DETAIL.ID, Jambi – Angkutan batu bara yang melintas di jalan umum menimbulkan segudang persoalan di Provinsi Jambi. Seperti kemacetan panjang, kecelakaan lalu lintas dan umur jalan yang singkat. Rentetan persoalan itu kemudian memicu gelombang protes dari berbagai pihak.
Sebelumnya pada bulan Juni 2022, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismed Wijaya menuturkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan jalur alternatif angkutan batu bara. Jalur itu terbagi dua yakni jalur darat dan sungai. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mengurai persoalan lalu lintas akibat angkutan batu bara.
Pembangunan jalur alternatif itu kemudian mendapat tanggapan dari pengamat pemerintahan, Navarin Karim. Ia mempertanyakan sumber pembiayaan pembangunan jalur alternatif batu bara itu.
ArtikelTerkait
Navarin mengatakan jika sumber pembiayaan belum transparan. Dibebankan ke perusahaan atau perusahaan bekerja sama dengan pemerintah. Jika dibebankan ke perusahaan, maka dana yang akan dikeluarkan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan dana CSR perusahaan mempunyai pembagian ke beberapa aspek.
“Kalau dananya dari CSR apakah itu optimal?sedangkan perusahaan juga akan memberikan dana CSR untuk aspek lainnya,” ujar Navarin pada Senin, 11 Juli 2022.
Menurutnya, pemerintah juga harus ambil andil. Pembiayaan jalur alternatif itu tidak dibebankan seluruhnya kepada perusahaan namun sifatnya hanya sebagai dana pancingan. Kemudian kekurangannya dibantu oleh pemerintah.
“Kalau semuanya dibebankan ke perusahaan, mereka tidak akan mengeluarkan dana CSR untuk aspek yang lain atau akan dikurangi. Dana CSR boleh diambil namun harus sesuai dengan porsinya dan diwajibkan ke seluruh perusahaan,” kata Navarin.
Reporter: Frangki Pasaribu
Discussion about this post