DAERAH
Mushalla, Surau, dan Gereja Kharismatik Tak Bisa Terima Dana APBD, Ini Penghambatnya!

DETAIL.ID, Medan – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Binsar Situmorang, mengaku telah diminta oleh Gubernur Edy Rahmayadi untuk melakukan kajian dan mempercepat revisi Pergub.
“Pak Gubernur telah meminta saya untuk secepatnya merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,” kata Binsar kepada para wartawan di Medan, Selasa 25 Oktober 2022.
Permintaan itu, kata Binsar, disampaikan setelah Gubernur bertemu dengan para tokoh agama dan Pendeta Forum Bersama Umat Kristiani (FBUK) yang mayoritas berasal dari gereja-gereja Kristen Kharismatik.
Sebagai informasi, pertemuan itu digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin 24 Oktober 2022.
Hadir pada acara dialog dengan FBUK itu yakni para tokoh Kristiani Sumut seperti Pendeta Parlindungan Purba dan tokoh-tokoh, serta pendeta Karismatik.
Hadir juga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan juga tokoh agama serta masyarakat.
Kembali ke Binsar Situmorang. Ia sendiri mengaku telah diingatkan Gubernur agar dalam proses revisi Pergub itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tetap, kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan lakukan dengan cepat,” kata Binsar menirukan ucapan Gubernur Edy Rahmayadi.
Kata Binsar, syarat utama penerima hibah dan Bansos APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018, adalah lembaga yang berbadan hukum.
Karena itu, kata dia, Musala, Surau dan Gereja Karismatik yang tidak berbadan hukum tidak bisa menerima hibah dari APBD Pemprov Sumut.
Sebab, ucap Binsar, hibah dan bantuan sosial (Bansos) harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Itu syaratnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Binsar.
Untuk itu pihaknya akan mengajukan revisi ke Kemendagri segera untuk Pergub Nomor 19 Tahun 2022.
“Tetapi tentu lembaga yang belum berbadan hukum tetap tidak bisa menerima hibah atau Bansos,” kata Binsar Situmorang.
Sekadar menambahkan, Pergub itu dibahas mendalam dalam pertemuan antara Gubernur dan FBUK.
Seperti tertulis pada pasal 7 dalam Pergub 19/2022 disebutkan, lembaga yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima dana hibah APBD Pemprov Sumut adalah rumah ibadah berbentuk Musala, Surau serta Gereja Kharismatik.
Saat itu Gubernur berharap penyelesaian masalah ini segera dilakukan.
“Saya ingin ini segera diselesaikan, jangan sampai yang mudah menjadi sulit, karena ini menyangkut ibadah umat,” kata Gubernur salam pertemuan itu.
Reporter: Heno
DAERAH
Arif Budiman, Syamsurizal, dan Ariansyah Diusulkan Duduki Kursi Setwan DPRD Provinsi Jambi

DETAIL.ID, Jambi – Pimpinan DPRD Provinsi Jambi rupanya sudah ambil langkah terkait pejabat Sekretaris Dewan yang sampai saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Ketua DPRD Provinsi Jambi Haffiz Fattah bilang pihaknya telah mengusulkan 3 nama kepada Gubernur Jambi.
“Sudah, kami sudah mengusulkan 3 nama kepada Gubernur. Gubernur tadi di Paripurna menyampaikan akan melaksanakan Job Fit dalam 1 Minggu kedepan, kita tunggu hasil dalam 1 Minggu kedepan,” ujar Hafiz, Jumat kemarin, 13 Juni 2025.
Adapun 3 nama yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD untuk menduduki jabatan Setwan definitif yakni Arif Budiman yang kini menjabat Kadinsos, Syamsurizal, Kadis Pendidikan, dan Kadiskominfo Ariansyah.
“Kalau penilaian kita serahkan kepada Gubernur, namun kemarin kami pada saat pimpin rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi sudah merumuskan beberapa kriteria dan 3 orang ini yang dianggap memenuhi,” ujarnya.
Sementara Gubernur Jambi Al Haris mengaku bahwa dirinya sudah mengajukan izin pada BKN dan Kemendagri. Dia pun berharap Minggu ini Job Fit atau proses seleksi untuk jabatan Setwan dapat segera digelar.
“Jadi Minggu ini InsyaAllah Job Fit kita lakukan, pansel akan bekerja. Nanti minggu depan sudah ada pemenangnya, nanti kita lantik segera,” katanya.
Untuk jabatan Eselon 2 lainnya yang masih dijabat oleh Plt, seperti Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kehutanan, Badan Kesbangpol, dan Dinas Kesehatan
menurut Haris juga bakal dilakukan lelang jabatan dalam waktu dekat.
Namun berdasarkan pernyataannya, agaknya tidak ada afirmasi bagi pejabat dari golongan minoritas (non muslim) untuk menduduki jabatan kepala OPD kali ini.
“Dilelang mereka, nanti dilelang. Nanti mereka bebas (mengikuti),” ujarnya.
Lalu, akankah terdapat cerminan keberagaman serta partisipasi dari berbagai golongan latar belakang dalam OPD Pemprov Jambi kedepan, dalam pembangunan Jambi? Hal ini tentunya masih menunggu sikap konkret dari Gubernur Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Tidak Ada Afirmasi Bagi Golongan Minoritas Untuk Duduki Kursi Kepala OPD? Gubernur Jambi Bilang Begini…

DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini sejumlah kursi kepala OPD Pemerintah Provinsi Jambi masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Hal ini pun sempat menjadi salah satu perbincangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 13 Juni 2025.
Salah satunya, Dewan menyoroti kursi jabatan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi yang masih dijabat Plt. Selain itu juga setidaknya terdapat 6 kursi Kepala OPD yang masih dijabat oleh Plt.
Merespons hal ini Gubernur Jambi Al Haris bilang bahwa saat ini pihaknya telah mengajukan izin kepada BKN dengan Kemendagri untuk mulai Job Fit bagi ASN Eselon II.
“Saya karena masih belum 6 bulan pasca pelantikan, jadi mesti ada proses izin dari pertama BKN, kedua ke Mendagri. Minggu ini sudah kita ajukan izin ke Mendagri untuk Job fit,” ujar Gubernur Al Haris pada Jumat, 13 Juni 2025.
Menurut Haris, pasca Job Fit ke depan maka Pansel bakal mulai bekerja hingga kemudian berujung pada penetapan calon pejabat dan pelantikan.
“Jadi Minggu ini Insya Allah job fit kita lakukan, pansel akan bekerja. Nanti Minggu depan sudah ada pemenangnya, nanti kita lantik segera,” katanya.
Gubernur Jambi tersebut juga tampak sempat memberi sinyal bahwa terdapat keinginan politik mewujudkan keberagaman dalam kabinetnya, mulai dari segi latar belakang keyakinan maupun kesukuan para pejabat dalam lingkup OPD-nya.
Hal tersebut sebagaimana ketika Gubernur disinggung apakah bakal ada afirmasi bagi pejabat dengan latar belakang non muslim dalam OPD-nya, seiring tren yang terjadi di beberapa daerah luar jambi dimana pejabat dari kategori minoritas (non Muslim) diberikan kesempatan untuk mengemban jabatan pimpinan dalam SKPD.
“Ada, kenapa tidak? Oh iya dong,” ujar Al Haris.
Namun soal jalur afirmasi dari kalangan minoritas tersebut kembali berujung pada ketidakpastian, lantaran Gubernur dalam penjelasan lebih lanjutnya bilang bahwa semua peserta bakal mengikuti lelang jabatan pasca Job Fit.
“Dilelang mereka. Nanti dia lelang, nanti mereka bebas,” ujar Haris.
Kini cerminan keberagaman dalam partisipasi pembangunan Provinsi Jambi khususnya keberadaan dari golongan minoritas untuk menempati jabatan kursi Kepala OPD Pemprov Jambi masih menunggu sikap nyata dari Gubernur Jambi sendiri.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Lulusan SMAN 1 Singkarak Diterima di Berbagai Perguruan Tinggi Negeri

DETAIL.ID, Solok – Setidaknya sampai saat ini sudah 60 orang lebih lulusan SMAN 1 Singkarak 2025, diterima kuliah di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Mereka diterima di PTN baik melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), maupun jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).
“Alhamdulillah, sampai saat ini sudah 60 orang lebih siswa kami diterima di berbagai PTN ” kata Kepala Sekolah SMAN 1 Singkarak, Patrismon saat dihubungi pada Jumat, 13 Juni 2025.
Patrismon juga merinci dari jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) jumlah siswa yang lulus sebanyak 32 orang.
Sedangkan melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) siswa SMAN 1 Singkarak lulus di beberapa PTN sebanyak 27 Orang.
Bedasarkan data tersebut l, SMAN 1 Singkarak merupakan salah satu Sekolah yang lulusannya banyak diterima di PTN.
“Saya bersyukur dan bangga, karena lulusan SMAN 1 Singkarak banyak diterima di PTN ” tuturnya.
Kemudian untuk jalur lainnya seperti Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), siswa SMAN 1 Singkarak juga diterima di PTN seperti Imam Bonjol Padang, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Dan UIN Syech Djambek Bukittinggi.
“Jadi tahun ini, sampai saat baru terdata ada 60 orang lulusan SMAN 1 Singkarak yang lulus di perguruan tinggi negeri baik melalui jalur undangan maupun jalur lainnya, saya selaku Kepala Sekolah berharap semua lulusan tahun ini lanjut kuliah,” ucap Patrismon.
Kepala Sekolah juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras guru tidak serta dukungan dari orangtua siswa.
“Terima kasih atas kerja keras guru yang telah memberikan yang terbaik buat siswa-siswi SMAN 1 Singkarak. Semoga ini dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.
Reporter: Diona