Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Harap Program Bangga Kencana Jadi Gaya Hidup

Published

on

detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengharapkan, masyarakat Provinsi Jambi menjadikan Program Bangga Kencana menjadi gaya hidup keluarga sebagai salah satu upaya mengatasi gizi buruk dan stunting.

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jambi, yang berlangsung di Halaman Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Jum’at 21 Oktober 2022.

Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 mengangkat tema “Melalui Hari Kontrasepsi Sedunia 2022 Kita Kolaborasikan Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu Nusantara dalam rangka Meningkatkan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja”.

“Mari bersama sama kita meningkatkan kerja sama, bahu membahu serta bersinergi melalui berbagai strategi kebijakan yang tepat sasaran dalam mendukung Program Bangga Kencana. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan program dari BKKBN yang bertujuan untuk mengarahkan keluarga agar mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikandan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga berkualitas,” ujar Al Haris.

Al Haris mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk perwujudan dukungan komitmen baik dari internal BKKBN maupun pemangku kebijakan dan mitra kerja, terkait program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta komitmen bersama dalam memberi solusi dari berbagai macam permasalahan kependudukan yang sedang terjadi saat ini.

“Untuk kita ketahui bersama, saat ini angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar 2,33 anak dengan target penurunan menjadi 2,2 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi masih tinggi, sehingga dibutuhkan beberapa rencana dan strategi yang tepat sasaran untuk penurunanan angka unmet need tersebut.

Hal ini perlu diwaspadai dan diupayakan pengendaliannya segera karena angka kelahiran yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap berbagai masalah, seperti angka kematian ibu, stunting, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia hingga daya saing,” kata Al Haris.

Al Haris menuturkan, beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB guna mendukung pencapaian TFR dan menekan angka unmet need, salah satunya adalah BKKBN telah menyelenggarakan kegiatan Momentum TNI Manunggal Bangga Kencana – Kesehatan Terpadu yang merupakan rangkaian dari Hari Kontrasepsi Sedunia, dimana capaian Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi secara nasional menempati urutan pertama sebesar 278,94%, semoga Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi kedepannya bisa terus mengukir prestasi-prestasi di tingkat nasional seperti menurunkan prevalensi stunting.

“Stunting (pertumbuhan kerdil atau tengkes pada anak) masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang dihadapi Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi dan BKKBN telah ditunjuk oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai leading sector Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia yang tugas utamanya penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024. Untuk Provinsi Jambi, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021, Prevalensi Stunting sebesar 22,4%, dimana masih berada di bawah angka stunting tingkat nasional yaitu 24,4%, namun Provinsi Jambi menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 12% pada tahun 2024,” tutur Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, upaya dalam pencapaian target tersebut tentu memerlukan kolaborasi dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat Desa/Kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan dengan cara melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergisitas dengan cara menghadirkan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat misalnya sanitasi/kebersihan lingkungan, perbaikan gizi serta pola pengasuhan bayi.

“Salah satu terobosan yang telah dibuat BKKBN dalam menurunkan prevalensi stunting yaitu melalui pendampingan keluarga secara berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta bayi hingga usia 2 (dua) tahun. Melalui pendampingan yang melekat pada keluarga diharapkan semua faktor resiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut,” ungkap Al Haris.

“Tim pendamping keluarga terdiri dari 3 unsur masyarakat yaitu bidan/tenaga kesehatan lainnya, kader PKK, dan kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) yang dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan. Salah satunya dengan upaya peningkatan pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak guna mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehingga dari keluarga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula,” sambung Al Haris.

Al Haris juga berpesan untuk lebih meningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang berfokus pada pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti IUD, Implan, Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP), sehingga nantinya mampu mengupayakan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

IPM Jember Tembus 71,57, Kemiskinan Turun ke Level Terendah 10 Tahun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang mencapai 71,57, Jumat, 3 April 2026.

Angka tersebut naik 3,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di posisi 69,20, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Selain itu, Kabupaten Jember juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa, yang menjadi capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen.

“Alhamdulillah, ikhtiar kita bersama membuahkan hasil nyata. Fokus kami jelas, mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menggenjot pendapatan per kapita melalui 43 kegiatan lintas sektor yang menyasar hampir dua juta individu,” ujar Gus Fawait.

Kenaikan IPM didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat sebesar 4,18 persen, didukung penguatan sektor UMKM dan perluasan lapangan kerja di daerah.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi membangun manusianya. Dimensi pengetahuan juga kita genjot melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang pertumbuhannya melompat dari 0,31 persen menjadi 1,53 persen tahun ini,” katanya.

Pada sektor kesehatan, penurunan stunting tercatat dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen pada 2025, dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,46 persen.

“Kesehatan adalah fondasi. Dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang signifikan serta UHC yang hampir 100 persen, kami ingin memastikan tidak ada warga Jember yang takut berobat karena kendala biaya,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Investasi Jember Melonjak 70 Persen di Tengah Inflasi 3,84 Persen

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember mencatatkan performa ekonomi yang solid sepanjang tahun 2025 dengan lonjakan investasi yang signifikan di tengah tekanan inflasi yang tetap terkendali.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 menunjukkan inflasi tahunan Jember berada di angka 3,84 persen.

Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen dan Jawa Timur 3,79 persen, kondisi tersebut masih dalam kategori stabil.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

“Kami terus bergerak cepat di lapangan melalui operasi pasar rutin dan penguatan sinergi lintas instansi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan stok BBM, LPG, serta bahan pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait, Kamis, 2 April 2026.

Tekanan inflasi terjadi pada sejumlah komponen pengeluaran, terutama perawatan pribadi yang mengalami kenaikan hingga 13,66 persen.

Namun demikian, kondisi tersebut tertahan oleh deflasi pada sektor teknologi informasi dan jasa keuangan sebesar 2,56 persen.

Di sisi lain, realisasi investasi Jember pada 2025 menunjukkan lonjakan tajam.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai investasi mencapai Rp2,57 triliun atau meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun.

Capaian tersebut bahkan melampaui target RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp1,85 triliun.

Investasi tersebut berasal dari 457 unit usaha, dengan sektor properti dan kawasan industri menjadi kontributor utama, disusul industri makanan, kimia dan farmasi, mineral non-logam, serta perdagangan dan reparasi.

“Investasi adalah urat nadi pembangunan. Dengan masuknya modal sebesar Rp 2,57 triliun dari 457 unit usaha, kita berhasil menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja baru. Fokus kami adalah memastikan investasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

UHC Jadi Andalan, Pemkab Jember Fokus Turunkan AKI/AKB dan Stunting

DETAIL.ID

Published

on

Ketua TP-PKK Jember foto bersama ibu hamil. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah nyata dalam menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di tahun 2026.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa layanan kesehatan yang merata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Ia menyebut, UHC menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Gus Fawait mengingatkan agar data kesehatan tidak dibaca secara parsial.

Menurutnya, perbandingan data harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran agar menghasilkan kesimpulan yang tepat.

“Membandingkan angka tidak bisa hanya per tiga bulan dengan data setahun penuh. Namun, kami pastikan bahwa UHC adalah instrumen utama untuk menurunkan AKI dan AKB. Salah satu faktor ketimpangan saat pertumbuhan ekonomi naik adalah akses kesehatan. Dengan UHC, kita meminimalisir hambatan bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan layanan medis berkualitas,” kata Gus Fawait.

Sebagai langkah percepatan, Pemkab Jember menyiapkan program pemeriksaan kesehatan intensif bagi ibu hamil di seluruh wilayah.

Pemerintah menargetkan seluruh ibu hamil sudah menjalani pemeriksaan USG pada akhir April 2026.

“Kita punya target, akhir April ini seluruh ibu hamil di Jember harus sudah di-USG. Ini adalah deteksi dini untuk memastikan kesehatan janin dan ibu, sehingga risiko saat persalinan bisa kita minimalisir sejak awal,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs