Connect with us

ADVERTORIAL

Bupati Batanghari Fadhil Arief Paparkan Nota Pengantar KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

DETAIL.ID

Published

on

Muara Bulian – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE secara langsung memaparkan Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Batanghari pada Selasa, 19 September 2023.

Dalam penyampaiannya, Bupati Fadhil Arief mengatakan, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini secara konstitusional mengacu pada Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD, yaitu Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023. Dimana kami melihat perkembangan proyeksi pendapatan daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi atau proyeksi sebelumnya.

Selain itu, kata Fadhil, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini juga melihat perkembangan ekonomi lokal, regional, nasional dan bahkan global yang terjadi pada saat ini dimana inflasi masih terus mengancam perekonomian. Namun secara umum Belanja pada Perubahan Anggaran 2023 ini tidak mengalami perubahan signifikan akan tetapi terdapat beberapa kebijakan nasional yang wajib kita sesuaikan.

“Perubahan Kebijakan umum belanja pada prinsipnya adalah upaya peningkatan pelayanan publik, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan daerah Kabupaten Batanghari. Kebijakan belanja daerah untuk program dan kegiatan sebesar-besarnya diarahkan untuk :
penyediaan fasilitas pemerintahan tepat sasaran untuk berkinerja tinggi dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara nyata; mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang produktivitas untuk menjadi terdepan; penguatan sumber daya ekonomi berdasarkan keunggulan komparatif yang semakin produktif; menciptakan pelaku usaha milenial sebagai kekuatan baru perekonomian dan kreatifitas; dukungan terhadap kebijakan nasional berupa penanganan inflasi daerah, pencegahan dan penanganan stunting,; penanggulangan kemiskinan ekstrim dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan membangun tatanan kehidupan yang agamis dan harmonis,” kata Fadhil.

Fadhil Arief mengatakan dengan keterbatasan dana dan ketergantungan kita terhadap Pemerintah pusat sehingga begitu banyak hal-hal yang terjadi diluar kuasa kita membuat kita tidak bisa membuat APBD tanpa adanya perubahan. KUPA PPAS kami sampaikan tentunya akan menambah langsung bagi proses penyelenggaraan pemerintahan di Batanghari dan juga proses pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari.

“Semoga kegiatan dalam APBD Kabupaten Batanghari berjalan efektif dan efisien dalam artian efektif bagaimana kegiatan ini tepat sasaran sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari, bagaimana kegiatan ini semuanya bersifat ekonomi dengan lebih memudahkan, anggaran-anggaran yang tidak penting akan kita pangkas dan kita buang sehingga mudah-mudahan pembahasan ini berjalan dengan baik dan benar dan diikuti seluruh bagian dari kita yang menyelenggarakan,” tutur Bupati.

“Kami berharap dengan niat baik kita bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah terutama hal-hal yang terkait dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara umum dan keberadaan kita selaku Pemerintah benar-benar semakin dirasakan oleh masyarakat, serta kemajuan Bumi Serentak Bak Regam Batanghari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis segera terwujud,” ujarnya penuh harap.

ADVERTORIAL

Hadiri Acara Rakornas KPK, Bupati Natuna Perkuat Sinergi dalam Upaya Pencegahan Kasus Korupsi di Kabupaten Natuna

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Sekda H Boy Wijanarko Varianto dan Kepala BPKAD Natuna, Suryanto menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 15 Mei 2025 pagi.

Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, menekankan tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Bupati Natuna Cen Sui Lan yang hadir pada kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah serta bekerja sama dengan KPK dalam upaya memberantas dan menekan angka praktik korupsi di wilayah perbatasan.

Beliau juga berharap, Rakornas ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah dan meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Beliau menyoroti bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dan dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem pelaporan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang dikembangkan oleh KPK.
MCP mencakup delapan area intervensi yang sangat vital dalam pemerintahan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset, serta optimalisasi pajak. Semua ini menjadi tolok ukur integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kehadiran langsung Kepala Daerah dalam rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Reporter: Saipul Bahari

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Asahan Harap Aksi Bergizi di Sekolah Melahirkan Generasi yang Sehat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si berharap melalui kegiatan “Aksi Bergizi” dan pembagian Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah, dapat melahirkan generasi yang sehat dan menjadi langkah dalam pencegahan stunting di Kabupaten Asahan, sehingga generasi emas tahun 2045 dapat tercapai.

Bupati Asahan juga mengatakan gerakan aksi bergizi di sekolah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam rangka pencegahan stunting dengan cara lebih memperhatikan gizi yang seimbang dan mencegah terjadinya anemia, terutama untuk para pelajar.

“Gerakan aksi bergizi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran remaja putri dalam membiasakan menkonsumsi tablet tambah darah untuk mengurangi resiko anemia,” ucap Bupati Asahan saat membuka kegiatan tersebut di SMA Negeri 1 Simpang Empat pada Kamis, 15 Mei 2025.

Lebih lanjut Bupati berpesan, kepada para siswa untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi, hindari mengonsumsi asupan yang tidak bermanfaat karena di usia ini aktivitas lebih banyak.

“Saya sangat senang dengan kegiatan kepedulian gizi anak-anak dan remaja di sekolah. Kita akan perhatikan semua agar mendapat gizi seimbang baik melalui pembagian vitamin atau edukasi kesehatan,” ucap Bupati.

Untuk Kepala sektolah, guru maupun orang tua, Bupati meminta untuk dapat berperan mengawasi anak-anak dalam kepatuhan mengkonsumsi TTD. Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif kepada generasi muda di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dr. Hari Sapna, M.KM menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi sekolah tentang pentingnya TTD, membiasakan olahraga atau aktivitas fisik, dan konsumsi gizi seimbang. Selanjutnya untuk meningkatkan komitmen sekolah untuk melaksanakan kegiatan aksi bergizi secara rutin (setiap minggu) serta mempersiapkan remaja putri yang akan menjadi calon ibu, harus sehat bebas dari anemia, agar dapat melahirkan generasi penerus bangsa dalam menyongsong generasi emas 2045 yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.

Kegiatan ini dirangkai dengan pemberian Tablet Tambah Darah oleh Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan dan Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan kepada para peserta didik, yang disaksikan oleh Kepala OPD yang hadir, Kacabdis Wilayah V Sumatera Utara, Camat Simpang Empat, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang Empat beserta jajaran dan tamu undangan lainnya.

Reporter: Fitriyani Harahap

Continue Reading

ADVERTORIAL

50 Jemaah Calon Haji Anggota KORPRI Kabupaten Asahan Langsungkan Upah-upah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, Drs. Muhilli Lubis, M.M melangsungkan upah-upah jemaah calon haji anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Asahan pasa Kamis, 15 Mei 2025 yang bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Pada momen ini, Muhilli Lubis menyampaikan bahwa keberangkatan menunaikan ibadah haji adalah suatu perjalanan yang bernilai luhur dan mulia, karena Allah SWT menjanjikan surga bagi haji yang mabrur. Pada hari ini jemaah akan berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu, namun itulah cobaannya.

“Setiap upaya untuk meraih kesuksesan pasti akan ada tantangannya. Karena itu, pengorbanan yang dilakukan baik materi, waktu dan tenaga akan sia-sia jika Bapak Ibu tidak dapat memperoleh haji yang mabrur,” ucap Muhilli Lubis.

Muhilli berharap agar jemaah dapat menjadi haji yang mabrur. Sebagai haji yang mabrur, ketika kembali nanti para jemaah harus lebih mantap lagi kepribadiannya dan dapat menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat khususnya dilingkungan ASN Pemkab Asahan.

Pelaksanaan ibadah haji memang di tanah suci, tapi pengembangannya di kampung halaman masing – masing, dan jangan lupa mohon di tengah-tengah kekhusukan doa saudara-saudara untuk pribadi, keluarga dan kerabat, serta jangan lupa untuk mendoakan masa depan Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana kegiatan, Utomo, S.Ag., menyampaikan jemaah calon haji dan keluarga yang mengikuti upah-upah berjumlah 50 orang. Jemaah calon haji dari Pegawai Negeri Sipil adalah anggota KORPRI yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dan direncanakan akan berangkat meninggalkan tanah air pada tanggal 20 Mei 2025 yang akan datang.

Reporter: Fitriyani Harahap

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads