DETAIL.ID, Jambi – Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-3, Komunitas Advokat Perempuan (KAP) Jambi memilih Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Sengeti sebagai lokasi perayaan.

Pilihan ini bukan tanpa alasan, Sabtu 21 Juni 2025 menjadi momentum penting bagi KAP Jambi untuk menghadirkan wajah advokasi hukum yang lebih manusiawi, membumi, dan memberdayakan, terutama bagi perempuan yang tengah menjalani masa binaan.

Menurut Ketua KAP Jambi, Adv Diana Bachtiar, SH, kehadiran mereka di Lapas bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan bentuk komitmen konkret terhadap kolaborasi lintas sektor dalam membangun keadilan yang bersifat inklusif dan transformatif.

“Peringatan HUT ini kami selenggarakan di Lapas Perempuan karena KAP Jambi berkomitmen untuk menjalin sinergi langsung. Ini adalah bagian dari bakti kami pada keadilan serta upaya menciptakan warga binaan yang lebih baik,” ujar Diana.

Dengan tema “Sinerjitas Antara KAP Jambi Dengan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, Sebagai Wujud Bakti Pada Keadilan, Serta Menciptakan Warga Binaan Menjadi Manusia Yang Lebih Baik,” kegiatan ini mencerminkan semangat KAP Jambi dalam mendampingi, mengedukasi, dan mendorong pemulihan martabat para perempuan yang terjerat hukum.

Selama tiga tahun perjalanannya, KAP Jambi telah membuktikan eksistensinya sebagai organisasi advokat yang tak hanya fokus pada ruang pengadilan, tetapi juga aktif menyasar isu-isu sosial dengan pendekatan inklusif. Diana menegaskan bahwa organisasi ini ingin terus menjadi bagian dari perjuangan hukum yang berpihak pada martabat dan kemanusiaan.

“Kami ingin terus menjadi bagian dari penegakan hukum yang berpihak kepada martabat manusia, non-diskriminatif, dan menjunjung tinggi asas keadilan,” katanya.

Dalam pernyataannya, Diana juga mengutip tokoh nasional Yusril Ihza Mahendra: “Yang harus kita bela adalah hukum dan keadilan,” serta mengingatkan pentingnya integritas moral sebagaimana ditegaskan almarhum BJ Habibie.

Sementara itu, Plh Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Sengeti, Ria Rachmawati, S.Sy, M.H, menyambut hangat kedatangan rombongan KAP Jambi. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas inisiatif tersebut, terlebih di saat Kalapas Meita Eriza sedang menunaikan ibadah haji.

“Kami sangat senang atas kehadiran KAP Jambi yang memilih Lapas Perempuan Kelas II B ini sebagai lokasi perayaan HUT-nya. Kehadiran ini memberikan semangat baru bagi warga binaan, serta menunjukkan kepedulian nyata terhadap perempuan yang sedang menjalani masa pembinaan,” ujarnya.

Usai acara, para pengurus KAP Jambi lantas diajak ke Balai Latihan Kerja Lapas Perempuan. Plh LP Perempuan Ria Rachmawati pun memaparkan terkait berbagai kegiatan produktif warga binaan LP Perempuan Sengeti.

Ada yang membantik, membuat pola batik, bahkan motiv batiknya ada yang sudah menjadi hak paten, membuat tas, tempat kotak tissue, merangkai bunga berbahan dari plastik kresek, membuat makanan ringan dan kue, bahkan lauk pauk, serta tak ketinggalan ada salon kecantikkan.

Kegiatan ini menjadi ruang berbagi antara para advokat dan warga binaan, serta membangun kepercayaan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berdaya. KAP Jambi pun menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pihak lapas yang memungkinkan kegiatan berlangsung lancar dan penuh makna.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Adv Rosmeri Panggabean, S.H selaku Pengawas KAP Jambi, Waki Ketua
Adv Helmiaty, S.H, Sekretaris Adv Marlince Evalina, S.H Bendahara Adv Herlinda, S.H, Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua Panitia HUT Adv Roslinda,S.H serta anggota pengurus: Adv Aisyah,S.H, Adv Citra Dewi, S.H, Adv Sausan, S.H, M.H, dan Adv Fira, S.H.

Lebih dari sekadar perayaan, HUT ke-3 KAP Jambi menjadi simbol penguatan solidaritas perempuan dan pengingat bahwa keadilan hukum juga harus menyentuh sisi kemanusiaan terdalam, khususnya bagi mereka yang paling membutuhkan penguatan dan pendampingan. 

Penulis: Puteri Nazwa Layla.
Mass of Communication Student, BINUS UNIVERISTY

DETAIL.ID, Jambi – Islamic Center dengan segala kontoversinya kini jadi bahan aksi unjuk rasa oleh Aliansi BEM Nusantara Provinsi Jambi. Puluhan mahasiswa tersebut menuntut tranparansi atas pelaksanaan proyek multiyears bernilai Rp 150 miliar itu pada Rabu, 18 Juni 2025.

Selain menyoroti kondisi masjid Islamic Center, massa aksi dari BEM Nusantara juga menyuarakan terkait kondisi RTH Putri Pinang Masak, proyek senilai Rp 35 miliar yang dinilai sia-sia alias tak berguna bagi masyarakat Jambi.

Usai bakar ban dan berorasi si Simpang BI Telanaipura, massa aksi BEM Nusantara bergerak ke Kantor Gubernur Jambi. Mereka diterima beraudiensi oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Arief Munandar, Plt Kepala Kesbangpol Amidy, dan PPK Islamic Center Iwan Syafwadi.

Fahri, perwakilan massa aksi BEM Nusantara menilai dari segi tampilan fisik serta fasilitas Islamic Center jelas kurang memadai dengan jumlah anggaran senilai Rp 150 miliar. Selain itu RTH Putri Pinang masak yang menelan anggaran Rp 35 miliar disebut jadi proyek terbengkalai.

“Kalau kita logikakan, ini diluar ekspektasi kita. Maka kami butuh penjelasan, transparansi dari pemerintah,” ujar Fahri.

Arief Munandar lantas memberi kesempatan bagi perwakilan Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk memberi penjelasan soal kedua proyek tersebut. Iwan Syafwadi lantas merinci bahwa total anggaran untuk Islamic Center senilai Rp 149.309.800.000, yang terbagi pada nilai pekerjaan gedung masjid kurang lebih Rp 97 miliar, landscape meliputi jalan pedestrian dan taman termasuk pematangan lahan senilai Rp 17 miliar.

Kemudian sarana prasarana mencakup sistem pencahayaan jalan, pelataran masjid, dan saluran air sekitar Rp 11 miliar. Dengan total keseluruhan Rp 150 miliar.

“Ini 150 termasuk pajak, PPN 11 persen,” ujar Iwan kepada massa aksi.

Terkait RTH Putri Pinang Masak, Iwan bilang proyek tersebut dibangun diatas lahan seluas 6 hektare dengan item anggaran paling besar pada pematangan lahan. Lantaran tingkat elevasi lahan kala itu bisa sampai 4 hingga 5 meter.

“Terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai, ini terkait dengan pengelolaan. Ini mungkin bisa disampaikan pimpinan,” ujar Iwan.

Asisten 1, Arief Munandar mengatakan bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk menjawab soal pengelolaan RTH. Menurutnya pasca serah terima, kini pemeliharaan aset berada pada BPKPD. Kedepan juga tidak menutup kemungkinan bakal dikelola oleh OPD lain maupun pihak swasta.

Massa aksi belum puas dengan penjelasan Arief dan Iwan. Mereka lanjut menanyakan terkait penambahan anggaran Rp 13 miliar di masa pemeliharaan pada proyek Islamic Center.

Soal ini, Iwan bilang penambahan anggaran Rp 13 miliar tersebut adalah untuk pekerjaan interior meliputi plafon tengah yang belum terakomodir dalam kontrak sebelumnya. Ada juga untuk ornamen dinding masjid, hingga jalan keliling bangunan. Lebih jauh Iwan mengungkap bahwa total anggaran untuk kawasan Islamic Center sebagaimana dalam dokumen perencanaan mencapai Rp 237 miliar.

“Terkait design ini sesuai dengan dokumen perencanaan. Itu sama persis. Termasuk material. Sama dengan dokumen perencanaan,” katanya.

Soal beberapa item yang diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana pada lantai 2 bangunan mesjid menggunakan GRC. Dia mengklaim bahwa memang dalam perencanaan menggunakan GRC, lantaran bangunan masjid tidak menggunakan tiang pada bagian tengah guna memaksimalkan ruangan. Sehingga perlu material lebih ringan pada lantai 2.

Perwakilan mahasiswa lainnya yakni Ikhsan kembali menyoroti kondisi RTH Putri Pinang Masak, yang dinilai terbengkalai

“Pengelolaannya pun bisa kita lihat sampai hari ini tempat itu sangat kacau. Banjir, banyak anak-anak muda berbuat hal yang tidak pantas disitu. Ini Rp 35 miliar enggak sedikit, Pak. Ini uang masyarakat digunakan bangun tempat yang tidak berguna bagi masyarakat,” katanya.

Atas segala kritikan mahasiswa tersebut, Asisten 1 Arief Munandar bilang bahwa segala masukan terhadap Islamic Center dan RTH bakal ditampung dan disampaikan ke Gubernur. Sementara para mahasiswa menyerukan akan tetap mengawal permasalahan ini, sampai benar-benar ada bukti nyata bahwa kedua proyek dengan total ratusan milliar tersebut berguna bagi masyarakat Jambi.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Proyek pembangunan pusat wisata religi kawasan Islamic Center yang menelan duit Rp 150 miliar dari APBD Provinsi Jambi tak henti-hentinya menuai kontroversi.

Terbaru, sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi bahkan meminta untuk RDP ulang dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Salah satunya, Anggota Komisi 3 dari Fraksi Nasdem Sapuan Ansori.

“Kawan-kawan akan memanggil ulang Dinas PUPR Provinsi Jambi, kita akan meminta DED dan Contrac Change Order (CCO) yang beberapa kali diubah,” ujar Sapuan Ansori pada Jumat, 13 Juni 2025.

Hal tersebut guna meminta penjelasan secara detail dari pihak PUPR maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk pengawasan dari DPRD Provinsi Jambi. Selain itu Sapuan juga mengaku bahwa Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi ingin bersama-sama meninjau tiap sudut bangunan Islamic Center.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah menepis bahwa terdapat sejumlah Dewan dari Komisi 3 yang meminta untuk RDP ulang dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi.

“Bukan RDP ulang, jadi terkait dengan Islamic Center memang kami sudah berdiskusi dengan anggota Komisi 3, sebenarnya pada saat RDP beberapa hari lalu, semua anggota itu sudah diundang. Tapi ada beberapa orang yang berhalangan hadir,” ujar Hafiz.

Lebih lanjut Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut bilang, bahwa harusnya Komisi 3 langsung turun meninjau Islamic Center pasca RDP, guna memastikan bahwa proyek kawasan Islamic Center tidak ada masalah sebagaimana klaim dari PUPR serta pelaksana.

“Waktu itu karena mepet waktu kegiatan selanjutnya di DPR harus berlangsung sehingga ditunda. Tadi kami sudah bicara dengan pimpinan Komisi 3 agar dalam 1 – 2 hari ini Komisi 3 turun ke Islamic Center. Sesuaikan pernyataan dari kontraktor, konsultan pengawas dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Penilaian final dari DPRD Provinsi Jambi terhadap proyek multiyears Pemprov Jambi senilai Rp 150 miliar yang digarap PT Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP) kini menunggu Komisi 3 turun meninjau Islamic Center.

Reporter: Juan Ambarita