Kepala junta militer, Min Aung Hlaing, menyampaikan pihaknya tengah mempersiapkan pemilu itu.
“Setelah kondisi darurat akhir, pemilu bebas dan adil akan digelar sesuai konstitusi 2008,” kata Aung Hlaing saat pidato peringatan hari kemerdekaan Myanmar, Rabu, 4 Januari 2023 mirip dikutip AFP.
Konstitusi 2008 itu disusun militer Myanmar tanpa melibatkan pihak lain. Aturan ini juga menciptakan mereka memiliki banyak wewenang di negara tersebut.
Aung Hlaing juga mengungkap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditunjuk junta telah rapat dengan beberapa partai politik membahas sistem pemilihan proporsional.
Namun, sejauh ini belum ada jadwal lebih rinci terkait pemilu tersebut, termasuk tanggal niscaya pelaksanaannya.
Pada Februari 2021 lalu, junta menerapkan status darurat usai melancarkan perebutan kekuasaan kepada pemerintahan yang sah. Status itu akan selsai pada Januari.
Junta melancarkan perebutan kekuasaan usai menuding ada kecurangan pada pemilu November 2020, tanpa bukti kuat. Mereka menuding terdapat jutaan pemilih artifisial.
Junta kemudian menuntut KPU memperlihatkan daftar pemilih simpulan untuk memverifikasi jumlah bunyi.
Dalam peringatan hari kemerdekaan kali ini, Aung Hlaing juga menyatakan bakal membebaskan 7.012 tahanan.
Namun, media pemerintah Myanmar, MRTV, melaporkan amnesti itu tak berlaku bagi pelaku pembunuhan, perkosaan, atau yang dipenjara karena berkaitan dengan kasus ledakan.
Pengampunan tersebut juga tak berlaku bagi individu yang didakwa berkaitan dengan senjata, narkoba, penanggulangan musibah, korupsi, dan asosiasi melanggar undang-undang.
Sejauh ini, tak jelas siapa saja tahanan yang bakal dibebaskan, termasuk para pengkritik atau tidak.
