Connect with us
Advertisement

DAERAH

Unbari Masih Diterpa Polemik Berkelanjutan, Saidina Usman Pj Rektor Unbari Versi YPJ Tanggapi Begini

Published

on

Jambi – Dr. Saidina Usman, S.Sos., M.Phil merespon aksi demonstrasi maha siswa Unbari terkait polemik kepemimpinan kampus yang berlarut-larut hingga layanan perkuliahan yang disebut-sebut akan digelar secara online sebagaimana tercantum di akun media sosial Unbari.

Saat dikonfirmasi Saidina menyampaikan dirinya sudah memerintahkan agar pelayanan di kampus tetap dilaksanakan secara offline. Namun berdasarkan pengakuannya, hingga kini pelayanan yang berkaitan dengan sistem elektronik masih dikendalikan oleh para pejabat kampus yang lama.

“Dan orang-orang lama ini tidak mau koperatif,” kata Saidina Usman, Senin, 13 Maret 2023.

Sikap dari para pejabat lama di Unbari tersebut pun dinilai oleh Saidina sebagai bentuk penyangkalan terhadap yayasan sebagai badan penyelenggara dan pejabat yang ditunjuk secara resmi oleh yayasan untuk memimpin Unbari.

“Mereka main lebih kepada sentimen. Karna mereka selama ini yang pegang akun-akun portal (sistem elektronik), mereka tidak mau ngasih, bahkan menggantinya,” ujar Usman, Pj Rektor Unbari yang baru ditunjuk Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) itu.

Saidina Usman juga berujar bahwa saat ini beberapa oknum mantan pejabat Unbari berafiliasi dengan mantan Plt Rektor Unbari sebelumnya yakni Prof Heri. Hal tersebut pun kian membuat keruh suasana kampus.

“Dan ini parahnya lagi Prof Heri ini. Beliau ini intervensi, selalu mengkomunikasi dengan pihak lama ini, pejabat-pejabat lama untuk mengambil alih,” ujarnya.

Hal tersebut menurut Saidina nampak jelas dari manufer seperti mengeluarkan surat edaran untuk perkuliahan online, pelayanan online dan lain sebagainya. Dia pun menyesalkan hal tersebut.

“Ya sudahlah. Apalagi sekarang ini status ini jelas, dibawa ke Kemenkopolhukam. Sudah berproses, akan ada putusan dan kalender akademiknya tidak bisa kita tahan dong, terus berjalan. Seandainya dia profesional ya sama-sama kita tunggu. Tapi urusan mahasiswa harus jalan terus,” katanya.

“Sistemnya diserahkan, jangan portalnya diambil alih. Sehingga inikan mahasiswa jadi bingung, ini kuliah online atau ikut yang offline,” katanya lagi.

Menurut Saidina, kondisi tersebut jadi seakan mempertontonkan kehadapan mahasiswa bahwa Unbari sedang dilanda masalah besar. Padahal, kata dia, masalah inikan masalah legalitas saja. Siapa yang legal untuk menjadi pimpinan, jangan dibawa-bawa ke mahasiswa.

“Jadi itu tidak jantan seperti itu, menggunakan orang-orang lama yang pro dia untuk memboikot dalam kutip layanan. Kalau mau dilayani ikut kami online, kalau nggak yaudah gausah. Kan repot kek gitu jadinya. Lembaga pendidikan dibuat seperti itu,” ucapnya.

Namun ditengah polemik yang masih menerpa Unbari hingga saat ini, Saidina Usman tetap optimis persoalan di lingkup Unbari tersebut akan segera selesai.

“Sangat optimis memang, karna kita didukung semua data dan fakta. Tidak ada yang kita manipulasi,” katanya.

Teruntuk mahasiswa Unbari, ia juga berpesan agar berpikir kritis. Ia juga berharap agar para mahasiswa mengikuti struktur Unbari yang terbaru. Lebih lanjut dia bilang begini.

“Kita sudah punya Warek yang baru dan itu sah diangkat oleh saya yang juga diangkat oleh yayasan, artinya legalitasnya jelas. Sementara Prof Heri tidak ada legalitasnya lagi. Ketika dia sudah habis masa jabatannnya berarti otomatis gugur legalitasnya. Jadi ikut yang tidak jelas legalitasnya atau ikut yang diangkat resmi oleh Yayasan. Saya minta kawan-kawan berpikir saja.” ucap dia.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Top Public Service App Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengembangkan aplikasi Sentuh Tanahku meraih penghargaan Top Public Service App kategori Kementerian pada ajang Digital Excellence Awards 2026 yang diselenggarakan oleh JawaPos.com, Kamis, 30 Juli 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan inovasi layanan pertanahan berbasis digital yang semakin mudah diakses masyarakat.

“Penghargaan ini memacu kami untuk selalu menjadikan Sentuh Tanahku terus mendekatkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari JawaPos.com ini menambah semangat kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya layanan digital pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, usai menerima penghargaan mewakili Kementerian ATR/BPN.

Aplikasi Sentuh Tanahku berhasil meraih nominasi berdasarkan survei yang dilakukan JawaPos.com dan Lembaga Survei Infovesta 20 Provinsi di Indonesia dengan total responden mencapai 19.000 orang, untuk mengukur persepsi masyarakat terkait produk aplikasi. Indikator utama penilaian mengacu pada top of mind awareness, brand pertama yang dipikirkan, serta brand yang paling dipercaya. Aplikasi Sentuh Tanahku memenuhi kriteria kelayakan yang diseleksi berdasarkan rekam jejak testimoni masyarakat, inovasi produk, kualitas layanan, serta persepsi publik.

“Melihat aplikasi Sentuh Tanahku ini sudah bagus dan tentunya inovasi ini tak akan berhenti. Kita berupaya mengembangkan aplikasi dan layanan kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Andi Tenri Abeng.

Andi Tenri Abeng menilai, keberhasilan inovasi digital juga harus diimbangi dengan komunikasi publik yang kuat. Ke depan, ia berharap Sentuh Tanahku bisa lebih dikenal sehingga banyak masyarakat makin memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.

“Aplikasi Sentuh Tanahku ini terus dan selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat untuk semakin mendekatkan ATR/BPN dengan masyarakat. Semua informasi terkait syarat, biaya, waktu, proses permohonan, bisa dilakukan dengan Sentuh Tanahku. Apa yang seringkali masyarakat keluhkan, tanyakan, dan dianggap rumit, semuanya ada di sana,” ujar Andi Tenri Abeng.

JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 adalah ajang penghargaan bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang sukses melakukan inovasi digital dan akselerasi ekonomi digital. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu pemenang nominasi bersama dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Continue Reading

DAERAH

BPJS Kesehatan Pamekasan Dorong Peserta JKN Manfaatkan Layanan Digital

DETAIL.ID

Published

on

Kusnadi mendampingi sang istri menjalani perawatan medis. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan)

DETAIL.ID, Pamekasan – BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan terus mendorong peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah disediakan.

Inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat mengurus administrasi kepesertaan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, mengatakan peserta JKN tidak hanya memperoleh perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga kemudahan dalam mengakses layanan administrasi melalui berbagai kanal digital.

“Selain memberikan perlindungan biaya kesehatan, kami juga terus mempermudah akses layanan administrasi bagi peserta. Saat ini hampir seluruh layanan sudah dapat diakses secara online tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Galih.

Menurut Galih, peserta kini dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan, mengubah data, pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, mengambil antrean online, hingga mengakses berbagai informasi lainnya.

Selain itu, layanan administrasi juga tersedia melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165 dan Care Center 165.

Ia berharap pemanfaatan layanan digital terus meningkat karena dinilai mampu menghemat waktu sekaligus mempermudah peserta dalam mengurus kebutuhan administrasi JKN tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.

Manfaat Program JKN juga dirasakan Kuswadi, peserta asal Kabupaten Sampang yang mendampingi istrinya menjalani perawatan di RS Sukma Wijaya Sampang.

Ia menuturkan, istrinya sempat mengalami benjolan di leher sebelah kanan.

Setelah menjalani pemeriksaan dokter dan USG, benjolan tersebut didiagnosis sebagai kelenjar tiroid yang memerlukan tindakan operasi.

Seluruh rangkaian pelayanan hingga proses operasi, kata Kuswadi, berjalan lancar dengan pembiayaan ditanggung Program JKN.

Ia juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan selama istrinya menjalani perawatan.

“Alhamdulillah, operasi istri saya berjalan lancar dan tidak dipungut biaya sama sekali karena menggunakan JKN. Petugas rumah sakit juga sangat ramah serta membantu menjelaskan setiap proses pelayanan yang dijalani istri saya,” kata Kuswadi.

Continue Reading

DAERAH

Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Akad Massal 62.000 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.

Kehadiran Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung terwujudnya ekosistem perumahan yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum atas tanah.

“Dengan legalitas tanah yang kuat dan pelayanan pertanahan yang semakin modern, pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pemilik rumah,” kata Menteri Nusron.

Kepastian hukum atas tanah merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari proses pembangunan perumahan. Melalui legalitas tanah, masyarakat memperoleh jaminan hukum atas rumah yang dimiliki.

Prosesi akad massal yang merupakan bagian dari program Tiga Juta Rumah ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dilaksanakan secara serentak pada 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi. Selain dihadiri para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, acara ini juga diikuti oleh gubernur, perwakilan pemerintah daerah, para pengembang properti, serta ratusan masyarakat penerima manfaat.

“Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Termasuk juga dalam mendukung program Tiga Juta Rumah dengan mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah. Menurutnya, sinergi antarkementerian menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan kepastian hukum yang jelas.

Di lokasi acara, Presiden Prabowo bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dan berdialog dengan sejumlah warga. Menutup rangkaian acara, Presiden Prabowo dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PKP, dan perwakilan penerima rumah subsidi menekan tombol peresmian program rumah subsidi sebagai simbol dimulainya penyaluran manfaat kepada puluhan ribu keluarga di berbagai daerah. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs