DAERAH
Aneh, Hari Kedua PKD Dalam Rangka HUT Kabupaten Tebo Tetapi Panggung Utama Telah Dibongkar, Ini Sebabnya
DETAIL.ID, Tebo – Festival Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jilid 2 pada Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kabupaten Tebo yang sekaligus dalam rangka HUT Kabupaten Tebo yang ke 24 Tahun 2023, diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Kenduri Sawarnabhumi.
Kegiatan ini digelar di Lapangan Merdeka Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dan telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris, pada Senin malam, 23 Oktober 2023.
Pada resepsi pembukaan, dihadiri langsung oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, unsur Forkompinda, para OPD dan para undangan lainnya.
Pembukaan kegiatan ini tampak sangat meriah dengan ditunjang bentuk panggung rigging yang dilengkapi dengan berbagai atribut panggung.
Kemeriahan acara pembukaan semakin terlihat saat penampilan panduan suara dari Rampak Gendang Polres Tebo dan pertunjukan drama kolosal mengenai perjuangan pahlawan Sulthan Thaha Syaifuddin.
Dalam sambutan saat pembukaan, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tebo mengumumkan bahwa kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2023 mendatang.
Selama itu pula, kegiatan ini bakal diisi dengan berbagai kegiatan dan perlombaan yang kental dengan kebudayaan.
Sayangnya, pada hari ini, Rabu, 25 Oktober 2023, panggung utama yang menjadi ikon meriahnya kegiatan ini telah berubah.
Tampak lampu lightning panggung dan background lighting panggung telah dibongkar. Begitu juga dengan sound panggung, juga tampak telah dibongkar. Saat ini, yang terlihat hanya panggung rigging dengan kondisi telah kosong dan berkemungkinan bakal dibongkar juga.
Hal ini sangat disayangkan masyarakat khususnya para orang tua maupun pihak yang mengunakan panggung tersebut untuk pementasan (pertunjukan). Sebab, mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya sejak jauh hari agar bisa tampil maksimal dengan ditunjang panggung yang mewah.
Tindakan ini menyebabkan kemeriahan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Tebo yang ke-24 pada tahun 2023 tidak sesuai dengan yang harapan.
Panggung rigging beserta atribut lampu lightning dan layar background hanya digunakan saat acara pembukaan saja. Hal ini berkaitan dengan pementasan atau pertunjukan drama kolosal tentang perjuangan pahlawan Sulthan Thaha Syaifuddin. Usai pertunjukan itu, pemilik jasa panggung pun terpaksa membongkar atribut karena sewa atau kontrak atas panggung tersebut telah selesai.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Tebo Ujang Selamet. Dikatakannya jika untuk pertunjukan selanjutnya akan mengunakan panggung yang telah ada.
“Kita tidak punya anggaran untuk panggung rigging, jadi kita gunakan saja panggung yang sudah ada. Itukan baru sudah dicat juga,” kata dia.
“Juga pertandingan sudah tidak ada lagi, yang ada hanya pertunjukan-pertunjukan saja. Jadi pakai panggung yang lama saja,” ujarnya lagi.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Ahmad Firdaus, salah seorang aktivis Tebo. Dia menilai jika Festival Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jilid 2 pada Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tebo yang sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tebo yang ke 24 Tahun 2023 ini, diduga hanya acara seremonial dan ajang mencari muka para pejabat.
Semestinya, menurut dia, dari awal pembukaan hingga selesai kegiatan, mendapat perlakuan yang sama. “Ini agenda tahunan, pentas hiburan bagi masyarakat Tebo. Seharusnya dibuat semeriah mungkin. Kok untuk panggung saja pemerintah hitung-hitungan,” ketus dia.
Awalnya, kata dia, pesta hiburan rakyat dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Tebo ini terkesan cukup meriah. Namun kesan tersebut berubah hanya gara-gara panggung rigging.
“Sayang cuma gara-gara panggung rigging, acara yang seharusnya meraih dan bisa menghibur masyarakat jadi terkesan asal-asalan,” ketus dia.
Untuk kedepannya, Firdaus menyarankan kepada pemerintah Tebo agar benar-benar merencanakan setiap kegiatan dengan matang dan terkonsep.
“Bukan seperti ini, terkesan asal-asalan. Masa iya sekelas pemerintah tidak mampu menyewa panggung rigging untuk hiburan masyarakat,” pungkasnya.
DAERAH
Hadiri Apel Gelar Pasukan Patuh Siginjai 2026, Sekda Zulhifni Ingatkan Taat Berlalulintas
DETAIL.ID, Merangin – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Siginjai 2026 yang digelar di Lapangan Mapolres Merangin pada Senin, 26 Oktober 2026.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., yang membacakan amanat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Merangin.
Dalam amanat yang dibacakan, Operasi Patuh Siginjai 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”, dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis.
Sejalan dengan tema tersebut, Sekda Merangin Zulhifni yang hadir langsung dalam kegiatan ini memberikan penekanan serta mengingatkan masyarakat pentingnya ketaatan dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama.
“Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026 ini. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata,” ujar Zulhifni.
Lebih lanjut, Sekda berpesan kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat Merangin agar senantiasa mematuhi segala aturan berlalu lintas demi kebaikan bersama di jalan raya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan kelengkapan berkendara yang standar, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya sehari-hari,” katanya.
Apel gelar pasukan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Merangin, para Pejabat Utama Polres Merangin, serta kepala instansi terkait. (*
DAERAH
Ketua TP PKK Merangin Lavita Syukur Berikan Bantuan ‘Genting’
DETAIL.ID, Merangin – Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur memberikan bantuan ‘Genting’ (Gerakan orang tua asuh cegah Stunting), kepada balita beresiko Stanting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), di Kecamatan Lembah Masurai, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut, Bunda PAUD Merangin itu langsung turun mengunjungi rumah sasaran. Pertama Hj Lavita Syukur berkunjung ke rumah Afina, balita beresiko Stanting di Desa Durian Mukut.
Di rumah balita berusia empat tahun itu, wakil ketua III Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stuntung (TPPPS) Merangin tersebut, melihat langsung kondisi anak yang beratnya 12 Kg, tinggi badan 98 Cm dan lingkar kepala 52 Cm.
“Alhamdulillah ini kita bawa telur dan susu dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Bantuan ini akan berlangsung tiga bulan berturut-turut, selama 90 hari,” ujar Hj Lavita Syukur.
Nanti lanjut Ketua Posyandu Merangin ini, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pertumbuhan anak atau kondisi kesehatan ibu secara berkala oleh kader Tim Pendamping Keluarga dan kader Posyandu.
Selanjutnya Hj Levita Syukur bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin Ny Sri Rezeki Zulhifni dan rombongan mengunjungi ibu hamil KEK Selina Wulandari di Pasar Masurai. Ibu berusia 16 tahun itu sudah hamil selama 12 minggu, dengan berat badan 40 Kg, tinggi 146 Cm dan lingkar lengan atas 22,5 Cm.
Di rumah Selina Wulandari, Ketua TP PKK memberikan bantuan Susu dan Telur. Hj Lavita Syukur minta Kader Tim Pendamping Keluarga dan Kader Posyandu untuk terus memantau perkembangan kesehatan ibu tersebut.
Turut hadir dalam rombongan Ketua TP PKK itu, Sekdin PPKB Merangin Khaidir, Kepala Bagian TU RSD Kol Abundjani Bangko Fajar Aria Phitra, Camat Lembah Masurai Syarifudin dan Jafung Dinas PPKB Merangin Meileni Sari serta staf Bidang KS Dinas PPKB.
Hadir juga Kapus Pasar Masurai Fairuza, Kades Durian Mukut Boy Krisyanto bersama Kades Pasar Masurai Khairul Amin, Pokja IV TP PKK, Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Masurai Citra Gayatri.
Wakil Ketua III TPPPS Merangin tersebut diketahui sangat intens mengunjungi warga beresiko Stunting. Sebelumnya Hj Lavita Syukur mengunjungi ibu hamil KEK dan Balita beresiko Stuntung di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau dan tempat-tempat lainnya.
‘Genting’ merupakan program gotong royong nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, untuk mempercepat penurunan angka Stunting. (*)
DAERAH
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan oleh Ombudsman RI pada Jumat, 23 Oktober 2026 secara daring. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan pengaturan lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat tercapai.
“Perlu kita akui bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa kemudian lahir Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, adalah salah satunya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tersebut,” tutur Wamen Ossy.
Reforma Agraria itu sendiri ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lewat program tersebut, dalam dua tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi tanah sebanyak 6.199.241 bidang. Selain itu, sebanyak 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dialokasikan untuk Reforma Agraria dan fasilitasi pendampingan usaha sebagai bagian dari penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.
Meski begitu, Wamen Ossy mengingatkan seluruh peserta forum bahwa dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar. Hambatan tersebut seperti persoalan ketersediaan tanah yang siap diredistribusikan masih terkendala status hukum; penetapan subjek Reforma Agraria yang membutuhkan verifikasi yang cermat; penetapan akses yang memerlukan dukungan lintas sektor, hingga hambatan penyelesaian konflik agraria.
“Inilah mengapa UU Reforma Agraria diterbitkan. Kami berharap dengan adanya UU yang baru dan hadirnya badan baru melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat menyelesaikan isu tersebut sehingga Reforma Agraria dapat berjalan, bermanfaat dan berdaya guna,” kata Wamen Ossy.
Selain membahas pengaturan Reforma Agraria, Wamen Ossy menjelaskan terkait pembenahan tata kelola pelayanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kepastian waktu, prosedur, dan tindak lanjut dalam layanan pertanahan jadi kunci yang bisa meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pertanahan. Berangkat dari situ, Kementerian ATR/BPN terus berupaya berinovasi, termasuk dengan menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari dan layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari.
“Kami berusaha melakukan pembenahan pelayanan secara konkret melalui dua layanan tersebut. Salah satunya karena pengukuran ini menjadi entry point dalam pengurusan pertanahan. Kita launching pada 17 Agustus 2026 lalu. Layanan Pengukuran Terjadwal ini sudah dilaksanakan di 466 Kantor Pertanahan dan Layanan PERINTIS di 131 Kantor Pertanahan,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.
Diskusi publik ini turut menghadirkan narasumber dari BRAN dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Forum ini diikuti oleh 400 peserta yang berpartisipasi secara daring dari Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta jajaran Ombudsman RI. (*)



