ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Jadi Narasumber Kegiatan Kolaborasi Desa Laboratorium Terpadu (DLT) Bersama Universitas Jambi
Jambi – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE menjadi narasumber dalam kegiatan Kolaborasi Desa Laboratorium Terpadu antara Universitas Jambi (UNJA) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari pada Selasa, 5 September 2023 yang diselenggarakan di Gedung Mahligai 9, Class Room Lantai 11, Jalan A. Yani No.18, Telanaipura, Kota Jambi.
Pada kesempatan ini, Bupati Fadhil Arief menjadi narasumber bersama Bupati Merangin, H. Mashuri, SP, ME., serta Wakil Bupati Tanjabtim, H. Robby Nahliyansyah, S.H.
Pada kegiatan yang mengangkat tema Workshop on ‘Collaborative Ecosystem Trough the Integrated Laboratory Village (ILV) : A New Model for Developing Village and Implementing Programs of Higher Education Tridharma’ tersebut, Fadhil Arief memaparkan keadaan Batanghari.
“Kita diskusi dengan teman-teman dari UNJA dengan Pak Wakil Rektor, bagaimana mengkolaborasikan percepatan pembangunan yang ada di desa,” kata Fadhil.
Menurutnya, banyak potensi yang dimiliki desa di wilayah Kabupaten Batanghari, maupun seluruh daerah di Provinsi Jambi.
Melalui kolaborasi ini, ada bagian yang dibantu oleh pihak UNJA agar cepat dikembangkan. Sehingga baginya, pemerintah daerah memerlukan ilmu, pemikiran, tenaga dari UNJA.
“Karena kita tahu, kita tidak bisa bergerak sendirian. Sehingga dijalankan antara pemerintah daerah dengan pihak UNJA,” ujarnya.
Kata Fadhil, bahwa di Kabupaten Batanghari sendiri sudah ada 5 desa yang dibantu UNJA untuk kolaborasi dengan hasil baik.
Dirinya berharap, kedepannya semua desa yang ada di Batanghari bisa dibantu untuk kolaborasi bersama UNJA.
“Karena ada ilmu di sana. Soalnya desa ini dengan kehadiran dosen biasanya agak lebih semangat kan. Kalau dosen ini kan identik lebih pandai, kalau kita (pemerintah-red) ini kan agak bosan masyarakat,” tutur Fadhil optimis.
Harapannya dengan kehadiran pihak akademisi UNJA ke desa-desa di Batanghari, bisa membantu Kabupaten Batanghari supaya lebih baik.
Prof. Dr. rer. nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi UNJA menyampaikan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi perlu adanya kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah.
Prof Rayandra mengatakan saat ini, UNJA ingin pengabdian masyarakat bukan sekedar berupa laporan dan tulisan saja. Melainkan pengabdian dari UNJA dapat menghasilkan untuk masyarakat. Sehingga kegiatan untuk desa ini dinamakan Desa Laboratorium Terpadu (DLT) dengan artian terpusat dalam berbagai macam bidang di dalamnya. Selain itu, terpadu baik dari UNJA maupun berbagai instansi yang bisa berkolaborasi membangun desa.
“Sehingga akselerasi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa akan lebih cepat,” ujarnya.
Ke depannya program ini akan berkolaborasi lebih terarah dan terukur bersama pihak pemerintah daerah. Terlebih saat ini, perguruan tinggi memiliki sumberdaya yang cukup untuk mewujudkannya.
ADVERTORIAL
Rawat Tradisi Gus Miek, Bupati Jember Siap Bumikan Majelis Moloekatan
DETAIL.ID, Jember – Halaman Pemkab Jember kembali bergetar oleh lantunan ayat suci dan selawat dalam agenda Majelis Sema’an Al-Qur’an dan Dzikrul Ghofilin Moloekatan Gus Miek, Sabtu, 23 Mei 2026.
Memasuki tahun kedua pelaksanaannya sejak 2025, agenda spiritual yang digagas oleh waliyullah KH. Moch. Hamim Jazuli (Gus Miek) ini sukses menyedot ratusan jamaah, tokoh agama, kiai, dan gus dari berbagai penjuru Jember.
Langkah Pemkab Jember memfasilitasi majelis akbar ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam merawat tradisi religi sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah di bumi pendalungan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengawal penuh syiar Al-Qur’an dan pembumian majelis dzikir semacam ini demi keberkahan daerah.
Sebagai pemimpin yang tumbuh dari kultur pesantren, Gus Fawait juga menyampaikan pesan menyentuh mengenai ketakzimannya kepada garis keturunan (dzurriyah) para ulama besar.
“Saya hanya seorang santri yang tidak punya apa-apa kecuali rasa cinta kepada wali Allah, kepada Gus Miek dan dzurriyah beliau-beliau. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan majelis ini, Pemerintah Kabupaten Jember siap ikut serta membumikan majelis ini semampu kami sebagai kepala daerah. Kami berharap doa dari para kiai, para gus, dan seluruh jamaah untuk Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Melalui majelis ini, Pemkab Jember berharap kekuatan doa kolektif dari para ulama dan jamaah yang hadir mampu menjadi benteng spiritual sekaligus motor penggerak kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan umat.
ADVERTORIAL
Jemaah Haji Wajib Pastikan Status BPJS Kesehatan Tetap Aktif
DETAIL.ID, Sumenep — BPJS Kesehatan mengingatkan seluruh calon jemaah haji untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka dalam kondisi aktif sebelum berangkat ke tanah suci.
Hal ini krusial untuk memberikan perlindungan finansial dan kesehatan bagi jemaah maupun keluarga yang ditinggal di tanah air.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, menegaskan bahwa status aktif JKN kini menjadi salah satu syarat administrasi wajib.
Mengingat gangguan kesehatan bisa terjadi kapan saja tanpa diduga, jaminan ini akan memastikan jemaah mendapatkan layanan medis tanpa kendala biaya.
“Calon jemaah haji bisa saja mengalami gangguan kesehatan kapan saja. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif agar saat membutuhkan pelayanan kesehatan, biaya pengobatan dapat dijamin sesuai ketentuan,” kata Galih.
Galih juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital seperti PANDAWA atau Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan mereka secara berkala demi kelancaran ibadah.
Manfaat dari kepatuhan ini diakui langsung oleh Maryamah (68), salah satu peserta JKN asal Kabupaten Sumenep.
Ia mengaku merasa jauh lebih tenang dan bisa berkonsentrasi penuh pada ibadahnya di tanah suci karena urusan perlindungan kesehatan telah terjamin.
“Menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif menurut saya memang menjadi kewajiban sebagai peserta. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan sangat penting dimiliki,” tutur Maryamah.
Melalui kemudahan Aplikasi Mobile JKN, Maryamah menambahkan bahwa pengecekan status kini sangat praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengantre di kantor BPJS Kesehatan.
Reporter: Zainul Hasan
ADVERTORIAL
Bermasalah! Pemkab Jember Minta SPPG Al Mubarok dan Sumbersari 2 Ditutup
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, yaitu SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2.
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung melalui surat resmi Bupati Jember, Gus Fawait, kepada Badan Gizi Nasional menyusul hasil evaluasi lapangan dan aduan masyarakat melalui kanal “Wadul Guse”.
Menurut PJ Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Achmad Imam Fauzi, surat tersebut dikirimkan pada 22 Mei 2026.
Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai masalah fatal terkait standar kebersihan, pengelolaan makanan, hingga keamanan kerja di kedua dapur tersebut.
Masalah serius terjadi di SPPG Al Mubarok Kaliwates yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan makanan pada sejumlah anak PAUD dan TK.
Selain itu, petugas menemukan pelanggaran fatal berupa peletakan tabung gas di ruang tertutup yang mengancam keselamatan.
“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauzi.
Di sisi lain, SPPG Sumbersari 2 juga dinilai bermasalah setelah sempat mengalami kebakaran akibat kebocoran gas di ruang oven pengering.
Kondisi ini diperparah dengan lokasi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan rawan terjangkit banjir.
Pemkab Jember menegaskan tidak akan main-main dengan Program MBG karena menyangkut kesehatan anak-anak.
Seluruh mitra pun diwajibkan memenuhi standar operasional yang ketat.
Walau demikian, nasib akhir dari operasional kedua SPPG ini kini sepenuhnya berada di tangan keputusan Badan Gizi Nasional.



