DAERAH
Data Pertambangan dan Energi Diperlukan untuk Menghitung PDRB

Medan – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Nurul Hasanuddin, menilai data pertambangan dan energi yang satu dan berkualitas sangat dibutuhkan Indonesia saat ini dan di masa depan.
“Data pertambangan dan energi bukan hal yang baru bagi BPS. Karena itu juga diperlukan dalam menyiapkan data pendukung untuk menghitung PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto),” kata Nurul Hasanuddin.
Dari keterangan resmi yang diterima para wartawan, kemarin, disebutkan hal itu disampaikan Nurul Hasanuddin dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun/ Focus Group Discussion (DKT/FGD) bertajuk “Satu Data Pertambangan dan Energi 2023”.
DKT itu bertema “Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Pertambangan dan Energi yang Berkualitas untuk Indonesia Maju”, dan diselenggarakan di Cambridge Hotel, Medan, Rabu 16 Agustus 2023.
Dalam kegiatan itu, BPS Sumut menghadirkan para pembicara yakni Statistisi Ahli Madya Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri BPS RI, Wahyu Indarto.
Serta, Kepala Bidang (Kabid) Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Karlo Purba.
Dalam kesempatan itu Nurul Hasanuddin menyebutkan, DKT dilakukan untuk menguatkan satu data di sektor pertambangan dan energi.
“Kegiatan ini sesungguhnya menguatkan agar Satu Data Pertambangan dan Energi. Jadi harapannya satu data. Karena adanya perbedaan antara dinas, BPS, asosiasi, BUMN. Sehingga nanti menjadi satu. Tidak bingung harus memilih data yang mana,” katanya.
Dikatakan Hasan, sapaan akrab Nurul Hasanudin, angka PDRB dihitung dari satu wilayah makanya harusnya datanya sama.
“Jadi inilah upaya kita menyamakan dengan standarisasi yang jelas. BPS memang punya metodologi dan barangkali mereka juga punya sumber data yang mungkin tidak diketahui oleh BPS,” kata dia.
Makanya, sambung Nurul Hasanuddin, diharapkan melalui FGD ini, BPS bisa mendapatkan itu supaya memperkaya, melengkapi dan menyempurnakan data yang sudah ada.
Apalagi, sambungnya, di Sumut ada pertambangan emas, geotermal, ada juga penggalian hingga listrik.
“Itu semua data yang harus ditangkap supaya nanti angka PDRB nya berkualitas,” katanya.
Data yang beragam dari pihak-pihak terkait sangat mempengaruhi terhadap perhitungan PDRB.
“Karena data dengan standar yang berbeda itu pada akhirnya akan membuat kita sulit menentukan mana yang tepat,” ujarnya.
Karena itulah, kita dia, BPS ingin menyamakan standarnya di seluruh Indonesia dengan cara menggelar DKT dan mengundang pembicara dari Pemerintah Pusat.
“Jadi nanti jika ada hasil diskusi yang bagus akan dibawa ke pusat untuk disempurnakan dan kemudian di deliver lagi ke seluruh indonesia,” kata Hasan
Selama ini, diakui Hasan, masih banyak tantangan untuk menembus sumber data. Karena itu, jika sudah terbangun komunikasi di high level-nya, yang di bawahnya akan tinggal terima yang sudah final.
“Itu akan jadi standar kan. Tidak beda-beda. Saya contohkan. Data Pertamina. Itu kan migas. Jadi ketika sudah pakai data Pertamina, maka daerah tidak perlu lagi mendata karena datanya sudah didapat di pusat. Jadi kita tinggal olah data per daerah masing-masing,” katanya.
Diakui Hasan, memang sejauh ini untuk data sektor pertambangan dan energi yang dari BUMN masih lebih mudah didapatkan. Tapi berbeda dengan swasta.
Untuk swasta ini butuh literasi karena mereka berorientasi bisnis jadi sedikit sulit. Padahal data itu sangat diperlukan karena untuk perencanaan pembangunan.
“Perencanaan itu kan juga berdampak ke swasta dan masyarakat umum. Makanya kalau mereka peduli dengan literasi statistik yang bertumbuh, mudah-mudahan ada support untuk kita,” katanya.
Sejauh ini data pertambangan yang sulit itu menyangkut produksi dan pendapatan.
“Makanya yang datanya agak-agak macet, kita ada pendekatan. Bagaimana dia laporan publik-nya. Dari konteks inilah BPS masuk kalau aspek-aspek yang sulit terbuka,” ucapnya.
Biasanya, kata Hasan, hal ini memang ada hubungannya dengan pajak. Juga aspek laporan akuntabilitas, antara pusat dari daerah.
“Tapi melalui DKT atau FGD ini, kita harap hal-hal itu akan ada solusinya,” tutur Hasan.
Statistisi Ahli Madya Sub Direktorat Statistik Pertambangan dan Energi Direktorat Statistik Industri BPS RI, Wahyu Indarto, mengatakan, data yang diambil sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah. Tapi karena ada juga yang minta dari luar negeri.
Tapi selain itu, tambahnya, manfaat data ini disampaikan secara terbuka tentu karena di era ini semua negara-negara maju kalau dia ingin menginvestasikan dananya, harus tahu kondisi negara tersebut.
“Data ini memberikan gambaran kepada mereka. Jadi penting bagi para investor karena ini potret bagaimana sektor pertambangan dan energi. Untuk kita pun, ini tentu sangat penting. Karena ini pada akhirnya akan mendorong perekonomian karena menyerap tenaga kerja dan lainnya,” katanya.
Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Karlo Purba, menambahkan, memang keberagaman data ini masih menjadi masalah.
“Setiap kebijakan itu kan harus berdasarkan data. Makanya harus ada keselarasan data. Berharap BPS jadi jurinya. Jadi nanti kami tinggal pakai BPS saja. Jika diperlukan, kami pun siap bekerjasama dan memfasilitasi dengan pelaku usaha yang memiliki izin,” katanya.
Reporter: Heno
DAERAH
Fadly Amran: 40 Hari Pertaman Jabat Wali Kota Padang Beberapa Program Unggulan Sudah Terealisasi

DETAIL.ID, Padang – Di momen Idul Fitri 1446 H, Wali Kota Padang Fadly Amran, menyampaikan kinerjanya bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir selama 40 hari pertama menjabat sebagai Wali Kota Padang.
Penyampaian ini dibacakan oleh Fadly Amran dalam kata sambutannya sesaat sebelum dimulainya Shalat Idul Fitri 1446 H di Gelanggang Balai Kota Aie Pacah, Senin, 31 Maret 2025.
Di hadapan seribuan jemaah shalat Idul Fitri 1446 H, dituturkan Fadly bahwa dalam 40 hari jalannya kepemimpinannya sebagai Wali Kota Padang, beberapa aktivasi Program Unggulan (Progul) sudah berhasil direalisasikan.
“Alhamdulillah atas izin Allah SWT, pada 40 hari pertama masa jabatan kami ini, beberapa aktivasi Progul sudah berhasil direalisasikan. Seperti dokter warga, BPJS Kesehatan Gratis, Dubalang Kota, Penataan Kawasan Pantai, perbaikan jalan dan drainase kota, dan segera diaktivasi juga pemberian seragam dan LKS gratis bagi siswa kurang mampu,” ujar Fadly Amran.
Fadly juga menegaskan bahwa prestasi ini tidak akan bisa diraih tanpa adanya dukungan semua pihak.
“Semua raihan ini tidak terlepas dari peran semua stakeholders Kota Padang. Baik itu aparatur Pemko Padang, pelaku usaha dan swasta, unsur Forkopimda, BUMN dan BUMD, serta masyarakat Kota Padang,” katanya lagi.
Dalam kata sambutannya ini selain meminta dukungan, kritik dan saran yang konstruktif bagi kejayaan Kota Padang, Fadly juga menyinggung tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
“Di hari yang fitri ini, mayoritas dari kita bergembira, tetapi tidak boleh kita lupakan perjuangan saudara seiman kita yang jauh di sana, di negeri para nabi, Palestina. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di sana,” ujar Fadly lagi.
Pelaksanaan shalat Idul Fitri 1446 H di Gelanggang Balai Kota Aie Pacah terasa semakin khusyuk dan istimewa karena Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, langsung bertindak sebagai penceramah.
Reporter: Diona
DAERAH
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Pantau Sejumlah Pos Pengamanan di Kota Padang

DETAIL.ID, Padang – Satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, mendampingi unsur Forkopimda Sumbar melakukan pemantauan ke sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) di Kota Padang pada Minggu, 30 Maret 2025.
Beberapa Pospam yang dikunjungi, seperti Pospam depan Masjid Al Hakim Pantai Padang, berlanjut ke Pospam Danau Cimpago dan diakhiri di Pospam depan Aroma Kitchen Parupuk Tabing.
Fadly Amran saat ditemui wartawan, menekankan pentingnya memastikan kesiapan petugas untuk menjaga ketertiban dan memberikan layanan terbaik kepada warga serta pengunjung selama liburan Lebaran.
“Keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran adalah prioritas kita. Melalui pos pengamanan ini, kita harapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta pengunjung yang datang ke Kota Padang,” ujarnya yang hadir bersama unsur Forkopimda Kota Padang dan sejumlah pimpinan OPD.
Lebih lanjut, Fadly juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Ia pun mengimbau masyarakat serta wisatawan senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan, serta melaporkan kepada petugas jika menemukan hal-hal yang tak diinginkan.
“Mari kita ciptakan libur Lebaran yang aman dan nyaman di Kota Padang. Semoga Lebaran kita tahun ini berkah dan penuh kebahagiaan,” kata Fadly Amran diamini Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan pihaknya siap mengawal arus mudik yang melintasi daerah Sumbar serta pelaksanaan Lebaran agar aman dan nyaman melalui Operasi Ketupat Singgalang 2025 yang berlangsung dari 26 Maret hingga 8 April 2025.
“Kami tekankan kepada seluruh personel yang bertugas di pos agar memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal kepada masyarakat,” tutur Jenderal bintang dua ini.
Reporter: Diona
NUSANTARA
Pro Kontra Silang Hangoluan di Titik Nol Habatahon, Campur Aduk Religi dan Identitas Batak

DETAIL.ID, Medan – Proyek akulturasi budaya dan religi yakni pembangunan Silang Hangoluan (Salib Kehidupan) di lokasi Titik Nol Habatahon (Batak) di Huta Parik Sabungan, Desa Simarrihit Limbong, Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, tak henti-hentinya menuai perbincangan.
Pro dan kontra bergulir dikalangan etnis Batak, yang terdiri dari beragam penganut agama, kepercayaan dan marga berbeda-beda. Selain masalah identitas budaya serta religi yang terkesan dipaksa campur aduk, proyek tersebut terkesan minim
kajian akademik serta musyawarah terbuka dalam penentuan titik nol peradaban suku Batak di daerah Limbong.
Namun ditengah peliknya ketidaksepahaman serta tak ada alasan yang dapat diterima akal sehat, Pemerintah Samosir bersama beberapa organisasi yang mengatasnamakan marga tetap tancap gas dalam proyek tersebut. Dan belakangan kian pelik dengan adanya pembangunan simbol salah satu agama.
Awal Maret lalu tepatnya pada 12 Maret 2025, Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk bersama Ketua Parsadaan Pomparan Limbong Mulana Indonesia (PPLMI), Mayjen (Purn) Bernhard Limbong sudah meletakkan batu pertama pembangunan salib suci ‘Silang Hangoluan’ di Titik Nol Habatahon.
Ceritanya, salib Silang Hangoluan bakal dibangun dengan tinggi keseluruhan 52 meter, sekaligus menjadi ikon salib tertinggi di dunia. Kalau berdasarkan klaim Benhard sebagaimana tersebar dalam berbagai media massa, pembangunan salib tersebut menelan biaya Rp 52 Milliar dan bersumber dari dana pribadinya.
“Menjadi suatu ikon salib tertinggi di dunia. Ini bukan mimpi, saya tidak pemberi harapan palsu, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya akan berbuat sesuai dengan berkat yang diberi Tuhan,” kata Bernhard.
Namun Ketua PPLMI tersebut juga tak lupa menyinggung soal peran serta dari Pemkab Samosir. Ditengah efisiensi anggaran saat ini, Bernhard meminta Pemkab Samosir menjalin kerjasama agar dapat mencari PAD sehingga pembangunan dapat tetap berjalan.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk pun mengapresiasi pembangunan Salib Suci ‘Silang Hangoluan’. Menurut dia, Salib Suci yang berada di kawasan Titik Nol Habatahon itu bakal menjadi objek wisata religi baru yang berfokus pada spiritual. Seluruh masyarakat dihimbau mendukung pembangunan salib suci, karna diyakini bakal berdampak bagi perekonomian masyarakat.
“Saya tertegun dan sangat senang dalam acara ini. Masih ada putra daerah yang sangat peduli dengan daerah asalnya, mulai dari perencanaan sampai pembangunan. Saya yakin tempat ini akan menjadi salah satu ikon yang layak dikunjungi wisatawan dan menjadi suatu kebanggaan masyarakat Samosir,” ujar Ariston, saat itu.
Benhard dan Ariston bersepakat dan saling sanjung atas proyek gede tersebut. Banyak masyarakat juga menyambut baik, namun tak sedikit yang getol mengkritisi dan mempersoalkan proyek itu. Salah satunya tokoh masyarakat batak sekaligus Ketua Umum Ormas Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.
Ketua Umum HBB tersebut secara vokal menolak pembangunan Salib Suci di areal Titik Nol Habatahon. Lantaran dinilai masalah kesukuan (Batak) sudah ditarik-tarik kedalam spritual (Agama). Video penolakannya pun beredar luas di media sosial.
“Kalau titik nol peradaban orang batak, bikin aja Titik Nol Habatahon. Kalau titik nol ha-kristenon, bikin aja titik nol ha-kristenon. Harus kita pisahkan lah. Jangan paksa. Orang batak itu ada yang muslim, mungkin Hindu, Budha dan kepercayaan lain,” ujar Lamsiang, di media sosialnya, belum lama ini.
Ketua Umum HBB tersebut pun mengajak agar etnis Batak pada umumnya baik di dalam pemerintahan atau diluar agar lebih bijak dalam memahami konteks. Sebab Batak sebagai identitas suku adat istiadat dan budaya jauh lebih dulu eksis sebelum agama konvensional masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
Disamping hal tersebut, pembangunan proyek yang berdiri atas nama kesukuan dan religi yang menelan dana miliaran rupiah tersebut juga tak luput dari sorotan atas segala ketertiban administrasi macam Amdal serta berbagai perizinan terkait lainnya hingga kejelasan sumber pendanaan.
Namun dengan segala gejolak pro kontra yang ditimbulkan, pembangunan tetap berlanjut. Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari pemerintah setempat yang dapat memecah persoalan yang ada.
Reporter: Juan Ambarita