DAERAH
Pasar dan Kilang Jadi Pantauan KPPU Kanwil I Sumbagut
DETAIL.ID, Medan – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera bagian Utara (Sumbagut) terus melakukan pemantauan ke sejumlah pasar dan Kilang padi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Hal tersebut dilakukan KPPU Kanwil I menyusul meroketnya harga beras sejak bulan Agustus yang lalu di berbagai daerah di Sumut, khususnya di Kota Medan.
“Menindaklanjuti terjadinya kenaikan harga beras dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, KPPU Kanwil I Medan terus melakukan pemantauan dan pengawasan ke lapangan,” kata Kepala KPPU Kanwil I Sumbagut, Ridho Pamungkas, kepada para wartawan di Medan pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Tinjauan ini dilakukan guna mencari tahu penyebab naiknya harga beras di tingkat konsumen yang tidak sejalan dengan data BPS yang menyebutkan produksi gabah petani mengalami surplus.
Kata dia, pemantauan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring dan pengecekan harga di tingkat pedagang di Pasar Tradisional Sukaramai.
Saat itu, kata dia, pemantauan dilakukan oleh KPPU bersama Pemprov Sumut, Bank Indonesia, Satgas Pangan dan Bulog.
Mereka, kata Ridho, juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait ketersediaan pasokan dan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di gudang distributor beras, gula, dan bawang putih di Kota Medan.
Sidak tersebut, ungkap Ridho, dilakukan oleh KPPU Kanwil I Sumbagut bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan dan tim Satgas Pangan Kota Medan.

Dua hari terakhir ini, ujar Ridho, tim dari KPPU Kanwil I yang dipimpin oleh Kabid Kajian dan Advokasi, Shobi Kurnia, melakukan tinjauan langsung ke beberapa kilang penggilingan padi di Kabupaten Deli Serdang.
Kegiatan itu, kata dia, dilakukan bersama tim dari Biro Perekonomian Pemprov Sumut, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi SDM Sumut, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura, Bank Indonesia, Bulog dan BPS Sumut
“Dari hasil serangkaian pengawasan lapangan tersebut, diketahui diketahui harga tertinggi untuk beras medium di pasar adalah Rp 15.000 per kilogram,” kata Ridho.
Sementara di saat yang sama harga eceran tertinggi (HET), ucap Ridho, khususnya untuk penjualan beras medium di wilayah Sumatera Utara adalah Rp 11.500 per Kg.
Info dari Pedagang di pasar Sukaramai, untuk permintaan beras tetap stabil walaupun harganya naik signifikan, dan pedagang mengaku adanya kekurangan pasokan beras lokal dari kilang.
Sementara dari sidak ke gudang distributor, diperoleh informasi penyebab naiknya harga beras diduga karena berkurangnya pasokan beras yang bersumber dari Gabah Kering Petani (GKP).
Ia bilang ketersediaan beras di beberapa lokasi gudang distributor yang dikunjungi, terdapat pasokan dari luar Sumut seperti dari Sulawesi Selatan dan juga yang diproduksi oleh PT Wilmar Padi Indonesia dengan merk Sawah dan Sawah Hijau.
“Adapun untuk harga beras premium yang dibeli dari PT Wilmar Padi Indonesia adalah 12.700 per Kg dan dijual ke pengecer dengan harga 13.500 per Kg,” ujar Ridho.
Sedangkan dari tinjauan langsung ke kilang, kata dia, terungkap faktor penyebab kenaikan harga gabah yang mencapai 7.000/kg di bulan Agustus-September.
Ternyata, beber Ridho, di periode itu ada perubahan cuaca di beberapa daerah pertanian di Sumut seperti Pantai Cermin, Sei Rampah dan Tebing Tinggi.
Daerah-daerah tersebut, kata dia, mengalami banjir sehingga sebagian besar petani padi mengalami gagal panen dan terjadi kelangkaan gabah.
Hal senada disampaikan oleh Shobi Kurnia yang menyebutkan, faktor cuaca menjadi penyebab terjadinya kompetisi harga di tingkat kilang.
Petani atau agen berani, ujarnya, memasang harga paling tinggi. Lalu, kata dia, jika kilang tidak mau membeli, mereka akan pindah ke kilang lainnya.
“Mau tidak mau kilang padi yang ada juga ikut menaikkan harga” ujar Shobi Kurnia
Shobi menambahkan bahwa agen membeli gabah dari petani di harga Rp 6.800 dan menjual kepada penggilingan padi dengan harga Rp 7.000 per kg.
Ia mengatakan, pada Juli hingga September 2023, harga gabah masih di sekitar Rp 7.000 per Kg, namun awal Oktober ini harga sudah mengalami penurunan menjadi Rp 5.800 per Kg.
“Saat ini produksi gabah sudah mulai stabil karena masuknya masa panen, sehingga harga gabah diprediksi akan terus mengalami penurunan” kata Shobi.
Dari hasil rangkaian sidak yang dilakukan, Shobi mengaku pihaknya belum menemukan adanya spekulan yang bermain untuk menahan stok beras.
Yang bertujuan agar harga berasnya tinggi ataupun penjualan bersyarat yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi penurunan pasokan.
”KPPU bersama pemerintah dan satgas pangan akan tetap mengawasi dan memantau pelaku usaha dalam rantai pasok beras ini agar tidak melakukan perilaku yang melanggar hukum persaingan usaha ataupun mengeksploitasi konsumen” ujar Shobi tegas.
Reporter: Heno
DAERAH
Wabup H A Khafidh Ajak Perkuat Kerukunan pada Gebyar Suro PKJ
DETAIL.ID, Merangin – Suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai kegiatan Doa Bersama dan Gebyar Suro 1448 H, yang digelar Paguyuban Keluarga Jawa Merangin (PKJM) di Pendopo PKJM, Sabtu, 4 Juli 2026.
Acara yang mengusung tema ‘Rukun Agawe Sentosa, Crah Agawe Bubrah, Saling Asah, Saling Asih dan Saling Asuh’, tersebut, berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri ratusan warga serta tokoh masyarakat Jawa.
Hadir pada kesempatan itu hadir, Ketua Dewan Pembina PKJM H A Khafidh, yang juga menjabat sebagai Wabup Merangin, Wakil Ketua DPRD Merangin Herman Effendi yang berbusana Jawa lengkap.
Juga hadir, Ketua PKJM Amir Ahmad bersama para pengurus PKJM, Ketua Panitia Pelaksana acara Akhoi, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya di lingkup Pemkab Merangin.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Merangin H A Khafidh, mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.
Suasana menjadi lebih hangat ketika Wabup memperkenalkan para kepala OPD dan pejabat yang merupakan warga Merangin asal Jawa secara bergiliran. Keberadaan para pejabat tersebut harap wabup, dapat menjadi motivasi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
“Ibu-ibu dan Bapak-bapak jangan sungkan-sungkan jika ada yang ingin dibantu dalam berbagai urusan dengan para pejabat dari warga Merangin asal Jawa ini,” ujar H A Khafid yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Ketua Pembina PKJM itu menegaskan, bahwa semangat kebersamaan, gotong royong, serta saling membantu merupakan nilai luhur yang harus terus dijaga, demi kemajuan Kabupaten Merangin.
Sebagai rasa syukur, pada Doa Bersama dan Gebyar Suro 1448 tersebut, dilakukan pemotongan tumpeng dilakukan Sesepuh PKJM H Mat Agung dan Wabup H A Khafidh yang menyerahkan potongan tumpeng itu ke perwakilan sesepuh perempuan PKJM,
Acara itu diakhiri dengan jamuan makan siang bersama, dengan berbagai menu khas masakan Jawa. Sebelum acara dibubarkan dilakukan foto bersama dan saling bersalam-salaman. (*)
DAERAH
Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Merangin, Wabup A. Khafidh: Semoga Amanah dalam Menjalankan Tugas
DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menghadiri prosesi pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin sisa masa jabatan 2024–2029 di Gedung DPRD Merangin, Sabtu, 4 Juli 2026.
Dalam prosesi tersebut, Wike Efrilla T. dari Partai NasDem resmi dilantik menggantikan posisi almarhum M. Yani, legislator senior yang tutup usia pada 15 Januari 2026 lalu.
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 505/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2026 tertanggal 26 Juni 2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin.
Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat naskah pelantikan dibacakan. Prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Merangin, Muhammad Rifaldi.
“Saya percaya bahwa Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan,” ujar Rifaldi tegas di hadapan para hadirin.
Usai melangsungkan prosesi, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh memberikan ucapan selamat secara personal kepada Wike Efrilla.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Merangin, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudari Wike Efrilla T. Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas yang tinggi,” katanya.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jambi yang juga Anggota DPR RI, Syarif Fasha. Selain itu, tampak pula Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi NasDem, Idzhar Majid, jajaran unsur Forkopimda, Sekda Zulhifni, para Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. (*)
DAERAH
Lompatan Besar BPJS Kesehatan: Lindungi 98 Persen Rakyat, Suntik Perekonomian Hingga Rp129 Triliun
DETAIL.ID, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatatkan capaian monumental dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia.
Hingga akhir tahun 2025, kepesertaan program ini telah mengcover 282,7 juta jiwa atau setara dengan 98,62 persen dari total populasi.
Sepanjang tahun tersebut, antusiasme warga terlihat dari angka pemanfaatan layanan kesehatan yang menembus 725,3 juta kali akses, atau menyentuh rata-rata 1,9 juta pelayanan saban harinya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa JKN merupakan investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi masa depan yang tangguh.
Saat berbicara dalam agenda Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, ia memaparkan visi besar di balik program ini.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” kata Pujo.
Kemudahan akses ini berjalan beriringan dengan masifnya digitalisasi yang diusung BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA via WhatsApp di nomor 08118165165, serta Care Center 165.
Infrastruktur tersebut diperkuat oleh ekosistem fasilitas kesehatan yang tersebar luas, melibatkan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas penunjang medis lainnya di seluruh tanah air.
Kinerja keuangan lembaga pun berada dalam kondisi yang sangat sehat.
BPJS Kesehatan membukukan aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp30,04 triliun pada akhir 2025, yang aman untuk mendanai klaim selama 1,88 bulan ke depan, ditambah sokongan hasil investasi DJS yang menyentuh Rp3,94 triliun.
Atas komitmen transparansi ini, BPJS Kesehatan sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara beruntun dari Kantor Akuntan Publik, serta meraih skor tinggi di berbagai indikator tata kelola dan integritas dari KPK.
Di luar urusan medis, riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap dampak ekonomi makro yang luar biasa dari JKN.
Program ini terbukti mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 3,5 juta orang.
Lebih dari itu, kehadiran JKN sukses mengentaskan 8,1 juta jiwa dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta menghindarkan 16 juta orang dari jerat kemiskinan baru akibat biaya berobat.
Riset ini bahkan menemukan bahwa setiap satu persen pertumbuhan kepesertaan mampu menaikkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen dan memperpanjang angka harapan hidup hingga tiga tahun.
Namun, tantangan besar tetap membayangi keuangan program seiring melonjaknya biaya pelayanan kesehatan yang mencapai Rp191,3 triliun pada 2025.
Faktanya, sebesar 26,42 persen dari total anggaran tersebut tersedot untuk membiayai penyakit katastropik yang sebenarnya bisa dicegah lewat skrining berkala dan gaya hidup sehat.
Pujo mengingatkan bahwa menjaga keberlanjutan program ini ke depan menuntut kesadaran dan partisipasi aktif dari semua lini.
Menutup keterangannya, Pujo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan ini demi cita-cita besar bangsa.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” tuturnya. (*)



