ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris: Saran dan Masukan Dewan Guna Perbaikan Pembangunan
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi menerima saran dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang mana pada proses pelaksanaan mungkin ada menjadi catatan sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk menjadi lebih lagi kedepannya.
Hal tersebut dikemukakan Al Haris pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, yang berlangusng di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa 12 Juli 2022.
Al Haris menyampaikan, laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui 2 (dua) tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya pemeriksaan terinci.
“Setiap entitas termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan, sehingga tergambar kondisi dan kinerja keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang dalam hal ini adalah APBD Provinsi Jambi, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021,” ujar Al Haris.
“Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Jambi, telah mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 yang ke 10 (sepuluh) kali. Hasil ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kita semua, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah atas keberhasilan kita dalam mempertahankan opini tersebut,” kata Al Haris.
Al Haris menjelaskan, realisasi APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dengan pendapatan dianggarkan sebesar Rp.4.40,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.4.73,- triliun atau sebesar 107,36% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp.4.80,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.4.39,- triliun atau sebesar 91,33% sehingga terdapat silpa sebesar Rp.727,- miliar.
“Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.38,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.1.56,- triliun atau sebesar 112,60%. Untuk retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp.11.38,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.12.62,- miliar atau sebesar 110,82%, untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp.28.03,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.28.03,- miliar atau sebesar 100% dan pendapatan lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp.177.95,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.244.68,- miliar atau sebesar 137,50%,” ucap Al Haris.
“Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp.2.78,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.2.88,- triliun atau sebesar 104,45%. Untuk lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.43.30,- miliar dan hanya terealisasi Rp.2.31,- miliar atau sebesar 5,34%. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Belanja Operasi (belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bansos) dianggarkan sebesar Rp.3.38,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.3.08,- triliun atau sebesar 90,88% dan belanja modal (tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal aset lainnya) dianggarkan sebesar Rp.485.32,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.449.69,- miliar atau sebesar 92,66%,” kata Al Haris.
Al Haris memaparkan pembiayaan daerah lainnya, penerimaan pembiayaan anggaran yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp.403.05,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.390.55,- miliar. Program pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Provinsi Jambi terdiri atas pencegahan dan penanganan covid-19 dengan anggaran sebesar Rp.192.79,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.91.92,- miliar atau sebesar 47,26% dan penanganan dampak dukungan Ekonomi dianggarkan sebesar Rp.381.10,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.265.01,- miliar atau 69,54% serta Bantuan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) dianggarkan sebesar Rp.49.48,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.25.29,- miliar atau sebesar 51.11% sehingga total program pencegahan dan penanganan covid-19 Provinsi Jambi teranggarkan sebesar Rp.623.37,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.382.21,- miliar atau sebesar 61.31%.
Lebih lanjut, Al Haris menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas dimana suatu informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, membangun infrastruktur dan program-program prioritas daerah lainnya, agar Provinsi Jambi dapat maju dan berkembang sesuai harapan bersama.
ADVERTORIAL
Letkol Sroedji Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Gus Fawait Ajak Warga Teladani Perjuangannya
DETAIL.ID, Jember – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji disambut rasa bangga oleh warga Kabupaten Jember.
Kabar tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bunga Desaku di Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Senin, 10 November 2026.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, ia bersama masyarakat turut mengirimkan Surah Al-Fatihah sebagai bentuk syukur dan penghormatan bagi almarhum.
Gus Fawait menjelaskan bahwa pengakuan dari pemerintah pusat ini merupakan buah dari proses panjang yang dikawal bertahun-tahun.
Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga serta seluruh masyarakat Jember yang memiliki keterikatan sejarah dengan sang tokoh.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Perjuangan ini bukan satu atau dua tahun, tetapi sudah lebih dari lima tahun. Hari ini Letkol Muhammad Sroedji akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal perjuangan beliau diterima Allah SWT dan semangatnya terus hidup di tengah masyarakat Jember,” ujar Gus Fawait.
Perjuangan Letkol Muhammad Sroedji dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dinilai wajib menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
Semangat pengabdian tersebut diharapkan terus terjaga untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen untuk terus mengawal pengusulan tokoh-tokoh pejuang lokal lainnya agar jasa mereka mendapatkan pengakuan yang layak dari negara.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam menjaga sejarah dan menghargai jasa para pendahulu.
Nilai kepahlawanan ini dipandang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui dunia pendidikan.
Anak-anak Jember diharapkan mengenal para pejuang dari daerahnya sendiri demi menumbuhkan kebanggaan, kecintaan tanah air, serta semangat meneruskan pengabdian.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Fawait menerangkan bahwa kegiatan Bunga Desaku merupakan sarana pemerintah daerah untuk mendekatkan diri kepada warga.
Berbagai program mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi seperti penguatan UMKM dan Mlijo Cinta turut disosialisasikan kepada masyarakat.
Gus Fawait berharap anugerah Pahlawan Nasional ini tidak sekadar tercatat dalam sejarah, melainkan mampu menghidupkan semangat pengabdian nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui pembangunan, pendidikan, dan kepedulian antarsesama. (*)
ADVERTORIAL
Menjadi Peserta JKN Aktif, Cara Sederhana Menjadi Pahlawan bagi Sesama
DETAIL.ID, Jember – Kesadaran masyarakat untuk memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif menjadi salah satu kunci utama dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang terjamin.
Pesan tersebut disampaikan Musripa (39), Kepala Desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, usai mengikuti kegiatan sosialisasi JKN melalui layanan BPJS Keliling.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memanfaatkan layanan digital dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN sebagai sarana untuk memudahkan akses informasi kesehatan bagi peserta.
Bagi Musripa, program JKN bukan hanya sekadar jaminan pelayanan kesehatan, melainkan juga bentuk nyata semangat gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indonesia.
Melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti, ia mendapatkan berbagai informasi penting mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya memastikan status kepesertaan tetap aktif.
“Melalui sosialisasi ini saya semakin memahami bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan cara yang sederhana, yaitu memastikan dirinya menjadi peserta JKN yang aktif. Ketika kita aktif sebagai peserta, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga ikut mendukung semangat gotong royong untuk saling membantu antar peserta,” ujar Musripa, Selasa, 10 November 2026.
Sebagai Kepala Desa, Musripa mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Ia berharap warga semakin sadar untuk rutin mengecek status kepesertaannya, baik melalui kanal layanan BPJS Kesehatan maupun melalui aplikasi Mobile JKN yang kini semakin mudah digunakan.
Menurutnya, kemudahan akses digital yang diberikan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan praktis.
Berbagai kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk pengecekan status kepesertaan.
“Peserta jangan sampai menunggu saat sakit baru mengecek status JKN. Saya mengajak masyarakat untuk rutin memeriksa kepesertaan mereka agar ada kepastian penjaminan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan atau harus berobat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih tenang karena perlindungan kesehatannya sudah terjamin,” katanya.
Musripa juga menyampaikan rasa syukurnya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, capaian tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kabupaten Jember sudah mencapai UHC. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah hadir memberikan perlindungan sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir menghadapi biaya pengobatan ketika sakit,” ujarnya.
Musripa meyakini bahwa masyarakat yang sehat akan mampu menjalankan aktivitas dan pekerjaannya secara optimal.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Investasi terbesar suatu daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Karena itu, ia berharap seluruh warga dapat memanfaatkan program JKN dengan sebaik-baiknya serta menjaga kepesertaan tetap aktif,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Samsul Apresiasi Inovasi BPJS Kesehatan, Ajak Masyarakat Jaga Keberlangsungan Program JKN
DETAIL.ID, Jember – Kemudahan akses layanan kesehatan menjadi salah satu manfaat penting yang dirasakan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berbagai inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan dinilai mampu memberikan kemudahan bagi peserta dalam memperoleh informasi maupun mengakses layanan kesehatan.
Hal tersebut dirasakan Samsul Arifin (43), seorang perangkat desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) KP Desa.
Sebagai bagian dari masyarakat yang turut merasakan manfaat Program JKN, Samsul menilai berbagai inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.
Menurutnya, transformasi layanan yang terus dilakukan menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Menurut saya, inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat. Sekarang sudah banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan peserta untuk mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait JKN. Harapannya, inovasi seperti ini terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan,” ujar Samsul, Senin, 9 November 2026.
Ia memahami bahwa keberlangsungan Program JKN tidak terlepas dari kontribusi seluruh peserta.
Prinsip gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut memungkinkan peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sementara masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik turut berkontribusi dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan.
“Program JKN ini milik kita bersama. Karena itu, kita juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga keberlangsungannya. Kalau memang kondisi ekonomi kita sudah mampu membayar iuran secara mandiri, sebaiknya beralih ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dengan begitu, bantuan iuran dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Samsul menambahkan, kepedulian terhadap keberlangsungan JKN dapat dimulai dari kesadaran sederhana, yakni memahami hak dan kewajiban sebagai peserta.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya mengingat pentingnya JKN ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi juga perlu memastikan kepesertaannya tetap terjaga dalam kondisi aktif.
“Jangan sampai kita baru mengecek status kepesertaan ketika sedang sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebaiknya rutin memastikan status JKN tetap aktif. Dengan begitu, ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, kita sudah memiliki perlindungan dan bisa mengakses layanan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Samsul.
Samsul berharap semangat gotong royong yang menjadi dasar penyelenggaraan Program JKN terus terpelihara di tengah masyarakat.
Ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah berkontribusi menjaga keberlangsungan program, termasuk pemerintah yang memberikan dukungan melalui pembiayaan iuran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“JKN adalah program kita bersama. Mari saling peduli dan bergotong royong. Bagi yang mampu, mari berkontribusi melalui pembayaran iuran secara mandiri, dan bagi yang masih membutuhkan bantuan, semoga tetap mendapatkan perlindungan. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pengobatan,” tutur Samsul. (*)



