ADVERTORIAL
Cegah Macet, Pemprov Jambi Siapkan 40 Ha Lahan Parkir Truk Batu Bara
Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan 40 hektare lahan kosong yang akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir truk batu bara di Jalinsum. Lahan parkir itu disediakan untuk menekan angka kemacetan akibat truk batu bara yang parkir di pinggir jalan.
“Jadi lahan kosong di daerah Jalan Bulian-Tembesi yang seluas 40 hektare itu akan kita jadikan kantong parkir utama juga sekaligus menjadi cek point bagi kendaraan-kendaraan truk batu bara,” kata Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismed Wijaya, Sabtu, 11 Februari 2023.
Lokasi lahan parkir bagi truk batu bara itu nantinya dikelola oleh PT Sahri Anugerah Pusaka (SAP) yang bekerja sama dengan Pemprov Jambi. Lahan parkir yang berada di kawasan Kabupaten Batanghari itu juga dinilai mampu untuk mengatasi kemacetan akibat angkutan batu bara yang menumpuk di bahu jalan usai dari lokasi tambang.Lahan kosong yang telah disediakan itu mulai hari ini juga sudah bisa digunakan sementara oleh angkutan-angkutan batu bara menjelang lokasi parkir itu akan memiliki fasilitas lengkap lainnya. Nantinya di lahan itu pula setiap kendaraan yang telah melaksanakan muatan dari mulut tambang diminta untuk terlebih dahulu berada di lahan parkir agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalan.
“Di lahan ini kita bisa melakukan pengaturan keberangkatan angkutan batu bara yang nantinya bisa dilaksanakan disini setelah angkutan-angkutan batu bara melakukan muatan di lokasi tambang. Jadi lebih teratur kondisi macet dapat teratasi, mobil-mobil yang bermuatan juga tidak menjalani parkir sembarangan di pinggir jalan,” ujar Ismed.
Di lokasi lahan parkir seluas 40 hektar itulah setiap kendaraan yang akan melintas menuju pelabuhan bongkar akan diatur oleh petugas.
“Jadi habis dari berangkat dari mulut tambang setiap truk harus berhenti lebih dulu di lahan parkir, tetapi jika nanti kondisi jalan tidak terjadi kepadatan dan bisa bergerak maka tak perlu lagi parkir di area lahan parkir ini yang jelas lahan parkir ini tujuannya untuk mencegah saja terjadi kemacetan di jalan,” kata Ismed.
Di lahan parkir itu, nanti sebanyak 10 ribu kendaraan truk batu bara bisa tertampung disana. Namun sejauh ini hanya 4.000 kendaraan truk batu bara saja yang diperbolehkan melintas saat ini di jalan lintas Sumatera Jambi sesuai aturan yang telah diberlakukan.
Sejauh ini pula, Pemprov Jambi melalui Dinas Perhubungan juga sudah mengingatkan bagi kendaraan yang tidak memiliki nomor lambung maka segera mencantumkan nomor lambung demi pengaturan kendaraan truk batu bara yang lalu lalang di Jalan Jambi. Namun jika yang tidak memiliki nomor lambung itu maka Pemprov Jambi akan memutar balik mobil itu ke mulut tambang dan tidak bisa beroperasi.
“Ada sebanyak 6.630 stiker nomor lambung yang saat ini dipasang di truk batu bara. Stiker itu bertujuan sebagai bentuk angkutan batu bara yang telah terdata. Bahkan jika nanti masih ada stiker tidak bernomor lambung maka akan dilakukan penindakan, dan dalam penerapan hukum terkait soal stiker ini bagi perusahaan tambang itu tidak boleh memuat batu bara yang mana angkutannya tidak memiliki stiker,” ucapnya
Saat ini pula sesuai peraturan gubernur Jambi setiap petugas kini berhak menindak mobil angkutan batu bara yang ilegal dan tidak bergabung bersama transportir. Apalagi pihak kepolisian juga sudah meminta bahwa kendaraan batu bara yang bukan terdata dalam nomor plat BH atau plat Jambi maka akan diberikan penindakan hukum kecuali mau melakukan mutasi.
“Ya kita tidak mau saja ada kendaraan yang bukan plat Jambi lalu lalang di Jalan. Ini kan sudah jelas aturannya semua, saya rasa sudah tahu aturan itu, jika masih ada kedapatan kendaraan bukan bernomor polisi Jambi maka akan ditindak, tetapi kalau mau bermutasi silahkan saja dan kemudian bergabunglah bersama transportir yang sudah terdata di Jambi,” kata Ismed
Tidak hanya itu, untuk mencegah adanya kemacetan jalan truk batu bara, Pemprov Jambi juga telah menggelar apel siaga dalam pengaturan truk batu bara di jalan raya. Total petugas jaga pun kini juga ikut ditambah dengan mencapai 120 petugas gabungan dari TNI-Polri, Dishub serta Satpol PP.
“Nanti petugas jaga itu akan kita atur 60 orang di titik yang sudah kita tetapkan, kemudian 60 orang lagi di titik lainnya. Itu titiknya mulai dari Sarolangun, Batang Hari, kemudian Muaro Jambi dan Kota Jambi,” ujar Ismed.
Gubernur Jambi Al Haris sebelumnya juga meminta kepada tiga Perusahan besar di sektor pertambangan batu bara di Jambi agar segera fokus dalam menyelesaikan lokasi jalur khusus buat lalu lalang truk batu bara. Ketiga perusahaan itu harus segera menyelesaikan jalur khusus agar jalan-jalan di Jambi tidak lagi rusak serta terhindar dari macet.
“Malam ini kita mengadakan rapat bersama baik dari Ketua DPRD Jambi, Kapolda, Danrem dan OPD terkait di Pemerintah Provinsi Jambi. Di rapat ini kita memanggil 3 pengusaha yang sudah menyatakan siap membangun jalan khusus batu bara, kemudian kita melihat progres sejauh mana mereka bekerja dan meneruskan apa yang sudah menjadi kesepakatan awal dahulu dengan ketiga perusahaan ini,” kata Al Haris, Rabu lalu, 8 Februari 2023.
Ketiga perusahaan besar yang diminta selesaikan jalur khusus batu bara itu yakni PT. Putra Bulian Properti, PT. Intitirta Primasakti dan PT. Sinar Anungrah Sukses. Tiga perusahan besar di bidang tambang batu bara ini segera menujukan progress pembangunan jalan khusus batu bara itu agar jalan-jalan di Jambi tak digunakan lagi.
Saat ini, jalur khusus batu bara itu sudah dilaksanakan ground breaking pada tanggal, 1 September 2022 lalu dan melaksanakan pemaparan DED pada tanggal, 10 Januari 2023. Beberapa tahap pembangunan yaitu tahap pertama pembangunan jalan khusus batu bara sepanjang 77 kilometer dari Dusun Mudo sampai Kilangan juga telah berjalan.
ADVERTORIAL
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
DETAIL.ID, Bondowoso – Tim Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan lapangan ke Puskesmas Kutakulon, Kabupaten Bondowoso, Rabu, 28 Oktober 2026.
Langkah ini berfokus pada pemantauan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan program promotif dan preventif berjalan sesuai aturan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama rombongan.
Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, menerima langsung kedatangan rombongan sebelum mereka bergerak meninjau loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, layanan rawat jalan, serta unit kefarmasian.
Rombongan juga mengamati alur Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Program Rujuk Balik.
“Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan upaya promotif dan preventif berjalan optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pelayanan bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Sunarto.
Sunarto memaparkan bahwa pencegahan penyakit sejak dini memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas finansial program.
Penerapan pola hidup sehat memperbesar peluang masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh secara jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan penyelenggaraan Program JKN, yaitu peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,” tutur Sunarto.
Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, mengapresiasi kehadiran jajaran pengawas.
Ia memandang langkah ini memberi dorongan moral bagi para tenaga medis di lapangan.
“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan serta perhatian dari BPJS Kesehatan semakin memotivasi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta JKN,” kata Mansur.
Mansur menyebut pihak puskesmas menjalankan pencegahan penyakit lewat edukasi rutin, pemantauan kondisi warga, skrining kesehatan, dan pengelolaan pasien penyakit kronis.
“Melalui berbagai program tersebut, kami berharap faktor risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar tetap sehat dan produktif,” ujar Mansur. (*)
DETAIL.ID, Bondowoso – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mendatangi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Kunjungan lapangan ini bertujuan memastikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan sesuai regulasi sekaligus menyerap masukan langsung dari pihak rumah sakit.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama tim BPJS Kesehatan Cabang Jember berdiskusi dengan Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR.
Diskusi tersebut membahas pelaksanaan layanan, pemanfaatan sistem digital, hingga berbagai hambatan teknis yang membelit fasilitas kesehatan di lapangan.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, bagaimana fasilitas kesehatan dapat mengoptimalkan sistem yang sudah disediakan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan begitu, berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN,” ujar Sunarto.
Sunarto mendorong penguatan kerja sama antara pengelola jaminan sosial dan rumah sakit.
Ia menegaskan ketaatan pada aturan resmi menjadi kunci utama agar masyarakat memperoleh kepastian layanan medis.
“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan harus terus dijaga dan diperkuat. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi hal penting agar pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap berbagai masukan dari fasilitas kesehatan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus melakukan perbaikan,” kata Sunarto.
Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR., mengapresiasi perhatian jajaran pengawas terhadap kondisi rumah sakit.
Ia memaparkan bahwa mayoritas warga berobat menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional.
“Hampir 95 persen pasien yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami merupakan peserta BPJS Kesehatan, baik dari segmen PBPU atau mandiri, PBI, maupun segmen kepesertaan lainnya,” kata Yus.
Yus juga mensyukuri capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bondowoso yang mempermudah akses berobat bagi warga.
Manajemen rumah sakit terus membenahi kapasitas dan sarana medis demi meningkatkan mutu layanan.
“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Salah satunya melalui pengembangan kapasitas rumah sakit agar cakupan pelayanan dapat semakin luas serta memudahkan masyarakat, khususnya peserta JKN, dalam memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan,” tutur Yus. (*)
DETAIL.ID, Jember – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang menembus angka 6,35 persen pada triwulan I-2026 dan 5,9 persen pada triwulan II-2026 berbuah apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Capaian positif tersebut dinilai berhasil berjalan seiring dengan upaya penurunan angka kemiskinan di daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti usai bertemu Bupati Jember Muhammad Fawait di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Amalia menilai langkah Pemkab Jember menunjukkan keseimbangan antara laju ekonomi dan pemerataan kesejahteraan warga, termasuk dalam keikutsertaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil pertama dan kedua.
“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” ujar Amalia. Menurutnya, pemanfaatan data statistik akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah kebijakan agar setiap program pemerintah tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan pihaknya telah menyodorkan hasil verifikasi data warga desil pertama dan kedua kepada BPS RI, serta bersiap memperluas proses pendataan hingga desil ketiga dan keempat.
Langkah verifikasi di lapangan melibatkan aparatur sipil negara, mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN), hingga relawan demi menjamin keakuratan kondisi sosial ekonomi di tingkat bawah.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” tutur Gus Fawait.
Ia menambahkan, Pemkab Jember tengah menyiapkan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan BPS demi memfasilitasi pembaruan data secara berkala.
Sejauh ini, angka penduduk miskin di Jember tercatat menyusut sekitar 15.990 jiwa, sekaligus membawa kabupaten ini keluar dari daftar dua daerah dengan jumlah warga miskin absolut terbesar di Jawa Timur.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” kata Gus Fawait.
Guna memperkuat capaian pembangunan, Jember mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Alokasi tersebut mencakup revitalisasi 258 gedung sekolah sebesar Rp187,38 miliar, dukungan sektor pertanian senilai Rp312 miliar, bantuan pangan untuk 390.744 keluarga penerima manfaat, pembangunan Sekolah Rakyat bernilai Rp221,99 miliar, serta potensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menembus Rp4,6 triliun per tahun.
“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Sinergi antara Pemkab Jember dan BPS RI ke depan bakal ditindaklanjuti lewat penguatan koordinasi pemutakhiran data secara intensif, sekaligus evaluasi berkala agar derap pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak nyata bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. (*)
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan JKN di RSUD Bondowoso
Laju Ekonomi Jember Meroket, BPS Puji Keberhasilan Pemkab Tekan Angka Kemiskinan
Tingkatkan Tata Kelola, TP-PKK Tulang Bawang Gelar Sosialisasi Kapasitas Administrasi Kelembagaan di Banjar Agung
Kejati Jambi Geledah Sejumlah Lokasi di Merangin dan Bungo, Sita 2 Mobil dan Puluhan Barang Bukti
Delapan Terduga Pelaku Penyerangan Polres Merangin Dibawa ke Polda Jambi
Diduga Jadi Beking PETI, Puluhan Kelompok Suku Anak Dalam Datangi Polres Merangin
CV Dipinjam untuk Proyek Jalan Sarolangun, Nama Raja Indra Kembali Mencuat di Sidang Hadi Sarosa
Danramil 426-02/Menggala Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2026 di Polres Tulang Bawang
Bupati Tubaba Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme, Kegigihan, dan Empati
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
