ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Harap Program Bangga Kencana Jadi Gaya Hidup
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengharapkan, masyarakat Provinsi Jambi menjadikan Program Bangga Kencana menjadi gaya hidup keluarga sebagai salah satu upaya mengatasi gizi buruk dan stunting.
Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jambi, yang berlangsung di Halaman Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Jum’at 21 Oktober 2022.
Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 mengangkat tema “Melalui Hari Kontrasepsi Sedunia 2022 Kita Kolaborasikan Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu Nusantara dalam rangka Meningkatkan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja”.
“Mari bersama sama kita meningkatkan kerja sama, bahu membahu serta bersinergi melalui berbagai strategi kebijakan yang tepat sasaran dalam mendukung Program Bangga Kencana. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan program dari BKKBN yang bertujuan untuk mengarahkan keluarga agar mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikandan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga berkualitas,” ujar Al Haris.
Al Haris mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk perwujudan dukungan komitmen baik dari internal BKKBN maupun pemangku kebijakan dan mitra kerja, terkait program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta komitmen bersama dalam memberi solusi dari berbagai macam permasalahan kependudukan yang sedang terjadi saat ini.
“Untuk kita ketahui bersama, saat ini angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar 2,33 anak dengan target penurunan menjadi 2,2 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi masih tinggi, sehingga dibutuhkan beberapa rencana dan strategi yang tepat sasaran untuk penurunanan angka unmet need tersebut.
Hal ini perlu diwaspadai dan diupayakan pengendaliannya segera karena angka kelahiran yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap berbagai masalah, seperti angka kematian ibu, stunting, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia hingga daya saing,” kata Al Haris.
Al Haris menuturkan, beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB guna mendukung pencapaian TFR dan menekan angka unmet need, salah satunya adalah BKKBN telah menyelenggarakan kegiatan Momentum TNI Manunggal Bangga Kencana – Kesehatan Terpadu yang merupakan rangkaian dari Hari Kontrasepsi Sedunia, dimana capaian Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi secara nasional menempati urutan pertama sebesar 278,94%, semoga Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi kedepannya bisa terus mengukir prestasi-prestasi di tingkat nasional seperti menurunkan prevalensi stunting.
“Stunting (pertumbuhan kerdil atau tengkes pada anak) masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang dihadapi Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi dan BKKBN telah ditunjuk oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai leading sector Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia yang tugas utamanya penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024. Untuk Provinsi Jambi, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021, Prevalensi Stunting sebesar 22,4%, dimana masih berada di bawah angka stunting tingkat nasional yaitu 24,4%, namun Provinsi Jambi menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 12% pada tahun 2024,” tutur Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, upaya dalam pencapaian target tersebut tentu memerlukan kolaborasi dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat Desa/Kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan dengan cara melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergisitas dengan cara menghadirkan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat misalnya sanitasi/kebersihan lingkungan, perbaikan gizi serta pola pengasuhan bayi.
“Salah satu terobosan yang telah dibuat BKKBN dalam menurunkan prevalensi stunting yaitu melalui pendampingan keluarga secara berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta bayi hingga usia 2 (dua) tahun. Melalui pendampingan yang melekat pada keluarga diharapkan semua faktor resiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut,” ungkap Al Haris.
“Tim pendamping keluarga terdiri dari 3 unsur masyarakat yaitu bidan/tenaga kesehatan lainnya, kader PKK, dan kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) yang dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan. Salah satunya dengan upaya peningkatan pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak guna mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehingga dari keluarga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula,” sambung Al Haris.
Al Haris juga berpesan untuk lebih meningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang berfokus pada pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti IUD, Implan, Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP), sehingga nantinya mampu mengupayakan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
ADVERTORIAL
104 Rumah Terindikasi Langgar Bantaran Sungai, Satgas Tata Ruang Jember Siapkan Penertiban
DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengidentifikasi 104 rumah di Villa Indah Tegal Besar yang berpotensi melanggar aturan bantaran sungai dan memicu banjir di wilayah ini.
Satgas menyampaikan langkah ini usai menerima aspirasi warga Villa Indah Tegal Besar di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Sabtu malam, 21 Februari 2026.
Anggota Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Edi Budi Susilo, menyebut penanganan tersebut berjalan atas arahan langsung Bupati Jember untuk membenahi tata kelola ruang.
“Bencana banjir ini ternyata tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga faktor manusia. Ketua Satgas telah menyampaikan ada 104 perumahan yang berpotensi melanggar dan memicu banjir,” katanya.
Satgas mencatat, dari total 104 rumah, 13 rumah telah menjalani identifikasi mendalam, sementara 91 lainnya akan segera disurvei untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
“Nanti akan kita putuskan apakah posisinya memang melanggar atau tidak. Ke depan, hal-hal yang menyangkut pelanggaran di bantaran sungai akan kita tertibkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan arahan pimpinan daerah terkait penertiban tersebut.
“Kita mencoba di eranya Gus Bupati, beliau memberikan arahan kepada kita Satgas untuk menertibkan hal-hal yang selama ini tidak tertangani dengan baik,” ucapnya.
Perwakilan warga Villa Indah Tegal Besar, Udin, menyambut langkah Satgas dan berharap tuntutan warga segera mendapat tindak lanjut.
“Ini kabar baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Satgas dan Bupati Gus Fawait yang mengutamakan korban di atas hal lainnya. Kami berharap agar tuntutan kami segera direalisasikan melalui penegakan hukum yang ada,” tuturnya.
Warga Villa Indah Tegal Besar mengajukan sembilan tuntutan sebagai berikut:
- Bahwa kami menginginkan mempunyai hunian perumahan yang aman dan nyaman;
- Atas peristiwa banjir yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya, kami menilai perlu adanya normalisasi sungai bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. S8L untuk Membangun tanggul yang kokoh sebagai penahanan air Sungai Bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk membangun pagar pengaman;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk melakukan rekayasa drainase yang bisa mencegah air Sungai masuk melatui saluran pembuangan rumah tangga;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk merelokasi warga terdampak, tanpa biaya apapun yang dikeluarkan warga;
- Kami meminta adanya keringanan angsuran, baik potongan bunga dan kelonggaran angsuran (retaksasi);
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk segera melakukan pengukuran batas sepadan atau bantaran sungai;
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk meninjau ulang semua.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Mendikdasmen RI Resmikan 124 Sekolah Hasil Revitalisasi APBN 2025 di Jember, Gus Fawait Kembali Ajukan 300 Sekolah Tahun Ini
DETAIL.ID, Jember – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 124 sekolah hasil program revitalisasi APBN 2025 di SMP Negeri 1 Balung, Sabtu sore, 21 Februari 2026.
Program tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp4 miliar dan mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, laboratorium, serta sarana penunjang pembelajaran.
Abdul Mu’ti hadir bersama Bupati Jember Muhammad Fawait dan melakukan peresmian secara simbolis.
Selain pembenahan fisik, sekolah penerima juga memperoleh perangkat interactive flat panel untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
Secara nasional, Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun dan menjangkau sekitar 16 ribu sekolah.
Pada 2026, pemerintah pusat menyiapkan Rp14 triliun untuk melanjutkan program tersebut.
“Revitalisasi ini, tahun depan Insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan sistem swakelola. Harapan kami, secara bertahap sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia sudah selesai direvitalisasi,” ucapnya.
Bupati Muhammad Fawait menyampaikan saat awal menjabat, lebih dari 1.500 gedung sekolah di Jember berada dalam kondisi rusak berat.
Pemkab Jember mengajukan perbaikan ke Kemendikdasmen RI hingga 124 sekolah memperoleh program revitalisasi pada 2025.
“Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, Kabupaten Jember menerima program revitalisasi sekolah terbesar di Indonesia,” kata Bupati Fawait dalam sambutannya.
Tahun ini, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah untuk memperoleh bantuan serupa.
Pemerintah daerah berharap program tersebut meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Jember.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Setahun Gebrakan Gus Fawait: Membedah Transformasi Jember dari Pusaran Utang Menuju Kebangkitan Ekonomi
DETAIL.ID, Jember – Tepat pada 20 Februari 2026, Kabupaten Jember memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Mohammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait.
Gus Fawait pertama kali dilantik oleh Presiden setahun silam, di mana ia harus menghadapi realitas pahit berupa angka kemiskinan yang stagnan dan beban utang daerah yang menumpuk.
Saat pertama menjabat, Gus Fawait langsung melihat kemiskinan absolut Jember yang menduduki peringkat nomor dua di Jawa Timur, dengan angka kemiskinan ekstrem yang termasuk tertinggi selama sepuluh tahun terakhir tanpa penurunan signifikan di bawah angka 200 ribu jiwa.
Dampak dari kondisi ekonomi ini merembet ke segala lini, mulai dari tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), hingga ribuan gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Salah satu tantangan terberat yang dihadapi Gus Fawait di awal masa jabatannya adalah kondisi sektor kesehatan yang berada di ambang kolaps.
Fakta saat ia dilantik, terdapat beban utang sekitar Rp214 miliar dari tiga rumah sakit daerah (RSD), bahkan ketersediaan oksigen medis saat itu hanya cukup untuk bertahan selama 15 hari.
Menanggapi situasi darurat tersebut, Gus Fawait langsung membuat kebijakan dengan membatalkan pengadaan mobil dinas dan memangkas belanja birokrasi yang tidak berdampak langsung pada rakyat demi menyelamatkan pelayanan dasar.
Prioritas utama dialihkan pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yang kini telah menjamin 96,5 persen warga Jember dalam akses kesehatan.
Hasil dari lobi intensif Gus Fawait ke pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan tersebut mulai terasa sejak 1 April, di mana masyarakat Jember kini bisa berobat gratis tanpa perlu lagi mengurus surat keterangan miskin.
Luar biasanya, kebijakan ini justru menyehatkan keuangan rumah sakit, seperti RSD dr. Soebandi yang pendapatannya melonjak dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar pada Januari 2026.
Transformasi Jember dalam setahun terakhir juga menyentuh sektor transportasi dan pariwisata yang sempat mati suri.
Gus Fawait berhasil menghidupkan kembali Bandara Notohadinegoro dengan melayani rute penerbangan langsung Jember-Jakarta dan Jember-Bali sebagai upaya membuka gerbang investasi seluas-luasnya.
Di sektor pariwisata, mulai 2 Januari 2026, ikon wisata Watu Ulo dan Papuma resmi diintegrasikan dalam satu pintu masuk dengan tarif tiket yang sangat terjangkau, yakni Rp12.500 per orang, demi memudahkan akses wisatawan dan mengoptimalisasi pengelolaan kawasan.
Komitmen religius juga menjadi pilar utama, di mana lebih dari 22.000 guru ngaji kini mendapatkan insentif Rp1,5 juta per tahun yang disalurkan secara langsung tanpa potongan, tanpa antre, dan tanpa perantara sebagai bentuk penghormatan terhadap pendidik karakter generasi muda.
Di bidang administrasi dan pendidikan, Gus Fawait melakukan revolusi melalui program Peta Cinta yang memungkinkan pencetakan KTP cukup di tingkat kecamatan, menyelesaikan masalah kekosongan blanko yang terjadi sejak tahun 2019.
Di sektor pendidikan, ia menghapus stigma dengan mengganti istilah “beasiswa miskin” menjadi afirmasi ekonomi, termasuk memberikan beasiswa khusus santri yang telah menjangkau hampir 8.000 anak untuk melanjutkan kuliah.
Menariknya, di tengah penurunan dana transfer dari pusat, Gus Fawait justru berani membebaskan biaya parkir dan menurunkan retribusi pasar demi menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui program Mlijo Cinta.
Meski memberikan banyak kelonggaran fiskal bagi rakyat kecil, ia mampu membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik sekitar 32 persen berkat keberhasilan menekan kebocoran anggaran.
“Ke depan, saya ingin perizinan makin cepat. Targetnya kalau bisa satu hari selesai. Kita siapkan pengembangan mal pelayanan publik di beberapa titik. Saya ingin investasi masuk lebih cepat supaya lapangan kerja terbuka dan kemiskinan bisa ditekan,” kata Gus Fawait sembari menatap masa depan penuh optimistis.
Reporter: Dyah Kusuma


