ADVERTORIAL
Wagub Sani Melaunching Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Terhadap Beberapa Sasaran
Jambi – Wakil Gubernur Jambi H. Abdullah Sani melaunching Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 Tahap II di Komplek Pergudangan Bulog Pasir Putih, Kota Jambi, Senin, 11 September 2023.
Beras CBP ini ditujukan bagi 119 Ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing akan menerima 10 kilogram, pada Oktober hingga Desember.
“Kami telah melaunching beras bantuan pemerintah, saat ini diketahui bersama bahwa bantuan ini berupa beras untuk penerima manfaat di Provinsi Jambi. Insya Allah mereka akan menerima setiap bulan 10 kg selama tiga bulan (Oktober, November dan Desember). Mudah-mudahan akan dimanfaatkan dan menjadi upaya dalam menekan kenaikan harga beras,” ujar Wagub.
“Kemudian kita mesti berbahagia dan karena kita masih mempunyai cadangan beras sebanyak 14.363 ton yang bisa mencukupi sampai 4 hingga 6 bulan kedepan, selain itu ada minyak sebanyak 50 ribu liter dan daging 7 ton,” kata Sani.
Abdullah Sani mengatakan, Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini sangat penting, selain untuk membantu memenuhi kebutuhan beras masyarakat terutama masyarakat yang sangat membutuhkan, juga untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi.
Selain itu Abdullah Sani juga mengatakan, dalam ketersediaan pangan dan inflasi bahan pangan, beberapa tantangan juga patut selalu diwaspadai dan diantisipasi, diantaranya cuaca ekstrem yang melanda, krisis geopolitik, proses distribusi antar daerah, serta terkait isu ketahanan pangan lainnya yang dapat mengganggu sektor perekonomian daerah dan nasional.
Perubahan iklim yang sangat mempengaruhi produktivitas pertanian tanaman pangan berdampak pada ketersediaan pangan, dan ketersediaan pangan sangat riskan menyebabkan terjadinya inflasi pangan.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 Tahap II ini diharapkan bisa secara efektif turut menekan inflasi pangan, khususnya harga beras, yang juga turut meredam inflasi komoditas dan sektor lainnya,” kata Wagub Sani.
“Oleh karena itu, saya minta Perangkat Daerah terkait Pemerintah Provinsi Jambi, juga Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, serta instansi terkait lainnya, untuk sama-sama mendukung menyukseskan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 Tahap II ini, yang merupakan langkah nyata kita untuk membantu masyarakat, juga untuk menjaga perekonomian masyarakat dan daerah,” kata Wagub Sani.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bulog Provinsi Jambi H. Defrizal menyampaikan bahwa Bappanas sesuai dengan jadwal semestinya menyalurkan cadangan beras pemerintah dilaksanakan pada bulan Oktober, akan tetapi dengan kenaikan harga beras Presiden Republik Indonesia memerintahkan Bappanas untuk segera menyalurkan dalam rangka menekan kenaikan harga beras di pasaran.
ADVERTORIAL
Jember Cetak Sejarah, Jadi Satu-satunya Daerah di Jatim yang Layani Cetak E-KTP di Kecamatan
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember resmi mengukir prestasi sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berhasil melakukan desentralisasi penuh otoritas pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) hingga ke tingkat kecamatan.
Langkah strategis ini diluncurkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala geografis wilayah Jember yang luas, sekaligus memutus rantai birokrasi yang selama ini dinilai lamban dan menyulitkan masyarakat di pelosok.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata dalam menjaga martabat pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa hak administratif warga negara tidak boleh terhambat oleh jarak tempuh yang jauh menuju pusat kota.
“Selama ini, warga pelosok harus menempuh perjalanan berjam-jam dan mengeluarkan ongkos besar hanya untuk selembar KTP. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kami membawa mesin cetak ke dekat rumah mereka. Jember harus menjadi pelopor bahwa pelayanan publik itu wajib cepat, gratis, dan tanpa sekat,” kata Fawait pada Kamis, 30 April 2026.
Implementasi program ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait pengamanan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat serta manajemen distribusi logistik blanko.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempermudah warga, tetapi juga efektif dalam menghapus praktik percaloan dan mengurai penumpukan pemohon di kantor pusat Dispendukcapil.
Selain itu, akurasi data kependudukan yang selalu terbarukan melalui layanan tingkat kecamatan ini diproyeksikan akan mempercepat validasi serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan ini kini menempatkan Jember sebagai barometer baru dalam pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputra, memastikan bahwa seluruh infrastruktur digital dan operator di setiap kecamatan telah melalui proses uji coba yang ketat untuk menjamin keamanan data.
“Kami telah menempatkan operator terlatih dan perangkat keras mumpuni di setiap kantor kecamatan. Ini tantangan besar karena menyangkut transmisi data rahasia negara. Namun, dengan dukungan penuh Bupati, Jember berhasil memenuhi standar tersebut. Kini, warga cukup rekam di kecamatan, dan jika data bersih (tidak ganda), KTP bisa langsung dicetak dan dibawa pulang,” ucap Bambang.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.


