Connect with us
Advertisement

DAERAH

Harga Telur Terus Naik, KPPU Medan Bakal Panggil Stakeholder Terkait

Published

on

detail.id/, Medan – Hingga saat ini harga telur ayam per butir di Kota Medan dan sekitarnya terus mengalami kenaikan. Di sejumlah pasar tradisional bahkan harga telur ayam per butir hamppir mencapai Rp 2.000 per butir.

“Padahal di awal bulan Juli hingga minggu ketiga bulan Agustus, harga telur ayam bisa dikatakan relatif stabil. Namun beberapa hari terakhir harga telur ayam melonjak,” kata Kepala Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas kepada para wartawan di Medan, Jumat 26 Agustus 2022 sore.

Kata dia, jika merujuk pada pantauan harga dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga telur ayam memasuki awal bulan Juli 2022 turun dari Rp.26.050/kg menjadi Rp.25.650.

Lalu harga telur itu stabil sampai pekan ketiga Agustus. Saat memasuki akhir bulan Agustus, pihaknya melihat harga telur ayam kembali naik ke level Rp 26.100/Kg.

Karena penasaran plus diiringi tanggungjawab untuk turut membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam mengendalikan inflasi, Ridho menyebutkan ia dan timKPPU Kanwil I Medan sengaja melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Medan.

Pihaknya memantau pedagang, distributor, hingga peternak. Sejumlah pasar tradisional yang dipanntau yakni Pasar Sentral, Pasar Petisah, Pasar Palapa, Pasar Sukaramai, hingga Pasar MMTC.

Dari sejumalh pasar itu TimKPPU Kanwil I Medan memeroleh informasi kalau harga rata-rata untuk telur ukuran kecil ukuran kecil antara Rp 1.550-Rp 1.700, ukuran sedang Rp.1.600-Rp 1.750 dan ukuran besar antara Rp.1.700-Rp 1.900.

“Terjadi kenaikan harga sejak awal Agustus, namun tidak ada penurunan pasokan dan beberapa pedagang mengaku terjadi penurunan permintaan,” kara Ridho.

Namun sejumlah distributor telur justru memberikan informasi yang sedikit berbeda. Saat ke PT Sumber Pangan Nusantara Indonesia, KPPU mendapati bahwa harga telur di tingkat distributor sedikit mengalami penurunan.

“Saat ini, harga telur ayam di distributor dari berbagai grade mengalami penurunan Rp.100-120 per butir dari pekan sebelumnya,” kata Ridho. Kata dia, berdasarkan informasi yang diperoleh selama ini permintaan dan pasokan distributor stabil.

Seusai dari distributor, KPPU mendatangi para peternak ayam ras petelur di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, harga jual telur di tingkat peternak sekitar Rp.1.460/butirnya tanpa dibedakan ukurannya dengan kategori 1 ikat di atas 18 Kg.

Menurut salah satu peternak telur yang memiliki sekitar 30 ribu ekor ayam petelur, biaya produksi telur ayam ras sekitar Rp 1.390/butir.

Peternak itu mengaku terpaksa mengurangi kapasitas kandangnya sampai 35 persen setelah tahun lalu harga telur turun dan membiuat beban produksi menjadi tinggi.

Pengurangan kapasitas kandang juga dilakukan karena naiknya harga pakan ternak sekitar 40 persen. Ridho menyebutkann, beberapa peternak telur di Pantai Labu harus gulung tikar.

“Pemicu turunnya harga telur tahun lalu disinyalir karena perusahaan unggas terintegrasi juga telah memiliki peternakan ayam petelur, sehingga terjadi banjir telur di pasar,” kata Ridho.

Terkait pembentukan harga, peternak mengatakan bahwa harga ditentukan oleh agen yang mengambil telur ke tempatnya. Sementara harga acuan agen mengikuti info realisasi harga telur ayam himpunan Medan dan Kepri yang dikeluarkan oleh Pinsar Indonesia.

Untuk mendalami berbagai informasi yang telah diperoleh di lapangan, KPPU Kanwil I akan memanggil beberapa distributor telur, perusahaan terintegrasi dan ehimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR).

KPPU Kanwil I Medan ingin mendapatkan klarifikasi adanya info realisasi harga yang membentuk harga telur di pasar.

Hal ini untuk memastikan apakah kenaikan harga ini memang terkait dengan dampak pandemi Covid yang telah melandai sehingga permintaan naik.

Atau, penurunan pasokan karena banyaknya peternak yang mengurangi produksinya pada saat Covid dan sampai saat ini belum normal atau kenaikan biaya produksi pakan ternak atau adanya bansos telur ayam di sejumlah daerah.

Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap bahan pokok strategis lain dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.

Ridho juga mendukung upaya Pemprov Sumut yang sedang mempersiapkan aplikasi sistem peringatan dini atau early warning system bahan pokok.

Sistem itu dapat memberikan notifikasi kepada pimpinan daerah dan stakeholder yang mengendalikan inflasi ketika terjadi permintaan atau pasokan yang menyentuh ambang batas tidak wajar.

“Sehingga dapat terpantau keseimbangan jumlah permintaan dan pasokan bahan pangan di pasar,” tegas Ridho Pamungkas.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Danramil 426-02/Menggala Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2026 di Polres Tulang Bawang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang – Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0426/Tulang Bawang melalui Danramil 426-02/Menggala, Kapten Inf Hasin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolres Tulang Bawang, Jalan Lintas Timur Sumatera Km 13, Kelurahan Lebuh Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Senin, 26 Oktober 2026.

Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakapolres Tulang Bawang Kompol Dede Suheri, S.Kom., selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Apel ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Dalam amanatnya, Wakapolres Tulang Bawang menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Lampung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi tersebut mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung dengan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik serta pemberian teguran simpatik kepada para pelanggar.

Lebih lanjut, operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, khususnya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Adapun sasaran utama operasi meliputi penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK, larangan melawan arus, penggunaan knalpot sesuai ketentuan, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara.

Kehadiran Danramil 426-02/Menggala Kapten Inf Hasin dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Sinergitas antara TNI-Polri dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan operasi serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

“Seluruh rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 selesai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sebagai bentuk kesiapan personel serta sarana pendukung dalam menyukseskan pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang,” tuturnya.

Continue Reading

DAERAH

Bupati Tubaba Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme, Kegigihan, dan Empati

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat —Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.

Upacara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran Dharma Wanita Persatuan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap sesama.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sambutan itu mengingatkan kembali pentingnya semangat persatuan yang diwariskan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan dalam menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, perkembangan teknologi, maupun kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang berkarakter, mencintai tanah air, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tiga nilai utama yang menjadi penekanan dalam peringatan tahun ini adalah patriotisme, kegigihan, dan empati. Patriotisme diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air yang tercermin dalam pengabdian dan tindakan nyata. Kegigihan ditunjukkan melalui semangat untuk terus berjuang, menghadapi kesulitan, serta bangkit dari kegagalan. Sementara itu, empati tercermin dalam kepedulian terhadap kondisi dan kesulitan yang dihadapi orang lain.

Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu mengembangkan potensi dan meraih prestasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial serta kesediaan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, dan terus mengembangkan kemampuan diri tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Keberhasilan pribadi diharapkan dapat berjalan seiring dengan semangat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di tengah keberagaman serta mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam pembangunan. Semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui sikap, karya, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Melalui momentum ini, nilai patriotisme, kegigihan, dan empati diharapkan semakin tertanam dalam diri generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Continue Reading

DAERAH

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat,” ujar Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.

Di awal tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192%. Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172% dari target.

Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.

“Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat,” tutur Bernadus Wijanarko. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs