TEMUAN
Salah Satu Program Dumisake Minim Realisasi, Persoalan Internal di Dinas ESDM Diduga Jadi Sebabnya
detail.id/, Jambi – Salah satu program unggulan Gubernur Jambi yakni Dumisake masih belum dapat dirasakan bentuk nyatanya oleh masyarakat Jambi. Salah satunya yakni, program ketenagalistrikan seperti pemasangan kWh Meter dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) tahun anggaran 2022 yang merupakan program utama Gubernur Jambi Al Haris, yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.
Berdasarkan keterangan sumber awak media ini yang telah lama memantau progres dari program Gubernur Al Haris terkait instalasi listrik bagi masyarakat tidak mampu tersebut. Terdapat sejumlah persoalan yang mendasari mandeknya program Gubernur Jambi sampai ke masyarakat.
Hal tersebut diduga kuat bersumber dari permasalahan internal di tubuh instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Bidang Ketenagalistrikan. Kondisi yang tidak kondusif di Bidang Ketenagalistrikan tersebut bahkan diduga telah berlangsung lama.
Sumber bahkan menyebutkan jika sejak tahun anggaran 2020 telah terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis di antara Kepala Bidang Ketenagalistrikan dengan sejumlah aparatur di bawahnya sehingga berpengaruh pada ketidaknyamanan staf pelaksana di bidang ketenagalistrikan dalam menjalankan tugas masing-masing dan tidak terealisasinya program bagi masyarakat di daerah.
Salah satu imbasnya tak bisa disepelekan, pemasangan kWh Meter LTSHE tahun anggaran 2022 pada seksi pengembangan ketenagalistrikan yang salah satu kegiatannya merupakan penganggaran bantuan bagi masyarakat tidak mampu. Sampai saat ini progresnya masih sangat minim. Hanya sebatas data calon penerima bantuan.
Sementara untuk mekanisme lebih lanjut keberlangsungan kegiatan bantuan tersebut, diungkap oleh sumber belum ada evaluasi, informasi atau arahan kepada Kepala Seksi. Padahal realisasi fisik kegiatannya telah dianggarkan pada tahun anggaran 2022 ini.
Hal diatas masih salah satu dari sekian banyak karut marut persoalan di Internal Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam hal ini Bidang Ketenagalistrikan. Masih terdapat sejumlah persoalan besar lainnya.
Yussvioza selaku Kepala Bidang Ketenagalistrikan dinilai telah menyebabkan sejumlah permasalahan dalam menjalankan tupoksinya. Sehingga merembes pada kegaduhan dan ketidakmaksimalan kinerja para aparatur di bawah komandonya.
Belakangan juga diperoleh informasi bahwa sejumlah staf Bidang Kelistrikan di Dinas ESDM Provinsi Jambi telah bersurat pada Gubernur Jambi, Al Haris yang juga ditembuskan pada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan Inspektur Daerah Provinsi Jambi, Agus Heriyanto agar Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jambi, Yussvioza agar segera dievaluasi kinerjanya.
Menyikapi persoalan tersebut, Mirza selaku Ketua DPP LSM Sapurata dengan tegas meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi segera bersikap tegas. Karena kemanfaatan program pemerintah harus dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Jika persoalan seperti ini dibiarkan berlarut-larut, saya kira lama-kelamaan masyarakat akan menilai jika Program Dumisake Gubernur Jambi hanya sebuah janji manis semata tanpa ada realisasinya di lapangan. Dinas terkait dalam Hal ini Dinas ESDM Provinsi Jambi saya minta bisa profesional dalam bekerja sehingga program pemerintah seperti persoalan kelistrikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Mirza pada Kamis, 16 Juni 2022.
Sementara itu, meski dinilai lamban dalam menyelesaikan persoalan internal instansi, baik Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jambi, Yussvioza maupun Kadis ESDM Provinsi Jambi Harry Andria saat dikonfirmasi via WhatsApp belum ada memberikan pernyataan.
Reporter: Juan Ambarita
DETAILID, Jambi – Tak ada habis-habisnya praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Provinsi Jambi. Belakangan mencuat aktivitas PETI di wilayah Tebo Ilir, tepatnya di Desa Tuo Ilir. Informasi serta bukti dokumentasi yang diperoleh awak media pun menunjukkan bahwa bisnis ilegal perusak lingkungan tersebut masih leluasa beroperasi.
Menurut salah seorang sumber yang merupakan warga setempat, aktivitas PETI di Desa Tuo Ilir sedikit sudah berlangsung lama. Ironisnya, sudah setahun belakangan tak ada penindakan dari aparat penegak hukum.
”Sudah dari dulu-dulu itu, kalau razia seingat sayo dakdo sejak puasa tahun lalu. Dulu juga ado razia, dakdo yang pernah ketangkap. Polisi masuk, lokasi tu kosong,” ujar warga setempat yang enggan disebut namanya pada Kamis kemarin, 26 Februari 2026.
Warga setempat itu memang tak menampik jika keberadaan sejumlah titik PETI di Desa Tuo Ilir, sedikit banyak berdampak positif bagi perekonomian segelintir warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas PETI.
Putaran ekonominya memang tak diragukan lagi, bayangkan saja dari operasional 1 mesin domfeng diwajibkan menyetor Rp 500 per hari dalam setiap 10 harinya pada pemilik lahan. Sementara menurut sumber per 1 titik bisa beroperasi belasan mesin dompeng.
”Kalau informasinya begitu. Makanya kita nuntut kejelasan sebenanya ini kepada pemerintah dan APH juga. Kalau mau dilegalkan, ya legalkan gimana skemanya tinggal kita bayar pajak atau apa namanya. Kalau idak ya tutup semua itu,” katanya.
Sementara itu sosok pria bernama Azuar Anas, yang disebut-sebut sebagai pemilik lahan dimana terdapat aktivitas PETI, ketika dikonfirmasi tak bergeming. Ia hanya mengirimkan salinan surat yang berisi jual beli lahan antara dirinya dengan pihak lain.
Sama seperti Anas, Kades Tuo Ilir, Eli Suhairi tak merespons upaya konfirmasi awak media. Hingga berita ini terbit, awak media masih terus menghimpun informasi dari berbagai pihak terkait.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL, ID, Muarojambi – Hasil investigasi dugaan keracunan makanan yang terjadi pada 30 Januari 2026 di Kabupaten Muarojambi mengungkap 2 jenis bakteri sebagai penyebab utama insiden tersebut. Pemeriksaan laboratorium menemukan kontaminasi Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (E coli) pada sejumlah sampel makanan serta sumber air yang digunakan dalam proses pengolahan.
Ketua Satgas MBG Muarojambi, Budhi Hartono menyampaikan temuan itu usai rapat evaluasi bersama satuan tugas, dinas terkait, koordinator wilayah, perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Dinas Kesehatan Muarojambi. Budhi menjelaskan bakteri staphylococcus aureus diduga berasal dari proses pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar higienitas.
Petugas SPPG disebut belum sepenuhnya menerapkan prosedur kebersihan sesuai ketentuan, sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi. Sementara itu, bakteri E coli diduga bersumber dari air yang digunakan selama proses produksi. Hasil uji terhadap sumur bor menunjukkan kandungan E coli dan total coliform melebihi ambang batas yang diperkenankan. Salah satu sampel makanan, yakni bihun juga terkonfirmasi mengandung bakteri tersebut.
Selain faktor kebersihan dan kualitas air, tim evaluasi menilai jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi makanan terlalu lama dan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi ini dinilai dapat mempercepat pertumbuhan bakteri, terutama pada menu berbahan dasar protein seperti ayam suwir yang disebut memiliki tingkat kontaminasi cukup tinggi.
Dalam rapat tersebut, Satgas MBG menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Yayasan Aziz Rukiyah Amanah selalu penyelenggara antara lain peningkatan pengawasan dapur, penerapan standar keamanan pangan secara ketat, serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi. Pengawasan harian juga diminta diperkuat, khususnya oleh petugas SPPG yang berada langsung di lokasi produksi.
”Petugas lapangan yang setiap hari berada di dapur harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Pengawasan tidak boleh longgar,” ujar Budhi pada Jumat, 20 Februari 2026.
Terkait kemungkinan penghentian atau penggantian yayasan pengelola, Budhi menegaskan keputusan tersebut berada di tangan pihak berwenang.
”Keputusan apakah diperpanjang, dihentikan, atau diganti sepenuhnya menjadi kewenangan pihak BGN pusat. Kami fokus pada hasil evaluasi dan langkah perbaikan,” katanya.
Hasil evaluasi ini menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara layanan makan di daerah agar konsisten menerapkan standar keamanan pangan guna mencegah kejadian serupa terulang.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Nasib masyarakat transmigrasi desa Rantau Karya, Geragai, Kabupaten Tanjungjabung Timur atas lahan seluas 96,5 hektare yang dikuasai perusahaan perkebunan sawit PT Kaswari Unggul, masih terus terkatung-katung hingga Kamis, 19 Februari 2026.
Semua ikhwal tiadanya tindak lanjut berarti dari pihak pemerintah mulai dari Kanwil BPN Provinsi Jambi, hingga pihak Pemerintah Daerah. Padahal kalau dilihat ke belakang, berbagai proses mediasi telah berulang dilakukan dengan difasilitasi oleh pihak pemerintah kabupaten.
Yoggy E Sikumbang selaku pendamping masyarakat transmigrasi Desa Rantau Karya menceritakan kembali bahwa masyarakat telah menyampaikan berbagai dokumen terkait klaim lahan sengketa tersebut pada Setda Pemkab Tanjungjabung Timur. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut berarti yang diperoleh masyarakat.
”Itu seluruh dokumen telah kita serahkan ke Pemkab di Agustus 2025 kemarin. Tapi yang ada belakangan, malah saling lempar ini antara BPN Provinsi dengan pihak kabupaten. Jadi memang tidak ada kejelasan dari mereka ini,” ujar Yoggy.
Seiring berjalannya waktu, Yoggy juga menyoroti adanya upaya saling melindungi dari berbagai pihak terhadap anak perusahaan Kriston Agro tersebut. Alhasil nasib masyarakat transmigrasi Desa Rantau Karya atas haknya sendiri pun terus berjalan tanpa kejelasan.
”Konflik ini tidak ada ujungnya, semua pihak terkait seakan-akan saling jaga dan saling melindungi, jika sudah seperti ini maka yang teraniaya tetaplah rakyat kecil ini, tapi yang pasti kita akan tetap berkonsolidasi dan berkonfrontasi kalau perlu sampai kemenangan ada ditangan rakyat,” katanya.
Sementara itu hingga berita ini terbit, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT Kaswari Unggul maupun instansi pemerintah terkait.
Reporter: Juan Ambarita
Demo di Kejagung: GERAM Pantau Proyek Sekolah Rakyat Rp 472 Miliar di Jambi
Bupati M. Syukur Santuni 77 Anak Yatim di Sela Pesantren Kilat
“Nawarta” Lahirkan Semangat Wirausaha Muda De Britto
Penyimpangan Sejumlah Proyek di PUPR Tebo Mencuat, GERAM Aksi di Kejagung RI
Di Kejagung, Geram Minta Jaksa Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp 20,4 Miliar di BPBD Tebo
Skandal Mega Korupsi JCC Tak Kunjung Ada Tersangka, LSM Mappan Desak Kejagung Asistensi
Tujuh Rumah di Solok Sipin Hangus Terbakar
Illegal Drilling Berpraktik di PetroChina? LSM Mappan Laporkan ke Kejagung
Fantastis! Mayanggi Sephira, Santriwati Pesantren Kauman, Kantongi 8 Penerimaan dari Universitas Ternama Dunia
Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
