DAERAH
Ini Temuan Kementerian PUPR Terkait Pembangunan Tanggul Rob di Medan Utara
detail.id/, Medan – Pemerintah Pusat, Sumut, dan Pemko Medan telah berencana untuk membangun tanggul rob di kawasan utara Kota Medan yang memang terletak di tepi laut.
Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun terjun langsung untuk melakukan survei ke lokasi serta menggelar pertemuan dengan Walikota Medan Bobby Nasution dan jajaran Pemko Medan.
Nah, dari proses turun ke lapangan dan survei tersebut, Tim Kementerian PUPR menemukan sejumlah fakta baru yang membutuhkan penanganan prioritas.
Kepada para wartawan di Medan, Sabtu 13 Agustus 2022, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Dr Ir Hari Suko Setiono MEng Sc mengungkapkan, proses survei dilakukan ke sejumlah tempat, termasuk ke Bagan Delu dan kawasan Medan Bahari.
Di Bagan Deli dan Medan Bahari mereka menemukan banyaknya perumahan kumuh dari proses surveitim telah melakukan verifikasi langsung ke lapangan terkait pembangunan tanggul rob yang akan dilakukan.
Dikatakannya, sesuai arahan Menteri PUPR, selain penanganan banjir rob juga akan dilakukan penataan kawasan kumuh yang ada di kawasan Medan Belawan seperti di Bagan Deli.
“Sedangkan untuk di kawasan Medan Bahari, rumah yang tidak layak huni itu banyak sekali. Sesuai petunjuk dari Bapak Menteri, kita akan masukkan ke dalam program pembangunan rumah khusus,” kata dia.
Selain itu, ia mengatakan di kawasan Belawan Bahari juga akan dilakukan launching program dan groundbreaking rumah panggung pada saat acara Hari Perumahan Nasional dan Hari Habitat Nasional nantinya.
Menanggapi hal itu Waliota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan pastinya akan mendukung apa yang akan dilakukan Kementerian PUPR dalam mengatasi permasalahan banjir di kawasan Medan Belawan tersebut.
Ia bilang penataan kawasan Medan Belawan yang merupakan program Pemko Medan adalah salah satu atensi dari Menteri PUPR untuk dilaksanakan.
“Persoalan di kawasan Medan Belawan ini merupakan persoalan yang sudah puluhan tahun dan belum pernah ada penanganan secara sistematis atau dilakukan secara menyeluruh,” kata dia.
Kata dia, persoalan banjir rob hingga penataan kawasan kumuh tak pernah bisa dikerjakan di kawasan tersebut.
Oleh karena itu ia menyebutkan Pemko Medan berupaya membenahi karena ingin masyarakat Medan Belawan bisa merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa Pemko Medan selalu mendapat keluhan atau menjadi tempat aduan dari masyarakat Medan Belawan.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Pemko Medan ini ingin aspirasi atau keinginan yang disampaikan tersebut dapat segera diatasi sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia menegaskan, penanganan banjir rob ini merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Karena itu Pemko Medan ingin permasalahan ini dapat segera diatasi.
Di saat bersamaan, pihaknya melakukan sosialisasi terkait penanganan banjir rob, ada saja masyarakat yang pro dan kontra. Ada yang setuju ada pula yang tidak.
“Yang tidak setuju itu rata-rata masyarakat yang ilegal. Kami akan memberikan contoh pembangunan yang akan dilakukan nanti seperti yang ada di Tanjung Pinang,” sebut Bobby.
Kata dia, Pemko Medan akan mendukung pelaksanaan Hari Perumahan Nasional dan Hari Habitat Nasional.
Reporter: Heno
DAERAH
Bupati M. Syukur Jamin Gaji ASN Aman dan Minta Nasabah Bank Jambi Tak Panik
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur mengimbau masyarakat khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Merangin untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada manajemen Bank Jambi.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jambi di Gedung Mahligai pada Rabu, 25 Februari 2026 menyusul gangguan pada sistem layanan digital akibat dugaan kejahatan siber yang menimpa Bank Jambi.
Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah maupun nasabah secara umum dalam kondisi aman. Ia memastikan kendala teknis ini tidak akan menghambat hak-hak pegawai.
Bupati menjamin bahwa proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembayaran gaji ASN tetap berjalan normal. Meski fitur digital sedang dinonaktifkan, transaksi tetap bisa dilakukan melalui layanan kantor secara manual.
“Gaji pegawai semua bisa jalan. Tidak ada hubungannya (dengan gangguan siber). Memang yang biasa pakai m-banking atau ATM untuk sementara belum bisa digunakan, tapi prinsipnya keuangan tidak ada masalah. Hanya saja untuk sementara kita manual dulu,” ujar M. Syukur saat dikonfirmasi wartawan.
Langkah penonaktifan sementara layanan ATM dan mobile banking merupakan bagian dari prosedur keamanan.
Bupati M. Syukur menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan audit forensik oleh pihak kepolisian guna memastikan keamanan sistem secara menyeluruh.
“Sebenarnya sistemnya sudah bisa jalan, tapi rekomendasi dari Bank Indonesia (BI) jangan digunakan dulu karena sedang proses audit forensik untuk mengatasi persoalan yang ada,” katanya.
Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penarikan uang secara besar-besaran (rush money). Selain karena kondisi bank yang dinyatakan sehat, membawa uang tunai dalam jumlah banyak dinilai memiliki risiko keamanan yang tinggi.
Manajemen Bank Jambi menjamin keamanan saldo nasabah dan bertanggung jawab penuh jika terdapat kerugian materiil akibat insiden ini. Masyarakat diminta memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan perbaikan sistem.
Berdasarkan hasil rapat, kondisi Bank Jambi dinyatakan tetap sehat dan operasional di kantor cabang tetap melayani kebutuhan mendesak secara manual.
“Ini adalah aset daerah yang harus kita jaga bersama. Kami sudah cek semua, tidak ada masalah berarti. Mari kita beri kepercayaan kepada manajemen untuk memperbaiki sistem ini secepatnya,” tuturnya. (*)
DAERAH
Kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Singosari, KDKMP Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Desa
DETAIL.ID, Malang – Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.Kunjungan tersebut meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau secara langsung kondisi bangunan serta kesiapan sarana dan prasarana Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diproyeksikan menjadi penggerak perekonomian desa dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Dalam acara turut hadir mendampingi Menko Pangan, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir, Dandim 0818/Malang-Batu yang saat ini dijabat oleh Letkol Czi Bayu Nugroho, S.Hub., jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang terkait, Camat Singosari beserta Forkopimcam Singosari, serta jajaran Perangkat Desa Candirenggo.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa KDKMP ini dirancang sebagai pusat kegiatan setiap desa yang berfokus pada penampungan dan penyaluran hasil ekonomi rakyat sebagai opteker atau penyedia barang.
“Sehingga kalau ada hasil jagung, gabah, peternakan, perikanan dari masyarakat nantinya bisa ditampung di Kopdes, sehingga tidak ada produk yang tidak laku dan akan kembali kemasyarakat lagi,” ujar Menko Zulkifli Hasan.
Ke depannya KDMP menjadi suplier yang akan terintegrasi dengan SPPG yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga ekonomi Indonesia bisa tumbuh. Selain itu, hal ini menjadi langkah awal penguatan KDKMP sebagai koperasi desa yang lebih mandiri dan profesional. Dengan fasilitas yang memadai, kapasitas penyimpanan diharapkan meningkat, distribusi kebutuhan pokok semakin lancar, serta ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tingkat desa dapat terjaga dengan baik.
Di samping itu, melalui pembangunan fisik gerai dan pergudangan di dua lokasi KDKMP tersebut, keberadaan koperasi diharapkan mampu mendukung penuh program SPPG/MBG, mewujudkan swasembada protein, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Keberadaan KDKMP juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat setempat. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, koperasi ini diharapkan mampu menjadi pusat distribusi sekaligus pemberdayaan ekonomi warga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkesinambungan. (Tina)
DAERAH
Sertifikat Warisan Budaya Khas Kecamatan Tosari Resmi Sebagai Budaya Takbenda Indonesia
DETAIL.ID, Pasuruan – Pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat WBTbI (Warisan Budaya Takbenda Indonesia) dari Kementerian Kebudayaan RI melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa dalam acara Festival Takjil Ramadan di Taman Krida Budaya Jawa Timur, Kota Malang pada Minggu, 22 Februari 2026.
Agus Hari Wibawa mengatakan Udeng dan Kaweng Tengger dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Tengger yang tak terpisahkan.
Sehari-hari, Udeng Tengger merupakan ikat kepala tradisional yang digunakan oleh laki-laki Suku Tengger sebagai pelengkap pakaian kegiatan keagamaan, ritual adat maupun kegiatan sehari-hari masyarakat Suku Tengger. Sedangkan Kaweng Tengger merupakan perlengkapan pakaian tradisional berupa kain atau sarung yang dililitkan di badan dan dipakai oleh masyarakat Suku Tengger baik laki-laki maupun perempuan,
“Udeng dan Kaweng Tengger itu melekat pada kehidupan sehari-hari warga Tengger di Kecamatan Tosari,” kata Agus di sela-sela kesibukannya pada Rabu, 25 Februari 2026.
Agus juga menjelaskan, kedua warisan budaya tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung filosofi kehidupan masyarakat adat Tengger yang masih lestari hingga kini.
“Dengan memakai sarung, mereka menunjukkan kalau asli penduduk sana serta membawa simbol agar perilakunya dan ucapannya bisa melewati jalur yang benar,” ujarnya.
Usai ditetapkan, Pemkab Pasuruan menurut Agus menyampaikan apresiasi dan bangganya serta mempersembahkan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Tengger yang ada di wilayah Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan
Menurutnya, status WBTbI menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan tradisi lokal.
“Pengakuan Udeng dan Kaweng Tengger sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pasuruan untuk terus memperkuat pelestarian budaya daerah,” ucapnya.
Masi bersama Agus serta menjelaskan bahwa saat penyerahan sertifikat, Gubernur Jawa Timur berpesan agar setiap kabupaten/kota lebih aktif menggali, mendata, dan menginventarisasi potensi warisan budaya takbenda di wilayahnya masing-masing.
“Usulan tersebut dapat diajukan ke Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur saya berharap selaku Ibu Gubernur Jawa Timur, daerah harus semakin giat menggali warisan budaya yang ada untuk diusulkan menjadi WBTbI. Karena Ini penting sebagai bentuk perlindungan dan penguatan identitas budaya,” tutur Agus.
Ia menjelaskan, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan akan terus berkoordinasi dengan komunitas budaya dan tokoh adat untuk mengidentifikasi potensi budaya lain yang layak diusulkan. (Tina)


