No Result
View All Result
KONTAK
Bicara Apa Adanya
REDAKSI
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • LINGKUNGAN
  • Media Partner
  • NASIONAL
  • NIAGA
  • OPINI
  • PENJURU
  • PERISTIWA
  • PERKARA
  • SIASAT
  • TEKNOLOGI
  • TEMPIAS
  • TEMUAN
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • LINGKUNGAN
  • Media Partner
  • NASIONAL
  • NIAGA
  • OPINI
  • PENJURU
  • PERISTIWA
  • PERKARA
  • SIASAT
  • TEKNOLOGI
  • TEMPIAS
  • TEMUAN
No Result
View All Result
Bicara Apa Adanya
No Result
View All Result
Home NASIONAL

BKKBN Peroleh Anggaran Rp 25 Triliun untuk Percepatan Penurunan Stunting, KPK Identifikasi Tindak Pidana Korupsi

by Febri Firsandi Putra
Mei 27, 2022
A A
BKKBN Peroleh Anggaran Rp 25 Triliun untuk Percepatan Penurunan Stunting, KPK Identifikasi Tindak Pidana Korupsi
13
SHARES
89
VIEWS
ShareTweetSendScan

DETAIL.ID, Jambi – Kekurangan asupan gizi pada anak dengan kondisi waktu yang cukup lama disebut dengan Stunting. Penyakit ini dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan tinggi badan anak yang lebih kerdil pada standart usianya.

ArtikelTerkait

Benaya Idola Cilik Masih di 15 Besar, Bocah Jambi Ini Minta Dukungan Masyarakat

Benaya Idola Cilik Masih di 15 Besar, Bocah Jambi Ini Minta Dukungan Masyarakat

Juni 25, 2022
Ini yang Dilakukan Kemenperin untuk Dukung P3DN

Ini yang Dilakukan Kemenperin untuk Dukung P3DN

Juni 25, 2022
Wacana Penyesuaian Tarif BPJS Kesehatan Mendapatkan Sorotan

Wacana Penyesuaian Tarif BPJS Kesehatan Mendapatkan Sorotan

Juni 25, 2022
Karya ODGJ Mampu Pukau Warga Helvetia di Wahana Kreativitas Anak Muda

Karya ODGJ Mampu Pukau Warga Helvetia di Wahana Kreativitas Anak Muda

Juni 25, 2022

Dikutip dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka kasus stunting di Indonesia yaitu 24,4 persen. Di sisi lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting telah menargetkan penurunan prevalansi Stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Pemerintah memberikan perhatian besar dalam penurunan angka Stunting ini. Anak yang terlanjur terkena Stunting, akan mempengaruhi tumbuh kembang sampai pada usia dewasa atau produktif.

Hal tersebut disampakaian oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, pada Senin 25 Januari 2021.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa dalam mengatasi kasus Stunting di Indonesia, Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengkoordinir pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia.

Pekerjaan berat dalam penurunan angka Stunting ini di dukung dengan alokasi anggaran yang besar. Dikutip dari Kompas.com, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penurunan Stunting tahun 2022 sebesar Rp. 25 triliun.

Dikutip dari KompasTV, tingkat prevalensi stunting di sejumlah Provinsi masih di atas 30 persen. Membutuhkan strategi khusus apalagi Presiden Jokowi telah menekankan agar melakukan langkah-langkah extraordinary.

Mengingat anggaran dana yang besar dan cakupan kerja yang luas, dibutuhkan peran pengawasan dari semua pihak terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan program sangat diperlukan agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama pada 22 Februari 2022, menjelaskan bahwa potensi sejumlah tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam pelaksanaan program ini. Mulai dari tahap pengadaan hingga kegiatan di lapangan.

Sejauh ini, KPK telah mengidentifikasi sejumlah potensi tindak pidana korupsi. Tahap distribusi, pelaksanaan intervensi program, serta ketepatan sasaran penerima manfaat program tersebut.

Bahtiar mengatakan, Risiko korupsi juga muncul berupa indikasi kegiatan fiktif, baik di level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota maupun kelurahan atau desa. Dikutip dari KompasTV pada Jumat, 27 Mei 2022.

Identifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada program ini, merupakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi. Pengawasan perlu dilakukan terlebih di level Provinsi, Kabupaten dan Desa agar anggaran percepatan penurunan Stunting ini menyasar pada tempat yang tepat.

Reporter: Frangki Pasaribu

Next Post
Bupati MFA Akan Bentuk Dewan Pengupahan untuk Menentukan UMK

Bupati MFA Akan Bentuk Dewan Pengupahan untuk Menentukan UMK

Komisi I DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Badan Riset dan Inovasi Nasional

Komisi I DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Badan Riset dan Inovasi Nasional

Komisi III DPRD Muaro Jambi Sidak Pembangunan Jalan Desa Mekarsari

Komisi III DPRD Muaro Jambi Sidak Pembangunan Jalan Desa Mekarsari

Ada Rahasia di BKKBN Provinsi Jambi, Pernyataan Kepala dan Sekretaris pun Beda

Ada Rahasia di BKKBN Provinsi Jambi, Pernyataan Kepala dan Sekretaris pun Beda

Pimpinan DPR RI: Honor Rossa dari DNA Pro Tak Perlu Disita. (kolase/detail.id)

Pimpinan DPR RI: Honor Rossa dari DNA Pro Tak Perlu Disita! Korban? Pasrah Saja

Discussion about this post

Bicara Apa Adanya

PT MOKSHA MULTI MEDIA

© 2020 Alamat Kantor Detail Lorong Pattimura RT.12 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi 36129.

  • Detail old
  • Hubungi Kami
  • Tim Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik

Media Sosial

No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • LINGKUNGAN
  • Media Partner
  • NASIONAL
  • NIAGA
  • OPINI
  • PENJURU
  • PERISTIWA
  • PERKARA
  • SIASAT
  • TEKNOLOGI
  • TEMPIAS
  • TEMUAN

PT MOKSHA MULTI MEDIA