DETAIL.ID, Jambi – Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) Jambi menyuarakan penegakan konstitusi agraria untuk kedaulatan rakyat di Provinsi Jambi.
Sejumlah organisasi bergabung dalam gerakan ini, yakni KPA Jambi, IHCS Jambi, LSMM Jambi, FMN, PPJ, STT, Beranda Perempuan, GMNI, XR Jambi, Mapala Gitasa dan Rambu Hause.
Massa bergerak dan menggelar demonstrasi di halaman kantor DPRD Provinsi Jambi pada Selasa, 27 September 2022.
Pantauan di lapangan, massa aksi didominasi oleh orang tua. Namun, usia tidak mengendurkan semangat mereka untuk berjuang dan menyampaikan aspirasi.
Keresahan massa aksi muncul lantaran maraknya konflik agraria di Indonesia termasuk Provinsi Jambi. Merujuk pada pernyataan sikap Gestur, bahwa hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang anti terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Gestur Jambi juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi merupakan daerah penyumbang konflik agraria terbesar ke-2 di Indonesia. Konflik timbul lantaran maraknya perizinan di Provinsi Jambi seperti HTI, perkebunan dan tambang yang melenyapkan mata pencaharian petani.
“Ketika petani mencoba memperjuangkan hak atas lahan garapannya, malah mendapatkan kriminalisasi bahkan sampai kehilangan tanahnya,” seperti dikutip dari pernyataan sikap Gestur Jambi.
Tidak hanya itu, Gestur Jambi juga menyampaikan proses perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menyebabkan tindak pidana korupsi di sektor agraria.
Bersumber dari peristiwa dan situasi tersebut, maka Gestur Jambi menyerukan 9 poin tuntutan sebagai berikut:
1. Laksanakan reforma agraria sejati
2. Tolak bank tanah
3. Tolak Omnibuslaw
4. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani, perempuan, mahasiswa dan aktivis agraria
5. Tolak impor pangan
6. Pemerintah harus menjamin harga produksi petani
7. Selesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi sekarang juga
8. Tolak kenaikan BBM
9. Mendorong Perda Agraria di Jambi
Dari pantauan media ini, beberapa perwakilan massa aksi menemui Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Perwakilan diterima di ruangannya untuk melakukan dialog dan mediasi.
Reporter:Â Frangki Pasaribu
Discussion about this post