Connect with us
Advertisement

PERKARA

Unbari Diminta Kemendikbudristek Jangan Libatkan Pengacara, Peradi Jambi Keberatan, Syahlan: Pengacara Justru Dibutuhkan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Dr Lukman, ST, MHum meminta pihak-pihak di Universitas Batanghari (Unbari) agar tidak melibatkan pengacara dalam menghadapi kisruh kampus perguruan tinggi swasta tertua di Provinsi Jambi ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Lukman dalam rapat secara daring dengan sejumlah pihak di Unbari, Selasa, 12 April 2022.

Video conference melalui Zoom Meeting diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Kemendikbudristek untuk menyelesaikan masalah pengelolaan Unbari.

“Jangan memperkeruh suasana. Tidak perlulah pakai yang namanya pengacara sana pengacara sini, membuat somasi ke Menteri, membuat somasi ke Dirjen, membuat somasi ke Komisi X (DPR RI),” kata Lukman dalam Zoom Meeting tersebut.

Menurut Lukman, penyelesaian tidak perlu ke Jakarta. “Ngapain jauh-jauh cari penyelesaian ke Jakarta, kalau bisa diselesaikan di meja sambil buka bersama di Kota Jambi,” ujarnya.

Lukman mengajak pihak-pihak yang bertikai di Unbari untuk duduk bersama mencari akar masalahnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Jambi, Muhammad Syahlan Samosir membantah pernyataan Lukman ini. Menurut dia, fungsi pengacara atau advokat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk memperkeruh perkara.

“Fungsi advokat sesuai UU Advokat adalah orang yang memberikan advis hukum atau jasa hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Dalam konteks perkara atau masalah, hakikinya fungsi advokat bukan sebagai memperkeruh atau malah bahkan mengacaukan, sehingga orang-orang yang bertikai akan meminta pendapat hukum dan seorang advokat wajib memberikan pendapat hukum sesuai peraturan perundang-undangan, serta kode etik advokat,” ujar Syahlan pada Rabu, 13 April 2022.

Dalam konteks perkara di Unbari, tambah Syahlan, pihak-pihak yang bertikai sepertinya sudah tidak bisa didudukkan bersama untuk mencari penyelesaian.

“Kalau kita cermati kasus Unbari, sebenarnya para pihak yang berkepentingan tidak bisa lagi duduk bersama jadi harus melalui pihak ketiga, dan pihak ketiga ini bisa berprofesi advokat, jadi dengan hadirnya pihak ketiga malah akan memberikan solusi jalan keluar,” ucap Syahlan.

Syahlan menegaskan, dalam kasus Unbari justru sangat dibutuhkan advokat untuk menyelesaikan perkara.

Hal senada diungkapkan pengacara Masta Aritonang. Menurut dia, Lukman telah memberikan pernyataan yang salah. Pengacara justru harus dilibatkan untuk melihat akar masalah yang sebenarnya.

“Kenapa terjadi kekisruhan di Unbari? Menurut saya karena mereka tidak tahu akar masalahnya. Tidak ketemulah solusinya sepanjang akar masalahnya tidak tahu. Dia (telah membuat pernyataan yang) salah, jika disebut advokat memperkeruh masalah. Itu pendapat yang keliru,” kata Masta Aritonang.

Advertisement Advertisement

PERKARA

Lima Bulan Usai Lahan Terbakar, Pemilik Lahan 189 Hektare di Gambut Jaya Ini Ditetapkan Tersangka

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pemilik lahan sawit terdampak karhutla berinisial E di Desa Gambut Jaya, Kec Sungai Gelam, Kab Muarojambi akhirnya resmi berstatus tersangka setelah 5 bulan kasusnya bergulir di tangan polisi.

Sebelumnya tim gabungan berjibaku melakukan operasi pemadaman selama berhari-hari di lahan gambut yang baru ditanami sawit tersebut pada akhir Juli lalu.

Kini, Dir Krimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengungkap bahwa penyidik Sub Dit Tipidter Polda Jambi telah memeriksa sejumlah 23 saksi dan 4 ahli.

Penyidik, kata dia, juga telah melakukan gelar perkara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli dan sejumlah barang bukti di TKP.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan tersangka pemilih lahan berinisial E,” ujar Kombes Pol Taufik Nurmandia pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.

Berdasarkan perhitungan BPN, karhutla tersebut terjadi pada areal lahan dengan total luas mencapai 189 hektare. Perluasan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara membakar diduga sebagai pemicu dari insiden karhutla.

Sosok pemilik lahan berinisial E, yang berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara tersebut kini terancam dengan sanksi berat dari UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yakni ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Tangkap 2 Bandar Jaringan Medan, BNNP Jambi Musnahkan 61,785 Gram Sabu-sabu

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 61,785 gram di Kantor BNN Provinsi Jambi pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.

Sebelum dimusnahkan, petugas melakukan uji keaslian terhadap barang bukti. Hasil pemeriksaan memastikan sabu tersebut merupakan narkotika golongan I.

Kepala BNN Provinsi Jambi Kombes Pol Rachmad Resnova mengatakan, barang bukti sabu-sabu itu berasal dari dua laporan kasus model (LKM) yakni LKM 012 dan LKM 018.

“Hari ini kita lakukan pemusnahan sabu-sabu sebanyak 61,785 gram,” kata Kombes Pol Rachmad.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNN Jambi mengamankan dua tersangka yakni Eko Listiono dan Zainal Arifin. Keduanya ditangkap di wilayah Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Rachmad menyebut, kedua tersangka merupakan bandar narkotika yang berperan melakukan pengeceran sabu-sabu sebelum diedarkan.

“Mereka bandar, karena melakukan pengenceran,” ujarnya.

Lebih lanjut, kedua tersangka diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Medan, Sumatera Utara. Saat ini BNN Jambi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya.

“Kita akan terus kejar jaringannya,” katanya.

Dalam pemberantasan narkoba, BNN Jambi juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta melibatkan elemen masyarakat. Sebab menurut Kepala BNNP Jambi, masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Perusahaan Pengelolaan Limbah Hingga Perusahaan Alkes Gugat RSUD Raden Mattaher

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Lagi-lagi RSUD Raden Mattaher didugat di Pengadilan Negeri Jambi, baru-baru ini 2 gugatan sekaligus ditujukan pada Rumah Sakit milik Pemprov Jambi itu. Dilihat pada laman penelusuran Perkara PN Jambi, ke-2 gugatan tersebut teregister pada Kamis, 18 Desember 2025.

Pertama, ada pihak PT Anggrek Jambi Makmur. Pada gugatan yang teregister dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2025/PN Jmb ini, perusahaan pengolala limbah tersebut dalam petitumnya, meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian pengelolaan limbah antara penggugat dan tergugat sah secara hukum.

“Kemudian pihak penggugat meminta kepada pihak tergugat untuk membayar tagihan sejumlah Rp 1.722.762.000 dan denda keterlambatan Rp 547.259.412,” ujar Hakim Humas PN Jambi, Otto Edwin pada Senin, 22 Desember 2025.

Kemudian, gugatan ke-2 datang dari PT Rajawali Nusindo, badan usaha yang bergerak di bidang alkes dan obat-obatan tersebut menuntut kepada pihak RSUD Raden Mattaher untuk membayar sebesar 12.991.622.193.

Gugatan diajukan atas dugaan, dimana penggugat menilai pihak rumah sakit tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan.

Adapun kedua perkara perdata tersebut bakal segera disidangkan pada Januari 2026 mendatang.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs