ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris: Saran dan Masukan Dewan Guna Perbaikan Pembangunan
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi menerima saran dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang mana pada proses pelaksanaan mungkin ada menjadi catatan sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk menjadi lebih lagi kedepannya.
Hal tersebut dikemukakan Al Haris pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, yang berlangusng di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa 12 Juli 2022.
Al Haris menyampaikan, laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui 2 (dua) tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya pemeriksaan terinci.
“Setiap entitas termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan, sehingga tergambar kondisi dan kinerja keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang dalam hal ini adalah APBD Provinsi Jambi, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021,” ujar Al Haris.
“Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Jambi, telah mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 yang ke 10 (sepuluh) kali. Hasil ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kita semua, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah atas keberhasilan kita dalam mempertahankan opini tersebut,” kata Al Haris.
Al Haris menjelaskan, realisasi APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dengan pendapatan dianggarkan sebesar Rp.4.40,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.4.73,- triliun atau sebesar 107,36% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp.4.80,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.4.39,- triliun atau sebesar 91,33% sehingga terdapat silpa sebesar Rp.727,- miliar.
“Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.38,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.1.56,- triliun atau sebesar 112,60%. Untuk retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp.11.38,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.12.62,- miliar atau sebesar 110,82%, untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp.28.03,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.28.03,- miliar atau sebesar 100% dan pendapatan lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp.177.95,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.244.68,- miliar atau sebesar 137,50%,” ucap Al Haris.
“Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp.2.78,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.2.88,- triliun atau sebesar 104,45%. Untuk lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.43.30,- miliar dan hanya terealisasi Rp.2.31,- miliar atau sebesar 5,34%. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Belanja Operasi (belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bansos) dianggarkan sebesar Rp.3.38,- triliun dan terealisasi sebesar Rp.3.08,- triliun atau sebesar 90,88% dan belanja modal (tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal aset lainnya) dianggarkan sebesar Rp.485.32,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.449.69,- miliar atau sebesar 92,66%,” kata Al Haris.
Al Haris memaparkan pembiayaan daerah lainnya, penerimaan pembiayaan anggaran yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp.403.05,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.390.55,- miliar. Program pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Provinsi Jambi terdiri atas pencegahan dan penanganan covid-19 dengan anggaran sebesar Rp.192.79,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.91.92,- miliar atau sebesar 47,26% dan penanganan dampak dukungan Ekonomi dianggarkan sebesar Rp.381.10,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.265.01,- miliar atau 69,54% serta Bantuan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) dianggarkan sebesar Rp.49.48,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.25.29,- miliar atau sebesar 51.11% sehingga total program pencegahan dan penanganan covid-19 Provinsi Jambi teranggarkan sebesar Rp.623.37,- miliar dan terealisasi sebesar Rp.382.21,- miliar atau sebesar 61.31%.
Lebih lanjut, Al Haris menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas dimana suatu informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, membangun infrastruktur dan program-program prioritas daerah lainnya, agar Provinsi Jambi dapat maju dan berkembang sesuai harapan bersama.
ADVERTORIAL
Dua Pejabat Pusat Kunjungi Jambi, Gubernur Al Haris Sambut Langsung Sudaryono dan Nezar Patria
Jambi – Dua pejabat pemerintah pusat, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Sudaryono dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi secara bersamaan pada Kamis, 19 November 2026.
Kedatangan kedua pejabat tersebut disambut langsung oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., di Bandara Sultan Thaha Jambi. Turut hadir Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza, Wali Kota Jambi Maulana, Kepala BGN Provinsi Jambi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi dan Kota Jambi.
Kunjungan dua pejabat pusat ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat masing-masing membawa agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah, khususnya penguatan program pemenuhan gizi masyarakat dan pengembangan kota sehat.
Kepala BGN RI Sudaryono dijadwalkan berada di Kota Jambi selama dua hari dengan sejumlah agenda kegiatan.
Pada Kamis sore, Sudaryono dijadwalkan melantik pengurus APPSI Kota Jambi di Gedung Maulidia, Buluran.
Selanjutnya, pada Jumat, 20 November 2026, ia akan mengunjungi Posyandu Kenanga di Sungai Gelam. Agenda kemudian dilanjutkan dengan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 77 Ponorogo, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Setelah itu, Sudaryono dijadwalkan melaksanakan salat Jumat di Masjid Samaratul Insan, Kota Jambi, sebelum kembali bertolak ke Jakarta.
Sementara itu, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang akan berlangsung pada 22–25 November 2026.
Kota Jambi dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan kota sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
Kehadiran kedua pejabat pusat tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung berbagai program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Salurkan Beasiswa Tahfidz untuk 300 Santri, Masing-masing Terima Rp5 Juta
Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan keagamaan dan mencetak generasi penghafal Al-Qur’an. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan beasiswa Tahfidz Tahun 2026 kepada 300 santri dari 76 pondok pesantren di Provinsi Jambi.
Penyerahan secara simbolis sekaligus penandatanganan dokumen bantuan beasiswa tersebut dilaksanakan di Asrama Haji Jambi, Kamis, 19 November 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., kepada perwakilan santri penerima beasiswa.
Masing-masing santri penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp5 juta. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pendidikan para santri sekaligus memberikan dukungan kepada pondok pesantren dalam membina generasi penghafal Al-Qur’an.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Jambi, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua MUI Provinsi Jambi, perwakilan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi, Direktur Utama Bank Jambi, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan rumah tahfidz.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa bantuan beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan agama, khususnya bagi para santri yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur’an.
Menurutnya, keberadaan para hafiz dan hafizah saat ini semakin mendapat tempat dan perhatian di tengah masyarakat. Bahkan, kemampuan menghafal Al-Qur’an mulai menjadi nilai tambah dalam berbagai bidang, termasuk seleksi pendidikan tinggi maupun penerimaan anggota TNI dan Polri.
“Sekarang anak-anak penghafal Al-Qur’an sudah semakin mendapat tempat. Masuk tentara ada yang hafiz Al-Qur’an, masuk polisi juga ada, bahkan di perguruan tinggi kemampuan tersebut turut menjadi perhatian. Artinya, masyarakat semakin tertarik dan melirik para penghafal Al-Qur’an,” ujar Al Haris.
Ia berharap, ke depan semakin banyak generasi muda di Jambi yang tidak hanya memiliki kemampuan menghafal Al-Qur’an, tetapi juga menguasai ilmu agama lainnya serta memiliki keterampilan yang dapat menunjang masa depan mereka.
Al Haris juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas santri melalui program kecakapan hidup atau life skill yang telah dikembangkan Pemerintah Provinsi Jambi.
Menurutnya, santri perlu dibekali kemampuan tambahan, baik dalam bidang keterampilan, pendidikan, maupun pengetahuan lainnya, sehingga mereka mampu bersaing dan memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja.
“Kita di Jambi juga memiliki program life skill santri pondok pesantren. Jadi, mereka tidak hanya memiliki ilmu Al-Qur’an dan ilmu kitab, tetapi juga mempunyai keterampilan serta keahlian lain. Harapannya, anak-anak kita memiliki bekal yang lengkap untuk masa depan,” katanya.
Gubernur Al Haris menegaskan, dukungan terhadap para penghafal Al-Qur’an merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pendidikan keagamaan di Provinsi Jambi.
“Saya mungkin tidak bisa lagi menghafal Al-Qur’an, tetapi saya mencintai anak-anak yang hafal Al-Qur’an,” ucapnya.
Ia berharap program beasiswa Tahfidz dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, jangan sampai berbagai tantangan dan persoalan menghambat niat baik pemerintah dalam memberikan perhatian kepada generasi penghafal Al-Qur’an.
“Saya meyakini, selama kita terus memberikan dukungan, program ini tidak boleh terputus. Kita ingin setiap tahun anak-anak kita mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk terus berkembang,” tuturnya.
Al Haris juga mengungkapkan keyakinannya bahwa para penghafal Al-Qur’an memiliki peluang besar untuk berkontribusi di berbagai sektor kehidupan.
“Saya belum pernah menemukan hafidz Al-Qur’an yang tidak bekerja. Artinya, mereka juga memiliki peluang dan sudah banyak diterima di berbagai bidang pekerjaan. Karena itu, jangan pernah ragu untuk memberikan dukungan kepada anak-anak penghafal Al-Qur’an,” ujarnya.
Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Provinsi Jambi, Amrulsyah, menyampaikan bahwa program bantuan beasiswa Tahfidz Pemerintah Provinsi Jambi telah berjalan sejak tahun 2022.
Hingga tahun 2026, tercatat sebanyak 2.513 santri telah menerima manfaat program tersebut, dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp12,55 miliar.
Amrulsyah menjelaskan, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas keberadaan penghafal Al-Qur’an hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Jambi, yakni mewujudkan satu tahfidz di setiap desa dan kelurahan. Dengan target tersebut, diharapkan setiap wilayah memiliki generasi penghafal Al-Qur’an yang dapat berperan sebagai imam masjid, pengajar Al-Qur’an, sekaligus menjadi pembina kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Dengan adanya program beasiswa Tahfidz ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap lahir semakin banyak generasi Qurani yang tidak hanya kuat dalam hafalan dan pemahaman agama, tetapi juga memiliki keterampilan, wawasan, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. (*)
ADVERTORIAL
BPJS Keliling Hadir di Lumajang, Peserta Rasakan Kemudahan Layanan JKN Tanpa Harus ke Kantor
DETAIL.ID, Lumajang – Kemudahan mengakses layanan administrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini semakin dirasakan masyarakat melalui kehadiran BPJS Keliling.
Layanan jemput bola yang dihadirkan BPJS Kesehatan ini menyapa masyarakat Kabupaten Lumajang.
Kehadirannya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengurus administrasi kepesertaan JKN tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
Salah satu masyarakat yang merasakan manfaat layanan tersebut adalah Elli Ernawati (34), warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
Selama ini, kesibukan pekerjaan dan jarak tempat tinggal yang cukup jauh menjadi kendala baginya untuk mengakses pelayanan langsung di kantor BPJS Kesehatan.
Karena itu, kehadiran BPJS Keliling di lingkungan tempat tinggalnya menjadi solusi yang sangat membantu.
Elli mengaku senang dapat memperoleh pelayanan administrasi sekaligus informasi seputar Program JKN dengan lebih mudah dan dekat.
Menurutnya, layanan jemput bola seperti ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai pertanyaan yang selama ini belum mendapatkan jawaban.
“Pelayanannya baik, jadi kita merasa terbantu karena tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Harapan saya, kalau bisa kegiatan seperti ini terus diadakan karena banyak warga yang membutuhkan. Jujur, masih banyak masyarakat yang memiliki pertanyaan tentang Program JKN, terutama mengenai status kepesertaan apakah masih aktif atau tidak, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan adanya BPJS Keliling, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara langsung,” ujar Elli. Kamis, 19 November 2026.
Melalui BPJS Keliling, peserta dapat mengakses berbagai layanan administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, hingga mendapatkan penjelasan mengenai iuran JKN.
Jenis pelayanan yang diberikan juga setara dengan pelayanan administrasi di kantor BPJS Kesehatan.
Selain melayani kebutuhan peserta secara langsung, petugas turut memberikan edukasi mengenai berbagai kanal layanan digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kemarin saya bertanya kepada petugas BPJS Kesehatan tentang perubahan fasilitas kesehatan. Ternyata, prosesnya cukup melalui Aplikasi Mobile JKN. Alhamdulillah, sangat mudah karena bisa langsung diubah menggunakan handphone tanpa harus datang ke kantor. Kalau berobat juga cukup menunjukkan kartu digital yang ada di aplikasi. Semuanya semakin praktis,” katanya.
Pengalaman Elli memanfaatkan Program JKN tidak hanya dirasakan saat mengurus administrasi.
Ia juga telah menggunakan jaminan kesehatan tersebut untuk persalinan melalui operasi caesar dan pengobatan anaknya.
Menurutnya, keberadaan JKN memberikan perlindungan finansial bagi keluarganya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Saya pernah menggunakan JKN untuk operasi caesar dan juga berobat anak. Semuanya dijamin sesuai ketentuan, tanpa harus mengeluarkan biaya pelayanan yang dijamin oleh program. Pelayanannya juga bagus dan tidak dibeda-bedakan dengan pasien lainnya. Kalau tidak ada BPJS Kesehatan, tentu biaya yang harus saya keluarkan bisa mencapai belasan juta rupiah. Dengan adanya JKN, saya merasa sangat terbantu,” ujar Elli.
Selain Mobile JKN, petugas BPJS Keliling juga memperkenalkan kanal layanan administrasi lainnya, seperti Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 dan BPJS Kesehatan Care Center 165.
Berbagai kanal tersebut dihadirkan agar peserta memiliki alternatif akses pelayanan sesuai kebutuhan, tanpa harus selalu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
Elli mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, setara dan solutif.
Ia berharap BPJS Keliling dapat terus menjangkau lebih banyak wilayah, sehingga masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan waktu dan akses transportasi, tetap dapat memperoleh informasi dan pelayanan administrasi JKN.
“Sekarang sudah sangat mudah, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memanfaatkan Mobile JKN. Semua menunya bisa diakses melalui handphone dan sangat membantu masyarakat. Dengan adanya BPJS Kesehatan, kita juga merasa lebih tenang karena ada perlindungan ketika sewaktu-waktu mengalami sakit atau hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.



