DETAIL.ID, Jakarta – Dampak krisis yang terjadi di banyak negara sangat mungkin dapat dihindari Indonesia. Hingga saat ini, sejumlah negara besar sudah masuk pada indikator-indikator resesi dengan naiknya biaya hidup, tingkat pengangguran, dan naiknya suku bunga.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Badikenita Putri Sitepu, dalam Dialog Kebangsaan Awal Tahun Lembaga Cendikiawan, Selasa, 10 Januari 2023 di Jakarta.

Acara yang bertajuk “Catatan Kritis Dinamika Kebangsaan Indonesia di 2023” tersebut juga dihadiri oleh Ilkatan Sarjana Katolik (ISKA), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Keluarga Cendikiawan Budhis Indonesia (KCBI), dan Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI).

Menurut Badikenita, indikator-indikator fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kokoh. Hal itu juga menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk tetap optimis.

“Bila dikelola dengan baik dan bersikap hati-hati serta melakukan refocusing program, maka bayang-bayang resesi ekonomi dapat diantisipasi”, katanya.

Ia menambahkan, dengan program-program ekonomi yang tepat maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan mencapai target.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu sudah menyampaikan peringatan dampak krisis global yang akan dihadapi Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan resesi dunia dipengaruhi naiknya suku bunga di sejumlah negara besar dan berpengaruh serta krisis kawasan di beberapa tempat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Dr. Lucky A. Yusgiantoro mengingatkan bahwa sumber daya ekonomi memerlukan potensi sumber daya alam. Ia menyampaikan sumber daya tersebut mesti didistribusikan lebih luas kepada generasi muda dengan semangat kesetaraan untuk pembangunan martabat manusia.

“Sebab generasi muda merupakan motor perubahan di dalam masyarakat. Kebijakan dan keputusan negara hendaknya tidak meninggalkan elemen generasi muda, khususnya tiiak meninggalkan rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua umum DPP Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia, I Nyoman Widia mengharapkan masyarakat tidak panik dan meresponnya dengan rasional.

“Aktifitas ekonomi masyarakat diharapkan berbelanja seperti biasa saja. Belanja dengan rasional. Bila memang butuh belanja, maka belanja saja, tanpa takut dengan menyimpan uangnya,” katanya.

Sedangkan dari bidang politik, tahun ini Indonesia sudah memasuki tahapan-tahapan proses pemilu 2024. Ketua Umum Ikatan Sarjanan Nahdlatul Ulama, Ali Masykur Musa mengatakan proses demokrasi harus tetap berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, dilihat dari kondisi Indonesia terkini, maka tidak ada alasan untuk menunda pemilu 2024.

“Penundaan pemilu 2024 akan berdampak buruk bagi demokrasi. Sebab pemilu adalah cara peralihan kekuasaan yang damai dan konstitusional,” ujar Ali Masykur.

Terkait bidang hukum dan budaya, Badikenita dan Ali Masykur Musa juga mengingatkan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja akan berdampak pada demokrasi dan ketatanegaraan.

“UU Cipta Kerja yang dulu itu bermasalah dalam syarat formal sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga membutuhkan partisipasi publik, DPR, dan DPD dalam pembahasannya, namun terbitnya Perppu justru mengingkari proses tersebut,” kata Badikenita Putri,

Sementara, Ali Masykur Musa mengatakan terbitnya UU Cipta Kerja akan mendorong peluang-peluang terbiasanya pemerintah mengeluarkan Perppu yang lain. Oleh sebab itu, kata Ali Masykur, ke depannya, kita harus kritisi pemerintah dengan melalukan judicial review dan meminta DPR dan DPD sungguh-sungguh melalukan legislative reviewnya terhadap Perppu tersebut.

Terkait bidang budaya, Dr. Yuriani dari KCBI menyoroti pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui kesadaran spiritual. Menurutnya, kesadaran spiritual akan menuntun individu menuju dharma baik.

“Kesadaran spiritual akan menghasilkan pikiran baik dan menentukan optimisme keberhasilan kita menghadapi masalah dan tantangan. Pribadi yang ber-dharma kepada lingkungan yang kecil, akan meluas hingga berdampak pada negara,” ujarnya.