ADVERTORIAL
Sekda: Pemprov Jambi Optimalkan Penggunaan Data Kependudukan
detail.id/, Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam mengoptimalkan penggunaan data kependudukan.
Hal ini dikemukakan Sekda pada acara Bimbingan Teknis Hak dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bertempat di Hotel Shang Ratu Jambi, Selasa 4 Oktober 2022.
“Kegiatan kita pada hari ini menjadi salah bukti tindak lanjut yang dilaksanakan secara konsisten bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen dan berupaya dengan sungguh sungguh untuk dapat mengoptimalkan penggunaan data kependudukan,” ujar Sekda.
Sekda mengatakan, data penduduk Kementerian Dalam Negeri RI adalah data perseorangan dan data agregat yang terstruktur administrasi sebagai kependudukan hasil dengan pelayanan sistem administrasi kependudukan yang tersambung pada pusat data Kementerian Dalam Negeri RI, dimana data perseorangan tersebut telah dikonsolidasikan dan dibersihkan serta tersimpan pada data warehouse yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sekda mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 83, disebutkan data penduduk dimanfaatkan kebijakan untuk kepentingan bidang perumusan pemerintahan dan di pembangunan.
Hal ini diperjelas dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) disebutkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri RI antara lain untuk pemanfaatan: Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi serta Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.
“Dalam pelaksanaan teknisnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Hak akses pemanfaatan data dilakukan dengan mekanisme penggunaan Card Reader atau perangkat pembaca KTP-el, akses Web Service dan/atau akses Web Portal dengan media jaringan tertutup,” tutur Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menuturkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Hukum Indonesia tingkat Provinsi Provinsi Jambi pada tahun 2021 belum efektif menggunakan pemanfaatan data kependudukan, sehingga hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, agar data dan dokumen kependudukan bisa segera diimplementasikan dalam hak akses dan pemanfaatan data lingkup Provinsi Jambi serta Kabupaten/Kota.
“Pada tahun 2022, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, sebanyak 9 (sembilan) OPD pengguna, yang pada tahun 2021 lalu hanya 4 (empat) OPD saja. Hal ini belum dapat membuat kita untuk berpuas diri, melainkan menjadi pemacu agar pelaksanaan PKS tersebut betul-betul diimplementasikan dalam Hak Akses yang dapat membantu dan memperlancarkan OPD dalam menjalankan bidang kerjanya,” ujar Sekda.
“Hari ini kita akan melaksanakan Bimbingan Teknis Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang pada dasarnya bertujuan: 1). Memberikan bimbingan dan pendalaman kembali terkait Hak Akses dan Pemanfataan Data serta dokumen Kependudukan kepada para pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar segera bisa mengimplementasikan di daerahnya, 2). Terlaksana percepatan dan optimalisasi Hak akses dan Pemanfaatan data bagi lembaga pengguna lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) Agar memahami dan melaksanakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2015 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,” kata Sekda.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Amankan Bantuan Pusat Rp500 Miliar untuk Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.
Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.
Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.
Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.
Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.
Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.
Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.
“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.
Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.
Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Survei Akreditasi KARS RSUD HAMBA, Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Batanghari – Bupati Batanghari, Fadhil Arief mengikuti secara daring melalui zoom meeting pelaksanaan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA), Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan survei akreditasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan penerapan standar pelayanan rumah sakit berjalan optimal, serta memperkuat keselamatan pasien.
Keikutsertaan Bupati Fadhil Arief menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui proses akreditasi, rumah sakit diharapkan tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Peningkatan mutu pelayanan menjadi hal penting agar RSUD HAMBA mampu memberikan layanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Selain itu, survei akreditasi KARS diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat sistem tata kelola rumah sakit, serta memacu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Batanghari terus mendorong RSUD HAMBA untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin dipercaya masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait, peningkatan mutu layanan diharapkan dapat berjalan secara konsisten.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Batanghari.
Dengan pelaksanaan survei akreditasi ini, RSUD HAMBA diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Rakor Bersama Menteri Kehutanan, Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Jambi – Bupati Batanghari, Fadhil Arief ikut menghadiri rapat koordinasi tentang percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi.
Rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan karhutla dan penggunaan bantuan pemerintah pusat itu dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Selain Bupati Batanghari Fadhil Arief, rapat tersebut dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Kapolda Jambi Irjen Widodo, unsur TNI, Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati Sarolangun Hurmin, dan instansi terkait lainnya.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan di Provinsi Jambi.
Ia meminta seluruh pihak mempercepat pemadaman titik api yang tersisa, mencegah munculnya titik api baru, meningkatkan patroli darat, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Menteri Kehutanan juga menekankan agar bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari Presiden RI digunakan secara maksimal, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan yang baik serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.
Sementara, Bupati Batanghari Fadhil Arief bilang, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan komitmen semua pihak.
Pihaknya siap mendukung upaya pencegahan dan pemadaman, serta mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Bantuan pemerintah juga harus dimanfaatkan secara optimal agar penanganan karhutla berjalan efektif dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Fadhil Arief. (*)



