Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Tim Penilai Satyalencana Wrakarya Bidang Pembangunan Pertanian Gubernur Al Haris Verifikasi Lapangan

Published

on

Batanghari – Pada Selasa, 14 Maret 2023 Tim Penilai Satyalencana Pembangunan/Wirakarya Bidang Pembangunan Pertanian untuk Gubernur Al Haris, melakukan penilaian lapangan.

Tim penilai yang dikomandoi Brigjen TNI Ludi Prastyono, Karo Sekretariat Militer Presiden, setidaknya meninjau dua lokasi pertanian binaan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertama mengunjungi kelompok Tani Rambutan, Desa Panca Mulia, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi. Pertemuan langsung dilakukan dilakukan di area perkebunan petani.

Kedua mengunjungi Koperasi Mutiara Bumi, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Di sini tim melihat peran Pemprov Jambi dalam pembinaan terhadap petani.

Gubernur Jambi Al Haris mendampingi langsung tim penilai melakukan pengecekan lapangan. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris meminta para petani menyampaikan apa adanya kepada tim dari pusat.

“Pertama mohon maaf sekali ini Bapak Ibu. Kami datang mendadak, mengganggu Bapak Ibu sekalian yang semestinya sedang bekerja, ada yang sedang ndodos, mohon izin saya dengan Pak Karo, beliau ini datang sebagai tamu kita untuk menilai daripada kondisi Jambi bidang perkebunan tentunya,” kata Al Haris.

Gubernur Al Haris juga meminta para petani untuk berterus terang kepada para tim penilai soal kondisi para petani.

“Bapak ibu di sini saya hanya sebagai pendamping, nanti dalam diskusi tolong sampaikan apa adanya kepada tim penilai dan jangan dibuat-buat,” kata Al Haris.

Sementara itu Brigjen TNI Ludi Prastyono, menanyakan banyak hal terhadap para petani. Dari bantuan hingga sejauh mana selama ini peranan pemerintah dalam membimbing para petani.

“Jadi kami di sini dari Sekretariat Militer Presiden melakukan penilaian Terhadap Gubernur Bapak Ibu. Bapak ibu beruntung punya pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Penghargaan yang kami nilai ini, hanya 17 Gubernur dari 38 provinsi di Indonesia yang diusulkan oleh Kementerian Pertanian,” ujar Brigjen Ludi.

Ketua Gapoktan Rambutan, Sukron Makmun menyatakan, peranan pemerintah sangat besar dalam kemajuan kelompok tani di Provinsi Jambi. Terlebih bantuan yang terus diberikan.

“Saya Sukron Makmun yang Alhamdulillah dipercaya oleh kelompok tani Rambutan untuk memimpin Gapoktan ini, Pak. Atas nama Gapoktan Rambutan, kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur yang sudah banyak membantu kami petani kecil ini,” ucap Sukron.

“Alhamdulillah dengan bantuan bibit, pupuk hingga alat kelengkapan pertanian, sangat meringankan beban kami, Pak,” katanya.

Dijelaskan Sukron, saat ini setidaknya ada 300 petani yang mengikuti program replanting. Para petani diminta untuk menjaga bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

“Kami tidak sekolah diminta mengelola perkebunan yang besar Pak, ada 300 petani yang sudah mengikuti replanting, Kami berterimakasih sudah diberikan bantuan kepada kami, tolong para kelompok tani untuk menjaga bantuan ini dengan baik,” tutur Sukron.

Lasmin, Ketua Koperasi Unit Desa Mutiara Bumi, Desa Pompa Air, juga menyatakan hal yang sama, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Al Haris. Selain itu, untuk menunjang kelancaran distribusi hasil buah sawit para petani.

“Terima kasih Bapak-bapak sudah berkunjung dan melihat langsung apa yang kami kerjakan, Terimakasih Pak Gubernur sudah membantu kami. Tapi kami ada permintaan ini Pak, tolong berikan kami bantuan mobil untuk mengangkut buah sawit dari kebun ke penampungan,” ujar Lasmin.

Sebelumnya, pada Senin siang, 13 Maret 2023 bertempat di ruang VIP Rumah Dinas Gubernur. Al Haris memaparkan kondisi pertanian dan perkebunan Provinsi Jambi kepada para tim penilai.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.

Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.

Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.

Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.

Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.

Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.

Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.

“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.

Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Jember Bentuk Satgas Khusus Awasi Ratusan SPPG dengan CCTV

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Kamis, 26 Februari 2026.

Satgas ini mengawasi ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar makanan yang diterima siswa memenuhi standar kualitas dan higienitas.

Pembentukan Satgas dilakukan setelah muncul laporan kendala teknis di sejumlah titik.

Beberapa SPPG disebut menyajikan menu yang dinilai kurang layak, sehingga pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Ini bukan salah pemerintah pusat, bukan salah Presiden. Jika ada kekurangan di Jember, itu tanggung jawab saya,” ujar Gus Fawait.

Ia memastikan evaluasi berjalan total dan perbaikan dilakukan segera.

“Sebagai kepala daerah, saya memohon maaf dan berkomitmen melakukan evaluasi total,” katanya.

Satgas tidak hanya melakukan inspeksi mendadak, tetapi juga memperkuat pemantauan berbasis teknologi.

Setiap dapur SPPG akan dipasang CCTV yang terhubung langsung dengan pusat kontrol untuk pemantauan real-time.

“Beberapa poin utama meliputi pemantauan visual, pembaruan menu harian, dan rekomendasi tegas bagi pelanggaran,” ucapnya.

Selain pemasangan CCTV, pengelola SPPG wajib mengirimkan foto dan data menu setiap hari ke grup koordinasi khusus sebagai bentuk transparansi pengawasan.

“Para pengelola SPPG wajib mengunggah data dan foto menu masakan setiap hari,” katanya menegaskan.

Jika ditemukan pelanggaran serius, Satgas membuka ruang rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk menghentikan kerja sama dengan pengelola bermasalah.

“Kami ingin anak-anak sehat, sekaligus ekonomi desa bergerak lewat pasokan pangan lokal,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs