LINGKUNGAN
Bersama Pertamina Foundation, BBTNTC Berkomitmen Jaga Hiu Paus di Habitatnya
DETAIL.ID, Jakarta – Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan PT Pertamina (Persero) melalui CSR Pertamina Foundation (PF) bersepakat untuk melakukan kerja sama pengelolaan Whale Shark Center (WSC) dalam upaya penyelamatan hiu paus.
Kesepakatan tersebut, diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BBTNTC dan PF, di Gedung Manggala Wanabakti. Penandatanganan disaksikan oleh Satyawan Pudyatmoko Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK dan Yoki Firnandi Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
Penandatanganan ini juga bertepatan dengan International Whale Shark Day atau Hari Hiu Paus Internasional.
Satyawan Pudyatmoko mengatakan bahwa, Kerjasama antara BBTNTC dan Pertamina Foundation menjadi penting dalam upaya pelestarian species kunci hiu paus, di samping itu juga diharapkan dengan kerjasama ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan TNTC dan perlu upaya-upaya dalam rangka penyelamatan ekosistem. Adanya kerja sama ini diharapkan menjadi pemicu bagi para peneliti dalam dan luar negeri untuk datang dan bersama-sama melakukan penelitian hiu paus.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Supartono, menyatakan kerja sama ini menjadi cerminan nyata menjaga keberlanjutan alam.
“Kerja sama ini adalah cerminan nyata dari kolaborasi yang kuat dalam menjaga keberlanjutan alam kita. Sebab, TNTC juga merupakan salah satu lokasi agregasi hiu paus di Indonesia sehingga kondisi sumberdaya alam dan ekosistemnya perlu terus dijaga untuk keberlangsungan hidup flora, fauna dan masyarakat yang bergantung pada TNTC.
TNTC secara konsisten telah memantau populasi hiu paus sejak tahun 2011 hingga 2023. Tujuannya untuk mengidentifikasi setiap individu dalam populasi hiu paus, termasuk menentukan identitas, ukuran, jenis kelamin, struktur tubuh, dan distribusi populasi. Sampai dengan bulan Agustus 2023 telah teridentifikasi 188 individu hiu paus dengan rincian 165 ekor Jantan, 6 ekor betina dan 17 ekor belum teridentifikasi jenis kelaminnya,” ujar Supartono, Rabu, 30 Agustus 2023.
Kerja sama tersebut disebutnya memuat beberapa hal tentang Penguatan Fungsi Kawasan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Pengelolaan Whale Shark Center (WSC). Adapun kegiatan yang dilakukan, antara lain pengembangan Whale Shark Center (WSC), pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlindungan hiu paus, penelitian ilmiah dan pemantauan populasi hiu paus di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC).
“Namun, seperti halnya dalam banyak kegiatan ilmiah, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam penandaan hiu paus. Salah satu kendala yang dihadapi adalah biaya yang tinggi untuk penandaan hiu paus, termasuk biaya pengembangan, pembelian, pemasangan perangkat penanda, dan pemantauan jarak jauh. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat kelancaran pemantauan. Hingga bulan Agustus 2023, dari 42 penanda yang dipasang bersama mitra pada hiu paus, hanya satu penanda satelit yang masih dapat dipantau. Oleh karena itu, kerjasama dengan Pertamina Foundation menjadi penting untuk melanjutkan kegiatan pemantauan hiu paus,” ujarnya.
TNTC ditetapkan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8009/Kpts-II/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 Tentang Penetapan Taman Nasional Teluk Cenderawasih seluas 1.453.500 Ha sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan/Kawasan Konservasi Perairan. Salah satu mandat penunjukan TNTC adalah untuk penyelamatan 7 Spesies Kunci dan Prioritas, yaitu Junai Mas, Tiram Kuda, Hiu Paus, Dugong, Lumba-Lumba, Kima dan Penyu.
Selaras dengan yang ingin dicapai oleh BBTNTC, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, menyampaikan kolaborasi energizing the ocean menjadi komitmen PIS untuk turut menjaga keberlanjutan lautan Indonesia.
“PIS memiliki visi untuk menjadi perusahaan logistik maritim terkemuka di Asia, maka dari itu, ekosistem laut dekat dengan keseharian aktivitas bisnis PIS. Untuk itu, bentuk kepedulian perusahaan untuk turut menjaga keberlanjutan lautan Indonesia, kami mendorong green shipping, green cargo, termasuk menjaga kelestarian hiu paus,” kata Yoki Firnandi.
Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari mengatakan kerja sama ini menjadi bentuk kontribusi terhadap keberlanjutan alam Indonesia.
“Penandatanganan PKS ini menjadi kelanjutan dari program lingkungan ikonik kami, harapannya usaha bersama ini akan menjadi model kerja sama yang berhasil dalam pelestarian lingkungan dan konservasi hayati, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan alam Indonesia dan dunia,” tutur Agus.
Sebagai informasi tambahan, The International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengkategorikan hiu paus (Rhincodon typus) sebagai ikan yang rentan dan termasuk dalam daftar merah yang tergolong terancam punah (endangered) sejak tahun 2016.
LINGKUNGAN
LPI Tipikor RI Minta Audit Total Izin HTI di Jambi, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Izin Konsesi yang Merugikan Negara
DETAIL.ID, Jambi – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Investasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPP LPI Tipikor RI) meminta pemerintah melakukan audit total terhadap seluruh pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi. Permintaan tersebut seiring dengan berbagai dugaan pelanggaran perizinan, persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga penggunaan jalan di kawasan konsesi untuk aktivitas angkutan batu bara.
Ketua Umum DPP LPI Tipikor RI, Aidil Fitri mengatakan, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan melalui surat bernomor 045/DPP-LPI/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Jambi, serta Ketua DPRD Provinsi Jambi.
”Kita meminta pemerintah melakukan audit total terhadap seluruh izin HTI di Provinsi Jambi. Ini penting untuk memastikan setiap pemegang izin menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan,” kata Aidil Fitri, dalam keterangan tertulis yang diterima DETAIL.ID pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam surat yang dilayangkan pada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, LPI Tipikor menyebut luas areal HTI di Jambi mencapai sekitar 890.265 hektare. Luasan itu pun diminta untuk dilakukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen perizinan serta kondisi faktual di lapangan.
LPI Tipikor juga menyoroti dugaan pembangunan dan penggunaan jalan untuk angkutan batu bara di kawasan konsesi HTI yang diduga kuat tidak memenuhi ketentuan perizinan. Hal ini dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan legalitas kegiatan, dampak lingkungan, serta kewajiban perusahaan kepada negara dan masyarakat.
”Jangan sampai kawasan yang diberikan izin untuk kegiatan kehutanan justru dimanfaatkan untuk aktivitas lain tanpa memenuhi ketentuan. Kami meminta instansi berwenang memeriksa legalitas jalan, penggunaan kawasan, dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Aidil menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus mengacu pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut dia, keberadaan investasi di sektor kehutanan semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan hutan.
”Investasi tidak boleh hanya menguntungkan pemegang izin. Negara harus memastikan pengelolaan hutan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, melindungi lingkungan, dan tidak mengorbankan hak masyarakat sekitar,” katanya.
Selain persoalan perizinan dan penggunaan jalan angkutan batu bara, LPI Tipikor RI turut meminta pemerintah menelusuri pengaduan masyarakat mengenai dugaan konflik lahan dan potensi kerugian negara yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan konsesi.
Dalam suratnya, LPI Tipikor RI meminta audit, evaluasi, dan verifikasi menyeluruh terhadap perizinan HTI, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka pun berharap permohonan itu segera ditindaklanjuti. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, BMKG serta instansi terkait. Berdasarkan data Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi per Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB, tercatat sebanyak 144 hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi.
Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 199 hotspot. Sementara secara kumulatif sepanjang tahun 2026, jumlah hotspot mencapai 12.106 titik berdasarkan data Aqua/Terra dan Suomi NPP.
Dari sisi luasan, total lahan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 6 Oktober 2026 tercatat mencapai 4.267,51 hektare. Beberapa wilayah dengan luasan terbakar terbesar antara lain Kabupaten Batanghari 1.306,81 hektare, Tanjung Jabungbarat 666,45 hektare, Tanjung Jabungtimur 659,18 hektare, Muarojambi 608,71 hektare, dan Sarolangun 508,55 hektare.
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, jajaran Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terus melakukan langkah pencegahan, pemantauan dan penanganan karhutla, khususnya terhadap titik-titik yang terindikasi mengalami peningkatan aktivitas kebakaran.
”Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terus bersinergi dalam penanganan karhutla. Setiap informasi hotspot menjadi perhatian untuk segera dilakukan pengecekan di lapangan, sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas,” uja Kombes Erlan.
Kabid Humas menambahkan, upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga patroli, pemantauan titik hotspot, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.
”Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca dan kualitas udara di sejumlah wilayah masih perlu menjadi perhatian bersama. Apabila menemukan adanya kebakaran atau aktivitas pembakaran lahan, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.
*Penegakan Hukum Terus Berjalan
Selain upaya pencegahan dan pemadaman, Polda Jambi juga terus melakukan penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Berdasarkan data per 6 Oktober 2026, tercatat 90 kasus dalam proses penanganan hukum, terdiri dari 71 kasus tahap penyelidikan dan 19 kasus tahap penyidikan, dengan 18 orang tersangka.
Kabid Humas menegaskan, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara berulang.
”Kami tidak hanya mengedepankan upaya pemadaman, tetapi juga melakukan penegakan hukum secara profesional terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga lingkungan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Data ISPU menunjukkan Kota Jambi berada pada angka 355 (berbahaya), Kabupaten Muarojambi 617 (berbahaya), Kabupaten Tebo 336 (berbahaya), dan Kabupaten Tanjung Jabungtimur 205 (sangat tidak sehat).
”Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Pencegahan karhutla bukan hanya tugas pemerintah dan aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jambi harus tetap mantap, aman, sehat dan bebas asap,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi masih terus meluas. Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat hingga 29 September 2026, total luas lahan yang terbakar mencapai 4.123,84 hektare. Kondisi tersebut turut berdampak pada kualitas udara yang bergerak pada kategori tidak sehat.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, saat ini titik api aktif terbanyak berada di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur, wilayah Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS). Dimana tercatat 7 titik api masih dalam proses pemadaman.
”Untuk udara hari ini memang agak tinggi, termasuk tidak sehat. Tadi ada 200-an (kualitas udara),” kata Al Haris usai rapat Satgas Karhutla pada Rabu, 30 September 2026.
Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap, pemerintah meliburkan sementara seluruh sekolah sambil menunggu kondisi cuaca membaik. Al Haris menyebut, hujan yang turun di wilayah Tanjungjabung Timur diharapkan dapat membantu mengurangi dampak asap yang bergerak ke arah barat, termasuk Kota Jambi.
”Kita lihat hujan di Tanjungjabung Timur dan itu luar biasa dampaknya, karena asapnya bergerak ke arah barat, Kota Jambi,” ujarnya.
Selain mengandalkan hujan, Pemerintah Provinsi Jambi juga merencanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) mulai 1 hingga 4 Oktober 2026. Upaya pemadaman melalui udara menggunakan helikopter water bombing juga akan dilakukan apabila visibility atau jarak pandang sudah memungkinkan.
Terkait sumber kabut asap, Al Haris menyebut terdapat sejumlah titik kebakaran yang teridentifikasi di beberapa wilayah, di antaranya Rasau dan kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang di Tanjungjabung Timur, serta Muarojambi.
”Yang jelas ada kabut yang sumbernya dari karhutla,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 29 September 2026, Kabupaten Batanghari mencatat luasan terbesar dengan 1240,79 hektare.
Disusul Tanjungjabung Timur seluas 659,18 hektare, Muarojambi 577,71 hektare, Sarolangun 508,55 hektare, Tebo 403,76 hektare, Tanjungjabung Barat 639,55 hektare, Bungo 67 hektare, Merangin 17,30 hektare, dan Kota Jambi 10 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tercatat belum memiliki luasan lahan terbakar dalam rekapitulasi tersebut.
Di sisi lain, Komandan Korem Brigjen TNI M Yamin menyampaikan bahwa personel gabungan terus disiagakan untuk menangani kebakaran. Sebanyak 20 personel beserta peralatan telah ditambahkan pada hari sebelumnya untuk mendukung operasi di lapangan.
Al Haris memastikan seluruh unsur Satgas Karhutla tetap bersiaga dan personel telah dikerahkan ke titik-titik kebakaran untuk melakukan penanganan.
Pemerintah berharap langkah pemadaman darat, dukungan operasi udara, serta modifikasi cuaca dapat membantu mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap di wilayah Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria
Polda Jambi Ungkap Tambang Emas Ilegal di Bungo, 3 Orang Jadi Tersangka
Bantah Dakwaan Rudapaksa, Nabil Minta Hakim Jatuhkan Hukuman Mati
Hadiri Kenal Pamit Kapolda Jambi, Al Haris: Ada Awal ada Akhir, yang Penting Kita Mengabdi di Bawah Merah Putih
Buka MUSDALUB FSPTI-KSPSI Jambi, Sekda Sudirman Tekankan Soliditas Organisasi dan Sinergi dengan Pemerintah
Menteri Natalius Pigai Apresiasi Pemprov Jambi Atas Langkah Nyata Pemenuhan HAM Warga Suku Anak Dalam
LPI Tipikor RI Minta Audit Total Izin HTI di Jambi, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Izin Konsesi yang Merugikan Negara
Masuki Tahap Ketiga Pilot Project, PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah
Lepas Study Tour Paskibraka, Bupati M. Syukur: Jaga Nama Baik Merangin
Union Busting Mencuat di PT BSS, KSBSI Segera Laporkan ke Polda Jambi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
