Connect with us
Advertisement

DAERAH

Aneh, Hari Kedua PKD Dalam Rangka HUT Kabupaten Tebo Tetapi Panggung Utama Telah Dibongkar, Ini Sebabnya

Published

on

DETAIL.ID, Tebo – Festival Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jilid 2 pada Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kabupaten Tebo yang sekaligus dalam rangka HUT Kabupaten Tebo yang ke 24 Tahun 2023, diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Kenduri Sawarnabhumi.

Kegiatan ini digelar di Lapangan Merdeka Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dan telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris, pada Senin malam, 23 Oktober 2023.

Pada resepsi pembukaan, dihadiri langsung oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, unsur Forkompinda, para OPD dan para undangan lainnya.

Pembukaan kegiatan ini tampak sangat meriah dengan ditunjang bentuk panggung rigging yang dilengkapi dengan berbagai atribut panggung.

Kemeriahan acara pembukaan semakin terlihat saat penampilan panduan suara dari Rampak Gendang Polres Tebo dan pertunjukan drama kolosal mengenai perjuangan pahlawan Sulthan Thaha Syaifuddin.

Dalam sambutan saat pembukaan, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tebo mengumumkan bahwa kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2023 mendatang.

Selama itu pula, kegiatan ini bakal diisi dengan berbagai kegiatan dan perlombaan yang kental dengan kebudayaan.

Sayangnya, pada hari ini, Rabu, 25 Oktober 2023, panggung utama yang menjadi ikon meriahnya kegiatan ini telah berubah.

Tampak lampu lightning panggung dan background lighting panggung telah dibongkar. Begitu juga dengan sound panggung, juga tampak telah dibongkar. Saat ini, yang terlihat hanya panggung rigging dengan kondisi telah kosong dan berkemungkinan bakal dibongkar juga.

Hal ini sangat disayangkan masyarakat khususnya para orang tua maupun pihak yang mengunakan panggung tersebut untuk pementasan (pertunjukan). Sebab, mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya sejak jauh hari agar bisa tampil maksimal dengan ditunjang panggung yang mewah.

Tindakan ini menyebabkan kemeriahan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Tebo yang ke-24 pada tahun 2023 tidak sesuai dengan yang harapan.

Panggung rigging beserta atribut lampu lightning dan layar background hanya digunakan saat acara pembukaan saja. Hal ini berkaitan dengan pementasan atau pertunjukan drama kolosal tentang perjuangan pahlawan Sulthan Thaha Syaifuddin. Usai pertunjukan itu, pemilik jasa panggung pun terpaksa membongkar atribut karena sewa atau kontrak atas panggung tersebut telah selesai.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Tebo Ujang Selamet. Dikatakannya jika untuk pertunjukan selanjutnya akan mengunakan panggung yang telah ada.

“Kita tidak punya anggaran untuk panggung rigging, jadi kita gunakan saja panggung yang sudah ada. Itukan baru sudah dicat juga,” kata dia.

“Juga pertandingan sudah tidak ada lagi, yang ada hanya pertunjukan-pertunjukan saja. Jadi pakai panggung yang lama saja,” ujarnya lagi.

Kondisi ini sangat disayangkan oleh Ahmad Firdaus, salah seorang aktivis Tebo. Dia menilai jika Festival Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jilid 2 pada Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tebo yang sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tebo yang ke 24 Tahun 2023 ini, diduga hanya acara seremonial dan ajang mencari muka para pejabat.

Semestinya, menurut dia, dari awal pembukaan hingga selesai kegiatan, mendapat perlakuan yang sama. “Ini agenda tahunan, pentas hiburan bagi masyarakat Tebo. Seharusnya dibuat semeriah mungkin. Kok untuk panggung saja pemerintah hitung-hitungan,” ketus dia.

Awalnya, kata dia, pesta hiburan rakyat dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Tebo ini terkesan cukup meriah. Namun kesan tersebut berubah hanya gara-gara panggung rigging.

“Sayang cuma gara-gara panggung rigging, acara yang seharusnya meraih dan bisa menghibur masyarakat jadi terkesan asal-asalan,” ketus dia.

Untuk kedepannya, Firdaus menyarankan kepada pemerintah Tebo agar benar-benar merencanakan setiap kegiatan dengan matang dan terkonsep.

“Bukan seperti ini, terkesan asal-asalan. Masa iya sekelas pemerintah tidak mampu menyewa panggung rigging untuk hiburan masyarakat,” pungkasnya.

Advertisement

DAERAH

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.

Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis. 12 November 2026. Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ucapnya.

Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.

Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*)

Continue Reading

DAERAH

Disporabudpar Jember Beri Akses Gratis Jogging Track dan Fitnes di JSG

DETAIL.ID

Published

on

Runners berlari di lintasan lapangan JSG, Kamis (12/11/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Stadion Jember Sport Garden (JSG) kini resmi membuka fasilitas olahraga secara cuma-cuma bagi masyarakat luas.

Kebijakan ini dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk memperluas pilihan destinasi olahraga bagi warga selain di kawasan Alun-alun Jember.

Kepala Disporabudpar Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa pembukaan fasilitas ini disesuaikan dengan tingginya antusiasme warga terhadap tren olahraga lari yang tengah digemari saat ini.

“Untuk memfasilitasi hobi yang lagi hype sekarang Run supaya ada tempat yang representatif untuk berlatih lari, untuk para runners,” kata Regar.

Masyarakat dapat menggunakan fasilitas lintasan lari di dalam lapangan JSG setiap hari Kamis sore.

Selain lintasan lari, pihak dinas juga mengoptimalkan fasilitas pusat kebugaran gratis yang telah beroperasi selama hampir dua bulan terakhir.

“Ini kita kebetulan punya alat gym, sehingga untuk mengoptimalkan dan daripada hanya digunakan untuk internal, jadi kami juga buka untuk umum,” kata Regar.

Fasilitas pusat kebugaran ini melayani pengunjung setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB.

Mengingat keterbatasan ruangan serta peralatan yang tersedia, calon pengunjung diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu melalui tautan resmi yang telah disediakan.

Langkah menggratiskan fasilitas olahraga ini didasari oleh tekad untuk menghidupkan kembali gairah dan atmosfer keolahragaan di Kabupaten Jember yang sejak lama dikenal memiliki potensi kuat di bidang olahraga.

“Nanti rencana juga ada beberapa hal lain di tahun 2027,” ucap Regar.

Inisiatif pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi positif dari warga.

Wina Nuraliya, salah seorang warga Desa Ajung, menilai keberadaan fasilitas tanpa biaya ini sangat membantu kebutuhan berolahraga, khususnya bagi generasi muda dan para pekerja kantoran.

“Menurut saya dengan adanya fasilitas ini sangat membantu sekali, apalagi di era sekarang ini ya, Gen Z apalagi itu sangat mensupport. Terutama orang kantoran begitu,” tutur Wina. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs