Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemerintah Kabupaten Muarojambi Melakukan Audiensi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

Published

on

Muarojambi – Pemerintah Kabupaten Muarojambi melakukan audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dalam rangka penilaian Desa Tangkit baru dan Desa Mekar Sari menjadi Desa Anti Korupsi. Audiensi dilakukan di Rumah Dinas Bupati Muarojambi, Rabu, 1 Februari 2023.

Kedatangan KPK yang dipimpin oleh Anisa selaku ketua tim observasi, disambut langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Muarojambi, Budhi Hartono, S.Sos., MT., beserta Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Inspektorat.

Dalam sambutannya, Anisa mengatakan kedatangan pihaknya ke Kabupaten Muarojambi, untuk melakukan observasi di Desa Tangkit baru dan Desa Mekar Sari untuk menjadi desa anti korupsi.

Observasi ini dilakukan merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan konsultan,” kata Anisa.

Di Provinsi Jambi lanjut Anisa, ada tiga desa yang diajukan menjadi desa anti korupsi, yaitu desa Sido Lego, di Kabupaten Merangin dan Desa Mekar Sari dan Tangkit Baru kabupaten Muarojambi sendiri.

“Desa yang diusulkan menjadi desa anti korupsi akan dilakukan analisa usai kami melakukan observasi dan asesmen,” ujarnya.

“Dari hasil analisa dan asesmen itu, kami akan memilih, dengan menggunakan lima komponen dan 18 indikator,” tambahnya.

Meskipun ada tiga desa yang akan diobservasi, KPK hanya akan memilih satu desa saja.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Muarojambi, Budhi Hartono, mengaku sangat senang KPK dapat berkunjung ke Kabupaten Muarojambi untuk melakukan observasi desa Anti Korupsi.

“Semenjak ada informasi KPK akan melakukan observasi di Desa Tangkit Baru dan Mekar Sari, banyak desa lain di kabupaten Muarojambi yang ingin ikut menjadi peserta desa Anti Korupsi,” ujar sekda.

Budhi Hartono menambahkan, pihaknya sangat mendukung kegiatan KPK di Kabupaten Muarojambi, mengingat adanya anggaran yang dikelola pemerintah desa.

Dalam kesempatan tersebut sekda, berharap salah satu desanya bisa terpilih menjadi desa anti korupsi.

Advertisement

ADVERTORIAL

Jambi Tuan Rumah Rakernas ADPMET 2026, Gubernur Al Haris Dorong Penguatan Fiskal dan Tata Kelola Migas

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Provinsi Jambi dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang digelar di Swiss-Belhotel pada Kamis, 7 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle dan Pengembangan Modular Refinery”.

Rakernas tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur Papua Barat, Sekjen ADPMET, Sekda Provinsi Jambi, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Banggai, Wakil Bupati Batang Hari, Wakil Bupati Sarolangun, Tenaga Ahli Menteri ESDM RI, Direktur Bank Jambi, pimpinan BUMD di Provinsi Jambi, serta para tamu undangan lainnya.

Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan Rakernas I ADPMET menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara daerah penghasil migas dan pemerintah pusat, terutama di tengah kondisi geopolitik dunia yang ikut memengaruhi sektor energi.

“Tentu Rakernas ini penting dalam menyelaraskan program pemerintah dengan lifting minyak kita. Dengan kondisi geopolitik dunia yang tidak baik-baik saja, tentu sektor minyak ikut terdampak. Karena itu, melalui rakernas ini kita ingin memperkuat lembaga dan merancang langkah konkret dalam mendukung program pemerintah,” ujar Al Haris.

Al Haris juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha hingga masyarakat dalam pengelolaan sumur tua dan sumur masyarakat agar berjalan optimal serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Bagaimana kita bisa bersinergi bersama, termasuk mendorong agar dana bagi hasil yang diterima daerah bisa lebih maksimal. Masih banyak daerah yang sedang kita dorong agar proses pengambilan minyak dilakukan dengan baik tanpa merusak lingkungan,” katanya.

Selain itu, Al Haris turut menyoroti tata kelola dalam proses pemurnian minyak hingga sistem pembayaran hasil produksi masyarakat. Menurutnya, diperlukan standar yang jelas agar hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa keterlambatan pembayaran.

“Karena ini menyangkut hak rakyat, maka perlu standar yang mengatur semuanya dengan baik. Saya juga meminta agar bank-bank daerah dilibatkan dalam proses ini,” tuturnya.

Melalui Rakernas I ADPMET ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pendapatan daerah penghasil migas, sekaligus mendorong pengelolaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

BPN Merangin Lakukan Mediasi Sengketa Tanah dengan Berkeadilan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merangin melakukan mediasi antara dua pihak yang bersengketa.

Sukarman dan Sutiyo merupakan dua warga Merangin yang mengajukan penyelesaian sengketa tanah, agar keduanya memiliki kejelasan sebagai pemegang hak atas tanah mereka. Keduanya memasukan surat semenjak bulan Januari lalu, dan kantor BPN Merangin melakukan verifikasi dan pengumpulan data atas sengketa yang diajukan keduanya.

Akhirnya, kepastian atas sengketa yang diajukan mendapatkan titik terang. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Seksi-seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa melakukan mediasi terhadap sengketa terhadap Objek Hak Milik yang terletak di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas.

Kegiatan mediasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Rizaldi, S.ST. Mediasi ini turut dihadiri oleh seluruh pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

“Kita hadir untuk menyelesaikan sengketa objek tanah yang diajukan keduanya, melalui proses dialog yang terbuka, objektif, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai,” ujar Rizaldi pada Kamis, 7 Mei 2026.

Keberhasilan mediasi ini menjadi wujud nyata komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mengedepankan pendekatan non-litigasi sebagai solusi yang humanis dan berkelanjutan.

“Melalui pendekatan non-litigasi sebagai solusi humanis dan berkelanjutan, dan ini bukti bahwa kami hadir untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan tupoksi kami,” tuturnya.

Mari budayakan urus langsung layanan pertanahanmu sendiri. Jangan ragu untuk urus langsung layanan pertanahan kamu di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin ya sobat!

𝐔𝐫𝐮𝐬 s𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 Sertifikat A𝐧𝐝𝐚
𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐆𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 Calo!

Continue Reading

ADVERTORIAL

Akses Ekonomi Jember Dipercepat, Jalur Jombang-Kencong Mulai Mulus Kembali

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember memantau pengerjaan pengaspalan jalan, Rabu (6/5/2026). (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memulai proses pengaspalan jalan di jalur Jombang-Kencong guna menjawab keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur.

Pengerjaan yang sedang berlangsung ini mencakup peninggian badan jalan, pelebaran, hingga pengaspalan ulang di sejumlah titik strategis untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki akses transportasi utama di Jember.

“Sebagian besar jalan provinsi yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat kini mulai diperbaiki,” ungkapnya di sela-sela peninjauan, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, terutama pada area yang rawan kerusakan akibat beban kendaraan dan drainase yang buruk.

Menurut Gus Fawait, perbaikan jalan ini sangat krusial karena volume kendaraan di wilayah Jember, khususnya jalur Tanggul hingga Mangli, terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.

“Perbaikan dilakukan bertahap. Fokusnya memperlancar mobilitas warga dan mengurangi kerusakan akibat genangan maupun kendaraan berat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai akan menjadi motor penggerak utama bagi aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Di akhir kunjungannya, Gus Fawait memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas sinergi yang terjalin dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

“Saya mewakili masyarakat Jember mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan seluruh jajaran. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs