ADVERTORIAL
Al Haris: Pemprov Siapkan Langkah Strategis Pengangkutan Batubara
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi polemik.
Hal tersebut dikemukakan Gubernur Al Haris pada saat Diskusi antara Pemprov Jambi dan Tim Wantannas bersama Forkopimda serta Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Batanghari, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa 27 September 2022.
Dikatakan Gubernur Al Haris, permasalahan angkutan batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa baginya semenjak dirinya menjadi gubernur.
Permasalahan angkutan batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa sejak saya menjadi Gubernur Jambi, dimana Provinsi Jambi belum memiliki jalan khusus untuk angkutan batubara dan perusahaan batubara yang ada belum membuat jalan khusus ini.
Saat ini saya bersama Pemerintah Provinsi Jambi mencoba mengambil langkah langkah dalam menyiapkan beberapa alternatif permasalahan batubara yaitu yang pertama adalah dengan mengalihkan jalan batubara agar tidak melewati jalan nasional dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan potensi aliran sungai Batanghari, sehingga pengangkutan batubara lewat jalur air, ujar Al Haris.
Dihadapan Wantannas, Gubernur Al Haris menyampaikan, terkait dengan pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi, saat ini lebar jalan hanya 6 meter.
“Kami meminta kepada tim Wantannas untuk menyampaikan kepada Presiden RI terkait dengan pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi. Saat ini hampir 8 ribu truck yang melintasi jalan tersebut dan jalan yang tersedia lebarnya 6 meter. Tentu terjadi penumpukan dijalan tersebut yang menyebabkan kemacetan,” ucap Al Haris.
Al Haris menuturkan, Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus untuk batubara, untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah memulai melakukan pengerjaan jalan untuk angkutan batubara mulai dari daerah Koto Boyo – Bajubang – Tempino – Pelabuhan Talang Duku.
Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah mulai pengerjaan jalan dari daerah Koto Boyo sampai ke Tempino sepanjang lebih kurang 32 kilometer sebagai tahap awal, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi akan menaikkan kelas jalan menjadi kelas A dengan menganggarkannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD P) sebesar lebih kurang Rp. 50 miliar untuk peningkatan kelas jalan tersebut.
“Saya telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk segera menyiapkan anggaran tersebut dan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pada APBD P nanti, karena ini sangat penting sekali.
Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target, alternatif jalan angkutan batubara ini sudah selesai pada akhir Desember 2022 sambil menunggu pengerjaan jalan khusus angkutan batubara dari perusahaan batubara yang telah melakukan ekspose dalam pembangunan jalan tersebut, tutur Al Haris.
Al Haris juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI untuk menyetujui pembangunan Pelabuhan Tenam di Batanghari, dimana ada perusahaan yang serius untuk membangun pelabuhan tersebut.
Pemerintah Provinsi Jambi juga telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI terkait pengerukan di 10 titik Sungai Batanghari yang memang memerlukan pengerukan karena telah terjadi pendangkalan. Semoga izin pengerukan bisa cepat keluar dan segera melakukan pengerukan, pungkas Al Haris.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Harjo Susmoro mengatakan, masalah ketahanan nasional ini juga yang akan menjamin keamanan bangsa Indonesia kedepan dan keamanan ini adalah bagian dari kepentingan nasional yang akan menentukan juga kesejahteraan bangsa Indonesia.
Kegiatan ini yaitu memberikan masukan kepada bapak presiden selaku kepala negara dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab masalah keamanan sekaligus kesejahteraan bangsa Indonesia, katanya.
ADVERTORIAL
104 Rumah Terindikasi Langgar Bantaran Sungai, Satgas Tata Ruang Jember Siapkan Penertiban
DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengidentifikasi 104 rumah di Villa Indah Tegal Besar yang berpotensi melanggar aturan bantaran sungai dan memicu banjir di wilayah ini.
Satgas menyampaikan langkah ini usai menerima aspirasi warga Villa Indah Tegal Besar di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Sabtu malam, 21 Februari 2026.
Anggota Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Edi Budi Susilo, menyebut penanganan tersebut berjalan atas arahan langsung Bupati Jember untuk membenahi tata kelola ruang.
“Bencana banjir ini ternyata tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga faktor manusia. Ketua Satgas telah menyampaikan ada 104 perumahan yang berpotensi melanggar dan memicu banjir,” katanya.
Satgas mencatat, dari total 104 rumah, 13 rumah telah menjalani identifikasi mendalam, sementara 91 lainnya akan segera disurvei untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
“Nanti akan kita putuskan apakah posisinya memang melanggar atau tidak. Ke depan, hal-hal yang menyangkut pelanggaran di bantaran sungai akan kita tertibkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan arahan pimpinan daerah terkait penertiban tersebut.
“Kita mencoba di eranya Gus Bupati, beliau memberikan arahan kepada kita Satgas untuk menertibkan hal-hal yang selama ini tidak tertangani dengan baik,” ucapnya.
Perwakilan warga Villa Indah Tegal Besar, Udin, menyambut langkah Satgas dan berharap tuntutan warga segera mendapat tindak lanjut.
“Ini kabar baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Satgas dan Bupati Gus Fawait yang mengutamakan korban di atas hal lainnya. Kami berharap agar tuntutan kami segera direalisasikan melalui penegakan hukum yang ada,” tuturnya.
Warga Villa Indah Tegal Besar mengajukan sembilan tuntutan sebagai berikut:
- Bahwa kami menginginkan mempunyai hunian perumahan yang aman dan nyaman;
- Atas peristiwa banjir yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya, kami menilai perlu adanya normalisasi sungai bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. S8L untuk Membangun tanggul yang kokoh sebagai penahanan air Sungai Bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk membangun pagar pengaman;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk melakukan rekayasa drainase yang bisa mencegah air Sungai masuk melatui saluran pembuangan rumah tangga;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk merelokasi warga terdampak, tanpa biaya apapun yang dikeluarkan warga;
- Kami meminta adanya keringanan angsuran, baik potongan bunga dan kelonggaran angsuran (retaksasi);
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk segera melakukan pengukuran batas sepadan atau bantaran sungai;
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk meninjau ulang semua.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Mendikdasmen RI Resmikan 124 Sekolah Hasil Revitalisasi APBN 2025 di Jember, Gus Fawait Kembali Ajukan 300 Sekolah Tahun Ini
DETAIL.ID, Jember – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 124 sekolah hasil program revitalisasi APBN 2025 di SMP Negeri 1 Balung, Sabtu sore, 21 Februari 2026.
Program tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp4 miliar dan mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, laboratorium, serta sarana penunjang pembelajaran.
Abdul Mu’ti hadir bersama Bupati Jember Muhammad Fawait dan melakukan peresmian secara simbolis.
Selain pembenahan fisik, sekolah penerima juga memperoleh perangkat interactive flat panel untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
Secara nasional, Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun dan menjangkau sekitar 16 ribu sekolah.
Pada 2026, pemerintah pusat menyiapkan Rp14 triliun untuk melanjutkan program tersebut.
“Revitalisasi ini, tahun depan Insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan sistem swakelola. Harapan kami, secara bertahap sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia sudah selesai direvitalisasi,” ucapnya.
Bupati Muhammad Fawait menyampaikan saat awal menjabat, lebih dari 1.500 gedung sekolah di Jember berada dalam kondisi rusak berat.
Pemkab Jember mengajukan perbaikan ke Kemendikdasmen RI hingga 124 sekolah memperoleh program revitalisasi pada 2025.
“Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, Kabupaten Jember menerima program revitalisasi sekolah terbesar di Indonesia,” kata Bupati Fawait dalam sambutannya.
Tahun ini, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah untuk memperoleh bantuan serupa.
Pemerintah daerah berharap program tersebut meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Jember.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Setahun Gebrakan Gus Fawait: Membedah Transformasi Jember dari Pusaran Utang Menuju Kebangkitan Ekonomi
DETAIL.ID, Jember – Tepat pada 20 Februari 2026, Kabupaten Jember memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Mohammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait.
Gus Fawait pertama kali dilantik oleh Presiden setahun silam, di mana ia harus menghadapi realitas pahit berupa angka kemiskinan yang stagnan dan beban utang daerah yang menumpuk.
Saat pertama menjabat, Gus Fawait langsung melihat kemiskinan absolut Jember yang menduduki peringkat nomor dua di Jawa Timur, dengan angka kemiskinan ekstrem yang termasuk tertinggi selama sepuluh tahun terakhir tanpa penurunan signifikan di bawah angka 200 ribu jiwa.
Dampak dari kondisi ekonomi ini merembet ke segala lini, mulai dari tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), hingga ribuan gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Salah satu tantangan terberat yang dihadapi Gus Fawait di awal masa jabatannya adalah kondisi sektor kesehatan yang berada di ambang kolaps.
Fakta saat ia dilantik, terdapat beban utang sekitar Rp214 miliar dari tiga rumah sakit daerah (RSD), bahkan ketersediaan oksigen medis saat itu hanya cukup untuk bertahan selama 15 hari.
Menanggapi situasi darurat tersebut, Gus Fawait langsung membuat kebijakan dengan membatalkan pengadaan mobil dinas dan memangkas belanja birokrasi yang tidak berdampak langsung pada rakyat demi menyelamatkan pelayanan dasar.
Prioritas utama dialihkan pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yang kini telah menjamin 96,5 persen warga Jember dalam akses kesehatan.
Hasil dari lobi intensif Gus Fawait ke pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan tersebut mulai terasa sejak 1 April, di mana masyarakat Jember kini bisa berobat gratis tanpa perlu lagi mengurus surat keterangan miskin.
Luar biasanya, kebijakan ini justru menyehatkan keuangan rumah sakit, seperti RSD dr. Soebandi yang pendapatannya melonjak dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar pada Januari 2026.
Transformasi Jember dalam setahun terakhir juga menyentuh sektor transportasi dan pariwisata yang sempat mati suri.
Gus Fawait berhasil menghidupkan kembali Bandara Notohadinegoro dengan melayani rute penerbangan langsung Jember-Jakarta dan Jember-Bali sebagai upaya membuka gerbang investasi seluas-luasnya.
Di sektor pariwisata, mulai 2 Januari 2026, ikon wisata Watu Ulo dan Papuma resmi diintegrasikan dalam satu pintu masuk dengan tarif tiket yang sangat terjangkau, yakni Rp12.500 per orang, demi memudahkan akses wisatawan dan mengoptimalisasi pengelolaan kawasan.
Komitmen religius juga menjadi pilar utama, di mana lebih dari 22.000 guru ngaji kini mendapatkan insentif Rp1,5 juta per tahun yang disalurkan secara langsung tanpa potongan, tanpa antre, dan tanpa perantara sebagai bentuk penghormatan terhadap pendidik karakter generasi muda.
Di bidang administrasi dan pendidikan, Gus Fawait melakukan revolusi melalui program Peta Cinta yang memungkinkan pencetakan KTP cukup di tingkat kecamatan, menyelesaikan masalah kekosongan blanko yang terjadi sejak tahun 2019.
Di sektor pendidikan, ia menghapus stigma dengan mengganti istilah “beasiswa miskin” menjadi afirmasi ekonomi, termasuk memberikan beasiswa khusus santri yang telah menjangkau hampir 8.000 anak untuk melanjutkan kuliah.
Menariknya, di tengah penurunan dana transfer dari pusat, Gus Fawait justru berani membebaskan biaya parkir dan menurunkan retribusi pasar demi menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui program Mlijo Cinta.
Meski memberikan banyak kelonggaran fiskal bagi rakyat kecil, ia mampu membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik sekitar 32 persen berkat keberhasilan menekan kebocoran anggaran.
“Ke depan, saya ingin perizinan makin cepat. Targetnya kalau bisa satu hari selesai. Kita siapkan pengembangan mal pelayanan publik di beberapa titik. Saya ingin investasi masuk lebih cepat supaya lapangan kerja terbuka dan kemiskinan bisa ditekan,” kata Gus Fawait sembari menatap masa depan penuh optimistis.
Reporter: Dyah Kusuma


