“Ya kami konsisten supaya 5 konsensus betul-betul bisa diimplementasikan. Konsisten ke sana,” tegas Jokowi di Jakarta, Minggu (29/1).
Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa fokus Indonesia di keketuaan ASEAN kali ini salah satunya ialah melaksanakan 5 konsensus soal Myanmar.
Retno mengamini apa yang disampaikan Jokowi. Ia memutuskan bahwa posisi Indonesia akan terus konsisten menerapkan 5 konsensus tersebut. Retno memutuskan itu yaitu keputusan dari para pimpinan ASEAN.
“Kaprikornus kami ingin implementasi ini menjadi platform dan prosedur utama dari ASEAN untuk berkontribusi serta membantu Myanmar keluar dari krisis politik,” tutur Retno.
ASEAN berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Kendati, Retno memutuskan bahwa yang bisa membantu Myanmar yakni bangsa mereka sendiri.
Ia menyampaikan bahwa sejarah Myanmar sungguh kompleks, tetapi Indonesia dan negara ASEAN lain selaku keluarga siap membantu.
“Kami senantiasa sampaikan pesan kepada junta militer (Myanmar) bahwa implementasi 5 poin konsensus ialah pendekatan ASEAN, satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar,” tegasnya.
“Sayangnya sampai ketika ini belum ada pertumbuhan signifikan, kami akan berupaya terus menjajal mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus,” sambung Retno.
Soal prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Retno menegaskan RI ingin mempercepat proses pembangunan komunitas ASEAN. Ia memutuskan hal tersebut yang akan menjadi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju.
“Tentunya, kewajiban kami ialah juga menolong Myanmar keluar dari krisis politiknya, namun kami tidak mau berita Myanmar kemudian meng-hostage semua proses yang sedang berlangsung di ASEAN. Kami ingin pastikan proses ini berjalan terus,” pungkasnya.
Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar dengan perebutan kekuasaan 1 Februari 2021 kemudian, bentrokan antara abdnegara dan pedemo anti-junta militer terus terjadi.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 24 April 2021, 10 negara ASEAN, tergolong Myanmar, setuju menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut.
Pertama, kekerasan mesti secepatnya dilarang di Myanmar dan semua pihak mesti menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera dimulai obrolan konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi tenang demi kepentingan rakyat.
Ketiga, delegasi khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses obrolan dengan dukungan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan menawarkan pinjaman kemanusiaan lewat AHA Centre. Kelima, delegasi khusus dan utusan akan mengunjungi Myanmar untuk berjumpa semua pihak terkait.
(skt/mik)
