DAERAH
Anda Ingin Jadi Direktur Utama PT Bank Sumut, Ini Syarat-syaratnya!

Medan – PT Bank Sumut sebagian salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Sumut lagi mencari nahkoda yang baru.
Sebagai pengendali utama saham, Pemprov Sumut telah menugaskan Panitia Seleksi (Pansel) untuk membuka seleksi pendaftaran Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sumut.
Dari informasi yang DETAIL.ID kumpulkan, Selasa, 14 Februari 2023, disebutkan kalau saat ini pihak Bank Sumut sendiri telah mengumumkan perkara cari nahkoda baru ini melalui surat nomor 002/Pansel-Bank Sumut/2023,
Surat itu ditandatangani langsung Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Arief Sudarto Tri Nugroho selaku Ketua Pansel per tanggal 13 Februari 2023.
Dalam surat itu dijelaskan kriteria dan persyaratan calon Dirut PT Bank Sumut, persyaratan administratif, waktu pendaftaran, hingga alamat surat yang ditujukan peserta.
Berikut syarat pengajuan lamaran menjadi calon direktur utama PT Bank Sumut :
- Persyaratan dan Kriteria
a. Warga Negera Indonesia
b. Setia dan taat kepada republik indonesia
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Memiliki usia maksimal 60 tahun pada saat melakukan pendaftaran
e. Menguasai Bahasa Inggris
f. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan yang tercela di bidang perbankan
g. Mampu melaksanakan perbankan hukum
h. memiliki ahlak dan moral yang baik, paling sedikit ditujukan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana
i. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK
j. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
k. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pengurus Bank termasuk antara lain calon tidak tercantum dalam daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK
l. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet
m. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
n. Pengetahuan dibidang Perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
o. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
p. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan sterategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat
q. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan atau lembaga lain
r. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal di setor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain
s. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
f. Telah memiliki sertifikat manajemen risiko minimal tingkat IV(Empat)
- Persyaratan Administratif
a. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP):
b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai lampiran ILF Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 (ditandatangani diatas materai cukup)
c. Daftar Isian bagi Calon Pengurus Bank lampiran I.E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 (ditandatangani diatas materai cukup)
d. Pas foto terakhir ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang putih:
e. Contoh tandatangan dan paraf dengan tinta warna biru:
f. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir (dilegalisasi)
g. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum serta refreshment yang dilakukan (membawa sertifikat asli dan copy pada saat pendaftaran)
h. Surat Keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank
i. Surat Keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Negeri:
j. Surat Keterangan bebas dari mengkonsumsi Narkoba dari BNN
k. Surat pernyataan (ditandatangani dengan materai cukup) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
- Pendaftaran
a. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal 13 s.d 17 Februari 2023.
b. Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen dilakukan sejak tanggal 14 s.d 24 Februari 2023 sampai dengan Pukul 17.00 Wib (Sabtu dan Minggu dan kalender merah Libur).
Reporter: Heno
DAERAH
Syukur-Khafied Ikuti Gladi Bersih Pelantikan

DETAIL.ID,Merangin – Pasangan Bupati Merangin terpilih Syukur-Khafied, bersama 481 Kepala Daerah terpilih lainnya di Indonesia, mengikuti jalannya gladi bersih acara pelantikan di Lapangan Tengah Istana Negara di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025.
Berdasarkan pantauan Diskominfo Merangin, gladi bersih tersebut sifatnya lebih detail dari gladi kotor yang sebelumnya digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Selasa pagi, 18 Februari 2025.
“Jadi hari ini kita mengikuti prosesi seremoni pergeseran dari Monas menuju Istana. Kami siap dilantik dan mengikuti retreat,” ujar Syukur dibenarkan H. Khafied Moein usai acara gladi bersih.
Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, agenda pelantikan Kepala Daerah secara serentak diikuti sebanyak 481 pasangan Kepala Daerah, yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari pukul 10.00 WIB.
Pelantikan Kepala Daerah terpilih tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 13 Tahun 2025, tentang tata cara pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
Sebelum dilantik, para Kepala Daerah terpilih terlebih dahulu dikumpulkan di halaman depan Monas, sebelum akhirnya masuk ke area Istana secara berbaris dengan diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.
“Ada 481 pasangan Kepala Daerah dari total 505 pasangan Kepala Daerah terpilih yang akan dilantik Presiden secara serentak. Adapun 22 kepala daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilantik serentak,” kata Bima Arya Sugiarto.
Usai dilantik, Bupati Merangin Syukur akan langsung mengikuti retreat selama tujuh hari. Pembekalan khusus itu dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal, 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Retreat dilakukan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin daerahnya masing-masing.
“Retreat ini penting diikuti agar Pemerintah Daerah dapat bekerja sesuai dengan visi, misi dan program Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah bisa memberikan sumbangsih positif terhadap kebijakan Pemerintah Pusat,” ucap Syukur.
Lebih penting lagi lanjut mantan anggota DPD RI ini, selama mengikuti retreat bisa bersilaturahmi dan lebih dekat mengenal Kepala Daerah lainnya dari seluruh Indonesia. (*)
DAERAH
TMMD Reguler ke-123 Tahun 2025 Kembali Dilaksanakan Kodim 0416 Bungo Tebo

DETAIL.ID, Tebo – Komando Distrik Militer (Kodim) 0416/Bungo Tebo menggelar upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-123 TA. 2025 di Lapangan Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo pada Rabu, 19 Februari 2025.
Upacara pembukaan dipimpin oleh Sekda Drs. Teguh Arhadi, M.M. Acara itu ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama Kodim 0416/Bute dengan Pemerintah Kabupaten Tebo dan penyerahan alat kerja secara simbolis kepada satgas TMMD Reg ke-123.
Dalam amanatnya, Teguh Arhadi menyampaikan suatu kehormatan bahwa program TMMD pada tahun 2025 ini terlaksana di Kabupaten Tebo. Program TMMD telah menjadi bagian dari cara merawat dan mengikat kebersamaan serta kegotongroyongan untuk mengatasi persoalan – persoalan kebangsaan hari ini. Karena mengatasi kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberantas narkoba, memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme, semua harus bersinergi serta berkolaborasi bersama rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
“Melalui pelaksanaan TMMD ke-123 tahun 2025 yang mengangkat tema, “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional Di Wilayah”, tentunya kami minta kepada semua pihak, untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan TMMD tahun ini, saya meminta kepada perangkat daerah yang terlibat untuk dapat mendukung kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, karena keberhasilan program tmmd ini tidak lepas dari sinergitas yang baik antara seluruh unsur yang ada,” ujar Teguh.
Teguh Arhadi berharap, dalam kegiatan ini juga dapat meningkatkan dan membangkitkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilandasi semangat saling asah, saling asih dan saling asuh. Karena selain berorientasi untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat, TMMD juga hadir menjadi salah satu sarana yang efektif bagi pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan dan memelihara komunikasi dengan rakyat dalam membina hubungan emosional, sehingga melalui kebersamaan dan kemanunggalan TNI ini, dapat kita jadikan sebuah kekuatan penangkal terhadap setiap bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara ini.
Program TMMD ke-123 Kodim 0416/Bute ini menitikberatkan pada sasaran fisik dan non fisik. Kegiatan fisik meliputi peningkatan jalan panjang 6.682 M dan lebar 8 M, rehab Madrasah 1 Unit, rehab RTLH 1 Unit, pembuatan sumur bor 4 unit, pembuatan sumur konvensional 1 unit, rehab MCK 1 unit, ketahanan pangan terpadu 2 Ha terdiri dari lahan jagung, kolam ikan dan kandang kambing, penanaman pohon, bantuan anak beresiko Stunting serta pembersihan lingkungan.
Sementara itu, kegiatan non fisik juga akan dilaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dari instansi terkait yang juga ikut mendukung dalam program TMMD ke-123, seperti penyuluhan Wasbang, penyuluhan KB dan kesehatan, penyuluhan hukum dan Kambtibmas, penyuluhan pertanian, penyuluhan Stunting, penyuluhan Posyandu dan penyuluhan Posbindu PTM.
Turut hadir dalam upacara pembukaan TMMD ini, Kasrem 042/Gapu Kolonel Inf Eddy Basuki, Kasi Ops Kasrem 042/Gapu Letkol Inf Wisyudha Utama, para Dan Kabalak Aju Rem 042/Gapu, para Dandim Jajaran Korem 042/Gapu (diwakili), Kapolres Tebo diwakili, Kaban kesbangpol Kab. Tebo, Sugiarto, S.P, Kepala Kejari Tebo Ridwan Ismawanta, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Tebo Ridwan Ismawanta, S.H., M.H, Wadanyon Brimob, Kadis PUPR Tebo, Kadis Dikbud Kab. Tebo, Kadis Kesehatan Kab. Tebo, Kadis LH Hub Kab. Tebo, Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab.Tebo, BPBD Kab.Tebo, Kepala Peternakan Tebo Ulu, Kakan Kemenag Tebo, Kepala BPN Tebo, Kepala BPS Tebo, Camat Tebo ulu, Kapolsek Tebo Ulu, Kapuskesmas Tebo Ulu, Ketua lembaga adat Tebo Ulu, Kepala sekolah SMAN 1 Teluk Kuali, Anggota DPRD Dapil IV, Koordinator BPP Tebo Ulu, Koordinator POPT Tebo, Kades Teluk Kuali, Kades Malako Intan, Kades Lubuk Benteng.
Reporter : Hary Irawan
DAERAH
Puluhan Anggota dan Mantan Anggota DPRD Bakal Gugat Pemkab Merangin Terkait Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan

DETAIL.ID, Merangin – Puluhan anggota dan mantan anggota DPRD yang diminta mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ketua dan anggota DPRD Merangin bakal menggugat Pemerintah Kabupaten Merangin.
Pasalnya mereka merasa keberatan dengan temuan LHP BPK dan ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Merangin untuk segera mengembalikan kelebihan tunjangan yang sudah mereka terima.
Seperti yang diungkapkan sebut saja IH, salah satu mantan anggota DPRD Merangin yang dijumpai DETAIL.ID beberapa waktu lalu, mengatakan, dia dan rekan mantan dan anggota DPRD aktif akan memasukkan gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Merangin.
“Kami sebagai warga negara yang baik sudah patuh, untuk mengembalikan kelebihan uang tunjangan rumah jabatan dan transportasi kepada kas daerah tetapi dengan kami seperti terzalimi saja,” kata IH pada Selasa, 18 Februari 2025.
Menurutnya, dari Perbup 67 tahun 2017 sudah disepakati nominal pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, yang diterima setiap ketua dan anggota DPRD Merangin periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.
“Secara teknis berapa nilai yang kami terima sudah dihitung oleh Tim Apprasial Pemkab Merangin. Tentu mereka lebih paham tapi kenapa bisa jadi temuan BPK,” ujarnya.
Sementara itu, rekomendasi dari LHP BPK juga hanya merekomendasikan untuk merevisi Perbup 67 tahun 2017, dan di tahun 2023 terbit revisi Perbup Nomor 28 tahun 2023.
“Tahun 2023 terbit revisi Perbup Nomor 28, dan tidak ada juga permintaan pengembalian kelebihan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ketua dan anggota DPRD Merangin. Kami akan gugat biar tahu dimana kesalahan atas Perbup yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merangin, sebab kami sudah setor ke kas daerah dan ada bukti setor yang dikeluarkan dinas terkait,” tuturnya.
Saat disinggung, apakah ada oknum yang mengubah jumlah nilai pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, IH mengaku belum tahu tetapi bisa saja terjadi perubahan besaran angkanya.
“Kalau itu saya tidak tahu tapi yang jelas jika memang ada oknum yang berani mengubah siap-siap tanggung risikonya, dan saat ini kami masih fokus menyusun materi gugatan dan nanti pengacara yang bakal mendaftarkan gugatan kami,” ucapnya.
Reporter: Daryanto