DAERAH
Feri Irawan: Pengusaha Batu Bara Harus Tanggung Jawab, Jangan Mengelola dengan Cara Barbar
DETAIL.ID, Jambi – Aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir batu bara di Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 22 Januari 2024 ricuh. Orang-orang melempari Kantor Gubernur Jambi dengan batu. Kaca-kaca jendela pecah, lampu-lampu di taman rusak. Dua mobil kendaraan dinas ikut jadi sasaran pedemo.
Polisi berulang kali menembakkan gas air mata dan watercanon untuk membubarkan massa yang kadung emosi.
Para sopir yang tergabung dalam Komunitas Supir Batu Bara atau KS Bara itu menuntut Gubernur Jambi Al Haris membuka kembali hauling batu bara setelah hampir satu bulan disetop, sejak 1 Januari 2024.
“Ini bukan masalah sepele, ini masalah perut,” kata Tursiman, Ketua KS Bara.
Dia bilang, sebulan tidak bisa bekerja membuat ekonomi anggota KS Bara morat-marit. “Jadi saya tidak bisa melarang, kalau mereka emosi.”
Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, sebuah organisasi yang fokus pada isu lingkungan di Jambi menilai aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir angkutan batu bara di Kantor Gubernur Jambi, tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi zaman Gubernur Hasan Basri Agus (HBA).
Diketahui gagasan jalan khusus batu bara muncul zaman HBA. Mantan Bupati Sarolangun itu menargetkan pembangunan jalan batu bara rampung dan mulai digunakan pada 2014. Akan tetapi rencana itu tidak juga terwujud meski sudah 3 kali ganti gubernur. “Jadi kalau mau dievaluasi harus dari hulu ke hilir,” katanya pada Selasa, 23 Januari 2024.
Menurut Feri, keputusan Gubernur Jambi menghentikan aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat, sebagai upaya untuk menekan perusahaan agar segera mempercepat pembangunan jalan khusus, yang sebelumnya ditargetkan rampung akhir 2023. Tetapi penghentian hauling batu bara ditentang para sopir angkutan batu bara, tapi di satu sisi banyak masyarakat yang mendukung.
Feri bilang, selama ini yang luput dari perhatian adalah banyaknya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara. Dalam catatan Perkumpulan Hijau, selama hampir 9 tahun terakhir setidaknya lebih dari 120 orang meninggal. Angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. “Itu belum yang luka, atau cacat,” ujarnya.
Dia meminta para sopir juga harus mengerti situasi saat ini. Karena banyak masyarakat yang mendukung penghentian aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat. “Kita harus berpikir, bagaimana keluarga korban itu sekarang.”
Kendati demikian pemerintah juga harus memiliki solusi untuk para sopir angkutan batu bara yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi batu bara. Dalam catatan Pemprov Jambi, setidaknya ada 11 ribu lebih orang yang bekerja sebagai sopir tambang batu bara. Dan pada 2022 tidak kurang dari 56 ribu orang di Jambi bekerja di sektor pertambangan.
Menurut Feri, jalur sungai yang saat ini digunakan untuk angkutan batu bara adalah solusi sementara. Dia khawatir aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai berkepanjangan akan berdampak buruk terhadap ekosistem sungai.
“Belum lagi masyarakat kita masih banyak yang memanfaatkan sungai. Kalau sampai terjadi pencemaran dari angkutan batu bara itu tidak hanya ekosistem sungai yang rusak, warga sepanjang aliran sungai juga terdampak.”
Pemerintah, kata Feri, harus melakukan pengawasan total terhadap aktivitas angkutan batu bara di sungai. “Jangan sampai ada batu bara yang tumpah atau kejadian kemarin tongkang nabrak jembatan. Jadi ini harus diawasi. Kalau tidak ini hanya akan mengalihkan masalah dari darat ke sungai.”
Mantan Direktur Walhi Jambi ini menuntut pihak pengusaha tambang batu bara dan pemegang IUP bertanggungjawab. Sebab, tuntutan para sopir disebabkan ketidakmampuan para pengusaha tambang batu bara membuat jalur khusus.
“Bukan hanya pemerintah yang tanggung jawab, perusahaan tambang juga harus ikut tanggung jawab. Kalau dia sudah membuka tambang, berarti sudah siap dengan risiko yang harus dihadapi.”
Perkumpulan Hijau mencatat ada 67 perusahaan tambang yang kini beroperasi produksi di Jambi. 18 berada di Kabupaten Sarolangun, 16 di Tebo, 13 di Batanghari, 12 di Bungo, 5 di Muarojambi dan 3 di wilayah Tanjungjabung Barat.
Dia juga mendukung penuh Gubernur Jambi untuk menyelesaikan persoalan tambang batu bara dari hulu sampai hilir. Termasuk kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.
Feri menyebut banyak lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa direklamasi. Bahkan lubang bekas tambang batu bara di Tebo telah menelan korban.
“Rakyat Jambi sekarang dikorbankan, sopir truk batu bara, pengguna jalan, dan masyarakat yang rumahnya di pinggiran jalan yang menjadi jalur angkutan batu bara, semua jadi korban.”
Pemerintah harus mengevaluasi semua izin tambang di Jambi, yang terbukti lalai harus dicabut. “Semua ini karena pengusaha tambang mengelola tambang dengan cara barbar. Jangan cuma ngeruk hasilnya saja, tapi dampak dan risikonya masyarakat yang disuruh nanggung,” ucap Feri dengan tegas.
“Gubernur harus tegas, masyarakat Jambi harus jadi prioritas.” (*)
DETAIL.ID, Merangin – Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah di jajaran Pemkab Merangin, diberikan warning pada saat Musrenbang Kabupaten Merangin yang diselenggarakan di Aula Depati Payung Kantor Bappeda Merangin pada Rabu, 12 Maret 2025.
“Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Saya orangnya terbuka dan saya tidak membatasi diri dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pilkada sudah selesai, tidak ada sedikitpun rasa dendam di hati saya,” kata Bupati Merangin, M. Syukur.
Tak ada yang luput dari perhatian Bupati yang dikenal gagah ini, ketika membuka Musrenbang Kabupaten Merangin tahun 2026, diketahui hanya beberapa persen Camat yang hadir.
‘’Saya perhatikan para Camat ini sudah beberapa kali acara mulai dari Paripurna pidato perdana saya sampai sertijab Bupati dan hari ini, hanya beberapa persen camat yang hadir. Saya tidak tahu apa permasalahannya,’’ ujar Bupati.
Ditegaskan Bupati, Pilkada serentak sudah selesai, yang bertarung kemarin itu adalah saudara semua.
‘’Tidak ada sedikitpun rasa dendam di hati saya. Tapi tolong jangan memancing saya,’’ ucapnya lagi.
Para Camat yang tidak hadir itu lanjut Bupati, sudah dua kali melakukan kesalahan karena tidak disiplin. Kalau sampai tiga kali melakukan kesalahan tegas Bupati, para Camat itu akan diberhentikan, karena masih banyak orang ingin membangun Merangin.
“Kalau saya hanya berpikir untuk diri saya, tidak mungkin saya pulang ke Merangin. Saya pejabat negara, kalau bertahan di DPD RI minimal menjadi wakil ketua,” ucap Bupati dengan nada sedikit kesal.
Jadi lanjut Bupati, semua yang tak disiplin tidak bisa mengikuti kerja Bupati, silahkan mundur dengan baik. Lebih terhormat mundur lebih baik dari pada diberhentikan. Tapi sepanjang mau bekerja dengan baik, silahkan.
‘’Bapak dan ibu jangan dipikirkan apakah pada Pilkada kemarin Bapak dan Ibu membantu saya atau tidak. Pak Nalim itu saya kenal lama, Bang Nilwan itu kawan saya dan saudara saya,’’ ucap Bupati.
Pada Musrenbang yang diikuti para Kepala OPD, Camat, instansi vertikal, tokoh masyarakat itu, Bupati mengajak semua bersatu, bekerja keras dan berdisiplin tinggi besama-sama membangun daerah yang dicintai menuju Merangin Baru 2030.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Merangin – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Merangin 2026, menjadi titik tolak rencana pembangunan Kabupaten Merangin tahun depan. Untuk itu Musrenbang ini sangat penting dihadiri dan diikuti.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan Bupati Merangin, H. M. Syukur ketika membuka Musrenbang Kabupaten Merangin 2026, di Aula Depati Payung Kantor Bappeda Merangin pada Rabu, 12 Maret 2025.
“Melalui absen saya lihat banyak Camat yang tidak hadir. Atas ketidakhadiran para Camat ini nanti banyak berbagai permasalahan-permasalahan di tingkat Kecamatan yang tidak tertampung,” ujar Bupati dibenarkan Wabup Merangin, H. A. Khafid Moein.
Semua kegiatan lanjut Bupati memakai perencanaan kegiatan. Kegiatan ini tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk itu kinerja para pejabat maupun Camat harus terukur.
Pada Musrenbang yang bertema ‘Akselerasi pembangunan menuju Merangin Baru 2030’ itu, Bupati menekankan tiga hal penting. Pertama, skala prioritas perbaikan jalan, Bupati menargetkan tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilewati.
Kedua, penataan Kota Bangko, terutama masalah kebersihan kota, mengingat saat ini menurut Bupati sulit membedakan Kota Bangko dengan pasar, sehingga Kota Bangko menjadi jorok.
“Siapa yang mau datang ke Kota Bangko kalau kondisi kotanya jorok. Untuk itu kebersihan Kota Bangko sangat penting dijaga bersama-sama. Jika Kota Bangko bersih tentu bisa menjadi tempat tujuan wisata,” kata Bupati.
Sedangkan hal ketiga, sambung Bupati, pentingnya mewujudkan ketahanan pangan. Ada seluas 76 hektar tanah Pemerintah Daerah yang jadi lahan tidur. Bupati minta tanah tersebut dijadikan kebun jagung.
Bupati membagikan tanggungjawab setiap kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tanggungjawab 10 hektar untuk kebun jagung itu. Kegiatan ini guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan.
Selain itu, pada Musrenbang yang dihadiri unsur Forkopimda Merangin itu, Bupati juga mengangkat persoalan Rumah Sakit Daerah Kol Abundjani Bangko. Bupati ingin rumah sakit kebanggaan masyarakat Merangin itu segera berbenah.
Bupati juga mengungkapkan saat ini masih ada sekitar 18% masyarakat Merangin yang belum punya jaminan kesehatan. Ditargetkan Bupati pada 2025 ini seluruh masyarakat Merangin semuanya sudah punya jaminan kesehatan.
“Untuk jaminan ketenagakerjaan baru 14%. Angka ini masih terlalu rendah, sehingga sangat perlu ditingkatkan lagi, sehingga para tenaga kerja kita baik yang ASN maupun non ASN akan merasa tenang dalam menjalankan tugasnya,” tutur Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menekankan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan peran 27 Puskesmas yang tersebar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
Dunia pendidikan juga tak lepas dari perhatian Bupati. Merangin tegas Bupati, satu-satunya Kabupaten yang tidak punya bantuan beasiswa. Dalam menyusun program kerja, OPD harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan organisasi atau golongan.
Tampil sebagai narasumber pada Musrenbang yang juga dihadiri Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj. Emi Minarsih Khafid tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Jambi diwakili Syamsul, Plt. Bappeda Merangin Zainal Abidin, Kaban DPKAD Merangin Mashuri.
Musrenbang itu, diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemkab Merangin, para Kepala instansi vertikal, para Camat, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Merangin H. Arfandi Ibnu Hajar, Ketua MUI Merangin Dr. Joni Musa, para tokoh adat dan undangan penting lainnya. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi, Hendro Silaban, mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran arus mudik pada Selasa, 11 Maret 2025.
“Menjelang Lebaran, permintaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging biasanya meningkat. Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan stabilitas harga agar masyarakat tidak terbebani,” ujar Hendro.
Selain itu, Hendro juga menyoroti pentingnya persiapan matang untuk menghadapi arus mudik. Ia meminta pemerintah untuk memastikan kondisi jalan raya, fasilitas transportasi, dan kesiapan petugas di lapangan.
“Arus mudik adalah tradisi tahunan yang perlu kita antisipasi dengan baik. Pemerintah harus memastikan kondisi jalan raya aman dan nyaman dilalui, serta fasilitas transportasi memadai. Petugas di lapangan juga harus siap memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Hendro berharap, dengan perhatian dan persiapan yang matang, masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman.
“Semoga dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Kerja Cerdas Kapolsek Tabir Ulu Banyak Diapresiasi Elemen Masyarakat
LPKNI Pertanyakan Perkembangan Laporan Dugaan Penimbunan Beras SPHP ke Polda Jambi
Camat Banyak Tak Hadir, M Syukur: Jangan Pancing-pancing Saya
Bupati Merangin Buka Musrenbang RKPD Merangin 2026
Jaksa Limpahkan Berkas Perkara Helen dan Didin ke PN Jambi, Tekhui dan Mafi Masih Perpanjangan Penahanan
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Jelang Lebaran, GMNI Jambi Tekankan Sejumlah Hal Ini Kepada Pemerintah
Pasca Diungkap Juli 2024 Lalu, Dugaan Korupsi Kredit Macet PT PAL di Bank BNI Masih Terus Diselidiki
Wabup H A Khafid Apresiasi Rakor Operasi Ketupat 2025
Persib Bandung Memperlebar Jarak Poin dengan Dewa United di Persaingan Puncak Klasemen
Dalam Selimut Konflik
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
