ADVERTORIAL
Al Haris: Pemprov Siapkan Langkah Strategis Pengangkutan Batubara
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi polemik.
Hal tersebut dikemukakan Gubernur Al Haris pada saat Diskusi antara Pemprov Jambi dan Tim Wantannas bersama Forkopimda serta Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Batanghari, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa 27 September 2022.
Dikatakan Gubernur Al Haris, permasalahan angkutan batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa baginya semenjak dirinya menjadi gubernur.
Permasalahan angkutan batubara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa sejak saya menjadi Gubernur Jambi, dimana Provinsi Jambi belum memiliki jalan khusus untuk angkutan batubara dan perusahaan batubara yang ada belum membuat jalan khusus ini.
Saat ini saya bersama Pemerintah Provinsi Jambi mencoba mengambil langkah langkah dalam menyiapkan beberapa alternatif permasalahan batubara yaitu yang pertama adalah dengan mengalihkan jalan batubara agar tidak melewati jalan nasional dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan potensi aliran sungai Batanghari, sehingga pengangkutan batubara lewat jalur air, ujar Al Haris.
Dihadapan Wantannas, Gubernur Al Haris menyampaikan, terkait dengan pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi, saat ini lebar jalan hanya 6 meter.
“Kami meminta kepada tim Wantannas untuk menyampaikan kepada Presiden RI terkait dengan pelebaran ruas jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi. Saat ini hampir 8 ribu truck yang melintasi jalan tersebut dan jalan yang tersedia lebarnya 6 meter. Tentu terjadi penumpukan dijalan tersebut yang menyebabkan kemacetan,” ucap Al Haris.
Al Haris menuturkan, Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus untuk batubara, untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah memulai melakukan pengerjaan jalan untuk angkutan batubara mulai dari daerah Koto Boyo – Bajubang – Tempino – Pelabuhan Talang Duku.
Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah mulai pengerjaan jalan dari daerah Koto Boyo sampai ke Tempino sepanjang lebih kurang 32 kilometer sebagai tahap awal, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi akan menaikkan kelas jalan menjadi kelas A dengan menganggarkannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD P) sebesar lebih kurang Rp. 50 miliar untuk peningkatan kelas jalan tersebut.
“Saya telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk segera menyiapkan anggaran tersebut dan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pada APBD P nanti, karena ini sangat penting sekali.
Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target, alternatif jalan angkutan batubara ini sudah selesai pada akhir Desember 2022 sambil menunggu pengerjaan jalan khusus angkutan batubara dari perusahaan batubara yang telah melakukan ekspose dalam pembangunan jalan tersebut, tutur Al Haris.
Al Haris juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI untuk menyetujui pembangunan Pelabuhan Tenam di Batanghari, dimana ada perusahaan yang serius untuk membangun pelabuhan tersebut.
Pemerintah Provinsi Jambi juga telah meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI terkait pengerukan di 10 titik Sungai Batanghari yang memang memerlukan pengerukan karena telah terjadi pendangkalan. Semoga izin pengerukan bisa cepat keluar dan segera melakukan pengerukan, pungkas Al Haris.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Harjo Susmoro mengatakan, masalah ketahanan nasional ini juga yang akan menjamin keamanan bangsa Indonesia kedepan dan keamanan ini adalah bagian dari kepentingan nasional yang akan menentukan juga kesejahteraan bangsa Indonesia.
Kegiatan ini yaitu memberikan masukan kepada bapak presiden selaku kepala negara dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab masalah keamanan sekaligus kesejahteraan bangsa Indonesia, katanya.
ADVERTORIAL
Kerja Senyap Bupati Fawait Percepat Respons Provinsi, Tim PU dan BPBD Jatim Cek Jembatan dan Jalan Rusak di Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait menggerakkan tim teknis Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur turun ke Jember untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.
Langkah ini ia tempuh melalui kerja senyap dan koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga.
Tim teknis menjadwalkan peninjauan pada sejumlah titik kerusakan, terutama jembatan terdampak banjir.
Mereka juga mengecek ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Gumukmas, Kencong, hingga wilayah Jombang yang selama ini mengalami kerusakan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi langsung antara Bupati Jember dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada akhir pekan lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Regar Jeane menyampaikan, kepala daerah memilih pendekatan kerja senyap selama penanganan bencana dengan fokus menggerakkan seluruh unsur di lapangan dan menetapkan status tanggap darurat agar penanganan lebih terkoordinasi.
“Bupati memastikan seluruh tim bergerak, mulai dari Dinsos, BPBD, camat hingga relawan. Alhamdulillah kesigapan itu dirasakan langsung masyarakat,” ujar Regar.
Ia juga menguraikan respons pemerintah provinsi atas komunikasi yang terjalin.
“Melalui komunikasi tersebut, gubernur merespons dengan memerintahkan tim turun mengecek jembatan yang rusak akibat banjir dan jalan provinsi yang rusak hingga menuai keluhan warga,” kata Regar.
Di tengah situasi bencana, pemerintah daerah menjaga stabilitas psikologis masyarakat dengan fokus pada penyelesaian persoalan di lapangan.
“Melainkan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di lapangan,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Ratusan Atlet Antarprovinsi Bertarung di Jember Championship 3, Gus Fawait Siapkan Beasiswa Bagi Pemenang
DETAIL.ID, Jember – Sebanyak 860 atlet berlaga dalam Jember Championship 3 cabang olahraga pencak silat yang digelar di GOR PKSPO Kaliwates pada 14–15 Februari 2026.
Kejuaraan memperebutkan Piala Bupati Jember tersebut diikuti peserta dari sejumlah provinsi dan menjadi panggung bagi atlet berprestasi untuk membuka peluang beasiswa pendidikan.
Ratusan atlet datang dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, termasuk Jawa Timur.
Pertandingan berlangsung mulai jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Ketua IPSI Jember, Ahmad Halim, mengatakan jumlah peserta memang dibatasi menyesuaikan waktu pelaksanaan.
Pria yang juga menjabat Ketua DPRD Jember itu menyebut kejuaraan kali ini menjadi yang pertama karena sertifikatnya ditandatangani langsung oleh Bupati Jember sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi para atlet.
“Atlet yang berprestasi juga akan kami usulkan untuk mendapatkan beasiswa khusus yang kuliah,” kata Halim saat pembukaan, Sabtu, 14 Februari 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
Ia menaruh harapan agar agenda serupa bisa meningkat menjadi ajang berskala nasional.
“Mudah-mudahan ke depan acara seperti ini menjadi event nasional,” kata Gus Fawait.
Menurutnya, Jember kini memiliki dukungan akses transportasi yang semakin baik, termasuk dengan aktifnya Bandara Notohadinegoro Jember, sehingga peluang menghadirkan kegiatan nasional semakin terbuka.
Gus Fawait menegaskan pemerintah daerah siap memberi dukungan kepada atlet berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
“Bagi yang ikut serta dan juara di level SD, nanti bisa milih mau masuk SMP mana. Bagi yang di level SMP, nanti kita akan bantu dan kawal mau masuk SMA mana. Bagi yang lulusan Aliyah, SMA, maupun SMK, kalau mau kuliah kita akan menjadi pertimbangan dan prioritaskan untuk mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jember,” ucapnya.
Ia menambahkan, kegiatan olahraga memberi efek pada pergerakan ekonomi masyarakat.
“Bukan cuma ekonomi saja, tapi juga ada sektor olahraga. Ujungnya, sektor olahraga itu juga akan berdampak kepada perekonomian. Caranya bagaimana? Dengan banyaknya acara seperti ini, banyak orang berkumpul, termasuk orang luar daerah, tentu ini akan banyak memutar perekonomian UMKM, PKL, perhotelan, dan lain sebagainya di Kabupaten Jember,” tuturnya.
Gus Fawait juga melihat event olahraga sebagai ruang penyaluran minat generasi muda, termasuk rencana pembangunan sirkuit di kawasan JSG pada 2026.
“Itu sebetulnya salah satunya adalah menekan anak-anak yang dianggap nakal, padahal sebetulnya mereka hanya membutuhkan tempat berekspresi. Salah satunya adalah event-event seperti ini, dan insyaallah nanti juga kita akan fasilitasi anak-anak kita di Kabupaten Jember yang punya potensi di bidang balap motor. Kita tidak akan biarkan mereka untuk balapan liar di jalan-jalan, tapi kita akan sediakan tempat di JSG untuk dibangun insyaallah di tahun 2026,” ujarnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Bima Arya Bedah “Babad Alas” di Jember, Gus Fawait Petik Refleksi Kepemimpinan Daerah
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menghadiri bedah buku Babad Alas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kabupaten Jember, Jumat, 13 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Bima Arya hadir sebagai pembicara utama sekaligus penulis buku yang mengulas dinamika kepemimpinan dan tantangan pemerintahan daerah.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kepemimpinan, khususnya mengenai kompleksitas yang dihadapi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan setelah memenangkan kontestasi politik.
Dalam pemaparannya, Bima Arya mengisahkan perjalanan politiknya di Kota Bogor.
Ia menyebut tantangan terbesar justru muncul setelah ia terpilih memimpin daerah tersebut.
“Beratnya kampanye itu tidak seujung kuku dibandingkan menjalankan pemerintahan. Saat kampanye, lawan terlihat jelas. Tetapi ketika memimpin pemerintahan, tidak selalu jelas siapa kawan dan siapa yang berseberangan,” katanya.
Bima Arya menggambarkan masa awal kepemimpinannya sebagai periode penuh tekanan.
Ia menghadapi dinamika birokrasi, kelompok kepentingan, hingga persoalan sosial yang tidak tercantum dalam teori politik formal.
Dari pengalaman itu, ia menyimpulkan kepemimpinan membutuhkan nilai, strategi, serta konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan.
Ia mengibaratkan perjalanannya sebagai representasi tokoh Bima dalam kisah pewayangan yang membuka Alas Amarta.
Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa keberanian harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan agar tidak memunculkan persoalan baru.
Selain itu, Bima Arya juga memaparkan pengaruh pemikiran Arief Budiman, Soe Hok Gie, dan Nurcholish Madjid terhadap gaya kepemimpinannya.
Nilai inklusivitas, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada kelompok minoritas menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan publik.
Pengalaman kepemimpinannya mencakup sikap terbuka terhadap kritik mahasiswa terkait penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan polemik rumah ibadah, hingga penataan investasi hiburan yang dinilai tidak selaras dengan karakter daerah.
Ia menyampaikan setiap kebijakan harus berpijak pada nilai moral dan kepentingan masyarakat luas, bukan kalkulasi politik jangka pendek.
Menanggapi pemaparan tersebut, Gus Fawait menilai pengalaman Bima Arya menjadi cermin bagi kepemimpinan di Kabupaten Jember.
Ia menyebut tantangan daerah memiliki pola serupa, terutama keterbatasan fiskal, angka kemiskinan yang tinggi, serta tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat.
Saat mulai memimpin Jember, ia menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur, angka stunting yang tinggi, serta masalah kesehatan ibu dan bayi.
Pemerintah Kabupaten Jember kemudian memprioritaskan reformasi pelayanan publik sebagai langkah awal pembangunan.
Pemkab Jember memperluas akses layanan kesehatan melalui optimalisasi jaminan kesehatan daerah hingga tercapai Universal Health Coverage.
Kebijakan tersebut memberi jaminan pengobatan gratis sekaligus memperkuat operasional fasilitas kesehatan daerah, termasuk peningkatan kinerja layanan rumah sakit umum daerah.
Di sektor administrasi kependudukan, pemerintah daerah mendekatkan layanan ke masyarakat desa melalui kecamatan untuk menghapus hambatan jarak dan waktu dalam mengakses layanan dasar.
Dalam forum itu pula, Gus Fawait menegaskan peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen kemandirian fiskal.
Ia memandang BUMD berfungsi mengisi sektor ekonomi yang tidak dijangkau swasta sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ia juga melaporkan peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun terakhir sebagai indikator penguatan kapasitas fiskal Kabupaten Jember.
Reporter: Dyah Kusuma


