yang turut menghadiri kegiatan ini dalam acara dialog yang dipimpin oleh Kasi Penkum Kejati Jambi, Lexy Fatharani Kurniawan mengungkap konflik agraria merupakan persoalan krusial yang harus segera direspon dengan cepat oleh para penegak hukum.

“Tentunya konflik agraria ini bisa diselesaikan jika ada sinergitas yang baik antara para penegak hukum dengan seluruh stakeholder,” kata Goldy Christian Sinulingga, Sekretaris Fungsi Agraria dan Maritim, Senin 14 Maret 2022.

Kemudian Aryanto Manurung, Ketua GMKI Jambi menilai konflik agraria yang terjadi di Wilayah Provinsi Jambi merupakan persoalan akut yang tak kunjung ada solusi terbaik dari pemerintah serta upaya penegakan hukumnya pun masih belum optimal.

“Konflik Agraria ini di Jambi menempati urutan ke 2 terbesar se-Indonesia, ada ratusan kasus. Ini perlu diteliti sebab, ataupun modus dari para mafia-mafia yang ada. Sehingga masyarakat juga teredukasi dan tidak menjadi korban lagi,” kata Aryanto Manurung.

Namun di samping hal tersebut, Aryanto juga mengapresiasi langkah-langkah Restorativejustice dari Kejaksaan dalam menyelesaikan konflik sosial yang timbul dari permasalahan konflik agraria di provinsi Jambi

Dialog antara pihak GMKI Jambi dengan pihak Kejati Jambi berlangsung dengan cukup alot. Namun Jufri, Asintel Kejati Jambi diakhir agenda menegaskan siap untuk berkolaborasi terkait percepatan penanganan konflik Agraria di Provinsi Jambi.

Disampaikan juga oleh Jufri jika Kejati Jambi telah membentuk tim pemberantasan mafia tanah yang mana sudah diterima 13 laporan pengaduan atas konflik agraria.

“Sudah ada 13 laporan mafia tanah yang diterima Kejaksaan, dengan adanya audiensi ini kami ingin mahasiswa juga berperan mencegah berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi,” kata Asintel Kejati Jambi, Jufri.

Di akhir, GMKI Jambi menyerahkan beberapa poin rekomendasi terkait percepatan dan penanganan konflik agraria di wilayah Provinsi Jambi dan diterima dengan baik oleh pihak Kejati Jambi. Adapun yang menjadi rekomendasi GMKI Jambi bagi Kejati Jambi adalah sebagai berikut;

• Menjadi fasilitator dalam melakukan mediasi konflik lahan demi tercapainya solusi yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak yang berkonflik.
• Mengutamakan upaya Restorative justice kepada masyarakat apabila terjadi kasus pidana akibat konflik lahan.
• Menindak tegas para penguasa-penguasa lahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini.
• Mendorong/mendukung upaya pemberantasan mafia tanah (baik itu dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan, dan pejabat pembuat akta tanah)
• Mengawasi setiap prosedur hukum dalam penerbitan sertifikat (menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Reporter: Juan Ambarita

DAERAH

Modal Rp 35 Juta Jadi Rp 700 Juta, Bupati M. Syukur Dorong Desa Durian Rambun Raih Penghargaan Nasional

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Prestasi gemilang yang ditunjukkan Desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, menuai apresiasi tinggi dari Pemerintah Kabupaten Merangin.

Betapa tidak, lewat pengelolaan dana ketahanan pangan yang efisien sebesar Rp 35 juta, desa Durian Rambun mampu memanen padi ladang dengan nilai ekonomi mencapai Rp 700 juta.

Keberhasilan fantastis ini disampaikan langsung oleh Bupati Merangin, M. Syukur, di hadapan ratusan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Merangin.

Menurut Bupati, capaian ini merupakan bukti bahwa kreativitas dalam mengelola anggaran desa dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.

Atas dedikasi tersebut, Desa Durian Rambun kini menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Merangin yang dipercaya menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam program penyelamatan kelestarian hutan.

Bupati M. Syukur pun menegaskan komitmennya untuk membawa prestasi ini ke tingkat nasional.

“Keberhasilan ini akan segera saya laporkan kepada Menteri Pertanian. Saya ingin Desa Durian Rambun mendapatkan penghargaan resmi dari Kementerian atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara mandiri,” ujar M. Syukur dengan nada bangga.

Bupati juga meminta seluruh kepala desa di Merangin menjadikan Durian Rambun sebagai motivasi dan tolak ukur dalam pemanfaatan anggaran desa. Ia menekankan bahwa dana desa tidak hanya sekadar dihabiskan, tetapi harus mampu diputar menjadi motor penggerak ekonomi.

“Yang pemerintah butuh saat ini adalah kreativitas dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa Durian Rambun ini adalah contoh yang baik. Potensinya sangat besar, apalagi jika nanti dikolaborasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fokus pemerintah,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Perputaran Uang MBG Capai Rp 57 Miliar, Bupati M. Syukur Dorong Desa Tangkap Peluang Ekonomi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur mengungkapkan potensi ekonomi luar biasa dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Diperkirakan, perputaran uang dari program ini di Kabupaten Merangin mampu menembus angka Rp 57 miliar setiap bulan.

Hal tersebut ditegaskan Bupati saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama ratusan Kepala Desa (Kades), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Selasa, 17 Maret 2026.

Bupati memaparkan bahwa program MBG bukan sekadar pemenuhan gizi bagi siswa, melainkan motor penggerak ekonomi yang masif di tingkat akar rumput. Ia merinci bahwa sebagian besar anggaran tersebut akan mengalir langsung ke masyarakat melalui rantai pasok bahan pangan.

“Satu unit MBG itu per bulannya sekitar satu miliar rupiah. Jika di Merangin ada 57 titik MBG, maka duit yang masuk ke daerah kita mencapai Rp 57 miliar setiap bulan. Hampir 63 persen dari jumlah itu adalah uang yang dibelanjakan langsung kepada masyarakat,” ujar Bupati M. Syukur.

Untuk memastikan dampak ekonomi terasa maksimal di tingkat lokal, Bupati menekankan agar seluruh kebutuhan pangan — mulai dari telur, daging, ikan, sayuran, hingga buah-buahan — wajib disuplai oleh petani dan peternak setempat.

Ia menegaskan agar bahan pangan tidak didatangkan dari luar daerah. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat Merangin menjadi aktor utama dan tidak menjadi penonton dalam program MBG.

“Kalau desa membangun peternakan ayam potong, ayam petelur, ikan dan sayuran, maka kebutuhan MBG dapat disuplai oleh desa. Artinya, ada perputaran ekonomi di desa dan Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret untuk mengorganisir potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin kini tengah mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama untuk mengambil peran sebagai pengelola suplai kebutuhan pangan.

“Program ini adalah peluang bisnis bagi masyarakat desa. Kita ingin BUMDes Bersama yang mengelola, sehingga ekonomi desa bergerak serentak dan mandiri,” kata Bupati. (*)

Continue Reading

DAERAH

Operasi Ketupat Semeru 2026 Digelar, Polres Pasuruan Kota Siapkan Pos dan Layanan Maksimal Agar Mudik Aman

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Pasuruan – Dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Pasuruan Kota menggelar Operasi Terpusat Ketupat Semeru 2026 yang berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

‎Sejumlah titik strategis telah disiapkan sebagai pusat pelayanan dan pengamanan, di antaranya Pos Pengamanan Ngopak, Pos Rest Area 792A, Pos Pelayanan, serta Pos Terpadu di Alun-Alun Kota Pasuruan. Pos-pos ini difungsikan sebagai tempat istirahat pemudik, pusat informasi, serta layanan cepat kepolisian dan instansi terkait.

‎Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan seluruh personel dan sarana pendukung guna memastikan kelancaran arus mudik tahun ini.

‎“Operasi Ketupat Semeru 2026 kami laksanakan secara terpadu bersama instansi terkait. Fokus kami adalah memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

‎Sementara itu, Kasatlantas Polres Pasuruan Kota, AKP Amrullah Setiawan, S.T.K., S.I.K., menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas serta pengawasan di titik rawan telah dipersiapkan secara matang.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas serta memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan,” tuturnya.

Dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas, diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Beberapa kendaraan yang dibatasi meliputi: mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih; ‎mobil barang dengan kereta tempelan maupun gandengan; ‎kendaraan pengangkut hasil tambang, galian (tanah, pasir, batu), serta bahan bangunan.

‎Namun, terdapat pengecualian untuk kendaraan yang mengangkut kebutuhan penting seperti BBM/BBG, bahan pokok, pupuk, hewan ternak, serta penanganan bencana alam.

‎Selama pelaksanaan operasi, pelayanan SIM dan Samsat diliburkan mulai 18 hingga 24 Maret 2026, dan akan kembali beroperasi pada 25 Maret 2026.

‎Polres Pasuruan Kota juga membagikan sejumlah tips bagi pemudik, khususnya dalam kondisi cuaca hujan:

  • Pastikan kendaraan dalam kondisi prima (rem, ban, lampu)
  • Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman
  • Hindari berkendara saat mengantuk, manfaatkan pos istirahat
  • ‎Gunakan jas hujan atau perlengkapan keselamatan
  • Waspadai jalan licin dan genangan air

‎Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu menghubungi Layanan Polisi 110 apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan.

‎Sejumlah warga mengaku terbantu dengan kehadiran pos pengamanan dan pelayanan yang disediakan. Salah satu pemudik, Andi (34), menyampaikan apresiasinya. “Dengan adanya pos polisi, kami merasa lebih aman. Bisa istirahat dan mendapat bantuan jika dibutuhkan. Sangat membantu perjalanan kami,” ujarnya.

‎Polres Pasuruan Kota turut mengucapkan: “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Selamat berkumpul bersama keluarga. Mudik Aman, Keluarga Bahagia.” (Tina)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs