Pernyataan tersebut diucapkan Retno saat ASEAN menggelar pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Retreat (AMM) di Gedung Sekretariat Jakarta, Sabtu , 4 Februari 2023. Indonesia juga merupakan Ketua ASEAN selama satu tahun ke depan.
Salah satu topik yang dibahas dalam rapat tersebut yakni pandangan dan keputusan para pemimpin ASEAN terkait implementasi lima konsensus soal krisis Myanmar yang disepakati April 2021 lalu tak lama usai kudeta berlangsung di negara tersebut.
“Sebagai ketua, Indonesia mengajukan dan mempertimbangkan rencana implementasi lima poin konsensus,” kata Retno saat konferensi pers usai pertemuan itu.
Lima poin konsensus merupakan kesepakatan anggota ASEAN, termasuk junta Myanmar, dalam merespons krisis di negara itu.
Konsensus itu berisi kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke negara itu.
Dalam kesempatan itu, Retno juga mengatakan rencana implementasi tersebut sangat penting bagi ASEAN, khususnya ketua, sebagai pedoman untuk menyampaikan situasi di Myanmar dengan cara bersatu (united manner).
“Ini menunjukkan kesatuan yang kuat dari Anggota ASEAN untuk mengimplementasikan lima poin konsensus,” jelas Retno lagi.
Sementara itu, Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya juga menegaskan ASEAN kompak soal pendekatan terhadap Myanmar.
“Barangkali masih ada yang bertanya ASEAN bersatu enggak? Kok pendekatannya beda-beda gitu? Enggak [berbeda]. Ditegaskan lagi ASEAN bersatu,” ujar Ngurah saat konferensi pers di Sekretariat ASEAN.
Langkah ASEAN dalam mengatasi konflik di Myanmar sempat menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai blok itu tak cukup mampu menekan junta militer.
Di sisi lain, sesama anggota ASEAN juga memiliki cara yang berbeda dalam mendekati Myanmar.
Thailand misalnya, pada Januari ini, panglima militer Thailand bertemu Kepala Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing di Ngapali, Negara Bagian Rakhine.
Pada Desember lalu, Thailand juga mengundang menteri luar negeri Myanmar versi junta dalam pertemuan informal “non-ASEAN,” demikian dikutip Myanmar Now.
Selama ini padahal ASEAN menekankan agar utusan khusus blok ini bisa melakukan dialog inklusif dengan semua pihak yang terlibat konflik di Myanmar.
ASEAN bukan tak pernah mencoba. Namun, upaya mereka bak tak bersambut.
Pada 2021, utusan khusus ASEAN yang juga Wakil Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof sempat berusaha membujuk Aung Hlaing agar memberi akses ASEAN bertemu penasihat negara Aung San Suu Kyi. Namun, upaya ini gagal.
Myanmar berada dalam krisis politik dan kemanusiaan usai junta militer melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021.
(isa/rds)
