DAERAH
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
DETAIL.ID, Jakarta -Indonesia memiliki suku bangsa yang telah mencapai belasan ribu dengan memiliki ciri khasnya tersendiri.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.
Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kode data SP2010 tersedia 1331 kategori suku di Indonesia. Jumlah 1331 merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama sub suku, dan nama sub dari sub suku.
Merangkum dari buku IPS Terpadu tulisan Nana Supriatna, Mamat Ruhimat dan Kosim, berikut pemaparannya menurut Pulau yang ada di Indonesia.
Suku-suku Indonesia Berdasarkan Pulaunya :
1. Pulau Sumatera
a. Suku Aceh
Wilayah yang pertama kali dimasuki oleh ajaran Islam yaitu Aceh dan memiliki julukan Serambi Mekah. Suku yang dimiliki Aceh terdiri dari suku Gayo dan Aceh itu sendiri.
b. Suku Batak
Suku Batak termasuk wilayah Sumatera Utara dan terbagi atas Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.
Karakteristik budaya Batak yakni adanya marga. Biasanya, marga orang Batak terlihat dari nama yang digunakannya, seperti Akbar Tanjung (berarti bermarga Tanjung) atau Abdul Haris Nasution (berarti bermarga Nasution).
c. Suku Minangkabau
Suku Minangkabau menempati wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sering disebut suku bangsa Padang. Karakteristik dari tata kehidupan sosial budaya suku Minang terlihat dari bentuk rumah penduduknya yang dinamakan Rumah Gadang.
2. Pulau Jawa
a. Suku Betawi
Suku Betawi menempati wilayah DKI Jakarta dan merupakan penduduk asli daerah tersebut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi dengan dialek yang dipengaruhi budaya Cina, Arab, dan Eropa.
b. Suku Sunda
Suku ini menempati hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku Sunda terbagi menjadi dua, yaitu Sunda Priangan dan Sunda Banten.
Ciri khas dari suku Sunda dapat dilihat dari bahasa, bentuk rumah, sistem kekerabatan dan kesenian. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda.
c. Suku Jawa
Suku Jawa termasuk wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa dengan beberapa macam dialek seperti dialek Semarang, Surakarta, dan Surabaya.
Mata pencaharian masyarakat suku Jawa cukup bervariatif, mulai dari bertani, industri, hingga sektor jasa.
3. Pulau Kalimantan
Di Kalimantan, suku bangsa yang utama ialah Dayak. Penduduknya menggunakan bahasa Dayak, mereka terkenal sebagai penganyam kulit rotan. Hasil kerajinan suku Dayak banyak tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti tikar, keranjang, dan topi.
4. Pulau Bali
Sesuai dengan nama pulaunya, suku Bali menempati Pulau Bali. Tata budaya masyarakat suku Bali banyak diwarnai oleh pengaruh budaya Hindu dan Budha.
Masyarakat Bali mengenal sistem kasta, sebuah sistem yang dianut oleh mereka yang memeluk agama Hindu. Kasta tertinggi ke terendah terdiri atas Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra.
5. Papua
a. Suku Asmat
Suku Asmat merupakan suku yang menetap di Papua bagian selatan. Mereka terkenal dengan keuletannya membuat ukiran patung. Seni tersebut cukup terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Suku Asmat banyak tinggal di rumah-rumah panggung yang dinamakan tysem. Pemimpin suku Asmat dianggap sederajat dengan warga-warga lain, namun ia harus lebih pandai dan ahli dalam suatu aktivitas tertentu.
b. Suku Dani
Banyak orang Denmark tinggal di kawasan Pegunungan Jaya Wijaya. Suku ini memiliki tradisi unik bernama Bakar Batu.
c. Suku Arfak
Suku Papua lainnya adalah suku Arfak. Banyak dari kelompok etnis ini tinggal di Anggi Manokwar.
6. Maluku
A. Ambon
Orang-orang dari Ambone tinggal di provinsi Maluku. Diketahui suku ini aktif di laut karena kondisi geografis wilayah Maluku yang berupa kepulauan.
Ciri khas orang Ambon adalah penggunaan gendang. Tifa menyerupai gendang yang dimainkan dengan cara dipukul.
b. Batang Triform
Suku Ternate banyak yang mendiami pulau Ternate, Obi atau Bacan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau nelayan.
7. Sulawesi
a. Suku Minahasa
Suku ini cukup terkenal dan disebut orang Manado. Suku Minahasa tinggal di mana-mana di bagian utara Sulawesi.
b. Toraja
Toraja tinggal di wilayah Sulawesi Selatan. Suku ini terkenal dengan budaya menyimpan mayat di gua batu.
c. Suku Bugis
Pulau Sulawesi adalah rumah bagi suku Bugi yang total populasinya mencapai 2,7% dari populasi Indonesia. Suku Bugis tinggal di provinsi Sulawesi Selatan.
DAERAH
BPK Sorot Pengelolaan Aset Pemprov Jambi, Kepala BPKPD Sebut Tidak Banyak

DETAIL.ID, Jambi – Temuan BPK atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD) Pemprov Jambi TA 2024 mengungkap lemahnya pengelolaan aset tanah, seperti masih banyaknya aset yang belum memiliki dokumen sah, belum dinilai secara wajar, dan belum menghasilkan penerimaan bagi daerah.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widi Hidayat dalam sambutannya usai penyerahan LHP di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 4 Juli 2025.
Merespons hal tersebut, Gubernur Al Haris dalam sambutannya langsung memerintahkan Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.
Usai paripurna, Kepala BPKPD Provinsi Jambi Agus Pringadi bilang bahwa aset-aset yang belum tercatat dalam KIB, tersebar di beberapa perangkat daerah terkait, yang awalnya tercatat sebagai aset milik Kementerian namun proses hibahnya belum dilakukan.
“Lebih ke arah itu. Sehingga kita perlu untuk memastikan apakah aset itu sudah bisa kita catat atau tidak, kalau misalnya hibahnya itu belum bisa kita dapat administrasi berarti belum bisa kita catat,” ujar Agus pada Jumat, 4 Juli 2025.
Selain itu menurut Agus, terdapat aset-aset yang secara nilai belum diperoleh lantaran merupakan pelimpahan dari daerah Kabupaten terhadap Provinsi. Misalnya aset tanah sekolah SMA/K dan SLB.
“Pada saat penyerahan aset itu nilainya belum didapat. Itu sementara kita masih mencatat nilainya Rp 1, nilai Rp 1 sebagai prasyarat untuk bisa dicatat di BI (Buku Inventaris) kita,” ujarnya.
Aset yang tercatat dengan nilai Rp 1 tersebut menurut Agus kini sedang dalam pengamanan, pihaknya juga tengah bekerja sama dengan DJKN Kemenkeu buat melakukan penilaian terhadap aset yang tercatat dengan nilai Rp 0.
Disinggung terkait kondisi terkini dimana masih banyak aset-aset Pemprov Jambi yang belum terdata dengan baik sehingga tak menghasilkan PAD sebagaimana temuan berulang oleh BPK. Menurut Agus nilainya tak begitu banyak, namun ia tak memungkiri jika beberapa aset memang belum tercatat.
“Kalau banyak itu enggak, tapi masih ada. Prinsip pengamanan aset kan semua harus tercatat, baik yang sudah ada nominal atau belum,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Pemprov Jambi Kembali Dapat WTP, BPK Sebut Penyelesaian Temuan Sebelumnya Lampaui Target Nasional

DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali beroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2024. Namun meski begitu, BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset Pemprov Jambi.
Temuan itu disampaikan dalam sambutan
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widi Hidayat usai penyerahan LHP. Widi Hidayat, mengungkap bahwa perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 belum sepenuhnya mempertimbangkan secara optimal potensi penerimaan dan kemampuan keuangan daerah, sehingga menimbulkan persoalan likuiditas.
Selain itu, BPK menemukan kelebihan bayar pada belanja honorarium dan rapat-rapat pemerintah. BPK juga menyoroti lemahnya pengelolaan aset tanah, termasuk masih banyaknya aset yang belum memiliki dokumen sah, belum dinilai secara wajar, dan belum menghasilkan penerimaan bagi daerah.
BPK pun merekomendasikan Gubernur Jambi memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun proyeksi pendapatan secara realistis, serta menginstruksikan 13 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulihkan dan menyetorkan honorarium tertunda ke kas daerah. BPK juga meminta evaluasi terhadap aset bernilai Rp 1 atau Rp 0 dan penelusuran sertifikat tanah yang belum terdokumentasi.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Sinergi antar lembaga menjadi kunci,” kata Widi, dalam sambutannya.
BPK mencatat dari 2563 temuan sebelumnya, sebanyak 1972 atau 76.94% telah ditindaklanjuti Pemprov Jambi, melampaui target nasional 75%. Namun, BPK menegaskan seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti maksimal dalam 60 hari, sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004.
Sementara Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menyatakan menerima hasil pemeriksaan tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan BPK. Dalam sambutannya ia juga langsung menugaskan Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan.
“Kami menyadari masih ada kekurangan. Kami berharap laporan keuangan kami ke depan semakin baik dan dapat disampaikan serta diaudit tepat waktu,” kata Al Haris.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Sangkar Burung dan Kandang Ayam Hasil Karya Napi Bangko Diminati Pasar

DETAIL.ID, Merangin – Warga binaan di Lapas Kelas IIB Bangko terlihat cekatan mengunakan mesin pemotong kayu dan mesin penyerut bambu. Tangan-tangan terampil mereka menyulap potongan bambu dan kayu pecahan menjadi barang yang bernilai jual tinggi.
Dari tangan mereka menghasilkan kerajinan berupa kandang burung dan kandang ayam. Hasil olahan mereka yang diproduksi di bengkel Bimbingan Kerja (Binker) kemudian dijual di pasaran seputar Merangin.
Kalapas Kelas IIB Bangko, Heri mengatakan, produksi para napi dijual di wilayah Merangin Sejauh ini permintaan pasar sangat tinggi.
“Mereka yang bekerja di Binker sudah menjalani setengah dari masa hukuman tetapi mereka wajib melewati assessment. Kita melihat keahlian mereka di bidang apa. Ternyata napi yang kerja di Binker menghasilkan kerajinan yang bernilai jual di pasaran,” kata Heri pada Jumat, 4 Juli 2025.
Menurutnya, hasil penjualan sekitar 15 persen masuk ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Keuntungan yang didapatkan setelah dipotong biaya produksi dibagikan kepada para napi yang bekerja di Binker.
Ia mengaku, Binker Lapas kelas IIB Bangko, masih sangat kekurangan mesin pemotong kayu. “Akibatnya, produksi juga jadi terbatas padahal permintaan pasar sangat tinggi,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah atau pihak lain bisa membantu kekurangan peralatan mesin di binker Lapas Kelas IIB Bangko.
Heri sangat yakin para napi yang bekerja di Binker bisa memperbaiki diri, apalagi dengan keahlian yang dimilikinya maka saat mereka selesai menjalani hukumannya bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Reporter: Daryanto