ADVERTORIAL
Sekda: Pemprov Jambi Optimalkan Penggunaan Data Kependudukan
detail.id/, Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam mengoptimalkan penggunaan data kependudukan.
Hal ini dikemukakan Sekda pada acara Bimbingan Teknis Hak dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bertempat di Hotel Shang Ratu Jambi, Selasa 4 Oktober 2022.
“Kegiatan kita pada hari ini menjadi salah bukti tindak lanjut yang dilaksanakan secara konsisten bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen dan berupaya dengan sungguh sungguh untuk dapat mengoptimalkan penggunaan data kependudukan,” ujar Sekda.
Sekda mengatakan, data penduduk Kementerian Dalam Negeri RI adalah data perseorangan dan data agregat yang terstruktur administrasi sebagai kependudukan hasil dengan pelayanan sistem administrasi kependudukan yang tersambung pada pusat data Kementerian Dalam Negeri RI, dimana data perseorangan tersebut telah dikonsolidasikan dan dibersihkan serta tersimpan pada data warehouse yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sekda mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 83, disebutkan data penduduk dimanfaatkan kebijakan untuk kepentingan bidang perumusan pemerintahan dan di pembangunan.
Hal ini diperjelas dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) disebutkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri RI antara lain untuk pemanfaatan: Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi serta Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.
“Dalam pelaksanaan teknisnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Hak akses pemanfaatan data dilakukan dengan mekanisme penggunaan Card Reader atau perangkat pembaca KTP-el, akses Web Service dan/atau akses Web Portal dengan media jaringan tertutup,” tutur Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menuturkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Hukum Indonesia tingkat Provinsi Provinsi Jambi pada tahun 2021 belum efektif menggunakan pemanfaatan data kependudukan, sehingga hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, agar data dan dokumen kependudukan bisa segera diimplementasikan dalam hak akses dan pemanfaatan data lingkup Provinsi Jambi serta Kabupaten/Kota.
“Pada tahun 2022, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, sebanyak 9 (sembilan) OPD pengguna, yang pada tahun 2021 lalu hanya 4 (empat) OPD saja. Hal ini belum dapat membuat kita untuk berpuas diri, melainkan menjadi pemacu agar pelaksanaan PKS tersebut betul-betul diimplementasikan dalam Hak Akses yang dapat membantu dan memperlancarkan OPD dalam menjalankan bidang kerjanya,” ujar Sekda.
“Hari ini kita akan melaksanakan Bimbingan Teknis Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang pada dasarnya bertujuan: 1). Memberikan bimbingan dan pendalaman kembali terkait Hak Akses dan Pemanfataan Data serta dokumen Kependudukan kepada para pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar segera bisa mengimplementasikan di daerahnya, 2). Terlaksana percepatan dan optimalisasi Hak akses dan Pemanfaatan data bagi lembaga pengguna lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) Agar memahami dan melaksanakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2015 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,” kata Sekda.
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Tekankan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Tepat Sasaran
Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2026 sekaligus membahas rencana pembangunan tahun 2027 dan 2028.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis, 12 November 2026. Hadir dalam kegiatan itu para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) serta undangan lainnya.
Dalam arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus mematangkan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Langkah ini ditempuh agar setiap anggaran yang dialokasikan di Provinsi Jambi benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan langkah strategis pemerintah agar pembangunan jalan tol sebagai simpul ekonomi baru.
“Pembangunan jalan tol diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi orang dan barang semata, tetapi mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan seperti Sengeti (Kabupaten Muarojambi) serta wilayah Kabupaten Tanjungjabung Barat didorong agar turut berkembang dengan tumbuhnya pasar dan fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di satu titik perkotaan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendorong percepatan Lelang Pelabuhan Ujung Jabung.
“Pemprov Jambi akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut janji lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada pihak swasta, mengingat minat investor terhadap proyek tersebut sudah ada,” ucapnya.
Untuk itu dibutuhkan sinergi pelabuhan dan Jembatan Sungai Rambut dimana pembangunan Jembatan Sungai Rambut yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Dan ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga mendorong Penanganan Bencana dan Dana BNPB Terkait perbaikan infrastruktur akibat longsor, banjir, dan bencana alam dimana pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan pengajuan usulan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melengkapi data pendukung serta dokumentasi verifikasi yang valid.
“Ke depan, saya akan mengajak para bupati dan Wali kota untuk melakukan audiensi langsung dengan Kementerian PUPR guna memperjuangkan program-program prioritas dan strategis bagi kemajuan Provinsi Jambi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan, pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan harus berjalan searah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir. (*)
ADVERTORIAL
Letkol Sroedji Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Gus Fawait Ajak Warga Teladani Perjuangannya
DETAIL.ID, Jember – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji disambut rasa bangga oleh warga Kabupaten Jember.
Kabar tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bunga Desaku di Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Senin, 10 November 2026.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, ia bersama masyarakat turut mengirimkan Surah Al-Fatihah sebagai bentuk syukur dan penghormatan bagi almarhum.
Gus Fawait menjelaskan bahwa pengakuan dari pemerintah pusat ini merupakan buah dari proses panjang yang dikawal bertahun-tahun.
Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga serta seluruh masyarakat Jember yang memiliki keterikatan sejarah dengan sang tokoh.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Perjuangan ini bukan satu atau dua tahun, tetapi sudah lebih dari lima tahun. Hari ini Letkol Muhammad Sroedji akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal perjuangan beliau diterima Allah SWT dan semangatnya terus hidup di tengah masyarakat Jember,” ujar Gus Fawait.
Perjuangan Letkol Muhammad Sroedji dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dinilai wajib menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
Semangat pengabdian tersebut diharapkan terus terjaga untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen untuk terus mengawal pengusulan tokoh-tokoh pejuang lokal lainnya agar jasa mereka mendapatkan pengakuan yang layak dari negara.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam menjaga sejarah dan menghargai jasa para pendahulu.
Nilai kepahlawanan ini dipandang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui dunia pendidikan.
Anak-anak Jember diharapkan mengenal para pejuang dari daerahnya sendiri demi menumbuhkan kebanggaan, kecintaan tanah air, serta semangat meneruskan pengabdian.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Fawait menerangkan bahwa kegiatan Bunga Desaku merupakan sarana pemerintah daerah untuk mendekatkan diri kepada warga.
Berbagai program mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi seperti penguatan UMKM dan Mlijo Cinta turut disosialisasikan kepada masyarakat.
Gus Fawait berharap anugerah Pahlawan Nasional ini tidak sekadar tercatat dalam sejarah, melainkan mampu menghidupkan semangat pengabdian nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui pembangunan, pendidikan, dan kepedulian antarsesama. (*)
ADVERTORIAL
Menjadi Peserta JKN Aktif, Cara Sederhana Menjadi Pahlawan bagi Sesama
DETAIL.ID, Jember – Kesadaran masyarakat untuk memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif menjadi salah satu kunci utama dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang terjamin.
Pesan tersebut disampaikan Musripa (39), Kepala Desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, usai mengikuti kegiatan sosialisasi JKN melalui layanan BPJS Keliling.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memanfaatkan layanan digital dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN sebagai sarana untuk memudahkan akses informasi kesehatan bagi peserta.
Bagi Musripa, program JKN bukan hanya sekadar jaminan pelayanan kesehatan, melainkan juga bentuk nyata semangat gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indonesia.
Melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti, ia mendapatkan berbagai informasi penting mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya memastikan status kepesertaan tetap aktif.
“Melalui sosialisasi ini saya semakin memahami bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan cara yang sederhana, yaitu memastikan dirinya menjadi peserta JKN yang aktif. Ketika kita aktif sebagai peserta, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga ikut mendukung semangat gotong royong untuk saling membantu antar peserta,” ujar Musripa, Selasa, 10 November 2026.
Sebagai Kepala Desa, Musripa mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Ia berharap warga semakin sadar untuk rutin mengecek status kepesertaannya, baik melalui kanal layanan BPJS Kesehatan maupun melalui aplikasi Mobile JKN yang kini semakin mudah digunakan.
Menurutnya, kemudahan akses digital yang diberikan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan praktis.
Berbagai kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk pengecekan status kepesertaan.
“Peserta jangan sampai menunggu saat sakit baru mengecek status JKN. Saya mengajak masyarakat untuk rutin memeriksa kepesertaan mereka agar ada kepastian penjaminan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan atau harus berobat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih tenang karena perlindungan kesehatannya sudah terjamin,” katanya.
Musripa juga menyampaikan rasa syukurnya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, capaian tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kabupaten Jember sudah mencapai UHC. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah hadir memberikan perlindungan sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir menghadapi biaya pengobatan ketika sakit,” ujarnya.
Musripa meyakini bahwa masyarakat yang sehat akan mampu menjalankan aktivitas dan pekerjaannya secara optimal.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Investasi terbesar suatu daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Karena itu, ia berharap seluruh warga dapat memanfaatkan program JKN dengan sebaik-baiknya serta menjaga kepesertaan tetap aktif,” tuturnya. (*)



