Connect with us
Advertisement

OPINI

Vonis Richard Eliezer Tidak Mencerminkan Keadilan

Published

on

Raya Januar Sinaga. (DETAIL/ Ist)

SUDAH beberapa bulan ini masyarakat kita dihebohkan dengan kasus penembakan seorang polisi yang dilakukan sesama polisi. Dalam kasus ini pun banyak anggota kepolisian yang terlibat, seolah kasus ini sudah terencana secara terstruktur dan sistematis. Namun motifnya masih menimbulkan tanda tanya masyarakat.

Isu yang berhembus adalah kasus pelecehan seksual oleh mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan istri atasannya, Putri Candrawathi. Di mana, Putri adalah istri Ferdy Sambo, seorang jendral bintang dua eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat ini, para terdakwa sudah divonis oleh majelis hakim. Ferdy Sambo tuntutan jaksa seumur hidup divonis hukuman mati, Putri Chandrawathi tuntutan jaksa 8 tahun divonis 20 tahun penjara, Ricky Rizal tuntutan jaksa 8 tahun vonis hakim 13 tahun penjara, Kuat Ma’ruf (sopir pribadi) tuntutan jaksa 8 tahun vonis hakim yakni 15 tahun penjara. Sementara, Richard Eliezer tuntutan jaksa 12 tahun penjara, divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam kasus ini Richard Eliezer adalah orang yang diperintahkan untuk mengeksekusi Brigadir J. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan vonis Richard Eliezer jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, sedangkan terhadap terdakwa lain, hakim menjatuhkan vonis lebih berat.

Sesungguhnya dalam beberapa hal putusan hakim sudah tepat, yakni menghukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawathi masing-masing dengan hukuman mati dan pidana 20 tahun penjara karena mereka merupakan dalang intelektual. Namun apakah putusan hakim yang menghukum Ricky Rizal dan Kuat Maruf masing-masing pidana 13 tahun dan 15 tahun penjara sudah tepat?

Jika dibandingkan dengan Ricky Rizal dan Kuat Maruf, Richard Eliezer jauh lebih berkontribusi dalam hilangnya nyawa Brigadir Josua. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa latar belakang hakim menjatuhkan vonis kepada Richard Eliezer 1,5 tahun karena majelis mengapresiasi kejujuran dan keteguhan terdakwa selama menjalani proses persidangan.

Menurut hakim, Richard Eliezer layak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama alias justice collaborator. Majelis hakim sadar bahwa apa yang dilakukan Richard Eliezer menyimpan berbagai risiko besar. Namun terdakwa Richard Eliezer tetap teguh mengungkapkan kebenarannya.

“Sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice collaborator. Berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan pasal 10 a UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006. Terdakwa Richard Eliezer dianggap telah menyadari perbuatan jahatnya. Pun turut menyesali atas apa yang telah ia perbuat kepada Brigadir Josua. Dengan meminta maaf dengan tulus kepada keluarga korban.

Lalu selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahannya dalam proses persidangan. Meskipun harus melewati jalan terjal dan berisiko demi kebenaran. Hal itu ditunjukkan terdakwa Richard Eliezer sebagai bentuk pertobatan. Menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana dijatuhkan kepada terdakwa ditentukan sebagaimana dalam amar putusan,”

Dalam membuat suatu keputusan hakim, harus dapat menengahi rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, hakim juga wajib menengahi rasa keadilan di antara para terdakwa dengan memberikan putusan yang adil sesuai peran masing-masing dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Richard Eliezer merupakan orang yang melakukan eksekusi terhadap Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Adapun alasan Richard Eliezer tidak menolak karena takut dengan Ferdy Sambo. Meski demikian, kita juga harus menduga adanya motif lain, mens rea (niat batin), mental elements of crime (niat jahat) dari Richard Eliezer.

Hakim juga patut menduga bahwa Richard Eliezer memiliki kepentingan pribadi (individual interest) sehingga mau melakukan eksekusi kepada Brigadir Josua.

Manusia pada umumnya tentu tidak akan mau menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini dapat kita lihat bahwa Riky Rizal melakukan penolakan ketika diminta oleh Sambo untuk mengeksekusi Brigadir J. Anehnya, Richard Eliezer mau melakukan hal tersebut.

Jika dikatakan bahwa adanya relasi kuasa yang jauh antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, sesungguhnya antara Riki Rizal dan Ferdy Sambo juga terjadi hal demikian.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa antara Richard Eliezer dengan Brigadir Josua memiliki kedekatan emosional yang cukup dekat. Mereka sering tidur dalam satu kamar yang sama, namun dengan teganya melakukan eksekusi kepada sahabatnya sendiri. Sedangkan dalam kepolisian setiap anggota harus memiliki jiwa korsa rela mati demi teman.

Jika melihat dengan sudut pandang yang berbeda adapun alasan Richard Eliezer mengatakan bahwa ia takut dengan Ferdy Sambo karena relasi kuasa sehingga mau mengeksekusi Brigadir Josua.

Bagaimana jika ternyata bahwa Richard Eliezer memiliki, mens rea (niat batin) yang tidak baik dan mental elements of crime (niat jahat) serta kepentingan pribadi (individual interest) yang menginsyafi bahwa Ferdy Sambo merupakan orang yang berkuasa di institusi Polri tempat ia bekerja. Sehingga apabila ia mengikuti keinginan Ferdy Sambo, maka akan menjadi ajudan kesayangan dan dianak emaskan oleh Ferdy Sambo.

Tentunya hal ini akan mempengaruhi dan berharap kariernya akan lebih gemilang dengan mendapatkan promosi dari Ferdy Sambo.

Berdasarkan dakwaan bahwa Richard Eliezer, Riki Rizal, Kuat Maruf masing-masing diberikan IPhone 13 Pro Max tidak ada penolakan dari ketiga terdakwa. Perlu diperhatikan khususnya Richard Eliezer, jika hanya karena takut akan Ferdy Sambo tentunya tanpa adanya kepentingan pribadi (individual interest) bukan sesuatu yang sulit jika Richard Eliezer menolak pemberian hadiah, yang terpenting ia telah melaksanakan kehendak Ferdy Sambo untuk mengeksekusi Brigadir Josua.

Ferdy Sambo sempat akan memberikan hadiah untuk Riky Rizal dan Kuat Maruf masing-masing Rp 500 juta dan Richard Eliezer sebesar Rp 1 miliar, namun karena situasi dirasa belum aman uang itu dijanjikan akan diberikan pada bulan Agustus. Dapat dilihat bahwa dalam dakwaan juga tidak ada pernyataan dari Richard Eliezer untuk menolak.

Walau pun Richard Eliezer sudah menjadi Justice Collaborator dalam kasus ini sehingga kasus ini menjadi terang, namun hakim tidak dapat mengesampingkan peran penting Richard Eliezer dalam menghilangkan nyawa Brigadir J dan faktor Richard Eliezer patut diduga memiliki mens rea (niat batin) yang tidak baik dan mental elements of crime (niat jahat) serta kepentingan pribadi (individual interest) sehingga alasan bahwa adanya relasi kuasa tidak dapat sepenuhnya diterima.

Hakim dapat menjadikan peran Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator untuk meringankan hukumannya, namun tidak menghukum Riki Rizal dan Kuat Maruf jauh lebih berat, sementara peran mereka jauh lebih sedikit.

Hal ini dapat mencederai rasa keadilan bagi para terdakwa lainnya. Jika hakim menyatakan bahwa vonis atas Richard Eliezer 1,5 tahun adil dengan dasar bahwa Richard Eliezer adalah seorang yang berani mengungkap kebenaran, maka perlu juga hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga Richard Eliezer memiliki mens rea, elements of crime dan individual interest jauh lebih besar dibandingkan dengan Riki Rizal yang berani menolak.

Jika dibandingkan dengan Kuat Ma’ruf patut diduga juga bahwa Richard Eliezer memiliki mens rea (niat batin) yang tidak baik dan mental elements of crime (niat jahat), dan kepentingan pribadi (individual interest) jauh lebih besar. Kuat Ma’ruf hanyalah seorang sopir. Sekali pun ia ikut terlibat dalam kasus ini, keuntungan yang ia dapatkan tidak sebesar terdakwa lain yang bekerja sebagai seorang polisi sehingga mens rea (niat batin) yang tidak baik, mental elements of crime (niat jahat), dan kepentingan pribadi (individual interest) tidak cukup besar.

Adapun salah satu faktor yang memberatkan hukuman terdakwa adalah peran sertanya dalam suatu tindak pidana dan juga seberapa besar mens rea (niat batin) yang tidak baik, dan mental elements of crime (niat jahat). Jika diperbolehkan memilih, Riki Rizal dan Kuat Maruf tidak ingin terlibat. Mereka juga seorang ayah dari anak-anaknya yang turut menjadi korban atas kejahatan yang didalangi oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawathi.

Apabila hakim menyatakan bahwa 1,5 tahun adalah vonis yang adil, maka vonis untuk Riki Rizal dan Kuat Maruf harusnya tidak jauh berbeda atau justru di balik vonis Richard Eliezer yang tidak jauh berbeda dengan Riki Rizal dan Kuat Maruf sehingga menciptakan rasa keadilan bagi terdakwa lainnya.

Selain tentang rasa keadilan, putusan hakim ini juga dapat menimbulkan gejolak dalam politik hukum di Indonesia di masa yang akan datang. Pelaku tindak pidana akan berlomba-lomba menjadi Justice Collaborator agar mendapatkan hukuman yang tidak masuk akal dengan pasal yang didakwakan. Seperti Richard Eliezer yang didakwa Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat ke-1 KUHP hanya dihukum 1,5 tahun.

Harus diingat, putusan hakim merupakan yurisprudensi dan negara ini mengakui bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum selain undang-undang dan dapat dijadikan hakim di masa yang akan datang sebagai rujukan dalam penanganan suatu kasus.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

Advertisement

OPINI

Merawat Mutu, Menghargai Proses

Oleh: Chr. Danang Wahyu Prasetio*

DETAIL.ID

Published

on

WACANA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengenai penghapusan praktik otomatis naik kelas kembali mengundang perhatian publik. Di satu sisi, setiap peserta didik perlu memperoleh kesempatan untuk terus berkembang tanpa terhambat oleh kegagalan belajar. Namun, di sisi lain, pendidikan tidak boleh kehilangan makna evaluasi, standar kompetensi, dan tanggung jawab dalam membentuk pribadi. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah seorang siswa harus naik atau tinggal kelas, melainkan apakah ia sungguh bertumbuh dan mencapai kompetensi yang diharapkan.

Bagi SMA Kolese De Britto Yogyakarta, kenaikan kelas senantiasa menjadi bagian dari proses evaluasi pendidikan yang menyeluruh. Naik kelas bukan hadiah karena siswa telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran, melainkan pengakuan atas proses, usaha, tanggung jawab, dan pencapaian kompetensinya. Karena itu, evaluasi tidak hanya mempertimbangkan aspek akademik, tetapi juga perkembangan kepribadian, spiritualitas, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah pendidikan khas De Britto yang dibangun melalui beberapa fondasi. Pertama, Spiritualitas Ignatian, yang menempatkan pendidikan sebagai upaya memuliakan Allah (Ad Maiorem Dei Gloriam/AMDG) dengan menemukan Allah dalam segala hal (Finding God in All Things). Pendidikan bukan semata-mata mengejar angka dan prestasi, melainkan membantu siswa menemukan makna hidup serta tanggung jawabnya.

Kedua, kebebasan. De Britto mendidik siswa menjadi pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan bukan berarti melakukan segala sesuatu sesuai keinginan, melainkan kemampuan mengenali diri, mempertimbangkan pilihan, mengatasi ego, dan berani mengambil keputusan yang benar. Dalam konteks ini, tanggung jawab belajar merupakan bagian dari proses menjadi pribadi yang merdeka.

Ketiga, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang diarahkan pada pembentukan pribadi utuh dengan profil 1L+5C, yakni Leadership, Competence, Conscience, Compassion, Commitment, dan Consistency. Keempat, kurikulum, yang memberikan ruang bagi guru untuk merancang pembelajaran secara terencana, bermakna, dan menyentuh keseluruhan dimensi perkembangan siswa. Kelima, pendidikan akademik dan nonakademik, yang berjalan beriringan melalui standar isi, proses, dan penilaian untuk mengembangkan kemampuan intelektual, karakter, kepemimpinan, kreativitas, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.

Seluruh fondasi tersebut bermuara pada cita-cita membentuk pemimpin pengabdi yang Pancasilais demi kesejahteraan bangsa, negara, dan dunia. Proses pembentukan itu juga diterjemahkan dalam tiga fase perkembangan: kelas X sebagai masa adaptasi, kelas XI sebagai masa sosialisasi, dan kelas XII sebagai masa internalisasi. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai kehidupan sungguh dihidupi.

Dalam konteks ini, wacana Kemendikdasmen untuk mengakhiri praktik otomatis naik kelas patut menjadi momentum pembenahan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan gagasan ini dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha pada 2 Oktober 2026. Pemerintah mengkaji kemungkinan penguatan mekanisme tersebut mulai tahun ajaran 2027/2028. Artinya, gagasan ini masih dalam tahap persiapan, bukan aturan baru yang telah berlaku.

Sesungguhnya, evaluasi kenaikan kelas bukan hal baru. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kemendikdasmen edisi 2025 telah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas berdasarkan laporan kemajuan belajar, seluruh mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi selama satu tahun. Keputusan tidak naik kelas perlu mempertimbangkan keseluruhan proses pembelajaran serta pendampingan yang telah diberikan.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar keberanian sekolah untuk tidak menaikkan siswa, melainkan keseriusan memastikan setiap anak sungguh belajar dan berkembang. Keputusan tidak naik kelas bukan hukuman atau upaya mempermalukan siswa, tetapi bagian dari tanggung jawab pendidikan menjaga kualitas. Tentu, keputusan tersebut harus didasarkan pada indikator yang jelas, penilaian objektif, komunikasi dengan orang tua, serta pendampingan berkelanjutan.

Guru pun perlu membangun budaya evaluasi yang jujur dan reflektif. Kesulitan belajar harus dikenali sejak awal melalui pendampingan, remedial, konseling, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Aspek nonakademik seperti kedisiplinan, tanggung jawab, keterlibatan, dan kepedulian terhadap sesama juga perlu mendapat perhatian. Semangat cura personalis, yakni perhatian terhadap keunikan dan perkembangan setiap pribadi, harus sungguh diwujudkan dalam proses tersebut.

Pendidikan yang berpusat pada siswa bukan berarti menurunkan standar agar semua anak naik kelas. Setiap anak memang memiliki potensi dan kecepatan belajar berbeda. Menghargai perbedaan bukan berarti menghilangkan tuntutan kompetensi, melainkan menghadirkan pendampingan dan cara belajar yang tepat agar setiap anak memiliki kesempatan mencapai perkembangan optimal. Pendidikan yang memerdekakan bukan membebaskan seseorang dari tanggung jawab, tetapi menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab atas pilihan dan proses hidupnya.

Pada akhirnya, naik kelas seharusnya menjadi konsekuensi dari pertumbuhan, bukan sekadar rutinitas administratif. Sekolah perlu berani bertanya apakah setiap siswa sungguh berkembang dalam pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kedewasaan pribadi. Sebaliknya, siswa yang tidak naik kelas juga harus tetap memperoleh pendampingan, harapan, dan kesempatan untuk bertumbuh.

Bagi SMA Kolese De Britto, menjaga standar bukan berarti mengabaikan anak, sebagaimana memberikan kesempatan bukan berarti mengabaikan kualitas. Keduanya harus berjalan bersama. Sebab, keberhasilan pendidikan bukan terletak pada seberapa cepat seorang siswa naik kelas, melainkan pada seberapa utuh ia bertumbuh dan seberapa siap ia menjadi pribadi yang bebas, bertanggung jawab, serta mampu mengabdikan hidupnya bagi sesama. Pendidikan bukan sekadar mengantarkan siswa ke tingkat berikutnya, melainkan menemani setiap pribadi bertumbuh menjadi manusia yang semakin utuh.

*(Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta)

Continue Reading

OPINI

Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

‎Oleh: Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

DETAIL.ID

Published

on

PADA tahun 2026 ini gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah, termasuk di Taiwan.

‎Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan.
‎
‎Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional. Dalam konteks ini, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret.
‎
‎Pada pertemuan Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31) tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau.
‎
‎Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris.
‎
‎Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah.
‎
‎Menyelaraskan dengan Norma Internasional
‎
‎Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional.
‎
‎Sementara itu kerangka kerja transparansi yang diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan
‎dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.
‎
‎Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026-2030.
‎
‎Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, dan lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja.
‎
‎Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.
‎
‎Taiwan juga menunjukkan bahwa pada 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
‎
‎Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).
‎
‎Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) serta Persetujuan Paris.

‎Taiwan secara berkala mempublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan, dan Laporan Inventarisasi Nasional sesuai dengan praktik pelaporan internasional.
‎
‎Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah
‎
‎Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri.
‎
‎Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.
‎
‎Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim.
‎
‎Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih. Tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi secara bertahap.
‎
‎Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS) yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.
‎
‎Baru-baru ini Inggris mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism).
‎
‎Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.
‎
‎Tahun ini Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah. Perubahan ini menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.
‎
‎Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular.
‎
‎Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.
‎
‎Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.
‎
‎Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.
‎
‎Memperkuat Ketahanan Iklim
‎
‎Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau.
‎
‎Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian.
‎
‎Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
‎
‎Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau. Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional.
‎
‎Program ini juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh.
‎
‎Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
‎
‎Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal.
‎
‎Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
‎
‎Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas.
‎
‎Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi.
‎
‎Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis,
‎peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan.
‎
‎Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
‎
‎Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan pada sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan.
‎
‎Tahun ini Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi.
‎
‎Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.
‎
‎Memperkuat Kemitraan Global untuk Merumuskan Solusi Iklim
‎
‎Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda.
‎
‎Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi.
‎
‎Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris, dan Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis.
‎
‎Tahun lalu Taiwan menandatangani MoU mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatic dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan.
‎
‎Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.
‎
‎Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.
‎
‎Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan berbagai upaya tata kelola iklim global.
‎
‎Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.

Continue Reading

OPINI

Ketika Pemburu Proyek Tiba-tiba Menjadi Pemburu Kebenaran

Oleh: NAZ*

DETAIL.ID

Published

on

MENARIK melihat perkembangan terbaru di Muarojambi. Ada yang sekarang begitu bersemangat berbicara tentang transparansi tender, proyek titipan, kebocoran paket, dan mafia proyek. Bahkan laporan pun dibawa ke Jakarta. Bagus.

Demokrasi memang membutuhkan orang yang berani bertanya. Tapi ada satu benda yang sering hilang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih: ingatan publik. Sebab masyarakat Muarojambi juga punya ingatan.

Masyarakat tentu masih bisa bertanya: ketika rezim pemerintahan sebelumnya berkuasa, siapa saja yang paling sering berada di sekitar proyek? Siapa yang dulu begitu akrab dengan paket-paket pekerjaan? Siapa yang dahulu menikmati manisnya aroma proyek ketika pintu kekuasaan terbuka lebar?

Dan mengapa setelah terjadi perubahan kekuasaan, sebagian orang yang dahulu tampak begitu nyaman di sekitar proyek tiba-tiba berubah menjadi inspektur moral pengadaan barang dan jasa?

Jangan salah paham.

Melaporkan dugaan penyimpangan ke KPK adalah hak setiap warga negara. Tetapi hak melapor tidak otomatis memberikan hak untuk menghapus masa lalu. Kalau memang ingin perang terhadap mafia proyek, mari perang secara konsisten. Jangan hanya mempersoalkan siapa yang sekarang mendapatkan proyek, tetapi pura-pura lupa bertanya siapa yang dahulu menikmati proyek.

Jangan hanya meminta audit terhadap pemerintahan hari ini, tetapi menutup buku ketika cerita menyentuh pemerintahan kemarin. Kalau standar yang dipakai adalah transparansi, maka transparansi harus berlaku ke depan dan ke belakang.

Kalau yang diminta adalah audit, silakan audit. Tetapi sekalian saja buka seluruh riwayat paket pekerjaan beberapa tahun terakhir. Buka siapa pemenangnya. Buka nilai kontraknya.
Buka proses tendernya. Buka perusahaan yang berulang kali menang. Buka siapa saja yang menjadi rekanan.

Dan yang paling menarik: buka pula siapa saja yang dahulu berdiri paling dekat dengan meja pembagian kue proyek. Sebab kalau memang ingin membersihkan rumah, jangan hanya menyapu ruang tamu ketika kamera datang. Buka gudang. Buka lemari. Buka laci. Bahkan kalau perlu, buka album foto lama.

Di situlah biasanya sejarah punya cara sendiri untuk berbicara. Ironinya, dalam politik proyek, seseorang bisa berganti posisi dengan sangat cepat. Kemarin mungkin dianggap “orang dalam”. Hari ini mendadak menjadi “pengawas”. Kemarin menikmati aroma kekuasaan. Hari ini sibuk mencium aroma korupsi. Kemarin dekat dengan proyek. Hari ini dekat dengan laporan.

Yang berubah mungkin jabatan dan narasinya. Yang tidak berubah adalah ingatan masyarakat. Karena itu, kalau memang serius ingin membongkar dugaan permainan tender Muarojambi, jangan berhenti pada 32 paket yang sedang ramai dibicarakan.

Tarik garisnya lebih panjang. Periksa sebelum, selama, dan sesudah pemerintahan berganti.
Sebab pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi alat untuk mengganti pemain dalam permainan yang sama. Dan publik tentu tidak ingin menyaksikan sebuah drama lama dengan pemeran berbeda: yang kemarin menikmati kue proyek, hari ini datang membawa pisau untuk memotong kue orang lain.

Kalau memang bersih, tidak perlu takut diaudit. Kalau memang konsisten, tidak perlu takut sejarah dibuka. Dan kalau memang ingin menjadi pemburu mafia proyek, satu syaratnya sederhana: pastikan dulu jejak kaki sendiri tidak tertinggal di TKP yang sedang ditunjuk.

*Budak Dusun

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs