ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris: Pemprov Siapkan Alternatif Pengangkutan Batubara
DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi polemik.
Hal tersebut dikemukakan Al Haris pada acara Program TVRI Jambi Gubernur Menyapa secara Langsung melalui Video Conference, di Stasiun TVRI Jambi, Senin 6 Juni 2022.
Al Haris yang sedang mengikuti beberapa rangkaian kegiatan di Jakarta, secara langsung memberikan penjelasan terkait permasalahan batubara yang ada di Provinsi Jambi melalui video conference.
“Permasalahan angkutan batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa sejak saya menjadi Gubernur Jambi, dimana Provinsi Jambi belum memiliki jalan khusus untuk angkutan batubara dan perusahaan batubara yang ada belum membuat jalan khusus ini. Saat ini saya bersama Pemerintah Provinsi Jambi mencoba mengambil langkah langkah dalam menyiapkan beberapa alternatif permasalahan batubara yaitu, pertama dengan mengalihkan jalan batubara agar tidak melewati jalan nasional dan yang kedua dengan memanfaatkan potensi aliran sungai Batanghari, sehingga pengangkutan batubara lewat jalur air,” ujar Al Haris.
Al Haris menuturkan, Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus untuk batubara maka Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah memulai melakukan pengerjaan jalan untuk angkutan batubara mulai dari daerah Koto Boyo – Bajubang – Tempino – Pelabuhan Talang Duku.
Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah mulai pengerjaan jalan dari daerah Koto Boyo sampai ke Tempino sepanjang lebih kurang 32 kilometer sebagai tahap awal, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi akan menaikkan kelas jalan menjadi kelas A dengan menganggarkannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD P) sebesar lebih kurang Rp.50 miliar untuk peningkatan kelas jalan tersebut.
“Saya telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk segera menyiapkan anggaran tersebut dan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pada APBD P nanti, karena ini sangat penting sekali. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target, alternatif jalan angkutan batubara ini sudah selesai pada akhir Desember 2022 sambil menunggu pengerjaan jalan khusus angkutan batubara dari perusahaan batubara yang telah melakukan ekspose dalam pembangunan jalan tersebut,” kata Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI untuk menyetujui pembangunan Pelabuhan Tenam di Batanghari, dimana ada perusahaan yang serius untuk membangun pelabuhan tersebut.
Pemerintah Provinsi Jambi juga telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI terkait pengerukan di 10 titik Sungai Batanghari yang memang memerlukan pengerukan karena telah terjadi pendangkalan, semoga izin pengerukan bisa cepat keluar dan segera melakukan pengerukan.
“Pelabuhan Tenam ini nantinya akan kita gunakan juga sebagai angkutan air untuk mengangkut batubara, sehingga dari Pelabuhan Tenam akan langsung menuju Pelabuhan Talang Duku sebagai salah satu alternatif pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Semoga dengan 2 alternatif dari Pemerintah Provinsi Jambi ini dapat mengurangi permasalahan angkutan batubara yang ada, sehingga angkutan batubara tidak lagi melintasi jalan jalan nasional,” ucap Al Haris.
“Beberapa waktu yang lalu, saya sudah meminta secara langsung kepada Bapak Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi untuk melakukan pelebaran jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi yang saat ini lebarnya hanya 6 meter. Kita membutuhkan lebar jalan lebih kurang 12 meter untuk jalan ini, karena jalur ini sangat ramai dan memang membutuhkan pelebaran,” ujar Al Haris.
Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sangat serius dalam menangani permasalahan angkutan batubara dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Jambi, dimana jalur khusus bagi angkutan batubara ini harus selesai dalam waktu dekat.
“Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan intervensi kepada perusahaan batubara untuk segera membuat jalan khusus angkutan batubara, karena perusahaan nantinya akan membayar retribusi ketika menggunakan jalan yang dibuat Pemerintah dan menjadi tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Al Haris.
ADVERTORIAL
Lagi dan Lagi, Bupati Fadhil Arief Pertahankan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Daerah
Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut, yang bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Senin, 16 Juni 2025.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, S.E,M.Si menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief.
Penyerahan tersebut diawali dengan Penandatanganan Berita Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Bupati Fadhil Arief didampingi Ketua DPRD Kabupaten Batanghari.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kabupaten Batanghari meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang kewajiban menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Jambi.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian tugas konstitusional dari BPK, pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini/tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah.
Selanjutnya Bupati Batanghari Fadhil Arief memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari beserta jajarannya, yang telah bekerja dengan baik dan tingginya sinergitas antar semua OPD hingga Kabupaten Batanghari meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Inspektur Kabupaten Batanghari, Kepala Bakeuda Kabupaten Batanghari, dan OPD terkait.
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur memimpin jalannya musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2025-2029, di Aula Bappeda Merangin, pada Selasa, 17 Juni 2025.
Dikatakan Bupati, Musrenbang merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan RPJMD tahun 2025-2029. Musrenbang ini untuk menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Di Musrenbang ini dijabarkan visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Untuk itu saya minta masukan dan saran penyempurnaan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujar Bupati.
Hal ini lanjut Bupati, tentunya sesuai dengan program-program prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari rancangan awal RPJMD.
Visi Kabupaten Merangin tersebut “Menuju Merangin Baru 2030, dengan semangat baru, Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis dan Unggul”. Untuk mencapai visi daerah itu, ditempuh melalui empat misi.
Keempat misi tersebut yaitu, pertama, mengembangkan sumber daya manusia Merangin yang unggul dan berbudaya. Kedua, memantapkan infrastruktur daerah, ketiga, mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dengan skema ekonomi hijau (green economic) berbasis keunggulan daerah (pertanian, pariwisata dan UMKM).
Sedangkan yang keempat, membangun tata kelola Pemerintahan Kabupaten Merangin yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).
Pada pembukaan Musrenbang itu ditandatangani berita acara oleh Sekda Merangin Fajarman, unsur Forkopimda Merangin, instansi vertikal, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah/Kades, TP PKK Merangin dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan.(*)
ADVERTORIAL
Serahkan SK Pengangkatan CPNSD Formasi Tahun 2024, Ini Pesan dan Harapan Bupati Fadhil Arief
Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari, menyerahkan surat keputusan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) formasi tahun 2024, yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati Batanghari pada Senin, 16 Juni 2025.
Penyerahan surat keputusan tersebut langsung diserahkan oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief didampingi Pj Sekda Batanghari, Mula P Rambe.
Bupati Fadhil Arief mengatakan ketika surat keputusan pengangkatan ini sudah diterima, tentunya ada konsekuensi yang harus dijalankan serta pertanggungjawaban ke depannya.
Untuk itu, Bupati Fadhil mengharapkan kepada para CPNS yang baru sudah menerima SK pengangkatan untuk dapat mampu membuktikan dengan prestasi kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.
“Selain itu, tetap jaga serta pertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas, tanggung jawab,” ucapnya.
“Teruslah memacu diri untuk tetap bersemangat, berdedikasi dan berprestasi dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Batanghari Super Tangguh,” ujarnya lagi.
Dapat diketahui, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) formasi tahun 2024 sebanyak 96 orang yang terdiri dari dua orang kesehatan dan 94 orang tenaga teknis.
Sebelumnya, Kabupaten Batanghari membuka formasi CPNS sebanyak 110 kuota formasi dengan jumlah pelamar 2.538 orang, yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 7 orang dan tenaga teknis 2.531 orang.
Dugaan Korupsi Bermodus Pungli TPP dan BOK di Puskesmas Kebun IX Terus Berproses, Rina: Kalau Tidak Benar Pasti Sudah Lama Dihentikan
Sidang TPPU Mafi Abidin, Tek Hui dan Tekmin Klaim Duit yang Mengalir ke Mafi Hasil Menang Togel
Dikonfirmasi Soal Dugaan Korupsi, Mantan Kapus Kebun 9 Sebut Sudah Basi Ceritanya: Kalau Memang Ada Bukti Proses
Lapas Suliki Gelar Panen Raya Padi Sebagai Perwujudan dari 13 Program Akselerasi Menteri Imipas
Syukur Akan Tinggalkan Kepala OPD yang Banyak Gaya
Lagi dan Lagi, Bupati Fadhil Arief Pertahankan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Daerah
Bupati Syukur Pimpin Musrenbang RPJMD 2025-2029
Diduga Sarat Penyimpangan, GMNI Desak Kejati Jambi Usut Tuntas Penempatan Dana BLUD RSUD STS Tebo
Kepala Puskesmas Kebun IX Diduga Korupsi TPP dan BOK, Dilapor ke Polres Audit Investigasi Mentok di Inspektorat
Serahkan SK Pengangkatan CPNSD Formasi Tahun 2024, Ini Pesan dan Harapan Bupati Fadhil Arief
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
