ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menyediakan Sarana Pendidikan Bagi Anak SMA di Jambi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menuturkan Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Jambi.
Hal ini dikatakannya pada Pembukaan Roadshow Bus KPK 2023 dengan tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” yang diselenggarakan di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis, 14 September 2023.
“Pertama tentu kami dari Pemprov Jambi sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan KPK yang memberikan dampak luar biasa terutama dalam hal pendidikan antikorupsi karena sasarannya tentu anak-anak kita. Ketika sudah dibekali mental yang kuat dan tertanam budaya antikorupsi, kedepan akan menjadi sosok yang berintegritas,” ujar Gubernur Al Haris saat diwawancarai awak media.
Dalam sampaiannya pada Pembukaan Roadshow Gubernur Al Haris mengatakan, terkait dengan kegiatan hari ini, segenap masyarakat dan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jambi menyambut baik dan mendukung kolaborasi KPK dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melibatkan dan mengajak masyarakat umum agar berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jambi khususnya, dan di Indonesia umumnya.
“Kita semua menyadari bahwa peran serta semua elemen masyarakat dengan aksi kolektif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, akan sangat berkontribusi untuk membawa upaya pencegahan korupsi di negeri ini ke muaranya, untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan berbagai cara dalam pencegahan korupsi, salah satunya melalui aplikasi Parto, sebagai sebuah marketplace E-Procurement, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendukung UMKM Provinsi Jambi untuk naik kelas.
“Selain itu, perlu juga kami sampaikan bahwa Survei Penilaian Integritas Provinsi Jambi tahun 2022 mencapai 69.4 dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 66.4. Tentu dengan pendampingan KPK, indeks agregat Provinsi Jambi akan terus mengalami peningkatan, menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan mencapai hasil sebagaimana yang menjadi harapan Bersama,” ujar Gubernur Al Haris.
Mengenai Bus KPK, Gubernur Al Haris menuturkan, Inovasi yang dilakukan oleh KPK dengan hadirnya Roadshow Bus KPK menjadi wujud interaksi konkret KPK dengan masyarakat.
“Kita semua berharap bus KPK akan menjadi sarana edukasi bagi publik terkait berbagai program KPK, sehingga pemberantasan korupsi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Pendidikan menjadi tool (sarana) penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur, melalui penanaman nilai-nilai dan karakter positif, seperti sikap kerja keras dan disiplin yang berintegritas serta jujur,” kata Gubernur Al Haris.
“Besar harapan kami, agar semua elemen masyarakat di Provinsi Jambi dapat memanfaatkan kehadiran bus KPK di Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya, dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan menanamkan kepedulian bahwa segenap elemen bangsa memang harus hadir bersama-sama dengan KPK, saling bersinergi dan berkolaborasi, untuk mencegah sekaligus memberantas korupsi di negeri kita, demi mewujudkan masyarakat dan daerah maju dan sejahtera,” kata Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa proses pencegahan korupsi ini harus dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu persoalan stunting. Pemerintah mesti menganggarkan stunting ini supaya anak-anak diberikan gizi yang layak sehingga kondisi anak-anak ini sehat dan cerdas.
“Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan stunting ini, karena ini faktor terpenting supaya anak-anak Indonesia tumbuh cerdas dan pintar. Kemudian saya meminta untuk tidak korupsi apalagi yang menyangkut perihal stunting ini,” ujar Alexander.
Kemudian Alexander juga menuturkan, sekolah negeri mendapatkan subsidi 100 persen dari negara, jadi yang berhak mendapatkan subsidi itu orang miskin sehingga sehingga tidak ada lagi anak miskin yang tidak bisa sekolah.
“Saya tekankan agar didalam kebijakan anggaran itu juga mengakomodasi hal tersebut, ya kan, kalau ada dua pilihan siapa yang harus diterima di sekolah negeri ya antara orang yang kaya dan yang miskin, maka ambillah yang miskin karena mereka mempunyai hak itu semua,” kata Alxander.
Menurut Alexander, terdapat dua persoalan krusial di negara ini, yaitu pengangguran dan korupsi dalam hal ini suap, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lepas dari korupsi, sehingga penting untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi yang ada di Provinsi Jambi.
“Tugas kita mendorong pelaku usaha menciptakan lapangan kerja yang profesional dan berintegritas dengan terus memperhatikan kelangsungan lingkungan dan kondisi infrastruktur yang tersedia,” kata Alexander.
Dalam kesempatan tersebut Alexander juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerima apapun baik uang atau barang dari calon pemimpin yang berkontestasi dan tidak memilih partai politik yang masih melakukan politik uang.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Direktur sosialisasi dan kampanye Amir Arief, Direktur AKBU KPK Aminudin, Plt. Dir. Korsup 1 Edi Suryanto, Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, para jajaran kepala OPD provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief: Pemkab Batanghari Dukung Penuh Percepatan Pembangunan PSEL, Siap Kurangi Sampah dan Hasilkan Energi
Jambi – Bupati Batanghari, Fadhil Arief ikut melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Wilayah Jambi Raya, pada Sabtu, 11 April 2026 malam.
Penandatanganan kerja sama tersebut digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq menyaksikan langsung penandatanganan tersebut.
Hadir juga Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris serta kepala daerah yang ikut dalam dalam penandatanganan perjanjian kerja sama itu, seperti Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, Bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno, Bupati Tanjungjabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, Wakil Bupati Tanjungjabung Timur Muslimin Tanja.
Fadhil Arief menyebutkan, Pemkab Batanghari sangat mendukung pembangunan Energi Listrik PSEL Waste-to-Energy, terutama persiapan lahan yang menjadi salah satu syarat utama pembangunan.
Dikatakannya, dengan adanya pembangunan PSEL ini bisa mengurangi volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq memastikan percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) wilayah Jambi Raya, Muarojambi, Batanghari, Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur dalam upaya menekan jumlah timbunan sampah.
Menurut Hanif, proyek strategis ini akan menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga membutuhkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang hati-hati.
“Pasca penandatanganan, pemerintah pusat akan segera menindaklanjuti dengan proses lelang proyek. Namun, tahapan tersebut diperkirakan memakan waktu hingga tiga tahun,” ujarnya. (*)
ADVERTORIAL
Gubernur dan Wali Kota Dampingi Menteri LH Turun Langsung Gotong Royong Bersihkan Danau Sipin
Jambi – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kawasan wisata Danau Sipin, pada Sabtu, 11 April 2026 sore.
Aksi bersih-bersih ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, aparat kepolisian, jajaran Pemerintah Kota Jambi, hingga para siswa Pramuka yang antusias ikut ambil bagian.
Dalam keterangannya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menyebutkan, arahan langsung Presiden mengharuskan seluruh kepala daerah menggalakkan gerakan kebersihan secara nasional.
“Bapak Presiden mengingatkan kita terhadap pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota agar bersih. Seluruh kepala daerah diminta melakukan gerakan asri secara nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, dalam mendukung kegiatan kebersihan di berbagai wilayah. Bahkan, aparatur sipil negara (ASN) diminta memulai aktivitas kerja dengan membersihkan lingkungan sekitar.
“ASN juga diminta sebelum masuk kantor melakukan pembersihan di lingkungannya, ini bertujuan menjaga pola hidup bersih,” katanya.
Meski fasilitas pengelolaan sampah di Jambi dinilai cukup memadai, Hanif mengakui capaian kebersihan daerah masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut produksi sampah di Jambi mencapai sekitar 500 ton per hari, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan.
Namun demikian, ia optimistis Jambi mampu bertransformasi menjadi daerah yang bersih dan tertata di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.
“Saya yakin di tahun 2026 Kota Jambi mampu menghadirkan kota yang bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hanif berharap seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Provinsi Jambi segera berbenah, termasuk menghentikan praktik open dumping yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa gerakan kebersihan atau “Gerakan Asri” akan terus digalakkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Gerakan ini mengajak semua pihak terlibat, karena sampah memberikan dampak bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memfokuskan penanganan sampah di area publik yang kerap menjadi titik penumpukan. Ke depan, pengelolaan sampah juga akan diarahkan menjadi produk bernilai ekonomi.
“Nanti sampah akan kita olah menjadi kerajinan tangan agar berguna kembali, tentu dengan proses pemilahan terlebih dahulu,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris: Pemprov Jambi Siap Dukung Penuh Percepatan Pembangunan PSEL
Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy di wilayah Jambi Raya. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dalam penandatanganan kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Sabtu, 11 April 2026 malam.
Penandatanganan tersebut melibatkan sejumlah kepala daerah di Jambi Raya, mulai dari Wali Kota Jambi, Bupati Muarojambi, Batanghari, Tanjungjabung Barat, hingga Tanjungjabung Timur. Kegiatan ini turut disaksikan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq.
Al Haris menegaskan, Pemprov Jambi siap mendukung penuh seluruh tahapan pembangunan, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi syarat utama proyek tersebut. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Kami siap mendukung penuh program ini, termasuk menyiapkan lahan. Ini bagian dari komitmen daerah dalam mengatasi persoalan sampah secara modern dan berkelanjutan,” ujar Al Haris.
Ia menjelaskan, persoalan sampah di wilayah Jambi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Selama ini, pengelolaan sampah masih didominasi cara konvensional, yaitu kumpul-angkut-buang. Menurutnya, pendekatan tersebut sudah tidak lagi relevan dan perlu diganti dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
“Melalui program ini, sampah tidak lagi menjadi masalah, tetapi bisa menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota dalam mendukung program nasional tersebut.
Ia menyebut, pembangunan PSEL merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong energi terbarukan.
“Terima kasih atas komitmen yang kuat dari daerah. Ini langkah penting untuk menekan timbunan sampah dan mengubahnya menjadi energi listrik,” ujarnya.
Hanif menjelaskan, proyek ini akan dibiayai melalui APBN dan akan segera memasuki tahap lelang setelah penandatanganan kerja sama. Namun, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
Dengan adanya proyek ini, diharapkan volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat berkurang signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Ke depan, kita ingin tidak ada lagi darurat sampah. Justru sampah menjadi sumber energi yang memberi manfaat bagi daerah,” tutur Al Haris.(*)



