Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati Batanghari Fadhil Arief Paparkan Nota Pengantar KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Published

on

Muara Bulian – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE secara langsung memaparkan Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Batanghari pada Selasa, 19 September 2023.

Dalam penyampaiannya, Bupati Fadhil Arief mengatakan, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini secara konstitusional mengacu pada Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD, yaitu Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023. Dimana kami melihat perkembangan proyeksi pendapatan daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi atau proyeksi sebelumnya.

Selain itu, kata Fadhil, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini juga melihat perkembangan ekonomi lokal, regional, nasional dan bahkan global yang terjadi pada saat ini dimana inflasi masih terus mengancam perekonomian. Namun secara umum Belanja pada Perubahan Anggaran 2023 ini tidak mengalami perubahan signifikan akan tetapi terdapat beberapa kebijakan nasional yang wajib kita sesuaikan.

“Perubahan Kebijakan umum belanja pada prinsipnya adalah upaya peningkatan pelayanan publik, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan daerah Kabupaten Batanghari. Kebijakan belanja daerah untuk program dan kegiatan sebesar-besarnya diarahkan untuk :
penyediaan fasilitas pemerintahan tepat sasaran untuk berkinerja tinggi dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara nyata; mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang produktivitas untuk menjadi terdepan; penguatan sumber daya ekonomi berdasarkan keunggulan komparatif yang semakin produktif; menciptakan pelaku usaha milenial sebagai kekuatan baru perekonomian dan kreatifitas; dukungan terhadap kebijakan nasional berupa penanganan inflasi daerah, pencegahan dan penanganan stunting,; penanggulangan kemiskinan ekstrim dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan membangun tatanan kehidupan yang agamis dan harmonis,” kata Fadhil.

Fadhil Arief mengatakan dengan keterbatasan dana dan ketergantungan kita terhadap Pemerintah pusat sehingga begitu banyak hal-hal yang terjadi diluar kuasa kita membuat kita tidak bisa membuat APBD tanpa adanya perubahan. KUPA PPAS kami sampaikan tentunya akan menambah langsung bagi proses penyelenggaraan pemerintahan di Batanghari dan juga proses pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari.

“Semoga kegiatan dalam APBD Kabupaten Batanghari berjalan efektif dan efisien dalam artian efektif bagaimana kegiatan ini tepat sasaran sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari, bagaimana kegiatan ini semuanya bersifat ekonomi dengan lebih memudahkan, anggaran-anggaran yang tidak penting akan kita pangkas dan kita buang sehingga mudah-mudahan pembahasan ini berjalan dengan baik dan benar dan diikuti seluruh bagian dari kita yang menyelenggarakan,” tutur Bupati.

“Kami berharap dengan niat baik kita bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah terutama hal-hal yang terkait dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara umum dan keberadaan kita selaku Pemerintah benar-benar semakin dirasakan oleh masyarakat, serta kemajuan Bumi Serentak Bak Regam Batanghari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis segera terwujud,” ujarnya penuh harap.

Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Evaluasi SOP BBM Subsidi untuk Permudah Petani dan Nelayan

DETAIL.ID

Published

on

Pro Gus'e Update di Kantor DTPHP Jember, Sabtu (6/6/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memastikan akan membenahi mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kalangan petani dan nelayan.

Langkah taktis ini diambil sebagai respons cepat setelah munculnya sejumlah kendala teknis dalam proses pembelian di lapangan.

Komitmen pembenahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, saat menghadiri agenda Pro Gus’e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember, Sabtu, 6 Juni 2026.

Gus Fawait memaparkan bahwa kebutuhan pasokan BBM subsidi sangat vital untuk menyokong operasional alat mesin pertanian (alsintan) serta aktivitas melaut para nelayan.

Oleh sebab itu, regulasi yang dinilai menghambat produktivitas warga akan segera dievaluasi total.

“Insyaallah akan ada perbaikan SOP terkait pembelian BBM subsidi untuk alsintan dan para petani kita. Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Jember akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mempermudah petani dan juga nelayan,” ujar Gus Fawait.

Ia tidak menampik adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi di tingkat bawah.

Namun, pihak pemkab menegaskan tidak akan menutup mata terhadap seluruh keluhan yang dialami masyarakat.

“Beberapa waktu lalu memang ada kejadian yang berkaitan dengan BBM subsidi. Jika ada kendala yang membuat proses tersendat, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Pemerintah Kabupaten Jember,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Fawait menerangkan bahwa hambatan tersebut murni berada pada ranah tata kelola birokrasi daerah dan bukan dipicu oleh keterbatasan kuota.

Ia memastikan alokasi BBM maupun pupuk bersubsidi dari pusat sebenarnya masih sangat mencukupi kebutuhan riil di daerah.

“Yang salah bukan pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Kabupaten Jember, karena kuota BBM ada dan kuota pupuk juga tersedia,” katanya.

Selain merombak SOP, Pemkab Jember kini bergerak cepat guna memastikan sistem pelayanan publik berjalan lebih cepat, efektif, dan responsif agar hambatan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

Gus Fawait juga memaparkan bahwa atensi pemerintah terhadap penguatan sektor agraria terus merangkak naik.

Hal tersebut terefleksi nyata dari masifnya dukungan anggaran serta berbagai program strategis yang digelontorkan melalui instrumen APBN dari tahun ke tahun.

“Perhatian pemerintah pusat kepada sektor pertanian bisa dilihat dari data dan angka. Dari tahun ke tahun sektor pertanian mendapatkan perhatian yang besar melalui APBN,” ujarnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Anggaran Pertanian Tembus Rp312 Miliar, Terbesar Sepanjang Sejarah Jember

DETAIL.ID

Published

on

Pro Gus'e Update di Kantor DTPHP Jember, Sabtu (6/6/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan bahwa komitmen ketahanan pangan di wilayahnya dibuktikan lewat alokasi anggaran sektor pertanian yang fantastis.

Sinergitas Pemkab Jember dan pemerintah pusat sukses mengucurkan bantuan hingga Rp312 miliar sepanjang 2025 dan 2026.

Gus Fawait mendesak seluruh pihak untuk menguji data secara objektif sebelum melempar kritik mengenai kepedulian pemerintah terhadap nasib petani lokal.

“Ini adalah yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember, sehingga kalau ada yang mengatakan Pemkab Jember dan pemerintah pusat tidak perhatian kepada sektor pertanian, saya pikir harus dicek dulu data yang dimiliki,” ucap Gus Fawait dalam acara Pro Gus’e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jember, Sabtu, 6 Juni 2026.

Ia menjelaskan, salah satu pilar utama dari besarnya anggaran tersebut dimanifestasikan melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah).

Program ini dirancang sebagai instrumen taktis untuk mendongkrak frekuensi dan volume panen secara masif.

“Tadi jelas yang biasanya panen sekali, bisa panen dua kali. Yang biasanya panen dua kali, bisa panen tiga kali. Yang produktivitasnya awalnya berapa, hari ini meningkat,” ucapnya.

Berdasarkan data teknis dinas, total cakupan program Oplah di Jember selama periode 2025–2026 mencapai hampir 12.000 hektare, dengan target intervensi khusus pada 2026 seluas 7.070 hektare.

Langkah ini, menurut Gus Fawait, menjadi strategi jitu yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi problem penyusutan serta keterbatasan lahan pertanian di Pulau Jawa.

“Di Pulau Jawa agak susah karena memang terbatas lahan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan strateginya adalah meningkatkan luas panen dan salah satu tools-nya adalah optimalisasi lahan,” katanya.

Menutup keterangannya, Bupati Jember memerintahkan masyarakat yang masih meragukan efektivitas program ini untuk meninjau langsung fakta di lapangan, sekaligus berpesan agar bantuan ini dikelola dengan penuh tanggung jawab.

“Optimalisasi lahan ini adalah membantu luas panen. Mudah-mudahan bisa amanah dan saya titip kepada seluruh penerima program optimalisasi lahan untuk dikerjakan sebaik mungkin,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Peringatan HLUN 2026, Pemkab Jember Komitmen Muliakan Lansia Lewat Program Nyata

DETAIL.ID

Published

on

Ratusan Lansia senam bersama di Alun-alun Jember, Sabtu (6/6/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Suasana penuh khidmat dan penghormatan mewarnai Alun-Alun Nusantara Jember pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Ratusan warga lanjut usia (lansia) dari seluruh penjuru Kabupaten Jember berkumpul untuk merayakan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 dengan mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

Momentum ini menjadi bentuk apresiasi konkret atas dedikasi dan kontribusi besar para lansia dalam perjalanan pembangunan bangsa.

Agenda strategis tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari organisasi sosial, komunitas pemerhati lansia, unsur Forkopimda, hingga jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, hadir mewakili Bupati Jember untuk menyampaikan sambutan resmi.

Dalam pidatonya, Indra menegaskan bahwa HLUN tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda tahunan biasa, melainkan momentum sakral untuk menghargai rekam jejak, perjuangan, dan pengabdian para orang tua serta sesepuh.

“Para lansia harus dipandang sebagai sumber kebijaksanaan, teladan, inspirasi, sekaligus penguat nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda. Dari merekalah kita belajar tentang perjuangan, kesabaran, kerja keras, dan semangat untuk terus berkarya,” ujar Indra Tri Purnomo.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh mengandung pesan mendalam tentang pentingnya peran lansia dalam mendukung kemajuan bangsa.

Kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh produktivitas generasi muda, tetapi juga oleh kontribusi para lanjut usia yang selama puluhan tahun telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan pengalamannya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan kesejahteraan lansia.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat yang terus digaungkan oleh Bupati Jember melalui jargon “Gus Bupati Cinta Lansia”.

“Ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral dan komitmen pembangunan. Kami ingin menghadirkan Kabupaten Jember yang menghormati, melindungi, dan memuliakan para orang tua serta lanjut usia. Sebab ukuran kemajuan suatu daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana daerah tersebut memperlakukan para lansianya dengan hormat, kasih sayang, dan bermartabat,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs