Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menyediakan Sarana Pendidikan Bagi Anak SMA di Jambi

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menuturkan Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Jambi.

Hal ini dikatakannya pada Pembukaan Roadshow Bus KPK 2023 dengan tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” yang diselenggarakan di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis, 14 September 2023.

“Pertama tentu kami dari Pemprov Jambi sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan KPK yang memberikan dampak luar biasa terutama dalam hal pendidikan antikorupsi karena sasarannya tentu anak-anak kita. Ketika sudah dibekali mental yang kuat dan tertanam budaya antikorupsi, kedepan akan menjadi sosok yang berintegritas,” ujar Gubernur Al Haris saat diwawancarai awak media.

Dalam sampaiannya pada Pembukaan Roadshow Gubernur Al Haris mengatakan, terkait dengan kegiatan hari ini, segenap masyarakat dan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jambi menyambut baik dan mendukung kolaborasi KPK dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melibatkan dan mengajak masyarakat umum agar berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jambi khususnya, dan di Indonesia umumnya.

“Kita semua menyadari bahwa peran serta semua elemen masyarakat dengan aksi kolektif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, akan sangat berkontribusi untuk membawa upaya pencegahan korupsi di negeri ini ke muaranya, untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan berbagai cara dalam pencegahan korupsi, salah satunya melalui aplikasi Parto, sebagai sebuah marketplace E-Procurement, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendukung UMKM Provinsi Jambi untuk naik kelas.

“Selain itu, perlu juga kami sampaikan bahwa Survei Penilaian Integritas Provinsi Jambi tahun 2022 mencapai 69.4 dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 66.4. Tentu dengan pendampingan KPK, indeks agregat Provinsi Jambi akan terus mengalami peningkatan, menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan mencapai hasil sebagaimana yang menjadi harapan Bersama,” ujar Gubernur Al Haris.

Mengenai Bus KPK, Gubernur Al Haris menuturkan, Inovasi yang dilakukan oleh KPK dengan hadirnya Roadshow Bus KPK menjadi wujud interaksi konkret KPK dengan masyarakat.

“Kita semua berharap bus KPK akan menjadi sarana edukasi bagi publik terkait berbagai program KPK, sehingga pemberantasan korupsi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Pendidikan menjadi tool (sarana) penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur, melalui penanaman nilai-nilai dan karakter positif, seperti sikap kerja keras dan disiplin yang berintegritas serta jujur,” kata Gubernur Al Haris.

“Besar harapan kami, agar semua elemen masyarakat di Provinsi Jambi dapat memanfaatkan kehadiran bus KPK di Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya, dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan menanamkan kepedulian bahwa segenap elemen bangsa memang harus hadir bersama-sama dengan KPK, saling bersinergi dan berkolaborasi, untuk mencegah sekaligus memberantas korupsi di negeri kita, demi mewujudkan masyarakat dan daerah maju dan sejahtera,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa proses pencegahan korupsi ini harus dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu persoalan stunting. Pemerintah mesti menganggarkan stunting ini supaya anak-anak diberikan gizi yang layak sehingga kondisi anak-anak ini sehat dan cerdas.

“Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan stunting ini, karena ini faktor terpenting supaya anak-anak Indonesia tumbuh cerdas dan pintar. Kemudian saya meminta untuk tidak korupsi apalagi yang menyangkut perihal stunting ini,” ujar Alexander.

Kemudian Alexander juga menuturkan, sekolah negeri mendapatkan subsidi 100 persen dari negara, jadi yang berhak mendapatkan subsidi itu orang miskin sehingga sehingga tidak ada lagi anak miskin yang tidak bisa sekolah.

“Saya tekankan agar didalam kebijakan anggaran itu juga mengakomodasi hal tersebut, ya kan, kalau ada dua pilihan siapa yang harus diterima di sekolah negeri ya antara orang yang kaya dan yang miskin, maka ambillah yang miskin karena mereka mempunyai hak itu semua,” kata Alxander.

Menurut Alexander, terdapat dua persoalan krusial di negara ini, yaitu pengangguran dan korupsi dalam hal ini suap, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lepas dari korupsi, sehingga penting untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi yang ada di Provinsi Jambi.

“Tugas kita mendorong pelaku usaha menciptakan lapangan kerja yang profesional dan berintegritas dengan terus memperhatikan kelangsungan lingkungan dan kondisi infrastruktur yang tersedia,” kata Alexander.

Dalam kesempatan tersebut Alexander juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerima apapun baik uang atau barang dari calon pemimpin yang berkontestasi dan tidak memilih partai politik yang masih melakukan politik uang.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Direktur sosialisasi dan kampanye Amir Arief, Direktur AKBU KPK Aminudin, Plt. Dir. Korsup 1 Edi Suryanto, Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, para jajaran kepala OPD provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.

Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember menyampaikan program MPP Mini dalam acara Pro Gus'e di RSD dr Soebandi, Kamis (23/4/2026) malam. (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.

Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.

“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:

  1. Kecamatan Jombang
  2. Kecamatan Tanggul
  3. Kecamatan Mayang
  4. Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)

Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.

Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.

Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.

Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.

Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.

Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.

“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim

DETAIL.ID

Published

on

Kadiskominfo Jember mewakili Bupati Fawait menerima penghargaan dari Beritajatim. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.

“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.

Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.

Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.

“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

ASN Berjuang Verval Data Kemiskinan Hingga Terjatuh, Pj Sekda Jember Beri Apresiasi!

DETAIL.ID

Published

on

Pj. Sekda Jember menjenguk ASN yang jatuh saat bertugas, Senin (20/4/2026). (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – ASN Satpol PP Kabupaten Jember, Siti Nurus Syamsiyah, jatuh saat menjalankan verifikasi faktual (verval) data kemiskinan di Kecamatan Sumberjambe, Senin, 20 April 2026.

Peristiwa itu terjadi saat Siti menuju lokasi tugas pada malam hari menggunakan sepeda motor roda tiga yang telah dimodifikasi.

Kondisi medan yang terjal dan minim pencahayaan membuat kendaraan yang dikendarainya kehilangan tenaga saat menanjak.

“Kan sudah magrib jadi saya enggak paham medan, terus ketinggiannya itu sekitar 45 derajat kemiringannya. Nah, saya sudah mau nanjak gitu sepedanya kan roda tiga,” katanya saat ditemui di ruang IGD RS dr. Soebandi.

Ia menguraikan, kurangnya ancang-ancang membuat kendaraan tidak mampu menanjak dan justru mundur tak terkendali meski sudah direm.

“Mungkin kecepatan dari bawah itu kurang karena saya tidak tahu medannya. Akhirnya mundur, saya rem tetap enggak bisa. Sepedanya miring ke kiri terus jatuh,” ujarnya.

Siti menjalankan tugas tersebut setelah mendapat izin dari atasan usai apel pagi.

Ia menyatakan kesiapan mendukung program pemerintah daerah dalam penuntasan data kemiskinan, dengan catatan aspek keselamatan petugas menjadi perhatian.

“Harapannya kalau perempuan jangan jauh-jauh (lokasi tugasnya), yang dekat-dekat saja. Kalau laki-laki mungkin beda lagi cara kerjanya,” ucapnya.

Pj. Sekda Jember, Akhmad Helmi Luqman, merespons insiden itu dengan menyampaikan apresiasi kepada ASN yang terlibat dalam proses verval di lapangan.

“Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada semua ASN yang sudah melaksanakan verifikasi data dengan penuh sukacita dan duka di lapangan. Ini menunjukkan semangat bahwa ASN terpanggil peduli terhadap warga miskin di Jember,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan verval berjalan lebih aman dan efisien.

Helmi meminta OPD mengatur pembagian tugas jika ada ASN yang memiliki keterbatasan fisik atau usia.

“Kami sampaikan kepada OPD-OPD, misalkan keberatan karena sakit atau sudah sepuh, nanti verval bisa diwakilkan kepada rekan kerjanya yang lain. Masa sih temannya enggak bisa bantu? Yang penting datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menyebut penyesuaian lokasi tugas akan kembali dikaji agar lebih dekat dengan domisili petugas.

“Nanti kita evaluasi untuk didekatkan dengan posisi rumahnya. Sebetulnya sudah dilakukan, cuma karena terlalu banyak warga miskin di pinggiran, akhirnya mau tidak mau kita melibatkan rekan-rekan ASN,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs