ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Harap Program Bangga Kencana Jadi Gaya Hidup
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengharapkan, masyarakat Provinsi Jambi menjadikan Program Bangga Kencana menjadi gaya hidup keluarga sebagai salah satu upaya mengatasi gizi buruk dan stunting.
Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jambi, yang berlangsung di Halaman Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Jum’at 21 Oktober 2022.
Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 mengangkat tema “Melalui Hari Kontrasepsi Sedunia 2022 Kita Kolaborasikan Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu Nusantara dalam rangka Meningkatkan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja”.
“Mari bersama sama kita meningkatkan kerja sama, bahu membahu serta bersinergi melalui berbagai strategi kebijakan yang tepat sasaran dalam mendukung Program Bangga Kencana. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan program dari BKKBN yang bertujuan untuk mengarahkan keluarga agar mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikandan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga berkualitas,” ujar Al Haris.
Al Haris mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk perwujudan dukungan komitmen baik dari internal BKKBN maupun pemangku kebijakan dan mitra kerja, terkait program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta komitmen bersama dalam memberi solusi dari berbagai macam permasalahan kependudukan yang sedang terjadi saat ini.
“Untuk kita ketahui bersama, saat ini angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar 2,33 anak dengan target penurunan menjadi 2,2 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi masih tinggi, sehingga dibutuhkan beberapa rencana dan strategi yang tepat sasaran untuk penurunanan angka unmet need tersebut.
Hal ini perlu diwaspadai dan diupayakan pengendaliannya segera karena angka kelahiran yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap berbagai masalah, seperti angka kematian ibu, stunting, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia hingga daya saing,” kata Al Haris.
Al Haris menuturkan, beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB guna mendukung pencapaian TFR dan menekan angka unmet need, salah satunya adalah BKKBN telah menyelenggarakan kegiatan Momentum TNI Manunggal Bangga Kencana – Kesehatan Terpadu yang merupakan rangkaian dari Hari Kontrasepsi Sedunia, dimana capaian Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi secara nasional menempati urutan pertama sebesar 278,94%, semoga Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi kedepannya bisa terus mengukir prestasi-prestasi di tingkat nasional seperti menurunkan prevalensi stunting.
“Stunting (pertumbuhan kerdil atau tengkes pada anak) masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang dihadapi Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi dan BKKBN telah ditunjuk oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai leading sector Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia yang tugas utamanya penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024. Untuk Provinsi Jambi, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021, Prevalensi Stunting sebesar 22,4%, dimana masih berada di bawah angka stunting tingkat nasional yaitu 24,4%, namun Provinsi Jambi menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 12% pada tahun 2024,” tutur Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, upaya dalam pencapaian target tersebut tentu memerlukan kolaborasi dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat Desa/Kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan dengan cara melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergisitas dengan cara menghadirkan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat misalnya sanitasi/kebersihan lingkungan, perbaikan gizi serta pola pengasuhan bayi.
“Salah satu terobosan yang telah dibuat BKKBN dalam menurunkan prevalensi stunting yaitu melalui pendampingan keluarga secara berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta bayi hingga usia 2 (dua) tahun. Melalui pendampingan yang melekat pada keluarga diharapkan semua faktor resiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut,” ungkap Al Haris.
“Tim pendamping keluarga terdiri dari 3 unsur masyarakat yaitu bidan/tenaga kesehatan lainnya, kader PKK, dan kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) yang dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan. Salah satunya dengan upaya peningkatan pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak guna mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehingga dari keluarga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula,” sambung Al Haris.
Al Haris juga berpesan untuk lebih meningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang berfokus pada pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti IUD, Implan, Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP), sehingga nantinya mampu mengupayakan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Amankan Bantuan Pusat Rp500 Miliar untuk Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.
Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.
Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.
Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.
Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.
Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.
Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.
“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.
Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.
Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)
ADVERTORIAL
Birokrasi Satu Atap MPP Jember Dapat Pujian MenPAN-RB
DETAIL.ID, Jember – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memangkas rantai birokrasi lewat penyatuan ratusan akses layanan publik dalam satu atap membuahkan apresiasi langsung dari pusat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, meninjau langsung operasional Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jember, Senin, 26 Oktober 2026.
Kedatangan MenPAN-RB yang didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan anggota DPR RI Gus Khozin tersebut bertujuan untuk melihat dari dekat efektivitas integrasi ratusan jenis perizinan dan dokumen administrasi yang kini berpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Langkah Pemkab Jember yang memusatkan 279 jenis layanan dalam satu area dinilai Rini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemusatan ini menjadi cara paling praktis agar warga tak perlu lagi membuang waktu mendatangi deretan kantor dinas yang tersebar di berbagai lokasi.
“Saya mendapatkan informasi dari Pak Bupati bahwa saat ini ada 279 layanan dalam satu kantor. Artinya, ini sesuai dengan strategi dalam membangun Mal Pelayanan Publik,” kata Rini di sela-sela peninjauannya.
Di sela kunjungan, MenPAN-RB sempat berbincang langsung dengan sejumlah warga yang sedang mengurus dokumen.
Rini mengamati kepuasan masyarakat yang merasa terbantu oleh sistem baru ini, sekaligus mencermati terobosan penerapan penandatanganan pakta integritas sebelum proses pelayanan dimulai.
“Dengan menandatangani pakta integritas, kita bersama-sama menjaga integritas, baik penerima maupun pemberi layanan. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan secara transparan dan memudahkan masyarakat,” ujar Rini.
Perubahan sistem pelayanan publik di Jember juga tercermin dari naiknya indeks pelayanan publik daerah tersebut, dari skor 4,62 pada tahun 2024 menjadi 4,68 pada 2025.
Selain layanan tatap muka di MPP, Jember mengombinasikan konsep omnichannel seperti anjungan mandiri, penjemputan bola, hingga aplikasi daring melalui inovasi Peta Cinta dan Homecare.
Meski demikian, Rini mengingatkan agar warga yang keterbatasan akses digital tetap terlayani secara adil.
“Pada prinsipnya, semua layanan yang diberikan harus berorientasi kepada masyarakat atau citizen-centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah,” ucapnya.
Menanggapi catatan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait mengenang kondisi pelayanan publik daerahnya di masa lalu yang kerap diwarnai antrean panjang warga, salah satunya di kawasan Jalan Jawa.
Pembenahan jajaran ASN Pemkab Jember secara masif perlahan mengurai masalah penumpukan berkas kependudukan tersebut.
“Alhamdulillah, pada 2025 kita sudah bisa berikhtiar bersama-sama seluruh ASN di Kabupaten Jember. Akhirnya, tidak ada lagi antrean-antrean terkait pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan,” kata Fawait.
Masalah kelangkaan blangko KTP yang sempat menahan hak administrasi sekitar 62.000 warga kini telah rampung dan terdistribusi.
Pemkab Jember juga memperluas jangkauan pencetakan dokumen ke kantor-kantor kecamatan serta memecah pemusatan MPP ke empat penjuru wilayah, yakni Jember bagian barat, utara, selatan, dan timur, demi asas keadilan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mengawal kualitas fasilitas tersebut, Pemkab Jember meluncurkan saluran aduan Wadul Guse yang terhubung ke Kementerian PANRB.
“Apabila ada masyarakat Jember yang memiliki keluhan terkait pelayanan publik, kami menyiapkan saluran Wadul Guse. Berbagai keluhan tersebut bisa disampaikan melalui saluran ini,” tutur Gus Fawait.
Sektor kesehatan dan perlindungan sosial tak luput dari pembenahan.
Selain program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Pemkab Jember mengoperasikan layanan Homecare bagi warga berpenyakit kronis dari keluarga miskin.
Petugas Homecare sekaligus memverifikasi kondisi kelayakan rumah dan kepemilikan dokumen warga di lapangan.
Sementara bagi pasien kurang mampu yang usai menjalani perawatan di tiga RSUD milik daerah, disediakan fasilitas penjemputan Mobil Cinta agar bisa pulang tanpa terbebani ongkos.
“Ke depan, Jember tidak hanya melayani di satu titik, tetapi harus melayani di banyak titik. Kami juga memohon arahan dan bimbingan dari Ibu Menteri beserta jajaran Komisi II DPR RI agar sinergi ini semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ucap Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Dukung Prestasi Nasional, UNJA Lepas Kontingen Abdidaya dan Satria Data
Jambi – Universitas Jambi (UNJA) melepas kontingen mahasiswa yang akan berlaga di Anugerah Abdidaya Ormawa dan Satria Data 2026. Pelepasan ini menjadi bentuk dukungan universitas kepada mahasiswa yang telah lolos ke tahap final dan siap berkompetisi di tingkat nasional. Acara berlangsung di Lantai 3 Gedung UNIFAC UNJA Mendalo, Senin, 19 Oktober 2026.
Kegiatan dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H.; Ketua Satgas Satria Data UNJA, Bunga Mardhotillah, S.Si., M.Stat.; Ketua Satgas PPK Ormawa UNJA, Dr. Ir. Fuad Muchlis, S.P., M.Si.; serta dosen pembimbing, tim pendamping, dan mahasiswa kedua kontingen.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Ketua Satgas Satria Data, Bunga Mardhotillah, S.Si., M.Stat., Ketua Satgas PPK Ormawa UNJA, Dr. Ir. Fuad Muchlis, S.P., M.Si., serta dosen pembimbing, tim pendamping, dan mahasiswa yang tergabung dalam kedua kontingen.
Dalam sambutannya, Prof. Fauzi Syam menyampaikan pencapaian hingga babak final adalah buah dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi yang harus terus dijaga. Ia juga menekankan bahwa mahasiswa UNJA tidak perlu merasa rendah diri ketika berhadapan dengan perguruan tinggi lain. Menurutnya, mahasiswa UNJA memiliki kemampuan untuk bersaing dan menunjukkan prestasi di tingkat nasional.
“Dalam bidang kemahasiswaan harus ditanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak kalah dengan universitas besar sekalipun,” katanya.
Prof. Fauzi berharap seluruh kontingen dapat menjaga kekompakan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.
Sementara itu, Ketua Satgas Satria Data UNJA, Bunga Mardhotillah mengingatkan mahasiswa agar tetap percaya diri dalam menghadapi persaingan dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi. Menurutnya, integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang selama mengikuti kompetisi.
“Berkompetisilah dengan penuh integritas, karena ketika ada satu kesalahan atau satu kecurangan yang kita lakukan, nama UNJA yang kita pertaruhkan,” ucapnya.
Selanjutnya, Ketua Satgas PPK Ormawa UNJA, Dr. Fuad Muchlis menambahkan bahwa jalan menuju final melewati proses panjang, dari penyusunan proposal, pendampingan, dan pelaksanaan program hingga seleksi berlapis, dengan dukungan universitas, fakultas, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Perjuangan dan kesungguhan itu tidak hanya berhenti di sini. Masih ada satu tahapan lagi,” ujarnya.
Pelepasan kontingen dilakukan secara simbolis melalui pengenaan seragam kontingen UNJA, sebagai tanda kesiapan mahasiswa membawa nama almamater di tingkat nasional.
UNJA berharap kontingen Abdidaya Ormawa dan Satria Data 2026 berkompetisi dengan menjunjung tinggi integritas, menjaga kekompakan, dan menampilkan kemampuan terbaik, serta terus memperkuat prestasi UNJA di bidang kemahasiswaan. (www.unja.ac.id)



