Connect with us
Advertisement

DAERAH

Dinilai Memberikan Pernyataan Sesat, PW STN Provinsi Jambi Minta Rektor Unja Evaluasi Dosen Ini

Published

on

Jambi, detail.id/ – Pernyataan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jambi Herry Liyus terkait konflik yang melibatkan Koperasi Fajar Pagi dengan 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) di areal kawasan hutan yang dibebani IUPHTI PT WKS, kini bikin heboh.

Sebelumnya dikutip dari berita terbit di laman web wartapembaruan.co.id, Herry Lyus mengatakan begini pada Jumat, 18 Agustus 2023.

“Sebenarnya mereka itu sudah tidak benar, apalagi lahan-lahan sawit ini sudah lama dimiliki oleh para petani, dan soal dijualkan kepada siapa itukan terserah, tapi mereka sudah punya kekuatan hukum, surat sporadik, sedangkan mereka ini tidak punya surat, tetapi mengklaim mereka punya, dan sekarang saya kembalikan pada mereka dasar mereka untuk memiliki lahan ini apa dasarnya tidak ada,” katanya.

Sementara Christian Napitupulu selaku Ketua STN Provinsi Jambi sskaligus pendamping masyarakat 4 KTH sangat menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Herry Liyus.

“Sepertinya statemennya titipan, enggak objektif, tendensius sehingga tidak mengerti permasalahan secara utuh dan benar apa yang terjadi,” kata Christian emosi.

Menurut Christian bahwa, lahan objek konflik saat ini merupakan wilayah kawasan hutan. Dia pun mempertanyakan soal pernyataan yang menyampaikan soal warga mendapat surat sporadik.

“Dapat sporadik dari mana? Jangan-jangan Bapak dosen gak tau sporadik itu digunakan di status tanah seperti apa. Bahkan Kepala Desa saja bisa dipenjara apabila membuat sporadik di dalam kawasan hutan,” ujar Napitupuluh.

Dia pun menegaskan bahwa terkait penguasaan lahan kemitraan Koperasi Fajar Pagi itu 74 hektare terletak di Areal Penggunaan Lain (APL). Sementara yang dikuasainya 890 hektare berada di kawasan hutan.

“Untuk yang di 74 hektare masyarakat itu tidak pernah mengganggu lahan tersebut,” katanya.

Christian pun lagi-lagi menegaskan bahwa bukan ranah atau bahkan wewenang akademisi memvonis benar atau salah terhadap suatu permasalahan. Apalagi konflik lahan.

“Akademisi itu menyumbang pemikiran yang benar dan objektif bukan menyesatkan apalagi beliau itu dosen tata negara bukan dosen pertanahan,” katanya.

Terakhir dia meminta Rektor Universitas Jambi untuk melakukan evaluasi kepada para dosen dalam menyampaikan pernyataan (statemen) di luar dari wewenang mereka. Apalagi, katanya, membawa nama besar Universitas Jambi.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

DAERAH

Wakil Bupati Merangin Kecewa, Minta OPD Turunkan Ego

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menunjukkan kekecewaannya saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dan Percepatan Tahun 2026.

Kekesalan Wabup dipicu oleh rendahnya tingkat kehadiran kepala instansi serta lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Merangin lantai 4 pada Kamis, 19 Februari 2026 itu merupakan forum menyelaraskan program strategis daerah.

Sayangnya, sejumlah kursi kepala OPD dan Camat justru diwakili oleh staf yang dianggap tidak menguasai persoalan teknis di lapangan.

Dalam arahannya, A. Khafidh secara tegas meminta para staf yang mewakili pimpinannya untuk meninggalkan ruangan dan kembali ke kantor.

Ia menginstruksikan agar instansi terkait mengirimkan pejabat yang lebih berkompeten dan memiliki kewenangan pengambilan keputusan.

“Saya minta yang mewakili dan tidak tahu titik masalah untuk pulang ke kantor. Panggil perwakilan yang lebih tinggi untuk hadir di sini,” ujar Wabup A. Khafidh.

Selain masalah kehadiran, Wabup menyoroti lemahnya sinkronisasi antar instansi yang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Ia mencontohkan sulitnya koordinasi pemangkasan pohon di area taman kota Bangko sebagai bukti nyata adanya ego sektoral.

“Ada kegelisahan karena antar OPD tidak ada sinkronisasi. Jangan ada lagi bahasa ‘itu bukan tugas saya’ ketika ada persoalan di lapangan. Setiap kegiatan pasti ada urusannya dengan OPD lain. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu,” ujarnya.

Terkait agenda pembangunan, Wabup menekankan agar seluruh jajaran melakukan percepatan berdasarkan SK Bupati Nomor 50 tentang Penetapan Kegiatan Strategis Tahun 2026.

Ia juga mengingatkan para pejabat untuk segera menyesuaikan diri dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pasca-pergeseran jabatan beberapa waktu lalu.

Beberapa instruksi yang disampaikan Wabup antara lain meminta Camat dan OPD memastikan seluruh administrasi wilayah tertib agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Wabup A. Khafidh juga menyinggung soal program Stunting. Menurutnya, penurunan angka stunting sebagai prioritas nasional yang harus didukung data akurat dari desa dan Puskesmas.

Sementara itu, para camat diminta untuk melakukan pembinaan ketat terhadap Kepala Desa agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

Wabup juga menegaskan agar seluruh OPD menjaga kualitas pekerjaan dan menghindari penumpukan progres di akhir tahun. (*)

Continue Reading

DAERAH

Hasil Uji Lab Keracunan MBG Sudah Keluar, Namun Tak Dijelaskan Secara Rinci

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID,Jambi – Dua minggu lebih pasca insiden keracunan massal yang terjadi di sejumlah sekolah di Kecamatan Sekernan dan Sengeti, Muarojambi. Hasil uji lab terhadap sampel makanan dan air dikabarkan telah keluar.

‎Sekretaris Satgas Pangan Provinsi Jambi, Johansyah mengonfirmasi hal tersebut namun ia tidak merinci lebih lanjut.

Kalau menurut Johansyah, hasil uji lab terhadap sampel makanan dari dapur SPPG Yayasan Aziz Rukiah Amanah tersebut disampaikan langsung pada Pemkab Muarojambi.

‎”Hubungi Satgas MBG Kabupaten Muarojambi, ya,” kata Johansyah pada Rabu, 18 Febuari 2026.

‎Masalahnya, pihak BGN Wilayah Jambi tak bisa dikonfirmasi. Pihak Dinkes Muarojambi pun terkesan menutup akses informasi, Kadinkes Muarojambi, Aang Hambali dikonfirmasi belum merespons hingga berita ini terbit.

‎Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 30 Januari lalu, usai para pelajar mengonsumsi makanan yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti.

‎Korban keracunan massal tersebut berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari pelajar, guru, hingga balita. Para korban mengalami keluhan berupa mual, muntah, dan diare tak lama setelah menyantap makanan tersebut.

‎Dinas Kesehatan Muarojambi mencatat, setidaknya terdapat 152 orang mendatangi instalasi gawat darurat di RSUD Ahmad Ripin Sengeti.

‎Dari jumlah itu, 45 pasien menjalani rawat jalan, sementara 101 orang sempat dirawat inap secara intensif. Dua pasien balita bahkan dirujuk ke RSUD Raden Mattaher.

‎Meski jumlah korban terbilang besar, seluruh pasien kini telah dipulangkan dan tidak ada lagi yang menjalani perawatan. Namun, kepastian soal penyebab keracunan masih belum terungkap.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

DAERAH

4 KM Jalan Kencong Rusak Parah, Bupati Jember Temui Gubernur Jatim, Warga Pasang Ratusan Banner Edukasi

DETAIL.ID

Published

on

Warga memasang baliho di pinggir jalan, Rabu (18/2/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Kerusakan parah terjadi di ruas Jalan Raya Provinsi di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Sepanjang kurang lebih 4 kilometer, kondisi jalan di sisi kiri dan kanan dipenuhi lubang yang membahayakan pengendara.

Sejumlah warga yang melintas di ruas tersebut dilaporkan terjatuh akibat lubang jalan.

Situasi ini memicu keresahan warga Kencong yang menilai penanganan dari Dinas PU Bina Marga Provinsi berjalan lambat.

Menyikapi kondisi itu, Bupati Jember Muhammad Fawait bergerak menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menyampaikan langsung keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan tersebut.

“Kami sudah menyampaikan kepada gubernur Jawa Timur dan secepatnya penanganan jalan rusak ini segera di perbaiki,” kata Gus Fawait, Rabu, 18 Februari 2026.

Video pertemuan Bupati Jember bersama Gubernur Jawa Timur pun viral di media sosial sebagai bentuk upaya percepatan penanganan jalan rusak tersebut.

Di sisi lain, puluhan warga Kecamatan Kencong turun langsung ke jalan dengan memasang ratusan baliho dan banner berukuran besar di sepanjang ruas jalan yang rusak.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada para pengguna jalan sekaligus sentilan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera melakukan perbaikan.

“Kami melakukan ini dengan cara yang humanis, karena masyarakat pengguna jalan tidak hanya warga Kencong saja. Maka dari itu, kami pasang ratusan baliho banner agar masyarakat tahu dan membaca dan berhati hati sambil menunggu berbaikan segera dilakukan,” ucap Ketua kegiatan pemasangan edukasi baliho dan banner, M Rochul Ulum, saat di konfirmasi di sela-sela kegiatan.

Pria yang akrab disapa Mas Pitix ini menegaskan, pemasangan banner tersebut juga bertujuan menekan angka kecelakaan, terutama di musim hujan ketika genangan air menutup lubang jalan.

“Ini musim hujan, terjadi genangan dan akibatnya fatal. Maka kami edukasi dengan cara ini untuk menekan angka kecelakaan dan memberikan informasi jalan alternatif bagi pelintas di jalan raya kencong,” ucapnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs