DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember Gus Fawait menegaskan Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan tenaga kesehatan (nakes), meskipun terdapat surplus tenaga medis di berbagai puskesmas.

Penegasan ini disampaikan di sela penyerahan bantuan armada kendaraan operasional dari PT Semen Imasco Asiatic di Kantor Kecamatan Puger, Senin, 21 September 2026 malam.

Penyerahan armada melalui program CSR tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan gowes jajaran Pemkab Jember rute Yosowilangun – JLS – Puger, pembagian bantuan sosial, serta bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis.

Bantuan armada operasional ini disiagakan untuk mengoptimalkan jangkauan program layanan kesehatan Homecare bagi masyarakat kurang mampu.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memberikan apresiasi langsung atas keterlibatan sektor swasta dalam memperkuat infrastruktur pelayanan medis di daerah.

“Kolaborasi ini memperkuat kesiapan armada puskesmas dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan langsung di rumah,” ujar Gus Fawait.

Mengenai penataan sumber daya manusia di sektor kesehatan, Pemkab Jember memanfaatkan program Homecare dan gerakan penataan nakes untuk menyerap tenaga medis yang ada.

Kebijakan ini juga disiapkan sebagai jembatan penataan formasi aparatur negara.

“Langkah ini sekaligus menjadi skema penataan formasi agar para nakes dapat diakomodasi dalam pengangkatan PPPK hingga PNS secara bertahap. Selain itu, kebijakan penyesuaian hari kerja dari enam hari menjadi lima hari kerja juga telah diberlakukan untuk menjaga kesejahteraan para nakes,” kata Gus Fawait.

Selain meluruskan isu nakes, Gus Fawait merincikan batas fungsi operasional antara layanan Homecare dengan ambulans penanganan darurat agar pelayanan berjalan tepat sasaran.

“Homecare bertujuan menghadirkan layanan medis berkala dan penanganan dokter bagi warga kurang mampu yang mengidap penyakit kronis atau berjangka panjang,” ucap Gus Fawait.

Sementara fungsi ambulans desa atau rumah sakit ditujukan khusus untuk penanganan kasus gawat darurat yang memerlukan tindakan cepat di fasilitas kesehatan.

“Dengan bertambahnya dukungan armada operasional ini, diharapkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember dapat semakin meningkat dan merata,” tutur Gus Fawait. (*)

DETAIL.ID, Jember – Tudingan yang menyebut program kesehatan Homecare di Kabupaten Jember hanya bersifat formalitas dan sebatas dokumentasi foto dibantah oleh pihak tenaga medis.

Kepala Puskesmas Kencong, Untung Pujianto, mengungkapkan bahwa anggapan miring di media sosial tersebut muncul karena masyarakat hanya melihat separuh dari prosedur pelayanan yang sebenarnya.

“Pemeriksaan awal di rumah pasien bukanlah akhir dari pelayanan, melainkan langkah awal untuk mendeteksi kondisi kesehatan warga dan menentukan tindakan medis berikutnya,” kata Untung.

Ia menjelaskan, program yang digulirkan Pemkab Jember sejak Juli 2026 ini berfokus membantu warga yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Kunjungan rutin setiap bulan difokuskan pada 25 ribu keluarga rentan, meliputi warga miskin ekstrem, lansia sebatang kara, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, penderita penyakit kronis, hingga balita terindikasi stunting.

Di lokasi, petugas medis melakukan pemeriksaan mulai dari cek fisik, perawatan luka, pemantauan kehamilan, hingga pemindaian USG portabel.

Prosedur dilanjutkan dengan tindakan medis terukur.

Jika masalah kesehatan dapat diatasi di tingkat puskesmas, tim medis memberikan pengobatan langsung di tempat.

Namun, bagi pasien yang membutuhkan penanganan intensif, petugas langsung menerbitkan rujukan ke rumah sakit.

Masyarakat luar sasaran yang membutuhkan layanan juga dapat melapor melalui saluran Wadul Gus’e atau puskesmas setempat untuk melalui tahap verifikasi.

Secara hukum, operasional Homecare berpayung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.

Petugas memastikan bahwa kendala fisik, jarak, dan sosial tidak menjadi penghalang warga dalam memperoleh hak layanan medis.

“Keberhasilan program ini tidak diukur dari seberapa banyak foto yang diunggah ke media sosial atau jumlah rumah yang dikunjungi, melainkan dari terdatanya kondisi pasien, teridentifikasinya kebutuhan medis, serta tersedianya tindak lanjut atau rujukan yang tepat,” ujar Untung. (*)

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris bersama Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin melakukan patroli udara untuk memantau langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari udara, masih terlihat titik api yang aktif dan merayap di kawasan gambut.

Patroli tersebut dilakukan bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi, Senin, 21 September 2026 siang. Dua kawasan yang menjadi perhatian yakni Taman Nasional Berbak Sembilang dan wilayah Ladang Peris, Kecamatan Sadu.

Usai patroli, Al Haris mengatakan kondisi karhutla masih terlihat cukup luas. Api masih menyala dan bergerak di atas lahan gambut.

“Barusan saya bersama Komandan Korem 042/Gapu Jambi meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di dua wilayah yang berdekatan, yakni kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang dan wilayah Ladang Peris, Sadu,” kata Al Haris kepada wartawan.

Menurutnya, penanganan karhutla di kawasan tersebut tidak mudah. Akses menuju titik api sulit dijangkau karena berada di tengah hutan dengan kondisi medan yang terbatas.

“Memang masih ada api di situ yang sedang merayap karena itu gambut. Merayap terus, kelihatan api masih ada cukup luas,” ujarnya.

Al Haris menyebut kondisi tersebut membuat tim di darat kesulitan melakukan pemadaman secara langsung. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemadaman melalui udara menggunakan water bombing.

“Pasti itu sulit bagi tim kita untuk langsung ke sana menjangkau titik lokasi. Pertama aksesnya karena belantara, hutan belantara sangat sulit akses menuju ke lokasi itu. Kecuali water bombing atau hujan,” ucapnya.

Selain kawasan tersebut, Al Haris juga meninjau kondisi karhutla di wilayah Desa Labuan Pering. Di lokasi itu, masyarakat telah melakukan upaya penyekatan untuk mencegah api merembet ke kebun warga.

“Sudah ada upaya masyarakat melakukan penyekatan, membatasi wilayah lahan mereka, kebun mereka. Insyaallah ini bisa bertahan, dengan catatan kalau anginnya tidak kencang. Kalau kencang, repot juga,” katanya.

Pemprov Jambi, lanjut Al Haris, telah mengarahkan agar water bombing dilakukan di kawasan Labuan Pering. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api menjalar dan membakar lahan perkebunan masyarakat.

Selain water bombing, pemerintah juga berharap adanya hujan. Jika kondisi cuaca memungkinkan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan dilakukan untuk membantu penanganan karhutla.

“Semoga kalau ada bintik-bintik hujan, teman-teman dari OMC bisa juga mengambil langkah-langkah OMC di lokasi itu,” ujarnya.

Terkait luas lahan yang terbakar, Al Haris mengatakan pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti. Pasalnya, kawasan yang terbakar berada di wilayah yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

“Kita belum bisa mengoreksi berapa luasnya karena ini ada dua wilayah, Jambi dan juga Sumsel. Tetapi kalau bicara api, masih ada api yang hidup di situ. Maka tim bekerja untuk menangani itu,” katanya.

Mengenai data luas lahan terbakar yang sebelumnya disampaikan WALHI dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Al Haris mengatakan pemerintah masih melakukan pendataan dan belum melakukan penghitungan final.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan penghitungan setelah seluruh titik api berhasil dipadamkan. Data hotspot, fire spot, hingga laporan penanganan di lapangan nantinya akan menjadi bagian dari proses pendataan.

“Kita belum menghitung, nanti akan terlihat. Ada hotspot, ada fire spot, ada tindakan kami di lapangan, di posko. Ini semua kelihatan nanti pergerakannya. Kita akan hitung nanti setelah selesai semua padam, berapa total areal yang terbakar di wilayah Jambi,” tuturnya.

Dalam patroli tersebut, Al Haris turut didampingi Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Bustanul Arifin. (*)