ADVERTORIAL
DPRD Muarojambi Gelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Beberapa Pandangan Fraksi
Muarojambi – Kembali DPRD Muarojambi mengelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi.
Rapat Paripurna yang dibuka langsung oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Junaidi, didampingi oleh Ahmad Haikal pada Senin, 12 Juni 2023.
Adapun paripurna baru digelar dan pandangan fraksi pertama dibacakan oleh fraksi PDIP yang disampaikan langsung oleh juru bicaranya Usman Khalik.
Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan banyak hal dan catatan agar pemerintah daerah segera melakukan tindakan terhadap pertumbuhan tumbuhan mereka di lapangan.
“Pemkab Muarojambi harus melakukan upaya maksimal mengajukan proses rekrutmen pegawai ASN naik melalui skema penerimaan PPPK maupun CPNS agar kuota penerimaan dapat diisi dengan baik,” ujar Usman.
Usman juga mengatakan, jangan sampai tenaga pendidik baru dilantik sudah mengundurkan diri karena jauhnya jarak tempat tinggal mereka.
“Jangan sampai mereka yang telah diangkat malah memilih mengundurkan diri karena lokasi tempat tinggal berjauhan dengan lokasi penempatan kerja,” kata Usman Khalik.
Selain itu, dirinya juga minta kepada pemerintah untuk memastikan keseluruhan APBD dengan baik sesuai dengan tupoksi.
Menurut temuan di lapangan, beberapa proyek pembangunan fisik telah selesai namun dari hasil pembangunan tersebut belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Misalnya pembangunan box culvers yang telah di selesai dibangun namun belum bisa digunakan oleh masyarakat karena posisi bom yang dibangun berada lebih tinggi dari jalan tanpa disertai adanya penimbunan.
“Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pemerintah agar setiap kegiatan perencanaan pembangunan fisik dapat diselenggarakan secara profesional supaya setiap rupiah yang digeluturkan pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dapat menghasilkan kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucapnya.
Sementara itu, Siti Maimunah Juru bicara Fraksi demokrat juga memberikan berbagai kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Muarojambi.
Kata dia, pada APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa lebih pembiayaan (silpa) anggaran sebesar Rp 63,225, hal tersebut merupakan tidak efisiensi anggaran ataukah tingkat penyerapan anggaran yang tidak optimal. Dengan demikian, Fraksi Partai Demokrat meminta agar PJ Bupati untuk mengevaluasi terhadap seluruh pengguna anggaran yang selalu menyumbangkan Silpa terbesar setiap tahunnya.
“Kami juga mohon untuk menerangkan silpa tersebut berasal dari kegiatan mana dan OPD mana saja,” kata Siti Maimunah.
Terpisah, Asisten Bupati Junaidi menyebut jika Pemkab Kabupaten Muarojambi akan berupaya untuk menindaklanjuti kritikan dari anggota DPRD Kabupaten Muarojambi dan akan disampaikan dengan laporan tertulis.
“Kita pelajari dan akan kita berikan penjelasan terhadap pertanyaan dari dewan,” ujar Junaidi.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.


