ADVERTORIAL
3.931 Warga Dapat Bibit Manggis Gratis
DETAIL.ID, Batanghari – Buah Manggis bakal menjadi produk hortikultura ekspor asal Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pemerintah daerah ini telah menyalurkan 10.000 batang bibit manggis gratis. Sasarannya adalah 3.931 warga.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Mara Mulya Pane mewakili Bupati Muhammad Fadhil Arief, hari ini melaksanakan penanaman simbolis bibit manggis. Tak hanya itu, pria akrab disapa Ucok ini turut menyerahkan bibit sayuran.
Warga selanjutnya bisa menanam bibit manggis dan sayuran pada pekarangan rumah. Prosesi penyerahan bibit manggis berlangsung di Balai Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, dua hari lalu.
“Program penanaman manggis sebanyak 10.000 batang tahun ini kita harapkan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita turut serta secara nyata harus kita lakukan secara selektif dan berorientasi pada kebutuhan pasar,” ucapnya.
Menurut Ucok, program pengembangan budidaya manggis sangat potensial. Dinas TPH beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya dapat melakukan pendampingan maksimal terhadap petani buah manggis.
“Kita harapkan produksi buah manggis nantinya memiliki kualitas prima dan memiliki daya saing ekspor. Dengan maksud tersebut, petani buah manggis harus kita siapkan menjadi petani cerdas,” ujarnya.
Petani harus diberikan bimbingan mengenai cara budidaya yang baik dan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baik dan benar. Melalui pola ini, pemerintah daerah ke depan berharap akan ada panen buah manggis yang unggul dan bermutu.
Penanaman bibit manggis dapat disinergikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Nilai tambah akan dapat diperoleh dengan mengelola kebun buah menjadi destinasi wisata baru.
“Seperti di daerah lain kita dengar dan lihat ada kampug apel, kampung durian, kampung salak dan ke depan akan ada kampung manggis. Cita-cita itu bukan impian semata namun akan menjadi kenyataan apabila kita sama-sama bekerja keras untuk mewujudkannya,” katanya.
Bibit manggis 10.000 batang tersebar di 13 desa. Populasi tanaman manggis lebih dari 10.000 bisa dijadikan kampung hortikultura manggis yaitu Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang dan Desa Serasah, Kecamatan Pemayung.
Editor: Ardian Faisal
ADVERTORIAL
Kemenkumham Jatim Kawal Perda Jember, Jamin Aturan Tetap Utuh Hingga ke Tangan Dewan
DETAIL.ID, Jember – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto, terjun langsung memastikan penyusunan regulasi di Kabupaten Jember berjalan sesuai jalur.
Dalam pertemuan di Kantor Pemkab Jember pada Jumat, 10 April 2026, Haris mengatakan bahwa naskah akademik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan dasar utama agar sebuah peraturan tepat sasaran.
Haris mengingatkan agar setiap rancangan peraturan daerah diawali dengan perencanaan matang.
Hal ini bertujuan agar fungsi dan substansi dari peraturan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jember.
“Penyusunan naskah akademik ini sangat penting bagi proses pembentukan peraturan daerah. Semuanya harus diawali dengan perancangan yang matang. Pokok-pokok pikiran dalam perancangan ini harus tepat agar fungsi substansi dari perda tersebut terpenuhi sepenuhnya,” ujar Haris Sukamto.
Tujuan utama dari pengawalan ini adalah kepastian hukum.
Haris ingin memastikan produk hukum yang lahir memiliki kualitas yang terjaga, sehingga siapapun yang menjalankan aturan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
“Semangat kami adalah memastikan Perda yang terbentuk mampu menjamin kepastian hukum. Mutu dan kualitas produknya harus terjaga dengan baik, sehingga siapapun pelaksananya nanti, mereka memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan aturan tersebut,” ucapnya.
Meski tugas teknis Kemenkumham biasanya selesai di tahap harmonisasi, Haris berkomitmen memantau perkembangan regulasi hingga ke pembahasan politik di DPRD.
Ia meminta pihak eksekutif tetap konsisten menjaga isi draf agar tidak berubah atau terpotong akibat kepentingan politik yang dominan di legislatif.
“Kami berharap proses ini tetap on the track. Saat masuk ke ranah politik di DPRD, pemerintah daerah sebagai penggagas harus mampu mempertahankan substansi perda tersebut agar hasilnya utuh, tidak terpotong-potong, dan kepentingan politiknya tidak terlalu mendominasi,” tutur Haris.
Pj. Sekda Jember, Akhmad Helmi Luqman; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Ratno C. Sembodo; Kepala Bagian Hukum Ervan Setiawan; serta sejumlah pimpinan OPD terkait hadir dalam kegiatan tersebut.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Berharap Estafet Kepemimpinan Fatmawati Bawa Perubahan Positif di DPRD Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menghadiri langsung momen pelantikan Fatmawati sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dalam agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024-2029 di Gedung Utama DPRD Jember, Jumat, 10 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait memberikan atensi besar pada penguatan kolaborasi antarlembaga.
Ia memandang keharmonisan antara dewan dan pemerintah daerah sebagai kunci utama akselerasi program kerja di lapangan.
“Kepada Ibu Fatma, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa membuat sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa lebih erat lagi, sehingga betul-betul bisa membawa Jember Baru, Jember Maju,” tutur Gus Fawait.
Gus Fawait juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dedy Dwi Setiawan atas jasa dan dedikasinya selama mengemban amanah sebagai pimpinan dewan.
Menurutnya, kerja sama yang telah dibangun oleh Dedy selama ini merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Pelantikan ini merupakan respons atas instruksi restrukturisasi dari DPP Partai NasDem.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyatakan bahwa pengisian kekosongan kursi pimpinan ini telah dilakukan melalui tahapan yang transparan dan legal.
“Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari usulan partai dan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku mengenai susunan pimpinan DPRD,” ucap Ahmad Halim.
ADVERTORIAL
Penerima Bantuan Pangan Jember Terendah di Jatim, Indikasi Kemiskinan Menurun
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Bulog Cabang Jember resmi meluncurkan pendistribusian bantuan pangan besar-besaran untuk periode Februari–Maret 2026.
Pelepasan logistik yang melibatkan belasan truk pengangkut ini dilakukan di Kantor Bulog Cabang Jember, Mangli, pada Jumat, 10 April 2026, dengan sasaran utama 390.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Data penyaluran kali ini menempatkan Kabupaten Jember pada posisi yang cukup menonjol di tingkat provinsi.
Kepala Bulog Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra, menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan agar bantuan berupa beras dan minyak goreng tersebut sampai ke tangan yang tepat.
“Jumlah tersebut menjadikan Jember sebagai daerah dengan penerima bantuan pangan terendah di Jawa Timur,” kata Ade.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Gus Fawait, yang hadir langsung di lokasi distribusi Kelurahan Kaliwates, menyatakan bahwa status sebagai penerima bantuan terendah adalah indikasi positif bagi kondisi sosial ekonomi daerah.
Ia menilai berkurangnya jumlah penerima menunjukkan adanya tren penurunan angka kemiskinan yang nyata di tengah masyarakat Jember.
Selain bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga, penyaluran 8 ribu ton beras dan 1,8 juta liter minyak goreng secara bertahap ini juga dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.
Gus Fawait juga menyempatkan diri mengantar langsung bantuan ke rumah-rumah warga yang memiliki keterbatasan fisik untuk hadir di lokasi distribusi.
Dalam sela-sela penyerahan bantuan, Bupati memberikan instruksi tegas terkait pengawasan di lapangan agar bantuan tidak salah sasaran.
“Manfaatkan bantuan ini dengan baik. Jika penyalurannya tidak tepat sasaran, laporkan. Termasuk jika ada warga yang layak tapi belum menerima bantuan,” ucapnya.
Distribusi pada tahap awal ini diprioritaskan untuk tiga wilayah kecamatan, yakni Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari.
Guna meminimalisir kesalahan data, proses pembagian bantuan telah didukung oleh sistem aplikasi digital dan pengawalan ketat dari petugas di tingkat kelurahan.



