DAERAH
Dankel di Medan Johor Banyak Terserap ke Persoalan Infrastruktur
detail.id/, Medan – Problem yang banyak terjadi di perkotaan adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, atau bahkan rusak. Situasi itu juga dialami Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara.
Di tengah keterbatasan karena anggaran sebelumnya banyak terserap untuk penanganan pandemi Covid-19, Walikota Medan Bobby Nasution tidak menyerah.
Satu per satu problem infrastruktur itu diurai oleh Bobby. Untuk tingkat kelurahan, menantu Presiden Jokowi ini menggunakan dana kelurahan (dankel) dan disalurkan langsung ke kelurahan.
Satu dari 20 kecamatan di Kota Medan yang sudah sukses menggunakan dankel itu adalah Kecamatan Medan Johor. Kepada para wartawan di Medan, Senin 8 Agustus 2022, Camat Chandra Dalimunthe menyebutkan secara umum Kecamatan Medan Johor sudah menyerap anggaran dankel sebanyak 59,65 persen dan umumnya diprioritaskan untuk jalan dan drainase.
“Penyeapan anggaran dankel sebanyak 59,65 persen itu adalah untuk Triwulan II tahun 2022 ini,” kata Chandra Dalimunthe.
Menurut Chandra, anggaran Dankel ini pergunakan untuk kegiatan fisik seperti pembetonan jalan dan pembangunan drainase serta pemberdayaan masyarakat.
Artinya, kata dia, dankel ini digunakan sesuai dengan tujuannya untuk pembangunan Kota Medan yang lebih baik ke depannya.
“Alhamdulillah sampai dengan TW II realisasi penggunaan Dankel sudah mencapai 59,65 persen. Selama ini kegiatan dankel berjalan lancar dan baik serta disambut baik masyarakat khususnya terhadap pembangunan infrastruktur baik pembetonan jalan maupun drainase,” katanya.
Ditambahkan Chanda Dalimunthe, dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Johor, hanya satu kelurahan yang serapan anggaran dibawah 50 persen atau 47,85. Kelurahan lainnya diatas 50 persen lebih, bahkan ada satu kelurahan yang penggunaan Dankel telah mencapai 70,71 persen.
“Saat ini sudah memasuki TW II, kita berharap di tahun ini penggunaan Dankel untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat terealisasi semuanya. Sehingga Dankel ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan,” ujarnya.
Chandra Dalimunthe menjelaskan pekerjaan Infrastruktur melalui Dankel disamping merupakan usulan dari masyarakat, juga sebagai upaya dalam mewujudkan program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution khususnya di bidang infrastruktur.
“Kita dukung dan turut mewujudkan program prioritas Pak Bobby Nasution di bidang infrastruktur melalui pembangunan jalan dan drainase menggunakan Dankel,” ucapnya.
Adanya Dankel ini, lanjut Candra Dalimunthe sangat bermanfaat bagi masyarakat karena pembangunan jalan dan drainase di jalan atau gang sempit dapat terwujud.
Artinya perbaikan jalan dan drainase di tingkat lingkungan maupun kelurahan sangat dibutuhkan masyarakat. Disamping itu kami juga melakukan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pekerjaan Infrastruktur berjalan dengan baik dan lancar.
Kata dia, bBentuk pengawasan yang dilakukan Kecamatan terhadap pekerjaan menggunakan dankel adalah dengan memantau langsung pekerjaan dan menggelar pertemuan evaluasi.
Selain itu pihaknya juga membentuk tim untuk melihat sejauh mana perkembangan pekerjaan yang menggunakan dankel. Ia menargetkan seluruh rencana pekerjaan yang menggunakan dankel dapat direalisasikan seluruhnya.
“Biar dankel itu dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana instruksi Walikota Bobby Nasution ,” katanya.
Sarianto, Warga Jalan Eka Rasmi, Gg Eka Rasmi 2, lingkungan VII, Kelurahan Gedung Johor, merasakan manfaat dari dankel untuk pembanguna infrastruktur.
Kata dia, dankel digunakan oleh pihak kelurahan untuk membangu jalan sehingga warga sangat bersyukur karena mobilitas menjadi lancar. Kata dia, sudah berpuluh tahun jalan di tempat mereka rusak parah.
Ungkapan syukur yang sama disampaikan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Gedung Johor, Suyadi. Kata dia, awalnya warga menyampaikan usulan ke Pemko Medan terkait kondisi jalan yang rusak parah dan sangat tidak nyaman dilalui.
“Usulan masyarakat kami tampung dan sampaikan ke Kelurahan. Alhamdulillah di tahun ini usulan warga direalisasi dengan dengan menggunakan dankel jalan sepanjang 135 meter dan lebar 3 meter di Gg Eka Rasmi 2 ini sudah diperbaiki dan menjadi lebih nyaman dilalui,” kata dia.
Reporter: Heno
DAERAH
Ada Dugaan Pungli Program PTSL di Desa Bulukandang, Biaya Pengurusan Sertifikat Dimintai Rp 600 Ribu
DETAIL.ID, Pasuruan – Biaya pengurusan sertifikat tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebenarnya hanya Rp 150 ribu. Namun ada warga yang dimintai biaya Rp 600 ribu.
Salah seorang warga mengatakan, dia tak pernah diundang untuk sosialiasi soal PTSL. Menurutnya, hanya perwakilan saja yang diundang. “Saya sendiri tidak pernah diundang untuk sosialisasi akan tetapi saya mengikuti arahan sesama warga di untuk bayar Rp 600 ribu kalau ingin mendaftarkan progam PTSL,” kata warga berinisial Ubii itu pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Ia mengaku sudah membayar. “Pembayaran sudah saya lakukan sewaktu ada informasi sewaktu di tahun 2025 padahal saya dengar dari desa sebelah ada yang bayar Rp 400 ribu atau Rp 500 ribu itu agar cepat selesai saya tidak bertanya lagi,” ujarnya.
Salah satu rekan media mencoba menghubungi melalui telepon ke salah satu pemohon sekaligus oknum wartawan yang memback up program PTSL di Desa Bulukandang. Inisial Ti memaparkan melalui telepon menyebutkan kalau sekarang dialihkan ke anak media berinisial Nas. “Hubungi dia saja sekarang dia yang memback up progam PTSL,” ucapnya.
Kepala Desa Bulukandang, sewaktu hendak dikonfirmasi awak media tepatnya di lokasi perbaikan jembatan langsung menghindar pada Sabtu, 23 Mei 2026. Ia tidak mau dikonfirmasi awak media dan langsung melarikan diri dari tim media.
Ketua PTSL, Tajuli yang hendak dikonfirmasi di kantor balai desa ternyata sedang tidak berada di tempat. Salah satu perangkat desa menyarankan agar langsung menghubungi kepala desa.
Hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak terkait.
Reporter: Tina
DAERAH
Samsat Bangil Rutin Mengedukasi Pajak Kendaraan kepada Masyarakat Sebelum Dilayani
DETAIL.ID, Pasuruan – Pelayanan pengurusan surat kendaraan telah tersedia di kantor Samsat Bangil Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat yang hendak memperpanjang pajak atau balik nama unit motor atau mobil.
Demi meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan memberikan pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bangil.
Baur Cek Fisik Samsat Bangil, Aiptu Harid Kurniawan siap memberikan pelayanan prima serta memberikan edukasi langsung kepada para wajib pajak. “Saya secara langsung di saat bertugas di setiap hari menyapa masyarakat Pasuruan atau luar daerah yang datang ke Samsat memastikan setiap proses pemeriksaan berjalan cepat, tertib, dan transparan,” kata Harid pada Jumat, 22 Mei 2026.
Tidak hanya sekadar menyelesaikan tugas administrasi, ia juga meluangkan waktu untuk menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pembayaran pajak tahunan maupun perpanjangan lima tahunan, persyaratan berkas yang wajib dibawa, hingga dampak dan risiko jika menunggak pembayaran pajak kendaraan.
“Kami dari Satlantas Polres Pasuruan ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dilayani dengan baik akan tetapi harus paham betul pentingnya membayar pajak tepat waktu. Karena dari pembayaran pajak masyarakat anggaran yang sudah terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat sendiri,” ujarnya.
Harid memaparkan mengenai kemudahan layanan digital yang tersedia, agar wajib pajak semakin mudah dan tidak perlu mengantre lama.
“Kami memberikan pendekatan pelayanan yang humanis dan informatif ini agar masyarakat mendapatkan respons positif agar warga merasa terbantu supaya dalam pengurusan sesuai prosedur tidak lagi kata kebingungan yang baru dalam pengurusan perpajakan,” tuturnya.
Ia berharap semangat pelayanan seperti ini terus dipertahankan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan layanan publik semakin meningkat.
Reporter: Tina
DAERAH
DKP3 Kabupaten Pasuruan Memeriksa Dua Lapak Memastikan Hewan Kurban Bebas Penyakit
DETAIL.ID, Pasuruan – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban.
Seperti yang terlihat di dua lapak penjualan hewan kurban di wilayah Kecamatan Pohjentrek pada Rabu, 20 Mei 2026, salah satu dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih atau dipotong.
Selama pemeriksaan hewan yang akan dijadikan kurban, mereka mengamati kondisi fisik luar hewan meliputi mata, hidung, mulut, bulu, kulit, dan suhu tubuh, serta memastikan hewan dapat berdiri dan berjalan dengan normal.
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan, Muhammad Syaifi mengatakan pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan. Terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
“Penyakit ternak masih ada seperti penyakit mulut dan kuku yang masih harus kita waspadai dan penyakit menular lainnya. Selain itu, kelayakan ternak untuk bisa digunakan sebagai hewan kurban atau tidak harus diperhatikan, dilihat poel tidaknya dan lainnya,” katanya.
Untuk melaksanakan pemeriksaan antemortem, para petugas dilengkapi dengan APD (alat pelindung diri) seperti masker, sarung tangan, apron dan lainnya.
Menurut Syaifi, total ada 100 orang petugas dan pengawas hewan kurban se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan antemortem maupun post mortem pada H+3 Hari Raya Idul Adha.
“Jadi kami bentuk Tim Pengawas Hewan Kurban ada 100 orang yang kita sebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan hewan kurban,” ujarnya.
Dari dua lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan.
“Setelah kita periksa bersama, di lapak pertama ada 10 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Sudah diperiksa dokter hewan dan petugas dengan hasil semuanya sehat dan kami berikan surat keterangan kesehatan hewan,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang pemilik lapak hewan kurban, Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban.
Dari jumlah tersebut, separuhnya telah terjual dengan harga mulai Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta untuk 1 ekor kambing serta Rp 20 juta untuk 1 ekor sapi Bali.
Reporter: Tina



