Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Helikopter Milik Polri Jatuh dan Hilang Kontak di Perairan Manggar

Published

on

detail.id/, Jakarta – Helikopter jenis NBO-105 milik Polri dengan nomer registrasi P-1103 jatuh di perairan Manggar, Bangka Belitung. Armada ini diketahui punya rekam jejak panjang sejak Jerman era pasca-Perang Dunia II.

Dikabarkan hilang kontak, Minggu, 27 November 2022 helikopter itu berangkat dari Palangkaraya menuju Jakarta pada pukul 08.15 WIB bersama helikopter lainnya, P-1113.

Pada 14.24 WIB helikopter P-1113 mendarat di Bandara Tanjung Pandan, sementara helikopter P-1103 yang membawa empat kru masih hilang kontak.

Tim SAR kemudian menemukan sandaran kursi hingga temuan satu jasad korban yang diduga merupakan salah satu personel di dalam helikopter tersebut.

“Dengan temuan itu dapat disimpulkan pesawat Heli P 1103 jatuh karena cuaca di perairan Manggar,” ujar Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Arief Sulistyanto dalam keterangannya, Senin, 28 November 2022.

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan Helikopter Polairud itu dalam kondisi layak terbang.

“Iya kondisi helikopter layak terbang dengan crew berjumlah empat orang,” kata dia, dikutip dari Antara, Senin, 28 November 2022.

Sejarah

Dilansir dari Skybrary, helikopter NBO-105 ini bernama asli Bo 105 buatan pabrikan Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) asal Jerman, yang kini merupakan bagian dari Airbus Group.

Dalam penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Airbus dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pada September 2022, heli jenis ini diketahui sudah lama diproduksi di Indonesia.

“Airbus dan PTDI telah menjalin hubungan kerja sama yang panjang sejak tahun 1976 yang dimulai dengan lisensi untuk memproduksi pesawat taktis NC212 dan helikopter NBO-105,” President Airbus Asia-Pacific, Anand Stanley, dikutip dari rilis resminya.

Pada 2009, PTDI telah menghasilkan 122 helikopter NBO-105 yang kemudian dioperasikan untuk kebutuhan sipil dan militer. Kala itu, 24 unit di antaranya dioperasikan oleh TNI AD.

Dikutip dari military-history, produksi pertama MBB untuk jenis ini, Bo 105A, melakukan penerbangan perdana pada 16 Februari 1967 di Ottobrunn di Jerman. Otoritas Penerbangan Sipil Jerman menyertifikasinya pada 13 Oktober 1970.

Bo 105C yang dikembangkan pada 1972 dipakai oleh Kementerian Pertahanan Jerman untuk program helikopter observasi ringan pada 1977. Ada pula versi spesialis anti-tank yang dipersenjatai dengan rudal HOT Euromissile, yakni Bo 105PAH-1, yang dibeli oleh Angkatan Darat Jerman di waktu yang sama.

Pada tahun 1976, Bo 105CB dikembangkan dengan mesin Allison 250-C20B yang lebih bertenaga. Pesawat ini dikembangkan jadi Bo 105CBS dengan pembesaran pada badan 10 inci untuk memenuhi permintaan operasi layanan medis darurat di AS. Versi ini dikenal sebagai Bo 105 Twin Jet.

Pada tahun 1984, Bo 105LS dikembangkan dengan badan pesawat yang diperbesar dari Bo 105CBS dikombinasikan dengan mesin Allison 250-C28C yang lebih bertenaga untuk meningkatkan bobot lepas landas maksimum.

Desain

Helikopter ini sendiri memiliki mesin kembar turboshaft Allison 250-C20B yang mampu menghasilkan tenaga hingga 420 shp (shaft horse power).

Dengan mesin tersebut, helikopter ini bisa terbang hingga kecepatan 203 kilometer per jam di ketinggian maksimal 170 meter.

NBO-105 yang memiliki panjang 11,86 meter, bentang sayang 9,84 meter dan tinggi 3 meter ini disebut sebagai helikopter multifungsi.

Bo 105 memiliki reputasi tingkat kemampuan manuver yang tinggi. Varian tertentu dirancang untuk manuver aerobatik dan digunakan untuk tujuan promosi oleh pembelinya.

Meski sebagai helikopter yang menarik secara visual oleh beberapa pilot itu tidak dianggap, Bo 105 dikenal memiliki kontrol yang stabil dan responsif. Sebagian besar model dapat melakukan penyelaman curam (steep dives), berguling (rolls), putaran, pergantian, dan berbagai manuver akrobatik.

Menurut MBB, B0 105 bisa mencapai 3,5 gaya gravitasi (G) positif dan satu negatif. Kelincahan dan daya tanggap Bo 105 sebagian dapat dikaitkan dengan desain baling-balingnya yang kaku, sebuah fitur yang tidak biasa pada helikopter pesaing selama masa produksi Bo 105.

Fitur yang paling signifikan dari Bo 105 adalah desain baling-baling dan kepala rotor. Sistem rotor sepenuhnya tanpa engsel, kepala rotor terdiri dari blok titanium padat yang keempat bilahnya dibaut.

Fleksibilitas bilah rotor berfungsi untuk menyerap gerakan yang biasanya memerlukan engsel di sebagian besar desain rotor helikopter. Keandalan sistem rotor yang canggih adalah bahwa dalam lebih dari enam juta jam operasi di seluruh armada sehingga membuat tidak ada kegagalan sama sekali.

Salah satu keuntungan dari gaya penanganan dan kontrol Bo 105 adalah performa lepas landas yang unggul, termasuk ketahanan yang signifikan terhadap rollover dinamis bencana, kombinasi bobot dan konfigurasi bermesin ganda memungkinkan naik cepat saat lepas landas.

Pengguna militer biasanya akan mengoperasikan tipe ini pada ketinggian yang sangat rendah untuk meminimalkan visibilitas musuh.

PERISTIWA

Warga Kembali Demo DPRD Kota Jambi, Desak Pencabutan Status Zona Merah 5.506 Sertifikat Tanah

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Jambi – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Jambi pada Selasa, 2 Juni 2026. Mereka mendesak pemerintah dan DPRD segera menyelesaikan persoalan pemblokiran ribuan sertifikat tanah yang terdampak klaim aset negara oleh PT Pertamina EP Jambi.

‎Aksi yang merupakan demonstrasi keempat tersebut bertepatan dengan Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun ke80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang berlangsung di Gedung Swarna Bhumi.

Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.

‎Dalam orasinya, massa menuntut kejelasan penyelesaian terhadap sekitar 5.506 bidang tanah bersertifikat yang terdampak status zona merah. Mereka menilai keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah yang telah dibentuk DPRD belum menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.

‎”Kami belum mendapatkan titik terang sudah sejauh mana aspirasi kami yang beberapa waktu lalu dijanjikan akan ditindaklanjuti,” kata Endang Kuswardani, salah seorang orator.

‎Menurut warga, status tanah yang diblokir sebagai aset Pertamina membuat sertifikat hak milik yang mereka miliki tidak dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan ekonomi.

‎Menanggapi aksi tersebut, Ketua Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi Muhili Amin mengajak massa berdialog di depan Kantor Wali Kota Jambi agar situasi tetap kondusif mengingat rapat paripurna masih berlangsung.

‎Dalam dialog tersebut, DPRD, Pemerintah Kota Jambi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan perwakilan masyarakat sepakat mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta penyelesaian persoalan tumpang tindih aset antara masyarakat dan Pertamina.

‎Surat permohonan pencabutan pemblokiran tanah dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly. Surat itu meminta perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan yang menimpa ribuan warga akibat klaim Barang Milik Negara (BMN) di atas lahan yang telah memiliki sertifikat hak milik.

‎Dalam surat tersebut disebutkan sekitar 5.506 bidang tanah bersertifikat terdampak dan tersebar di tujuh kawasan, yakni Simpang III Sipin, Mayang Mangurai, Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Paal Lima, dan Suka Karya, dengan luas keseluruhan mencapai sekitar 300 hektare.

‎Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengatakan surat tersebut ditandatangani bersama oleh dirinya, Wali Kota Jambi Maulana, Ketua Pansus Zona Merah Muhili Amin, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Ridho G. Ali sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam mencari solusi.

‎Permasalahan zona merah bermula dari hasil overlay peta aset PT Pertamina dengan peta pendaftaran tanah yang menunjukkan indikasi ribuan bidang tanah masyarakat berada di atas lahan yang diklaim sebagai Barang Milik Negara. Kondisi itu menyebabkan status kepemilikan tanah menjadi tidak pasti dan menghambat berbagai aktivitas administrasi pertanahan warga.

‎Adapun sebaran bidang tanah yang terdampak berada di Simpang III Sipin sekitar 74 bidang, Mayang Mangurai 64 bidang, Kenali Asam 1.843 bidang, Kenali Asam Bawah 1.314 bidang, Kenali Asam Atas 645 bidang, Paal Lima 918 bidang, dan Suka Karya 648 bidang.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

‎Terbentuk, Ferdiono Simanjuntak Pimpin DPC PIKI Tanjungjabung Barat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Barat – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPC PIKI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi terbentuk melalui rapat musyawarah yang digelar di Dawn Resto Kuala Tungkal, Selasa 26 Mei 2026.

Dalam hasil musyawarah tersebut, Ferdiono Simanjuntak, SH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC PIKI Tanjab Barat. Sementara posisi sekretaris dipercayakan kepada Harry P Sitorus.

Sebelumnya, pembentukan DPC PIKI Tanjab Barat dipersiapkan oleh tim caretaker yang diketuai Tagor Simangunsong, SE bersama J Simamora, M Tampubolon dan L Siboro.

Ketua DPD PIKI Provinsi Jambi, Robinson Hutapea dalam sambutannya mengatakan, DPC PIKI Tanjab Barat merupakan cabang ketiga yang terbentuk setelah Kota Jambi dan Muaro Jambi.

Menurutnya, pembentukan DPC tersebut merupakan bentuk keseriusan DPD PIKI Jambi dalam menjalankan amanat Kongres PIKI 2026 sebagaimana yang diharapkan Ketua Umum PIKI periode 2026–2031, Maruarar Sirait.

‎”Kehadiran DPC baru menjadi bentuk komitmen organisasi untuk memperluas peran PIKI dalam memperjuangkan persoalan sosial kemasyarakatan, keadilan, demokrasi, serta menolak tindakan diskriminatif di tengah gereja, masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Robinson juga meminta kepengurusan DPC PIKI Tanjab Barat segera disempurnakan dan aktif menjalin komunikasi dengan tokoh Kristiani, tokoh gereja, lembaga keumatan serta pemerintah daerah. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada tim caretaker yang telah bekerja hingga DPC PIKI Tanjab Barat terbentuk secara definitif.

Robinson menambahkan, DPD PIKI Provinsi Jambi menargetkan pembentukan enam DPC hingga Juni 2026 sebelum menggelar Konferensi Daerah (Konferda) yang direncanakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

Sementara itu, Ketua DPC PIKI Tanjab Barat terpilih, Ferdiono Simanjuntak menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. ‎Ia berkomitmen menjalankan tanggung jawab organisasi agar keberadaan PIKI dapat memberikan dampak positif bagi gereja maupun masyarakat di Tanjab Barat.

‎”Saya mohon dukungan dari teman-teman dan bimbingan dari DPD PIKI Provinsi Jambi agar PIKI Tanjab Barat dapat berjalan dan memberi manfaat,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Bidang Litbang DPD PIKI Jambi Tagor Simangunsong, SE, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Bobok Simanjuntak, SKM, MKes, serta Andi Andreas Gultom, ST. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Tiga Pekerja Kapal Tewas Diduga Keracunan Gas, Ditpolairud Polda Jambi Masih Selidiki Penyebabnya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jambi masih melakukan penyelidikan terkait insiden tewasnya tiga pekerja kapal yang diduga akibat keracunan gas di dalam palka Tongkang KM TS Daya Niaso di kawasan Sungai Batanghari, Niaso, Kabupaten Muarojambi.

‎Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi, AKBP Febriandy mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab pasti kejadian tersebut.

‎”Masih lidik, kita sudah melakukan olah TKP. Para korban sudah dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka di Pontianak,” ujarnya pada Senin, 25 Mei 2026.

‎Menurut Febriandy, penyidik telah meminta keterangan dari beberapa orang yang berada di lokasi saat insiden terjadi, termasuk nahkoda kapal dan anak buah kapal (ABK).

‎”Sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, termasuk nahkoda kapal dan ABK kapal,” katanya.

‎Selain pemeriksaan saksi, pihak kepolisian juga berencana meminta klarifikasi dari perusahaan pemilik kapal guna melengkapi proses penyelidikan.

‎Sebelumnya 3 pekerja kapal meninggal dunia setelah diduga menghirup gas beracun saat berada di dalam palka Tongkang KM TS Daya Niaso di kawasan Sungai Batanghari, Kabupaten Muarojambi pada 20 Mei 2026 lalu.

‎Ketiga korban diketahui merupakan warga Pontianak, Kalimantan Barat, masing-masing bernama Zulkarnain (42), Popo (32), dan Rudiansyah (41).

‎Kepala Kantor SAR Jambi, Adah Sudarsa mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 09.15 WIB dari pemilik tongkang bernama Sani.

‎”Ketiga korban sebelumnya turun ke dalam palka untuk melakukan pekerjaan perbaikan. Namun setelah berada di dalam, korban diduga menghirup gas beracun hingga lemas dan tidak merespons saat dipanggil,” kata Adah.

‎Usai menerima laporan, Basarnas Jambi langsung mengerahkan tim rescue menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 13,5 kilometer. Tim SAR gabungan tiba di lokasi sekitar pukul 10.25 WIB dan segera melakukan evakuasi menggunakan peralatan khusus Confined Space Rescue (CSR).

‎Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi sebelum dipulangkan ke rumah duka di Pontianak untuk dimakamkan.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs