ADVERTORIAL
DPRD Tanjungjabung Timur Gelar Paripurna Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023
detail.id/, Tanjungjabung Timur – DPRD Tanjungjabung Timur mengelar rapat paripurna masa persidangan I Tahuan 2022-2023 dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan APBD kabupaten Tanjungjabung Timur tahun anggaran 2023 pada Selasa,11 Oktober 2022.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua Mahrup, didampingi oleh Wakil Ketua I Saidina Hamzah dan Wakil Ketua II Gatot Sumarto, serta di hadiri anggota DPRD kabupaten Tanjungjabung Timur.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjungjabung Timur Tahun Anggaran 2023 akan mengalami penurunan sekitar 15,20 persen atau sekitar Rp. 929.784.814.776 dari sekitar Rp. 1.096.405.979.122 APBD Tahun Anggaran 2022.
Sekda Tanjungjabung Timur Sapril menjelaskan penyebab terjadinya penurunan APBD Kabupaten Tanjungjabung Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut, karena adanya penurunan Pendapatan Daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD ditargetkan sebesar Rp. 60.360.166.682 atau turun sebesar 11,14 persen dari APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 67.926.433.911.
“Selain itu juga Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan 15,47 persen atau Rp. 869.424.648.094 bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer pada APBD murni TA 2022 sebesar Rp. 1.028.479.545.212,” katanya.
Sekda Sapril mengatakan, selain pendapatan, sisi Belanja juga mengalami penurunan sebesar 17,52 persen, dari jumlah keseluruhan anggaran Belanja Daerah yang termuat dalam RAPBD tahun 2023 adalah sebesar Rp. 962.284.814.776 turun sebesar Rp. 206.902.530.866.
“Di sisi Belanja yang paling besar mengalami penurunan pada Belanja Tidak Terduga sebesar 68,81 persen. Kemudian penurunan Belanja Modal sebesar 43,21 persen Belanja Operasi turun sebesar 11,89 persen dan Belanja Transfer turun sebesar 2,79 persen,” katanya.
Sekda menambahkan, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, penerimaan Pembiayaan diasumsikan sebesar Rp. 42,5 Miliar sedangkan pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 10 Miliar, sehingga terdapat Pembiayaan netto sebesar Rp. 32,5 Miliar.
“Dimana Pembiayaan netto tersebut yang akan menutupi defisit selisih Pendapatan dengan Belanja Daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2023,” kata Sekda.
ADVERTORIAL
BPJS Kesehatan Jember Jamin Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran
DETAIL.ID, Jember – BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat diakses selama masa libur Lebaran 2026.
Layanan administrasi kepesertaan hingga pelayanan kesehatan disiapkan melalui sejumlah mekanisme agar peserta tetap memperoleh akses layanan meski berada di luar daerah asal.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yessy Novita, menyampaikan bahwa berbagai kanal layanan tetap dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan peserta selama periode libur panjang tersebut.
“Peserta masih dapat memanfaatkan berbagai layanan, mulai dari layanan informasi, administrasi, hingga pengaduan. Selain itu, peserta juga dapat mengakses layanan digital melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, maupun website resmi BPJS Kesehatan,” kata Yessy, Senin, 9 Maret 2026.
Selain layanan digital, BPJS Kesehatan juga menyiapkan layanan piket di kantor cabang pada 18, 19, 23, dan 24 Maret 2026.
Layanan tersebut dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat untuk memberikan kemudahan bagi peserta yang membutuhkan pelayanan langsung.
Peserta juga dapat memanfaatkan layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118-165-165 yang tersedia selama 24 jam setiap hari.
Yessy menjelaskan bahwa Program JKN memiliki prinsip portabilitas yang memungkinkan peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meski berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tempat mereka terdaftar.
“Selama libur Lebaran, peserta yang berada di luar daerah asal tetap dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan juga wajib memberikan pelayanan kepada peserta,” katanya.
Menurutnya, pelayanan bagi peserta dalam kondisi gawat darurat tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Jika peserta mengalami kendala dalam memperoleh layanan kesehatan, mereka dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP).
Di sejumlah rumah sakit, BPJS Kesehatan juga menyiagakan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk memberikan informasi serta membantu peserta yang membutuhkan pendampingan saat mengakses layanan kesehatan.
Yessy turut mengingatkan peserta agar memastikan kepesertaan JKN tetap aktif agar tidak mengalami hambatan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Peserta perlu memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif. Apabila kepesertaan tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan segera melunasinya. Jika peserta merasa kesulitan melunasi tunggakan sekaligus, dapat memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang tersedia di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan lebih dari satu juta kanal pembayaran untuk memudahkan peserta dalam membayar iuran JKN,” ucapnya.
Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik, BPJS Kesehatan juga menyiapkan Posko Mudik di sejumlah titik strategis yang banyak dilalui pemudik. Posko tersebut memberikan layanan kepesertaan JKN sekaligus disiapkan untuk membantu penanganan kondisi darurat dengan dukungan obat-obatan serta rujukan medis.
Beberapa titik posko tersebut berada di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, serta Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka.
Sementara untuk arus balik, posko disiagakan di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.
“Kami berharap komitmen BPJS Kesehatan dalam memastikan akses layanan selama libur Lebaran ini juga didukung oleh seluruh mitra fasilitas kesehatan. Dengan terbukanya akses layanan bagi peserta, fasilitas kesehatan diharapkan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta JKN, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani mudik Lebaran,” tutur Yessy.
ADVERTORIAL
Safari Ramadan di Kalisat, Bupati Jember Sosialisasikan Program UHC dan Peta Cinta
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyosialisasikan program pemerintah daerah kepada kader Posyandu se-Kecamatan Kalisat saat kegiatan Gus Fawait Menyapa di Kantor Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Senin, 9 Maret 2026 siang.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah Pemerintah Kabupaten Jember.
Forum ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para relawan kesehatan desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
“Alhamdulillah, kami bikin acara Gus Fawait Menyapa periode Ramadan. Agendanya hampir sama, cuma ada nuansa Ramadannya. Kami mensosialisasikan program pemerintah seperti UHC, Peta Cinta dan lain sebagainya,” kata Fawait.
Ia menyebut sosialisasi secara langsung masih diperlukan karena tidak semua masyarakat mengakses informasi melalui media sosial maupun platform digital.
“Karena masyarakat Jember ini ada yang di kota, ada yang di desa. Ada yang pakai medsos, ada yang enggak. Maka kita perlu turun ke bawah untuk sosialisasi,” kata Gus Fawait.
Dalam pertemuan tersebut, Fawait juga mengulas kerja satuan tugas yang menangani stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).
Ia meminta kader Posyandu membantu pendataan ibu hamil serta anak-anak yang terindikasi stunting.
“Kita sudah bikin satgas stunting, AKI dan AKB. Nanti para kader ini akan membantu satgas untuk mengidentifikasi ibu hamil dan anak-anak yang terindikasi stunting,” ujar Gus Fawait.
Data hasil pendataan kader selanjutnya diteruskan kepada tenaga kesehatan di puskesmas untuk menentukan langkah penanganan terhadap ibu hamil maupun anak yang terindikasi stunting.
ADVERTORIAL
Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Jember Fokus Entaskan Kemiskinan Lewat Satgas Khusus
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin, 9 Maret 2026.
Forum yang berlangsung secara daring dan luring tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat untuk membahas arah pembangunan daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, memaparkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.
“Pembangunan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Apa yang dicapai di daerah juga menjadi bagian dari keberhasilan provinsi dan nasional. Semua harus saling mendukung dan saling terkait,” ujarnya.
Ia juga memaparkan perkembangan indikator makro Kabupaten Jember yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen serta berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember berada di angka 3,07 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran Jawa Timur sebesar 3,71 persen dan rata-rata nasional sebesar 4,74 persen.
“Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan sudah mulai berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Imam.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang berada pada angka 71,57 serta persoalan stunting.
“Stunting tidak hanya soal gizi, tetapi juga pola asuh dan kesiapan orang tua. Jika pasangan belum siap membangun keluarga, dampaknya bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan).
“Kita akan bertanya langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya melalui perwakilan, tetapi masyarakat sendiri yang menyampaikan usulan pembangunan,” kata Gus Fawait.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai fokus pembangunan periode 2026 hingga 2027.
Pemerintah daerah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja berdasarkan data terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat desil satu hingga desil empat.
Reporter: Dyah Kusuma


